Daftar Isi

Cara Ganti Nama PT: Syarat, Biaya, dan Prosedur 2026

Cara Ganti Nama PT: Syarat, Biaya, dan Prosedur 2026

Nama perusahaan merupakan salah satu identitas penting dalam menjalankan bisnis. Seiring perkembangan usaha, perusahaan terkadang perlu mengganti nama agar lebih sesuai dengan identitas merek, perubahan strategi bisnis, atau arah pengembangan perusahaan.

Namun, mengganti nama Perseroan Terbatas (PT) tidak bisa dilakukan hanya dengan memperbarui nama pada dokumen perusahaan. 

Ada prosedur hukum yang harus dipenuhi, mulai dari keputusan pemegang saham, pembuatan akta notaris, hingga memperoleh persetujuan Menteri Hukum.

Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan terbaru mengenai layanan administrasi badan usaha dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada 2026.

Lantas, bagaimana cara ganti nama PT, apa saja syaratnya, dan berapa biaya yang perlu disiapkan? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Cara dan Syarat Mengganti Nama PT

Mengganti nama PT termasuk perubahan anggaran dasar karena nama perseroan merupakan salah satu informasi yang tercantum di dalamnya.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar tertentu, termasuk perubahan nama perseroan, harus memperoleh persetujuan Menteri.

Artinya, keputusan pemegang saham saja belum cukup untuk mengesahkan penggunaan nama baru. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum terlebih dahulu.

Pasal 23 ayat (1) UU Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri.

Dengan demikian, sebelum surat keputusan diterbitkan, perusahaan masih harus menggunakan nama lama dalam dokumen resminya.

1. Aturan Perubahan Nama PT

Ketentuan teknis mengenai perubahan nama PT saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha.

Peraturan yang ditetapkan pada 2 November 2026 dan mulai berlaku pada 3 November 2026 ini menggantikan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025.

Dalam Pasal 8 ayat (3), perubahan nama termasuk perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Menteri. Sementara itu, perubahan anggaran dasar lainnya yang tidak termasuk kategori tersebut cukup disampaikan melalui pemberitahuan.

Perlu diperhatikan bahwa permohonan yang sudah diajukan dan masih dalam proses sebelum 3 November 2026 tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelumnya.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa prosedur perubahan nama yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan terbaru.

2. Syarat Ganti Nama PT

Sebelum mengajukan perubahan nama, ada beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan agar proses administrasi berjalan lancar.

Berikut tujuh syarat ganti nama PT yang perlu diperhatikan:

a. Keputusan pemegang saham

Perubahan nama PT harus mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Pasal 88 UU Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar harus memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan persetujuan paling sedikit dua pertiga dari jumlah suara yang dikeluarkan. 

Anggaran dasar perusahaan dapat menetapkan ketentuan yang lebih tinggi.

Pastikan agenda perubahan nama tercantum secara jelas dalam surat pemanggilan RUPS. 

Apabila seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis, keputusan juga dapat dibuat di luar RUPS.

b. Nama baru yang memenuhi ketentuan

Nama pengganti harus memenuhi ketentuan penamaan perseroan, termasuk tidak memiliki kesamaan pada pokoknya dengan nama PT lain dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Akta notaris berbahasa Indonesia

Perubahan nama harus dituangkan dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Akta tersebut menjadi dasar pengajuan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum.

4. NPWP berstatus valid

Perusahaan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status valid.

Pasal 50 sampai Pasal 52 Permenkum 24/2026 mengatur Konfirmasi Status Wajib Pajak secara elektronik sebelum perubahan anggaran dasar diproses.

Apabila status wajib pajak tidak valid, permohonan tidak dapat dilanjutkan. SPT Tahunan juga perlu dilampirkan, kecuali bagi PT yang usia NPWP-nya belum mencapai satu tahun.

5. Dokumen pemilik manfaat

Pada ketentuan sebelumnya, dokumen pemilik manfaat atau beneficial owner meliputi surat kuasa direksi kepada notaris, surat pernyataan direksi mengenai identitas pemilik manfaat, serta surat persetujuan pemilik manfaat.

Untuk penerapan aturan terbaru, perusahaan sebaiknya mengonfirmasi kembali kelengkapan dokumen ini kepada notaris.

6. Akses SABH tidak terblokir

Pastikan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) perusahaan masih aktif.

PT yang tidak menyampaikan persetujuan laporan tahunan dapat menerima teguran tertulis. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam waktu 30 hari setelah teguran, akses SABH dapat diblokir sehingga pengajuan perubahan anggaran dasar tidak bisa diproses.

