Kalau usahamu berjalan dengan PT Perorangan dan kamu mulai berpikir untuk mengajak investor, mitra, atau anggota keluarga menjadi pemegang saham, kamu mungkin bertanya apakah PT-nya harus ditutup dulu.
Jawabannya tidak. PT Perorangan bisa naik status menjadi PT Umum (dalam aturan resmi disebut Perseroan persekutuan modal) tanpa dibubarkan lebih dahulu.
Caranya lewat akta notaris yang kemudian didaftarkan secara elektronik ke sistem Kementerian Hukum.
Artikel ini menjelaskan kapan perubahan status wajib dilakukan, apa saja yang perlu disiapkan, bagaimana urutan prosesnya, serta apa yang perlu kamu cek setelah statusnya berubah.
Apa Bedanya PT Perorangan dan PT Umum?
Sebelum memutuskan, ada baiknya kamu memahami apa yang berubah. Kedua bentuk ini sama-sama badan hukum.
Konsultan bisnis M. Faizal menjelaskan bahwa kesamaan keduanya terletak pada status badan hukum serta pemisahan kekayaan dan tanggung jawab antara perusahaan dan pemiliknya.
Febriana Artinelli menambahkan bahwa tanggung jawab pemegang saham pada kedua bentuk ini sama-sama terbatas pada modal yang disetorkan.
Perbedaannya ada pada struktur dan cara pendiriannya. PT Perorangan hanya memerlukan satu pendiri yang juga menjadi direktur sekaligus pemegang saham.
Pendaftarannya cukup dengan pernyataan pendirian secara elektronik, dan tidak ada ketentuan modal dasar minimal.
PT Umum memerlukan lebih dari satu pemegang saham serta organ direksi dan dewan komisaris sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Pendiriannya memakai akta notaris, dan pengelolaannya mengikuti ketentuan perseroan pada umumnya.
Ada juga perbedaan dalam kewajiban pelaporan. Direksi PT Umum wajib menyampaikan laporan tahunan, dan persetujuan atas laporan tersebut dibuat dalam akta notaris lalu disampaikan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Kewajiban ini diatur pada Pasal 16 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025.
Sementara itu, PT Perorangan menyampaikan laporan keuangan secara elektronik melalui SABH dengan mekanisme tersendiri.
Setelah naik status, kamu perlu menyesuaikan kebiasaan administrasi perusahaan dengan kewajiban yang baru ini.
Apa PT Perorangan Bisa Naik Status Tanpa Dibubarkan?
Bisa. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur perubahan status Perseroan perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal pada Pasal 25.
Aturan ini berlaku sejak 17 Desember 2025 dan menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021.
Pasal tersebut menyediakan jalur perubahan status melalui akta notaris dan pendaftaran elektronik, dan tidak mensyaratkan pembubaran PT Perorangan sebagai langkah pertama.
Artinya, badan hukum yang sudah kamu miliki tetap dipakai.
Yang berubah adalah statusnya, lalu struktur perusahaan menyesuaikan diri dengan ketentuan PT Umum.
Kamu perlu menata pemegang saham, modal, direksi, dewan komisaris, dan anggaran dasar yang baru.
Bagi pemilik usaha, jalur ini praktis karena tidak ada kewajiban membuat badan hukum dari nol.
Nama usaha, riwayat perusahaan, dan hubungan dengan pihak ketiga tetap berada pada badan hukum yang sama, selama semua data setelah perubahan diperbarui dengan benar.
Kapan PT Perorangan Wajib Berubah Jadi PT Umum?
Ada dua kondisi yang membuat perubahan status menjadi kewajiban.
Ketentuan ini tercantum pada Pasal 25 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 dan sejalan dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021.
1. Pemegang Saham Lebih dari Satu Orang
PT Perorangan memang dirancang untuk satu pemilik.
Begitu ada orang kedua yang memegang saham, entah investor, rekan usaha, atau keluarga, bentuk perseroannya perlu disesuaikan.
2. Perusahaan Tidak Lagi Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil
Kriteria ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
Pada Pasal 35, usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar, sedangkan usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai paling banyak Rp5 miliar.
