Izin usaha jasa kebersihan menjadi dasar untuk menjalankan kegiatan secara resmi, membuat kontrak dengan perusahaan, merekrut pekerja, membuka rekening badan usaha, dan mengikuti pengadaan pemerintah. Karena bisnis jasa kebersihan atau cleaning service memiliki pasar yang luas jadi harus memperhatikan sampai legalitasnya.
Legalitas yang tidak sesuai dapat menghambat proses verifikasi vendor, penerbitan izin lanjutan, maupun keikutsertaan dalam tender.
Jadi, KBLI apa yang tepat saat mengurus perizinan dan bagaimana caranya agar bisa masuk tender pemerintah?
Mengapa Usaha Jasa Kebersihan Memerlukan Izin Resmi?
Usaha jasa kebersihan wajib memiliki perizinan berusaha sesuai tingkat risiko dan ruang lingkup kegiatannya. Legalitas tersebut bukan hanya untuk memenuhi aturan, tetapi juga menjadi bukti bahwa perusahaan memiliki identitas, kegiatan usaha, dan penanggung jawab yang dapat diperiksa.
Izin resmi memberikan beberapa manfaat bisnis:
- Memudahkan perusahaan membuat kontrak dengan klien.
- Meningkatkan kepercayaan gedung perkantoran dan perusahaan besar.
- Membantu proses pembukaan rekening atas nama badan usaha.
- Mempermudah pendaftaran sebagai vendor.
- Menjadi salah satu dokumen utama dalam pengadaan pemerintah.
- Memisahkan administrasi bisnis dari administrasi pribadi pemilik.
NIB juga membantu instansi dan calon klien memeriksa kesesuaian antara kegiatan perusahaan dengan jasa yang ditawarkan. Karena itu, memilih KBLI yang sekadar “mirip” bukan strategi yang aman.
KBLI harus mencerminkan aktivitas yang benar-benar dijalankan.
KBLI untuk Usaha Jasa Kebersihan
KBLI jasa kebersihan ditentukan berdasarkan jenis layanan dan model bisnis perusahaan. Perusahaan yang mengerjakan kebersihan gedung secara langsung membutuhkan klasifikasi berbeda dari perusahaan yang hanya menyediakan pekerja untuk ditempatkan dan diawasi oleh klien.
Berikut perbandingannya:
| Kode KBLI | Nama Kegiatan | Penggunaan |
|---|---|---|
| 81210 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | Kebersihan rutin kantor, apartemen, toko, pabrik, dan gedung lainnya |
| 81290 | Aktivitas Kebersihan Lainnya | Kebersihan khusus, eksterior bangunan, mesin industri, kolam renang, dan pengendalian hama pemukiman |
| 78200 | Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Lainnya | Penyediaan pekerja untuk ditempatkan pada perusahaan klien |
a. KBLI 81210 untuk Kebersihan Umum Bangunan
KBLI 81210 sesuai untuk perusahaan yang memberikan layanan kebersihan umum di dalam gedung. Ruang lingkupnya dapat mencakup pembersihan lantai, furnitur, dinding, koridor, jendela, dan bagian lain yang masih berkaitan dengan kebersihan umum bangunan.
Kode tersebut cocok digunakan oleh perusahaan yang menjual hasil layanan kebersihan kepada klien. Perusahaan biasanya mengatur metode kerja, menyediakan perlengkapan, menentukan supervisor, dan bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan.
b. KBLI 81290 untuk Kebersihan Khusus
KBLI 81290 digunakan untuk layanan yang lebih khusus daripada kebersihan rutin. Kegiatannya dapat meliputi pembersihan eksterior, mesin industri, cerobong, ventilasi, kolam renang, kendaraan tertentu, bangunan pascakonstruksi, dan pengendalian hama di kawasan pemukiman.
Pelaku usaha perlu memperhatikan bahwa beberapa pekerjaan mempunyai risiko teknis tambahan. Pembersihan gedung di ketinggian, penggunaan bahan kimia tertentu, dan pengendalian hama dapat memerlukan tenaga kompeten, SOP khusus, APD, serta persyaratan sektoral tambahan.
c. KBLI 78200 untuk Penyediaan Tenaga Kerja
KBLI 78200 relevan apabila perusahaan menjadi pemberi kerja resmi, tetapi pekerjanya ditempatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan klien. Dalam model tersebut, perusahaan penyedia mengurus penggajian, pajak, jaminan sosial, dan administrasi sumber daya manusia.
