Jumlah kendaraan listrik di Indonesia terus meningkat. Kondisi ini membuka peluang bisnis baru, salah satunya usaha Electric Vehicle (EV) Charging Station atau stasiun pengisian daya kendaraan listrik.
Peluang tersebut semakin menarik karena kebutuhan fasilitas pengisian daya juga terus bertambah. Namun, sebelum menjalankan bisnis ini, kamu perlu menyiapkan legalitas dan perizinan sesuai ketentuan pemerintah.
Usaha EV Charging Station berkaitan dengan penyediaan dan penjualan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Karena itu, kegiatan operasionalnya harus memenuhi ketentuan perizinan berusaha dan keselamatan ketenagalistrikan.
Lantas, apa saja izin usaha EV Charging Station yang perlu disiapkan? Bagaimana menentukan KBLI dan mengurus perizinannya melalui OSS RBA? Simak panduan lengkapnya berikut ini.
Peluang Bisnis EV Charging Station di Indonesia
Pertumbuhan kendaraan listrik menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan bisnis stasiun pengisian daya kendaraan listrik atau SPKLU.
Berdasarkan data pemerintah, hingga Oktober 2025 jumlah kendaraan listrik di Indonesia mencapai sekitar 123 ribu unit mobil listrik dan 236 ribu unit sepeda motor listrik. Sementara itu, jumlah SPKLU untuk kendaraan roda empat tercatat sekitar 4.892 unit hingga Mei 2026.
Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah yang menargetkan pembangunan 62.918 unit SPKLU pada 2030. Artinya, masih terdapat peluang bagi badan usaha swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik.
Peningkatan kebutuhan ini juga terlihat dari konsumsi listrik SPKLU. Operator listrik nasional mencatat konsumsi listrik SPKLU mencapai 62,4 juta kWh hingga Juni 2026. Jumlah tersebut bahkan telah melampaui konsumsi sepanjang 2025 yang sebesar 48,5 juta kWh.
Selain itu, pemerintah telah menetapkan arah pengembangan SPKLU melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU Tahun 2025–2030.
Dalam rencana tersebut, SPKLU diarahkan untuk dibangun di berbagai lokasi strategis, seperti:
- Pusat perbelanjaan dan perkantoran.
- Kawasan industri.
- Rest area jalan tol.
- SPBU.
- Kawasan pariwisata.
- Rumah sakit.
- Stasiun kereta api dan terminal.
- Hotel dan pelabuhan.
Lokasi-lokasi tersebut dapat menjadi pertimbangan awal ketika kamu ingin menentukan tempat usaha. Pilih lokasi dengan arus kendaraan yang memadai dan potensi kebutuhan pengisian daya yang tinggi.
Dari sisi pendapatan, pemerintah juga telah menetapkan biaya layanan pengisian kendaraan listrik umum melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 182.K/TL.04/MEM.S/2023. Ketentuan ini dapat menjadi salah satu acuan dalam menyusun proyeksi pendapatan dan menghitung biaya operasional bisnis.
Dengan meningkatnya jumlah kendaraan listrik dan kebutuhan fasilitas pengisian daya, bisnis EV Charging Station memiliki peluang untuk berkembang. Meski demikian, kelayakan lokasi, kebutuhan investasi, kapasitas listrik, dan perizinan tetap perlu diperhitungkan sebelum memulai usaha.
Regulasi dan Dasar Hukum Izin Usaha SPKLU
Penyelenggaraan SPKLU oleh badan usaha swasta telah diatur dalam sejumlah ketentuan pemerintah. Regulasi ini mencakup persyaratan penyediaan infrastruktur, keselamatan instalasi, hingga perizinan berusaha.
Berikut beberapa dasar hukum yang perlu kamu ketahui.
1. Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai menjadi salah satu dasar hukum utama penyelenggaraan SPKLU.
Peraturan ini berlaku sejak 13 Januari 2023 dan menggantikan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020.
Di dalamnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyelenggarakan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, termasuk badan usaha swasta berbadan hukum Indonesia, BUMN, BUMD, koperasi, dan swadaya masyarakat.
Artinya, perusahaan swasta seperti PT dapat menjalankan usaha SPKLU selama memenuhi persyaratan yang berlaku.
Peraturan ini juga mengatur jenis konektor yang harus tersedia pada fasilitas pengisian daya. Setiap SPKLU wajib menyediakan paling sedikit satu dari jenis konektor berikut:
- Type 2: konektor untuk pengisian daya arus bolak-balik atau AC.