Angka tersebut tidak menghitung tanah dan bangunan tempat usaha.
Aturan yang sama juga memuat kriteria hasil penjualan tahunan, yaitu paling banyak Rp2 miliar untuk usaha mikro dan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar untuk usaha kecil.
Perlu diperhatikan bahwa kedua kriteria itu punya fungsi yang berbeda.
Kriteria modal dipakai untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, sedangkan kriteria hasil penjualan tahunan dipakai untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM.
Karena itu, kalau omzetmu naik melewati satu angka tertentu, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu wajib berubah status.
Pasal 25 merujuk secara umum pada kondisi ketika perseroan tidak lagi memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.
Cara menerapkannya pada usahamu sebaiknya dikonfirmasi lewat notaris atau konsultan hukum berdasarkan data keuangan perusahaan yang sebenarnya.
Seorang konsultan hukum bisnis, Febriana Artinelli, menjelaskan bahwa ada dua alasan umum yang mendorong PT Perorangan naik status.
Alasan pertama adalah keinginan pendiri untuk memiliki partner, dan alasan kedua adalah usahanya sudah melampaui batas kriteria usaha mikro dan kecil.
Menurutnya, jika salah satu dari dua kondisi itu terpenuhi, PT Perorangan perlu di-upgrade menjadi persekutuan modal.
Syarat dan Dokumen yang Perlu Disiapkan
Perusahaan perlu menyiapkan struktur PT Umum yang bisa dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan melalui SABH.
Menurut Pasal 25 ayat (3) Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, akta notaris perubahan status memuat tiga hal.
Pertama, pernyataan pemegang saham tentang perubahan status dari Perseroan perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal.
Kedua, perubahan Pernyataan Pendirian dan Pernyataan Perubahan, jika ada, menjadi anggaran dasar Perseroan persekutuan modal.
Ketiga, data Perseroan sesuai ketentuan perubahan data.
Dalam praktiknya, notaris biasanya meminta dokumen dan informasi berikut:
- Pernyataan Pendirian, sertifikat pendaftaran, serta Pernyataan Perubahan PT Perorangan yang pernah dibuat.
- Identitas dan data perpajakan pemegang saham lama dan calon pemegang saham baru.
- Komposisi saham dan modal yang akan berlaku setelah perubahan.
- Susunan direksi dan dewan komisaris.
- Alamat perusahaan, KBLI, dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan.
- NIB, data OSS, dan data perpajakan perusahaan.
- Dokumen Pemilik Manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.
Daftar ini bisa bertambah kalau kamu sekaligus mengubah modal, alamat, KBLI, atau susunan pengurus.
Sampaikan semua rencana perubahan sejak awal supaya notaris bisa menentukan ruang lingkup akta dengan tepat.
Apakah NIB dan NPWP Harus Dibuat Baru?
Perubahan status tidak menjadi alasan untuk membuat NIB baru. Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menetapkan NIB sebagai identitas legal pelaku usaha, dan setiap pelaku usaha memiliki satu NIB.
OSS menyediakan mekanisme perubahan data badan usaha yang terhubung dengan data AHU, jadi yang kamu lakukan adalah memperbarui data pada NIB yang sudah ada.
Untuk NPWP, ikuti mekanisme Perubahan Data Wajib Pajak di Coretax. Jangan membuat NPWP baru berdasarkan asumsi.
Kalau DJP menetapkan langkah lain untuk kondisi tertentu, ikuti hasil verifikasi dari DJP.
Ringkasannya sebagai berikut. Untuk NIB dan OSS, periksa dan perbarui profil, permodalan, pemegang saham atau pengurus, KBLI, dan data legalitas setelah perubahan tercatat di AHU.
Untuk NPWP dan data DJP, periksa data badan di Coretax dan gunakan mekanisme perubahan data kalau ada yang tidak sesuai.
Untuk izin sektoral, cek apakah perubahan pemegang saham, modal, pengurus, atau KBLI menimbulkan kewajiban pemberitahuan atau perubahan izin.
