Cara PT Perorangan Upgrade ke PT Umum Tanpa Dibubarkan
Kalau usahamu berjalan dengan PT Perorangan dan kamu mulai berpikir untuk mengajak investor, mitra, atau anggota keluarga menjadi pemegang saham, kamu mungkin bertanya apakah PT-nya harus ditutup dulu. Jawabannya tidak. PT Perorangan bisa naik status menjadi PT Umum (dalam aturan resmi disebut Perseroan persekutuan modal) tanpa dibubarkan lebih dahulu. Caranya lewat akta notaris yang kemudian didaftarkan secara elektronik ke sistem Kementerian Hukum. Artikel ini menjelaskan kapan perubahan status wajib dilakukan, apa saja yang perlu disiapkan, bagaimana urutan prosesnya, serta apa yang perlu kamu cek setelah statusnya berubah. Apa Bedanya PT Perorangan dan PT Umum? Sebelum memutuskan, ada baiknya kamu memahami apa yang berubah. Kedua bentuk ini sama-sama badan hukum. Konsultan bisnis M. Faizal menjelaskan bahwa kesamaan keduanya terletak pada status badan hukum serta pemisahan kekayaan dan tanggung jawab antara perusahaan dan pemiliknya. Febriana Artinelli menambahkan bahwa tanggung jawab pemegang saham pada kedua bentuk ini sama-sama terbatas pada modal yang disetorkan. Perbedaannya ada pada struktur dan cara pendiriannya. PT Perorangan hanya memerlukan satu pendiri yang juga menjadi direktur sekaligus pemegang saham. Pendaftarannya cukup dengan pernyataan pendirian secara elektronik, dan tidak ada ketentuan modal dasar minimal. PT Umum memerlukan lebih dari satu pemegang saham serta organ direksi dan dewan komisaris sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pendiriannya memakai akta notaris, dan pengelolaannya mengikuti ketentuan perseroan pada umumnya. Ada juga perbedaan dalam kewajiban pelaporan. Direksi PT Umum wajib menyampaikan laporan tahunan, dan persetujuan atas laporan tersebut dibuat dalam akta notaris lalu disampaikan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Kewajiban ini diatur pada Pasal 16 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Sementara itu, PT Perorangan menyampaikan laporan keuangan secara elektronik melalui SABH dengan mekanisme tersendiri. Setelah naik status, kamu perlu menyesuaikan kebiasaan administrasi perusahaan dengan kewajiban yang baru ini. Apa PT Perorangan Bisa Naik Status Tanpa Dibubarkan? Bisa. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur perubahan status Perseroan perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal pada Pasal 25. Aturan ini berlaku sejak 17 Desember 2025 dan menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021. Pasal tersebut menyediakan jalur perubahan status melalui akta notaris dan pendaftaran elektronik, dan tidak mensyaratkan pembubaran PT Perorangan sebagai langkah pertama. Artinya, badan hukum yang sudah kamu miliki tetap dipakai. Yang berubah adalah statusnya, lalu struktur perusahaan menyesuaikan diri dengan ketentuan PT Umum. Kamu perlu menata pemegang saham, modal, direksi, dewan komisaris, dan anggaran dasar yang baru. Bagi pemilik usaha, jalur ini praktis karena tidak ada kewajiban membuat badan hukum dari nol. Nama usaha, riwayat perusahaan, dan hubungan dengan pihak ketiga tetap berada pada badan hukum yang sama, selama semua data setelah perubahan diperbarui dengan benar. Pendirian PT/CV dengan Harga Termurah se-Indonesia dan Promo Bayar Setelah Jadi, Mulai dengan KLIK LINK DI SINI! Kapan PT Perorangan Wajib Berubah Jadi PT Umum? Ada dua kondisi yang membuat perubahan status menjadi kewajiban. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 25 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 dan sejalan dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. 1. Pemegang Saham Lebih dari Satu Orang PT Perorangan memang dirancang untuk satu pemilik. Begitu ada orang kedua yang memegang saham, entah investor, rekan usaha, atau keluarga, bentuk perseroannya perlu disesuaikan. 2. Perusahaan Tidak Lagi Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil Kriteria ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Pada Pasal 35, usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar, sedangkan usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai paling banyak Rp5 miliar. Angka tersebut tidak menghitung tanah dan bangunan tempat usaha. Aturan yang sama juga memuat kriteria hasil penjualan tahunan, yaitu paling banyak Rp2 miliar untuk usaha mikro dan lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar untuk usaha kecil. Perlu diperhatikan bahwa kedua kriteria itu punya fungsi yang berbeda. Kriteria modal dipakai untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, sedangkan kriteria hasil penjualan tahunan dipakai untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM. Karena itu, kalau omzetmu naik melewati satu angka tertentu, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu wajib berubah status. Pasal 25 merujuk secara umum pada kondisi ketika perseroan tidak lagi memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Cara menerapkannya pada usahamu sebaiknya dikonfirmasi lewat notaris atau konsultan hukum berdasarkan data keuangan perusahaan yang sebenarnya. Seorang konsultan hukum bisnis, Febriana Artinelli, menjelaskan bahwa ada dua alasan umum yang mendorong PT Perorangan naik status. Alasan pertama adalah keinginan pendiri untuk memiliki partner, dan alasan kedua adalah usahanya sudah melampaui batas kriteria usaha mikro dan kecil. Menurutnya, jika salah satu dari dua kondisi itu terpenuhi, PT Perorangan perlu di-upgrade menjadi persekutuan modal. Syarat dan Dokumen yang Perlu Disiapkan Perusahaan perlu menyiapkan struktur PT Umum yang bisa dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan melalui SABH. Menurut Pasal 25 ayat (3) Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, akta notaris perubahan status memuat tiga hal. Pertama, pernyataan pemegang saham tentang perubahan status dari Perseroan perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal. Kedua, perubahan Pernyataan Pendirian dan Pernyataan Perubahan, jika ada, menjadi anggaran dasar Perseroan persekutuan modal. Ketiga, data Perseroan sesuai ketentuan perubahan data. Dalam praktiknya, notaris biasanya meminta dokumen dan informasi berikut: Daftar ini bisa bertambah kalau kamu sekaligus mengubah modal, alamat, KBLI, atau susunan pengurus. Sampaikan semua rencana perubahan sejak awal supaya notaris bisa menentukan ruang lingkup akta dengan tepat. Apakah NIB dan NPWP Harus Dibuat Baru? Perubahan status tidak menjadi alasan untuk membuat NIB baru. Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menetapkan NIB sebagai identitas legal pelaku usaha, dan setiap pelaku usaha memiliki satu NIB. OSS menyediakan mekanisme perubahan data badan usaha yang terhubung dengan data AHU, jadi yang kamu lakukan adalah memperbarui data pada NIB yang sudah ada. Untuk NPWP, ikuti mekanisme Perubahan Data Wajib Pajak di Coretax. Jangan membuat NPWP baru berdasarkan asumsi. Kalau DJP menetapkan langkah lain untuk kondisi tertentu, ikuti hasil verifikasi dari DJP. Ringkasannya sebagai berikut. Untuk NIB dan OSS, periksa dan perbarui profil, permodalan, pemegang saham atau pengurus, KBLI, dan data legalitas setelah perubahan tercatat di AHU. Untuk NPWP dan data DJP, periksa data badan di Coretax dan gunakan mekanisme perubahan data kalau ada yang tidak sesuai. Untuk izin sektoral, cek apakah perubahan pemegang saham, modal, pengurus, atau KBLI menimbulkan kewajiban pemberitahuan atau perubahan