- CHAdeMO: konektor untuk pengisian daya arus searah atau DC.
- Combo CCS2: konektor untuk pengisian daya arus searah atau DC.
Selain itu, pengelola SPKLU perlu memiliki nomor identitas SPKLU. Nomor ini diperoleh dengan menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
Nomor identitas tersebut kemudian dipasang di lokasi agar pengguna dapat mengetahui bahwa fasilitas pengisian daya telah terdaftar.
2. PP Nomor 28 Tahun 2025
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi dasar penting dalam proses pengurusan izin usaha SPKLU.
Peraturan yang ditetapkan pada 5 Juni 2025 ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Salah satu perubahan utamanya adalah pemisahan proses pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan berusaha.
Selain itu, PP 28/2025 mengatur jangka waktu layanan atau service level agreement (SLA) serta mekanisme fiktif positif untuk permohonan tertentu.
Bagi pelaku usaha SPKLU, perubahan yang cukup signifikan adalah penyederhanaan persyaratan perizinan. Setelah penerapan PP 28/2025, SPKLU tidak lagi diwajibkan memiliki Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ferry Triansyah, juga menjelaskan bahwa perubahan tersebut bertujuan mempermudah proses perizinan SPKLU.
Pada Februari 2026, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, turut menyampaikan bahwa pengurusan izin SPKLU per titik dapat dilakukan melalui OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), tanpa melampirkan RUPTL.
Meski demikian, kamu tetap perlu memeriksa persyaratan yang muncul pada sistem OSS dan ketentuan terbaru dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebelum mengajukan perizinan.
KBLI Usaha EV Charging Station yang Digunakan
Salah satu hal penting sebelum mengurus izin usaha EV Charging Station adalah menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
KBLI digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan usaha dan menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi melalui OSS.
Dalam KBLI 2025, kegiatan pengoperasian stasiun pengisian daya kendaraan listrik menggunakan kode KBLI 35133 dengan nama Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Daya untuk Kendaraan dan Peralatan Listrik.
KBLI 35133 mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas pengisian daya untuk berbagai kendaraan listrik, antara lain:
- Mobil listrik.
- Sepeda motor listrik.
- Skuter listrik.
- Sepeda listrik.
Selain kendaraan, kelompok ini juga mencakup fasilitas pengisian daya untuk peralatan listrik, seperti telepon genggam dan laptop.
Cakupan lainnya adalah pengoperasian SPKLU yang tidak terintegrasi dengan pembangkit listrik.
Namun, jika kamu berencana membangun SPKLU yang terintegrasi langsung dengan pembangkit listrik milik sendiri, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang menyuplai daya ke fasilitas pengisian, klasifikasi usahanya berbeda.
Untuk kegiatan tersebut, OSS mengarahkan penggunaan KBLI 35140.
Oleh karena itu, tentukan terlebih dahulu model bisnis dan sumber listrik yang akan digunakan. Pemilihan KBLI harus sesuai dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan.
Perlu diperhatikan juga bahwa KBLI 2025 menggabungkan beberapa kode klasifikasi lama ke dalam KBLI 35133. Jika kamu menemukan panduan yang masih menggunakan kode sebelumnya, pastikan kembali kesesuaiannya melalui pencarian KBLI di OSS.
Syarat dan Dokumen Izin Usaha SPKLU
Sebelum mengajukan perizinan, kamu perlu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan legalitas badan usaha, persyaratan dasar, dan aspek teknis instalasi.
Berikut penjelasannya.
1. Legalitas Badan Usaha
Penyelenggara SPKLU swasta perlu berbentuk badan usaha berbadan hukum Indonesia, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi.
Untuk mempersiapkannya, kamu perlu memiliki beberapa dokumen berikut:
- Akta pendirian badan usaha.
- Surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian yang berwenang.
- NPWP badan usaha.
- Data pengurus dan pemegang saham.
- NIB sesuai kegiatan usaha.
Pastikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar perusahaan sudah sesuai dengan aktivitas pengoperasian stasiun pengisian daya dan penjualan tenaga listrik.
Hal ini penting agar KBLI yang dicantumkan dalam dokumen perusahaan sejalan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan.
2. Persyaratan Dasar Perizinan
Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, pelaku usaha perlu memenuhi persyaratan dasar sebelum memperoleh perizinan berusaha.