Baca Juga  Cara Daftar NPWP: Syarat dan Tahapannnya Lengkap

7. Pengajuan maksimal 30 hari kalender sejak akta

Berdasarkan Pasal 9 Permenkum 24/2026, permohonan perubahan anggaran dasar harus diajukan paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal akta.

Apabila melewati batas waktu tersebut, permohonan tidak dapat diajukan kembali menggunakan akta yang sama. Perusahaan perlu menyiapkan dokumen baru sesuai arahan notaris.

3. Ketentuan Penulisan Nama Baru PT

Sebelum menentukan nama pengganti, perusahaan perlu memastikan bahwa nama tersebut memenuhi ketentuan hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, nama PT harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:

  • Ditulis menggunakan huruf latin.
  • Tidak memiliki kesamaan pada pokoknya dengan nama perseroan lain yang telah terdaftar.
  • Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
  • Tidak memiliki keterkaitan dengan nama lembaga pemerintahan atau lembaga internasional tanpa izin yang sesuai.
  • Mendapatkan persetujuan Menteri sebelum digunakan dalam perubahan anggaran dasar.

Selain ketentuan tersebut, terdapat aturan khusus mengenai penggunaan bahasa.

PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib menggunakan nama berbahasa Indonesia. Pengajuan nama berbahasa asing dapat ditolak oleh Menteri.

Sementara itu, PT yang telah menggunakan nama asing sebelum PP 43/2011 berlaku tidak wajib menggantinya, kecuali terdapat perubahan status kepemilikan menjadi milik penuh WNI atau badan hukum Indonesia.

Sebelum mengajukan nama baru, perusahaan juga disarankan melakukan pengecekan pada dua database, yaitu daftar perseroan dan pangkalan data kekayaan intelektual.

Pengecekan merek penting dilakukan untuk mengurangi risiko penggunaan nama yang memiliki kemiripan dengan merek milik pihak lain.

beneficial owner perusahaan

Pendirian PT/CV dengan Harga Termurah se-Indonesia dan Promo Bayar Setelah Jadi, Mulai dengan KLIK LINK DI SINI!

Biaya dan Prosedur Perubahan Nama PT di Kemenkum

Selain memenuhi persyaratan administrasi, perusahaan perlu menyiapkan biaya untuk pengajuan perubahan nama. Biaya tersebut terdiri dari PNBP dan honorarium notaris.

1. Biaya Ganti Nama PT Terbaru 2026

Biaya resmi perubahan nama PT mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum.

Peraturan ini ditandatangani pada 2 Juli 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026. Kehadirannya menggantikan PP Nomor 45 Tahun 2024.

Salah satu penyesuaian yang perlu diperhatikan adalah tarif perubahan anggaran dasar yang disertai perubahan nama perseroan.

Berikut perbandingan tarif lama dan tarif terbaru:

Jenis LayananTarif LamaTarif Baru
Perubahan anggaran dasar tanpa perubahan namaRp1.000.000Rp1.100.000
Perubahan anggaran dasar disertai perubahan namaRp1.100.000Rp1.200.000
Pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau dataRp150.000–Rp250.000Rp250.000

Dengan demikian, biaya PNBP untuk perubahan anggaran dasar yang disertai perubahan nama PT adalah Rp1.200.000 per permohonan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif tersebut dilakukan karena perubahan nomenklatur kementerian. PP 30/2026 menggantikan peraturan sebelumnya yang masih menggunakan nomenklatur Kemenkumham.

Meski demikian, PNBP bukan satu-satunya biaya yang perlu disiapkan.

Perusahaan juga perlu memperhitungkan:

  • Honorarium notaris, sesuai kesepakatan dengan notaris yang menangani perubahan anggaran dasar.
  • Biaya administrasi tambahan, apabila terdapat kebutuhan dokumen atau layanan pendukung.
  • Biaya pembaruan identitas perusahaan, seperti stempel, kop surat, papan nama, situs web, dan materi promosi.
  • Biaya pencatatan perubahan nama pemilik merek, apabila perusahaan memiliki merek terdaftar.

Sebaiknya, minta rincian biaya kepada notaris sejak awal agar seluruh kebutuhan anggaran dapat dipersiapkan.

2. Prosedur Perubahan Nama PT Langkah demi Langkah

Setelah persyaratan dan biaya disiapkan, perusahaan dapat memulai proses perubahan nama melalui notaris.

Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

1. Menentukan nama baru dan mengecek ketersediaannya

Langkah pertama adalah menentukan beberapa alternatif nama perusahaan.