Cara upgrade PT Perorangan ke PT Umum
Alurnya dimulai dari penataan struktur perusahaan, dilanjutkan pembuatan akta, pendaftaran elektronik, lalu pengecekan data di sistem lain.
Berikut langkah-langkahnya.
1. Tentukan alasan dan waktu perubahan
Pastikan dulu apa yang memicu perubahan. Bisa jadi ada pemegang saham kedua yang akan masuk, atau kamu perlu memastikan apakah perusahaan masih memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.
Petakan struktur perubahan sebelum transaksi dengan investor diselesaikan.
Dengan begitu, akta, data AHU, OSS, dan administrasi lain bisa diperbarui dengan struktur yang sama.
2. Susun struktur pemegang saham dan pengurus
Tentukan calon pemegang saham, jumlah saham, persentase kepemilikan, modal, direksi, dan dewan komisaris.
Kalau perusahaan juga akan mengubah alamat atau KBLI, catat dari awal.
Notaris akan memakai informasi ini untuk menilai isi akta dan dokumen pendukungnya.
3. Buat akta perubahan status melalui notaris
Notaris menuangkan perubahan status ke dalam akta sesuai Pasal 25 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025.
Akta ini sekaligus mengubah Pernyataan Pendirian dan Pernyataan Perubahan menjadi anggaran dasar PT Umum.
Anggaran dasar memuat hal-hal pokok seperti nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, serta modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
4. Daftarkan perubahan secara elektronik melalui SABH
Setelah akta jadi, notaris mendaftarkan perubahan status melalui SABH.
Pasal 26 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 juga mengatur pernyataan elektronik tentang kesesuaian formulir dan dokumen pendukung yang diajukan.
Setelah pendaftaran diproses, data perseroan terbaru tercatat di sistem AHU.
5. Selaraskan data perusahaan di OSS
Setelah data korporasi tercatat di AHU, periksa dan perbarui data badan usaha di OSS.
Perubahan data legal perseroan yang sumbernya dari AHU perlu diproses lewat jalur notaris dan AHU terlebih dahulu sebelum data baru ditarik atau dikonfirmasi pada OSS.
Data yang biasanya perlu dicek meliputi profil perusahaan, permodalan, pemegang saham atau pengurus, dan KBLI.
6. Periksa data perpajakan
Bandingkan data perseroan terbaru dengan data di Coretax dan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
DJP menyediakan mekanisme Perubahan Data Wajib Pajak untuk kondisi ketika data pada administrasi pajak berbeda dengan keadaan sebenarnya, termasuk perubahan struktur permodalan atau kepemilikan.
Gunakan mekanisme itu, dan ikuti arahan DJP kalau sistem menetapkan langkah administratif lain untuk kasus perusahaanmu.
7. Tinjau dokumen operasional
Periksa rekening bank, kontrak, dokumen tender, izin sektoral, dan data Pemilik Manfaat yang masih mencantumkan struktur lama.
Kewajiban pembaruan bisa berbeda-beda, tergantung klausul kontrak, sektor usaha, dan kebijakan pihak yang memakai dokumen tersebut.
Cek Setelah Statusnya Berubah
Setelah proses korporasi selesai, jadikan data perseroan terbaru sebagai acuan untuk memeriksa sistem pemerintah dan dokumen yang kamu pakai sehari-hari.
- Pastikan data pemegang saham, direksi, komisaris, modal, alamat, dan kegiatan usaha sesuai dengan data korporasi terbaru.
- Periksa profil perusahaan, NIB, KBLI, dan perizinan berusaha di OSS.
- Cocokkan data perseroan dengan administrasi perpajakan di Coretax.
- Perbarui data perbankan kalau bank meminta dokumen korporasi terbaru.
- Tinjau kontrak yang punya klausul pemberitahuan saat terjadi perubahan kepemilikan atau pengurus.
- Periksa izin sektoral yang mungkin memerlukan pemberitahuan atau perubahan data.
- Siapkan jadwal kewajiban laporan tahunan PT Umum.