Persyaratan dasar yang perlu diperhatikan meliputi:
a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
KKPR merupakan persyaratan untuk memastikan bahwa lokasi usaha sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
Sebelum membangun SPKLU, pastikan lokasi yang akan digunakan memang diperbolehkan untuk kegiatan usaha tersebut.
b. Persetujuan Lingkungan
Penyelenggaraan SPKLU juga perlu memenuhi ketentuan persetujuan lingkungan sesuai klasifikasi dan persyaratan yang berlaku.
Untuk kegiatan SPKLU, pemerintah telah menyediakan formulir UKL-UPL standar melalui sistem AMDALnet yang terintegrasi dengan OSS RBA.
Dokumen lingkungan yang dibutuhkan dapat diproses melalui sistem tersebut dan diteruskan ke OSS untuk melengkapi persyaratan dasar perizinan.
c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Jika pembangunan SPKLU melibatkan bangunan atau fasilitas pendukung, seperti bangunan pelindung dan kanopi, kamu juga perlu memperhatikan ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pastikan persyaratan bangunan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Persyaratan Teknis Instalasi
Selain dokumen legalitas dan persyaratan dasar, instalasi SPKLU harus memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan.
Salah satu dokumen yang perlu diperhatikan adalah Sertifikat Laik Operasi (SLO).
SLO diterbitkan setelah instalasi tenaga listrik melalui pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga yang berwenang. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa instalasi telah memenuhi persyaratan keselamatan dan layak dioperasikan.
Kamu juga perlu memastikan fasilitas pengisian daya memiliki konektor sesuai ketentuan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2023.
Selain itu, siapkan perencanaan kebutuhan daya dan sambungan listrik di lokasi usaha. Kapasitas listrik harus disesuaikan dengan jumlah serta spesifikasi charger yang akan digunakan.
4. Dokumen Pendukung Lokasi dan Instalasi
Untuk memperlancar proses pengurusan izin, ada beberapa dokumen pendukung yang sebaiknya kamu siapkan sejak awal, yaitu:
- Sertifikat kepemilikan tanah atau perjanjian sewa lokasi.
- Denah lokasi SPKLU.
- Spesifikasi teknis perangkat charger.
- Diagram instalasi listrik.
- Data kapasitas daya listrik.
- Dokumen pendukung lainnya sesuai permintaan sistem OSS dan instansi terkait.
Kelengkapan dokumen tersebut akan membantu proses pemeriksaan administrasi maupun teknis sebelum SPKLU mulai beroperasi.
Cara Mengurus Izin Usaha EV Charging Station Melalui OSS RBA
Setelah seluruh persyaratan disiapkan, kamu dapat melanjutkan proses pengurusan izin usaha EV Charging Station melalui sistem OSS RBA.
Berikut tahapan yang perlu dilakukan.
1. Siapkan Badan Usaha dan Dokumen Legalitas
Langkah pertama adalah memastikan badan usaha telah memiliki status badan hukum yang sah.
Siapkan akta pendirian, surat pengesahan badan hukum, NPWP, serta dokumen pengurus dan pemegang saham.
Pastikan kegiatan usaha dalam akta sudah mencakup aktivitas pengoperasian stasiun pengisian daya kendaraan listrik sesuai KBLI yang akan digunakan.
2. Buat Akun OSS dan Ajukan NIB
Selanjutnya, masuk ke sistem OSS melalui laman resmi https://oss.go.id.
Buat akun pelaku usaha jika belum memilikinya. Setelah itu, lengkapi data perusahaan dan ajukan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Pada tahap pemilihan kegiatan usaha, gunakan KBLI 35133 untuk pengoperasian SPKLU yang tidak terintegrasi dengan pembangkit listrik.
Sementara itu, jika fasilitas pengisian daya terintegrasi dengan pembangkit listrik, periksa penggunaan KBLI 35140 sesuai model usaha yang dijalankan.
3. Lengkapi Data Lokasi dan Kegiatan Usaha
Setelah menentukan KBLI, kamu perlu mengisi informasi mengenai lokasi dan rincian kegiatan usaha.
Pastikan seluruh data sesuai dengan dokumen pendukung, termasuk alamat lokasi, luas area, dan informasi kegiatan operasional.
Ketelitian pada tahap ini penting agar tidak terjadi perbedaan data antara dokumen perusahaan dan informasi yang tercatat di OSS.