KBLI 78200 tidak perlu ditambahkan hanya karena petugas kebersihan bekerja di gedung milik pelanggan. Faktor penentunya adalah siapa yang mengatur dan mengawasi pekerjaan. Jika perusahaan cleaning service tetap mengendalikan pekerjaan dan menjual hasil layanan, KBLI 81210 atau 81290 lebih mencerminkan kegiatan tersebut.
Yuk, Konsultasi GRATIS NIB dan NPWP dengan KLIK LINK DISINI.
Syarat Mengurus Izin Usaha Jasa Kebersihan
Pengurusan izin usaha jasa kebersihan dilakukan melalui OSS setelah identitas pelaku usaha dan kegiatan bisnis disiapkan.
Dokumen yang dibutuhkan dapat berbeda berdasarkan bentuk usaha, skala kegiatan, lokasi, KBLI, dan tingkat risiko yang ditentukan oleh sistem.
1. Menentukan Bentuk Usaha
Pelaku usaha dapat menggunakan usaha perseorangan, PT Perorangan, CV, atau PT sesuai kebutuhan bisnis. Untuk perusahaan yang menargetkan kontrak korporasi dan tender, bentuk badan usaha perlu dipilih dengan mempertimbangkan persyaratan klien, permodalan, tanggung jawab pemilik, serta rencana ekspansi.
Perusahaan yang menjalankan kegiatan alih daya harus berbentuk badan hukum. Karena CV bukan badan hukum, PT menjadi pilihan yang lebih tepat untuk model bisnis penyediaan tenaga kerja alih daya.
2. Menyiapkan Data Dasar
Data yang umumnya perlu disiapkan meliputi:
- KTP dan NPWP pemilik atau pengurus.
- Akta pendirian dan dokumen pengesahan badan usaha.
- Alamat serta bukti penguasaan tempat usaha.
- Nomor telepon dan alamat surat elektronik aktif.
- Data modal dan pengurus perusahaan.
- Rencana lokasi kegiatan usaha.
- KBLI yang sesuai dengan layanan perusahaan.
Alamat usaha juga harus sesuai dengan ketentuan tata ruang dan kebijakan daerah. Penggunaan virtual office perlu diperiksa berdasarkan kegiatan usaha dan peraturan wilayah setempat, bukan hanya berdasarkan ketersediaan paket sewa alamat.
3. Mengajukan Perizinan melalui OSS
Tahapan dasarnya adalah membuat akun OSS, melengkapi profil pelaku usaha, memilih KBLI, memasukkan data proyek, dan menerbitkan NIB. Sistem OSS kemudian menentukan tingkat risiko serta kewajiban yang harus dipenuhi.
Hasil proses OSS dapat berupa:
- NIB untuk kegiatan berisiko rendah.
- NIB dan Sertifikat Standar untuk kegiatan berisiko menengah.
- NIB dan izin untuk kegiatan berisiko tinggi.
- Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha jika diperlukan.
Tingkat risiko tidak sebaiknya ditebak hanya dari kode KBLI. Pelaku usaha harus membaca keluaran OSS karena skala usaha, lokasi, jenis layanan, dan parameter lain dapat memengaruhi kewajiban perizinannya.
Apa NIB Sudah Cukup untuk Jasa Kebersihan?
NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha, tetapi NIB tidak selalu menjadi satu-satunya dokumen yang diperlukan. Perusahaan wajib memenuhi Sertifikat Standar, izin, atau persyaratan tambahan apabila kewajiban tersebut muncul pada sistem OSS.
Selain keluaran OSS, perusahaan cleaning service perlu menyiapkan dokumen operasional seperti:
- SOP pekerjaan kebersihan.
- Daftar bahan kimia dan petunjuk keselamatannya.
- Bukti kepesertaan BPJS.
- Perjanjian kerja.
- Struktur dan skala upah.
- Daftar peralatan dan APD.
- Bukti pelatihan pekerja.
- Kontrak dengan pelanggan.
