Industri jasa konstruksi di Indonesia melibatkan puluhan ribu badan usaha yang beroperasi dalam berbagai skala dan jenis kegiatan. Menurut publikasi Konstruksi Dalam Angka 2024 yang dirilis oleh Kementerian PUPR, hingga akhir tahun 2024 terdapat lebih dari 302.000 Sertifikat Badan Usaha...
Legalitas usaha rumahan sering dianggap tidak terlalu penting karena skala usaha yang kecil dan dijalankan dari rumah. Padahal, secara hukum, setiap kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa tetap berada dalam rezim perizinan berusaha. Tanpa legalitas, usaha rumahan berisiko menghadapi...
SUMBAWA, 6 Februari 2026 — Polemik terkait klaim identitas masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa akhirnya memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara resmi menyerahkan laporan akhir hasil kajian keberadaan masyarakat adat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), didampingi...
Banyak pelaku usaha pemula masih bingung saat mau mengurus izin usaha karena belum punya NPWP pribadi. Padahal, legalitas usaha penting supaya bisnis bisa berkembang, ikut tender, daftar marketplace, hingga mengakses pembiayaan bank. Kabar baiknya, sekarang izin usaha tetap bisa diajukan...
Perkembangan cryptocurrency di Indonesia tidak lagi berada pada tahap awal eksperimen, melainkan telah memasuki fase institusional dengan kerangka hukum yang semakin jelas. Bitcoin dan aset kripto lainnya kini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi digital yang diawasi oleh regulator. Dalam konteks...
Rayap bukan sekadar hama kecil yang bisa diatasi dengan semprot insektisida biasa. Di balik ukurannya yang kecil, rayap bekerja dalam koloni besar dan mampu merusak struktur bangunan secara perlahan tanpa disadari. Banyak pemilik rumah atau gedung baru menyadari keberadaan rayap...
Mendirikan organisasi kemasyarakatan (Ormas) bukan sekadar mengumpulkan orang dengan visi yang sama. Di Indonesia, Ormas diakui sebagai wadah partisipasi warga untuk berkontribusi di bidang sosial, budaya, pendidikan, advokasi, hingga kemanusiaan selama sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Data pemerintah terbaru...
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan instrumen kebijakan pemerintah Indonesia yang dirancang untuk menjamin legalitas hasil hutan kayu yang diproduksi dan diperdagangkan, terutama dalam kegiatan ekspor. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya hutan terbesar di...
Dalam praktik dunia usaha di Indonesia, Commanditaire Vennootschap (CV) masih menjadi pilihan populer, khususnya bagi pelaku UMKM yang ingin segera beroperasi secara legal tanpa proses pendirian yang kompleks seperti Perseroan Terbatas (PT). Biaya pendirian yang relatif terjangkau dan struktur yang...
Legalitas badan usaha merupakan aspek dasar dalam setiap aktivitas bisnis di Indonesia. Pemerintah menetapkan bahwa setiap pelaku usaha wajib terdaftar secara resmi melalui sistem administrasi negara dan perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan melakukan pengecekan legalitas, Anda dapat memastikan bahwa suatu...