Pastikan nama tersebut sesuai dengan ketentuan penamaan perseroan dan belum digunakan oleh PT lain. Lakukan pengecekan melalui daftar perseroan serta pangkalan data merek untuk menghindari potensi konflik nama.

2. Menyelenggarakan RUPS atau membuat keputusan tertulis pemegang saham

Selanjutnya, perusahaan perlu memperoleh persetujuan pemegang saham.

Perubahan nama harus dicantumkan sebagai agenda RUPS. Hasil rapat kemudian dituangkan dalam notula yang memuat keputusan perubahan nama.

Jika seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis, perusahaan juga dapat menggunakan keputusan sirkuler sebagai pengganti RUPS.

Baca Juga  Strategi Pendaftaran Merek UMKM agar Tidak Ditolak DJKI

3. Membuat akta perubahan anggaran dasar melalui notaris

Setelah keputusan pemegang saham diperoleh, perusahaan perlu menghubungi notaris untuk membuat akta perubahan anggaran dasar.

Pastikan isi akta sesuai dengan hasil keputusan RUPS atau keputusan sirkuler.

Ketidaksesuaian antara notula rapat, berita acara, keputusan sirkuler, dan isi akta merupakan salah satu kesalahan administrasi yang pernah disoroti Ditjen AHU dalam proses perubahan data perseroan.

Karena itu, seluruh dokumen perlu diperiksa sebelum ditandatangani.

4. Notaris mengajukan permohonan melalui SABH

Notaris kemudian mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Pada tahap ini, notaris mengunggah akta perubahan, dokumen pendukung, serta pernyataan tanggung jawab. Pembayaran PNBP juga dilakukan sesuai tarif yang berlaku.

5. Menunggu proses pemeriksaan

Setelah permohonan dikirim, dokumen akan diperiksa oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan Permenkum 24/2026, proses pemeriksaan berlangsung paling lama 14 hari kerja.

Jika terdapat kekurangan dokumen, notaris wajib melakukan perbaikan dalam waktu tujuh hari. Apabila perbaikan tidak dipenuhi, permohonan dapat ditolak.

Meski begitu, perusahaan tetap dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Menerima surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar

Apabila permohonan disetujui, Menteri Hukum melalui Ditjen AHU akan menerbitkan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan tersebut, nama baru PT resmi berlaku secara hukum.

3. Berapa Lama Proses Ganti Nama PT?

Berdasarkan ketentuan Permenkum 24/2026, pemeriksaan permohonan perubahan anggaran dasar dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah permohonan diterima.

Namun, waktu keseluruhan proses ganti nama PT bisa lebih panjang karena perusahaan perlu mempersiapkan beberapa tahapan sebelumnya, seperti:

  • Menentukan dan mengecek ketersediaan nama baru.
  • Menyelenggarakan RUPS atau membuat keputusan sirkuler.
  • Menyiapkan dokumen administrasi.
  • Membuat akta perubahan anggaran dasar melalui notaris.
  • Mengajukan permohonan dan melakukan perbaikan apabila diperlukan.

Kelengkapan dokumen dan kesesuaian antara keputusan pemegang saham dengan isi akta menjadi faktor penting agar proses tidak mengalami penundaan.

4. Dokumen yang Harus Diperbarui Setelah Nama PT Berubah

Setelah surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar diterbitkan, bukan berarti seluruh dokumen perusahaan otomatis menggunakan nama baru.

Perusahaan tetap perlu memperbarui data pada instansi dan pihak terkait agar tidak terjadi perbedaan identitas dalam kegiatan operasional.

Berikut beberapa dokumen dan data yang perlu diperiksa:

  1. NPWP perusahaan: Perbarui data identitas perusahaan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB): Sesuaikan data perusahaan melalui sistem OSS.
  3. Perizinan usaha: Periksa izin teknis dan sektoral sesuai bidang usaha.
  4. Rekening bank: Informasikan perubahan nama kepada bank agar data rekening sesuai dengan identitas terbaru.
  5. Kontrak bisnis: Periksa perjanjian dengan mitra, pemasok, dan pelanggan yang masih mencantumkan nama lama.
  6. Dokumen operasional: Perbarui kop surat, faktur, stempel, papan nama, dan dokumen administrasi lainnya.
  7. Identitas digital: Sesuaikan nama perusahaan pada situs web, media sosial, dan materi promosi.