- Dokumen pengelolaan lingkungan jika diwajibkan.
NIB boleh menjadi pintu masuk, tetapi bukan garis finis. Dalam bisnis jasa, yang diperiksa klien bukan hanya legalitas di atas kertas, melainkan kemampuan perusahaan menjalankan kontrak secara aman dan konsisten.
Kewajiban Ketenagakerjaan dan K3
Perusahaan jasa kebersihan wajib melindungi pekerja melalui perjanjian kerja, pengupahan, jaminan sosial, waktu kerja, dan standar K3. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun pekerja ditempatkan di lokasi milik pelanggan.
Perusahaan perlu memastikan setiap pekerja memiliki hubungan kerja yang jelas, baik melalui PKWT maupun PKWTT.
Pekerja juga harus didaftarkan dalam program BPJS sesuai ketentuan serta dicantumkan dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan.
Dari sisi K3, perusahaan perlu menyediakan:
- Sarung tangan, masker, sepatu kerja, dan APD sesuai risiko.
- SOP penggunaan serta penyimpanan bahan kimia.
- Tanda peringatan lantai basah.
- Pelatihan pekerjaan di ketinggian jika relevan.
- Prosedur penanganan kecelakaan.
- Pengawasan terhadap penggunaan mesin pembersih.
- Lembar data keselamatan bahan yang digunakan.
Perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Aturan Terbaru untuk Outsourcing Petugas Kebersihan
Layanan kebersihan termasuk jenis pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026. Perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum, memiliki perizinan berusaha, dan membuat perjanjian alih daya secara tertulis.
Perjanjian alih daya setidaknya perlu mengatur pekerjaan, jangka waktu, lokasi, jumlah pekerja, hak pekerja, dan tanggung jawab setiap perusahaan.
Perusahaan alih daya juga wajib mencatatkan perjanjian tersebut kepada dinas ketenagakerjaan di lokasi pekerjaan paling lambat tiga hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
Hak pekerja alih daya tetap harus mencakup:
- Upah dan lembur.
- Waktu kerja dan waktu istirahat.
- Cuti tahunan.
- Keselamatan dan kesehatan kerja.
- Jaminan sosial.
- Tunjangan hari raya.
- Hak akibat berakhirnya hubungan kerja.
Ketentuan tersebut membuat pemilihan model bisnis menjadi sangat penting. Menjual hasil pekerjaan kebersihan berbeda secara hukum dan operasional dari menyediakan pekerja untuk diawasi langsung oleh perusahaan pengguna.
Cara Mengikuti Tender Jasa Kebersihan Pemerintah
Perusahaan cleaning service dapat mengikuti pengadaan pemerintah setelah memiliki legalitas, akun penyedia, dan dokumen kualifikasi yang sesuai.
Persyaratan setiap paket tidak selalu sama sehingga penyedia wajib membaca dokumen pemilihan, spesifikasi teknis, dan rancangan kontrak.
Langkah yang perlu dilakukan antara lain:
1. Memastikan NIB memuat KBLI yang sesuai.
2. Membuat dan memverifikasi akun penyedia.
3. Melengkapi data perusahaan dalam SIKaP melalui INAPROC.
4. Memantau paket pengadaan melalui sistem yang digunakan instansi.
5. Menyiapkan dokumen administrasi, teknis, dan harga.
6. Mengunggah penawaran sebelum batas waktu.
7. Mengikuti klarifikasi atau pembuktian kualifikasi jika diminta.
Dokumen yang lazim diperiksa mencakup NIB, NPWP, status pajak, akta perusahaan, data pengurus, pengalaman sejenis, tenaga kerja, peralatan, metode kerja, dan program K3. Persyaratan pastinya mengikuti dokumen setiap pengadaan, bukan daftar generik dari internet.
Tips Meningkatkan Peluang Lolos
Perusahaan sebaiknya membangun rekam jejak dari kontrak swasta atau pengadaan bernilai kecil terlebih dahulu. Setiap pekerjaan perlu didokumentasikan melalui kontrak, berita acara, bukti pembayaran, dan surat penilaian kinerja.
Harga penawaran juga harus memperhitungkan upah, BPJS, THR, lembur, seragam, peralatan, bahan pembersih, pengawasan, pajak, dan keuntungan.