Masalah sering muncul pada data lanjutan yang lupa dicek, dan akta sendiri jarang menjadi sumber masalah.
Cocokkan data AHU, OSS, pajak, bank, dan izin satu per satu supaya perusahaan tidak bertransaksi dengan dokumen yang isinya berbeda.
Risiko Perubahan Status Ditunda
Kalau kondisi perusahaan sudah memenuhi salah satu pemicu perubahan status tetapi data masih tercatat sebagai PT Perorangan, ketidaksesuaian bisa muncul antara kondisi perusahaan sebenarnya dan dokumen legalnya.
Dampak praktisnya antara lain:
- Struktur pemegang saham yang sebenarnya tidak sesuai dengan status Perseroan perorangan yang masih tercatat.
- Data di akta, AHU, OSS, pajak, bank, atau kontrak tidak konsisten.
- Proses masuknya investor atau pengalihan saham perlu ditata ulang karena struktur perseroan belum sesuai.
- Proses due diligence, pembiayaan, tender, atau pengurusan izin menjadi lebih lambat karena perusahaan harus memperbaiki data terlebih dahulu.
Tidak semua ketidaksesuaian otomatis berujung pada denda tertentu.
Namun, Pasal 25 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 memakai kata “harus” ketika salah satu kondisi dalam pasal itu terpenuhi.
Karena itu, proses perubahan sebaiknya dijalankan begitu pemicu hukumnya sudah jelas.
Biaya Upgrade PT Perorangan ke PT Umum
Tidak ada satu angka biaya yang berlaku untuk semua perusahaan.
Besarnya dipengaruhi oleh ruang lingkup akta, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), perubahan modal, susunan pemegang saham dan pengurus, dokumen pendukung, serta perubahan lain yang diproses bersamaan, misalnya alamat atau KBLI.
Minta rincian dari notaris atau penyedia jasa sebelum mulai, dan pastikan kamu tahu mana komponen yang merupakan tarif resmi pemerintah dan mana yang merupakan biaya jasa.
Nama usaha, riwayat perusahaan, dan hubungan dengan pihak ketiga tetap berada pada badan hukum yang sama, selama semua data setelah perubahan diperbarui dengan benar.
Solusi Upgrade PT Perorangan ke PT Umum Tanpa Ribet
Proses upgrade melibatkan akta notaris, pendaftaran di SABH, penyelarasan OSS, dan pembaruan data pajak.
Kalau kamu ingin semua tahapan itu ditangani dalam satu alur oleh tim yang berpengalaman, kamu bisa menyerahkannya kepada VALEED.
Tim VALEED membantu memetakan struktur pemegang saham, menyiapkan dokumen, dan mengawal perubahan status PT Perorangan menjadi PT Umum tanpa kamu harus membubarkan perusahaan terlebih dahulu.
KLIK DI SINI untuk konsultasi dengan VALEED dan mulai proses upgrade PT kamu.
Referensi
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. https://peraturan.go.id/files/permenkum-no-49-tahun-2025.pdf
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161838/pp-no-8-tahun-2021
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun-2025
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023
- Tanuwijaya, W., & Ridwan, F. H. (2022). Kedudukan Akta Perubahan PT Perorangan terhadap Akta Pendirian PT dan Implikasi Keberlangsungannya. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6(2), 1179–1200. https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/download/16025/pdf/45330
- Hukumonline. (2021). Mengulas Beda PT Perorangan, CV, hingga Persekutuan Modal (pendapat konsultan Febriana Artinelli). https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-beda-pt-perorangan–cv–hingga-persekutuan-modal-lt619ce086ebea3
- Hukumonline. (2021). Beragam Kemudahan Membentuk PT Perorangan untuk UMK (pendapat konsultan M. Faizal). https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-kemudahan-membentuk-pt-perorangan-untuk-umk-lt6169375c34165
- OSS. Perubahan Perizinan Berusaha: Data Pelaku Usaha Badan Usaha. https://oss.go.id/id/panduan/635970086345c7d71a8144aa
- Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan Data Wajib Pajak. https://www.pajak.go.id/id/perubahan-data-wajib-pajak