4. Penuhi Persyaratan Dasar
Tahap berikutnya adalah memenuhi persyaratan dasar perizinan.
Kamu perlu mengurus KKPR sesuai ketentuan tata ruang dan melengkapi persetujuan lingkungan melalui formulir UKL-UPL standar SPKLU yang terhubung dengan AMDALnet.
Jika kegiatan pembangunan membutuhkan PBG, pastikan persyaratan tersebut juga dipenuhi.
Pantau perkembangan setiap permohonan melalui dasbor OSS agar kamu mengetahui dokumen atau persetujuan yang masih harus dilengkapi.
5. Ajukan Perizinan Usaha SPKLU
Setelah persyaratan dasar terpenuhi, lanjutkan dengan proses perizinan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berupa penjualan tenaga listrik melalui SPKLU.
Dalam proses ini, kamu perlu mengikuti persyaratan yang ditampilkan oleh sistem OSS sesuai KBLI dan kegiatan usaha.
Perlu diketahui, setelah penerapan PP Nomor 28 Tahun 2025, penyelenggara SPKLU tidak lagi diwajibkan mengurus Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengesahan RUPTL.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari penyederhanaan perizinan bagi pelaku usaha SPKLU.
6. Bangun Instalasi dan Urus SLO
Jika proses perizinan dan persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi, kamu dapat melanjutkan pembangunan fasilitas pengisian daya.
Pastikan instalasi listrik, perangkat charger, dan konektor sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
Setelah instalasi selesai, ajukan pemeriksaan dan pengujian untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO).
Jangan mengoperasikan instalasi sebelum persyaratan keselamatan ketenagalistrikan dipenuhi.
7. Daftarkan Nomor Identitas SPKLU
Tahap berikutnya adalah menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk memperoleh nomor identitas SPKLU.
Setelah nomor identitas diterbitkan, pasang nomor tersebut di lokasi fasilitas pengisian daya.
Pemerintah juga memperkuat pendataan SPKLU melalui sistem Single Gateway Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan OSS. Karena itu, pastikan informasi yang kamu masukkan dalam sistem sesuai dengan data teknis fasilitas.
8. Mulai Operasional dan Penuhi Kewajiban Usaha
Setelah seluruh perizinan dan sertifikat yang dipersyaratkan terpenuhi, SPKLU dapat mulai dioperasikan.
Namun, kewajiban pelaku usaha tidak berhenti setelah izin terbit. Kamu tetap perlu menyimpan dokumen legalitas, memperbarui data apabila terjadi perubahan lokasi atau kapasitas, serta mengikuti ketentuan teknis dan biaya layanan yang berlaku.
Dengan begitu, kegiatan usaha dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesimpulan
Bisnis EV Charging Station memiliki peluang untuk berkembang seiring meningkatnya jumlah kendaraan listrik dan kebutuhan fasilitas pengisian daya di Indonesia.
Namun, sebelum menjalankan usaha ini, kamu perlu menyiapkan legalitas badan usaha, menentukan KBLI yang sesuai, memenuhi persyaratan dasar, dan memastikan instalasi memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan.
Dalam KBLI 2025, pengoperasian SPKLU yang tidak terintegrasi dengan pembangkit listrik menggunakan KBLI 35133, sedangkan kegiatan yang terintegrasi dengan pembangkit perlu memperhatikan KBLI 35140.
Dari sisi regulasi, Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2023 menjadi dasar penyediaan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, sementara PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
Melalui penyederhanaan perizinan tersebut, SPKLU tidak lagi memerlukan Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengesahan RUPTL.
Agar proses pengurusan berjalan lancar, pastikan kamu menggunakan KBLI yang tepat, menyiapkan dokumen sesuai kebutuhan, dan memeriksa pembaruan persyaratan melalui OSS serta kanal resmi Kementerian ESDM sebelum memulai operasional.
Referensi
- Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
- PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Pasca PP 28/2025, Pemerintah Sederhanakan Izin SPKLU dan Perkuat Sistem Data Ketenagalistrikan.
- OSS RBA: KBLI 2025 Nomor 35133.
- Kementerian ESDM: Perbanyak SPKLU, Pemerintah Permudah Pengusaha Peroleh Izin Lingkungan.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU Tahun 2025–2030.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 182.K/TL.04/MEM.S/2023 tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik pada SPKLU.
