Izin Usaha EV Charging Station: Syarat dan KBLI nya
Jumlah kendaraan listrik di Indonesia terus meningkat. Kondisi ini membuka peluang bisnis baru, salah satunya usaha Electric Vehicle (EV) Charging Station atau stasiun pengisian daya kendaraan listrik. Peluang tersebut semakin menarik karena kebutuhan fasilitas pengisian daya juga terus bertambah. Namun, sebelum menjalankan bisnis ini, kamu perlu menyiapkan legalitas dan perizinan sesuai ketentuan pemerintah. Usaha EV Charging Station berkaitan dengan penyediaan dan penjualan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Karena itu, kegiatan operasionalnya harus memenuhi ketentuan perizinan berusaha dan keselamatan ketenagalistrikan. Lantas, apa saja izin usaha EV Charging Station yang perlu disiapkan? Bagaimana menentukan KBLI dan mengurus perizinannya melalui OSS RBA? Simak panduan lengkapnya berikut ini. Peluang Bisnis EV Charging Station di Indonesia Pertumbuhan kendaraan listrik menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan bisnis stasiun pengisian daya kendaraan listrik atau SPKLU. Berdasarkan data pemerintah, hingga Oktober 2025 jumlah kendaraan listrik di Indonesia mencapai sekitar 123 ribu unit mobil listrik dan 236 ribu unit sepeda motor listrik. Sementara itu, jumlah SPKLU untuk kendaraan roda empat tercatat sekitar 4.892 unit hingga Mei 2026. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah yang menargetkan pembangunan 62.918 unit SPKLU pada 2030. Artinya, masih terdapat peluang bagi badan usaha swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Peningkatan kebutuhan ini juga terlihat dari konsumsi listrik SPKLU. Operator listrik nasional mencatat konsumsi listrik SPKLU mencapai 62,4 juta kWh hingga Juni 2026. Jumlah tersebut bahkan telah melampaui konsumsi sepanjang 2025 yang sebesar 48,5 juta kWh. Selain itu, pemerintah telah menetapkan arah pengembangan SPKLU melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Pengembangan SPKLU Tahun 2025–2030. Dalam rencana tersebut, SPKLU diarahkan untuk dibangun di berbagai lokasi strategis, seperti: Lokasi-lokasi tersebut dapat menjadi pertimbangan awal ketika kamu ingin menentukan tempat usaha. Pilih lokasi dengan arus kendaraan yang memadai dan potensi kebutuhan pengisian daya yang tinggi. Dari sisi pendapatan, pemerintah juga telah menetapkan biaya layanan pengisian kendaraan listrik umum melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 182.K/TL.04/MEM.S/2023. Ketentuan ini dapat menjadi salah satu acuan dalam menyusun proyeksi pendapatan dan menghitung biaya operasional bisnis. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan listrik dan kebutuhan fasilitas pengisian daya, bisnis EV Charging Station memiliki peluang untuk berkembang. Meski demikian, kelayakan lokasi, kebutuhan investasi, kapasitas listrik, dan perizinan tetap perlu diperhitungkan sebelum memulai usaha. Regulasi dan Dasar Hukum Izin Usaha SPKLU Penyelenggaraan SPKLU oleh badan usaha swasta telah diatur dalam sejumlah ketentuan pemerintah. Regulasi ini mencakup persyaratan penyediaan infrastruktur, keselamatan instalasi, hingga perizinan berusaha. Berikut beberapa dasar hukum yang perlu kamu ketahui. 1. Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2023 Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai menjadi salah satu dasar hukum utama penyelenggaraan SPKLU. Peraturan ini berlaku sejak 13 Januari 2023 dan menggantikan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020. Di dalamnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyelenggarakan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, termasuk badan usaha swasta berbadan hukum Indonesia, BUMN, BUMD, koperasi, dan swadaya masyarakat. Artinya, perusahaan swasta seperti PT dapat menjalankan usaha SPKLU selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Peraturan ini juga mengatur jenis konektor yang harus tersedia pada fasilitas pengisian daya. Setiap SPKLU wajib menyediakan paling sedikit satu dari jenis konektor berikut: Selain itu, pengelola SPKLU perlu memiliki nomor identitas SPKLU. Nomor ini diperoleh dengan menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Nomor identitas tersebut kemudian dipasang di lokasi agar pengguna dapat mengetahui bahwa fasilitas pengisian daya telah terdaftar. 2. PP Nomor 28 Tahun 2025 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi dasar penting dalam proses pengurusan izin usaha SPKLU. Peraturan yang ditetapkan pada 5 Juni 2025 ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Salah satu perubahan utamanya adalah pemisahan proses pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan berusaha. Selain itu, PP 28/2025 mengatur jangka waktu layanan atau service level agreement (SLA) serta mekanisme fiktif positif untuk permohonan tertentu. Bagi pelaku usaha SPKLU, perubahan yang cukup signifikan adalah penyederhanaan persyaratan perizinan. Setelah penerapan PP 28/2025, SPKLU tidak lagi diwajibkan memiliki Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ferry Triansyah, juga menjelaskan bahwa perubahan tersebut bertujuan mempermudah proses perizinan SPKLU. Pada Februari 2026, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, turut menyampaikan bahwa pengurusan izin SPKLU per titik dapat dilakukan melalui OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), tanpa melampirkan RUPTL. Meski demikian, kamu tetap perlu memeriksa persyaratan yang muncul pada sistem OSS dan ketentuan terbaru dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebelum mengajukan perizinan. Pendirian PT/CV dengan Harga Termurah se-Indonesia dan Promo Bayar Setelah Jadi, Mulai dengan KLIK LINK DI SINI! KBLI Usaha EV Charging Station yang Digunakan Salah satu hal penting sebelum mengurus izin usaha EV Charging Station adalah menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan usaha dan menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi melalui OSS. Dalam KBLI 2025, kegiatan pengoperasian stasiun pengisian daya kendaraan listrik menggunakan kode KBLI 35133 dengan nama Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Daya untuk Kendaraan dan Peralatan Listrik. KBLI 35133 mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas pengisian daya untuk berbagai kendaraan listrik, antara lain: Selain kendaraan, kelompok ini juga mencakup fasilitas pengisian daya untuk peralatan listrik, seperti telepon genggam dan laptop. Cakupan lainnya adalah pengoperasian SPKLU yang tidak terintegrasi dengan pembangkit listrik. Namun, jika kamu berencana membangun SPKLU yang terintegrasi langsung dengan pembangkit listrik milik sendiri, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang menyuplai daya ke fasilitas pengisian, klasifikasi usahanya berbeda. Untuk kegiatan tersebut, OSS mengarahkan penggunaan KBLI 35140. Oleh karena itu, tentukan terlebih dahulu model bisnis dan sumber listrik yang akan digunakan. Pemilihan KBLI harus sesuai dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan. Perlu diperhatikan juga bahwa KBLI 2025 menggabungkan beberapa kode klasifikasi lama ke dalam KBLI 35133. Jika kamu menemukan panduan yang masih menggunakan kode sebelumnya, pastikan kembali kesesuaiannya melalui pencarian KBLI di OSS. Syarat dan Dokumen Izin Usaha SPKLU Sebelum mengajukan perizinan, kamu perlu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan legalitas badan usaha, persyaratan dasar, dan aspek teknis instalasi. Berikut penjelasannya. 1. Legalitas Badan Usaha Penyelenggara SPKLU swasta perlu berbentuk badan