Jasa Pendirian

PERKUMPULAN

Untuk Pengusaha di Seluruh Indonesia

Bikin legalitas Perkumpulan di Valeed, dijamin termurah.

Cocok untuk Anda yang ingin membentuk badan hukum resmi dengan tujuan perkumpulan bersama untuk diakui negara.

Cek Paket Layanan

1500+
Klien

30 Hari

Proses
Pengerjaan

0%

Uang Muka

Dasar Hukum Perkumpulan

Perkumpulan adalah bentuk organisasi yang keberadaannya diakui dan diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Regulasi ini menjadi pedoman resmi dalam proses pendirian, tata kelola, serta legalitas perkumpulan di Indonesia.

Ketentuan Membuat Perkumpulan

Memiliki AD dan ART
Setiap perkumpulan wajib menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). AD berisi tujuan, visi, misi, serta hak dan kewajiban anggota, sedangkan ART mengatur tata kelola organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan.
Terdaftar Secara Resmi
Perkumpulan harus didaftarkan ke instansi pemerintah setempat dengan melampirkan dokumen pendirian, termasuk AD/ART dan berkas pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan Sesuai Tujuan
Seluruh aktivitas perkumpulan wajib berjalan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam AD/ART dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Pelaporan Kegiatan dan Keuangan
Perkumpulan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan secara berkala kepada pemerintah.

Perkumpulan Terdiri dari Siapa Saja?

Ketua
Pimpinan utama yang mengoordinasikan dan mewakili perkumpulan.
Wakil Ketua
Membantu ketua dan menggantikan tugas ketua saat berhalangan.
Sekretaris dan Wakil Sekretaris
Mengelola administrasi, surat-menyurat, dan dokumentasi kegiatan.
Bendahara dan Wakil Bendahara
Mengelola keuangan serta menyusun laporan keuangan.
Pengawas
Mengawasi jalannya organisasi agar sesuai aturan.
Pendiri
Pihak yang membentuk dan menetapkan arah awal perkumpulan.

Syarat Pendirian Perkumpulan

Minimal 3 Orang Pendiri
Perkumpulan harus didirikan oleh sedikitnya tiga orang yang memiliki tujuan bersama.
Nama Perkumpulan
Nama harus unik dan belum digunakan oleh organisasi lain.
Alamat Perkumpulan
Memiliki alamat yang jelas dan sah sebagai domisili resmi.
Kegiatan yang Sah
Seluruh kegiatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.
NPWP Perkumpulan
Diperlukan untuk keperluan administrasi dan kewajiban perpajakan.
Surat Keterangan Domisili
Digunakan sebagai bukti alamat resmi perkumpulan.