Penawaran termurah belum tentu menjadi penawaran terbaik apabila perhitungannya tidak mampu memenuhi hak pekerja dan spesifikasi pekerjaan.
Kesalahan Saat Urus Perizinan Jasa Kebersihan
Beberapa kesalahan yang dapat menghambat usaha cleaning service adalah memilih KBLI yang tidak sesuai, menganggap NIB sebagai satu-satunya dokumen, menggunakan CV untuk kegiatan alih daya, serta tidak menghitung biaya tenaga kerja secara lengkap.
Kesalahan lain yang perlu dihindari meliputi:
- Menawarkan layanan khusus tanpa tenaga kompeten.
- Tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS.
- Tidak mencatatkan perjanjian alih daya.
- Menggunakan bahan kimia tanpa SOP keselamatan.
- Mengikuti tender tanpa pengalaman yang dapat dibuktikan.
- Memasang harga terlalu rendah dan mengorbankan hak pekerja.
- Tidak memperbarui data perusahaan di OSS dan SIKaP.
Konsultasi GRATIS NIB dan NPWP dengan KLIK LINK DISINI.
Kesimpulan
Izin usaha jasa kebersihan dimulai dari pemilihan bentuk usaha dan KBLI yang tepat, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan NIB serta pemenuhan kewajiban pada OSS.
Perusahaan juga harus mengelola ketenagakerjaan, BPJS, K3, kontrak, dan administrasi usaha dengan tertib.
KBLI 81210 sesuai untuk kebersihan umum bangunan, KBLI 81290 digunakan untuk layanan kebersihan khusus, sedangkan KBLI 78200 relevan untuk penyediaan tenaga kerja. Pemilihan kode harus mengikuti model operasional yang sebenarnya.
Legalitas yang rapi membuka akses menuju klien korporasi dan tender pemerintah. Namun, kontrak besar hanya akan bertahan apabila perusahaan juga memiliki sistem kerja, tenaga terlatih, pembukuan, dan kontrol kualitas yang baik.
Ringkasan Izin Usaha Jasa Kebersihan
- Izin usaha jasa kebersihan diproses melalui OSS.
- Dasar perizinan terbaru adalah PP Nomor 28 Tahun 2025.KBLI 81210 digunakan untuk kebersihan umum bangunan.
- KBLI 81290 digunakan untuk layanan kebersihan khusus.
- KBLI 78200 digunakan untuk penyediaan tenaga kerja.
- Perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum.
- Layanan kebersihan termasuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan.
- Pekerja wajib memperoleh perlindungan ketenagakerjaan, BPJS, dan K3.
- Penyedia tender harus melengkapi SIKaP, pengalaman, dan dokumen kualifikasi.
Referensi
- Badan Pusat Statistik. 2025. “Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.” BPS. Diakses 26 Juni 2026.
- Badan Pusat Statistik. 2025. “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.” BPS. Diakses 26 Juni 2026.
- Badan Pusat Statistik. 2026. “Tabel Konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025.” BPS. Diakses 26 Juni 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.” Database Peraturan BPK. Diakses 26 Juni 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2025. “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.” Database Peraturan BPK. Diakses 26 Juni 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2021. “Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK.” Database Peraturan BPK. Diakses 26 Juni 2026.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2026. “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.” JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Diakses 26 Juni 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. “Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.” Database Peraturan BPK. Diakses 26 Juni 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1970. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.” Database Peraturan BPK. Diakses 26 Juni 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.” Database Peraturan BPK. Diakses 26 Juni 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1981. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.” Database Peraturan BPK. Diakses 26 Juni 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2025. “Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Database Peraturan BPK. Diakses 26 Juni 2026.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2026. “Layanan Pendaftaran Penyedia dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia.” LKPP. Diakses 26 Juni 2026.
- Online Single Submission. 2026. “Pencarian KBLI dan Panduan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.” OSS Indonesia. Diakses 26 Juni 2026.
Artikel ini bersifat edukasi umum. Kewajiban perizinan dapat berbeda berdasarkan skala usaha, lokasi, model kontrak, hasil penilaian OSS, dan persyaratan setiap paket pengadaan.