Terkait izin usaha yang telah diterbitkan sebelumnya, perubahan nama tidak selalu berarti perusahaan harus mengajukan ulang seluruh perizinan. Namun, perusahaan tetap perlu mengonfirmasi prosedur pembaruan data kepada instansi penerbit izin karena setiap sektor dapat memiliki ketentuan tersendiri.

Selain itu, perusahaan yang memiliki merek terdaftar juga perlu memperhatikan pencatatan perubahan nama pemilik merek.

Berdasarkan Pasal 40 UU Merek, perubahan nama pemilik merek perlu dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Apabila perubahan tersebut tidak dicatatkan, perusahaan berpotensi mengalami kendala saat mengajukan pendaftaran merek baru yang serupa maupun ketika harus membuktikan kepemilikan merek dalam sengketa.

Kajian Notarisya dan Widyawati (2024) dalam jurnal Acta Diurnal juga menjelaskan bahwa akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar dapat menjadi alat bukti dalam sengketa merek karena memuat identitas perseroan sebelum dan sesudah perubahan.

Oleh sebab itu, simpan salinan akta perubahan dan surat keputusan persetujuan dari Menteri Hukum sebagai dokumen penting perusahaan.

5. Cara Ganti Nama PT Perorangan

Berbeda dengan PT biasa, PT Perorangan memiliki prosedur perubahan nama yang lebih sederhana.

Perubahan nama PT Perorangan mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2021 dan dilakukan secara online melalui laman resmi AHU PT Perorangan.

Beberapa persyaratan yang perlu disiapkan meliputi:

  • Akun AHU PT Perorangan.
  • Voucher perubahan yang diperoleh melalui pembayaran PNBP.
  • NPWP perusahaan dengan status aktif atau valid.
Baca Juga  Berapa Masa Berlaku Izin Edar BPOM? Ketentuan dan Cara Ceknya

Secara umum, proses perubahan nama PT Perorangan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

  1. Masuk ke akun AHU PT Perorangan.
  2. Pilih menu perubahan data perseroan.
  3. Lakukan pembayaran PNBP untuk memperoleh voucher perubahan.
  4. Isi data terbaru perusahaan, termasuk nama PT yang akan digunakan.
  5. Periksa kembali seluruh informasi melalui tampilan pratinjau.
  6. Kirim permohonan dan konfirmasi pernyataan perubahan.
  7. Unduh sertifikat perubahan setelah permohonan berhasil diproses.

Proses ini tidak memerlukan RUPS seperti pada PT biasa. Menurut panduan penyedia layanan, perubahan nama dapat selesai dalam satu hari kerja apabila tidak terdapat kendala.

Namun, perusahaan tetap perlu memeriksa tarif voucher terbaru berdasarkan lampiran PP 30/2026 sebelum melakukan pembayaran.

Kesalahan yang Perlu Dihindari Saat Mengganti Nama PT

Meskipun prosedur perubahan nama PT sudah diatur, beberapa kesalahan administrasi masih berpotensi menghambat pengajuan.

Agar proses berjalan lebih lancar, perhatikan beberapa hal berikut:

1. Nama baru memiliki kemiripan dengan PT atau merek lain

Nama yang terlalu mirip dengan perseroan atau merek terdaftar dapat menimbulkan kendala saat pemeriksaan. Lakukan pengecekan nama sebelum mengajukan permohonan.

2. Notula RUPS tidak sesuai dengan isi akta

Keputusan pemegang saham harus tercermin secara konsisten dalam akta perubahan anggaran dasar. Perbedaan informasi dapat menyebabkan permohonan perlu diperbaiki.

3. Status NPWP tidak valid

Konfirmasi status wajib pajak menjadi salah satu persyaratan administrasi. Pastikan status NPWP perusahaan sudah valid sebelum pengajuan dilakukan.

4. Akses SABH terblokir

Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban persetujuan laporan tahunan dapat mengalami pembatasan akses SABH. Periksa status akses sebelum memulai perubahan nama.

5. Terlambat mengajukan permohonan

Permohonan perubahan anggaran dasar harus diajukan maksimal 30 hari kalender sejak tanggal akta. Pastikan notaris segera mengurus pengajuan setelah akta dibuat.

Dengan memeriksa seluruh persyaratan sejak awal, perusahaan dapat mengurangi risiko penolakan maupun keterlambatan proses perubahan nama.

Pendirian PT Perorangan dengan Harga Termurah se-Indonesia dan Promo Bayar Setelah Jadi, Mulai dengan KLIK LINK DI SINI!

Kesimpulan

Cara ganti nama PT tidak hanya sebatas menentukan nama baru dan memperbarui dokumen perusahaan. 

Proses ini merupakan perubahan anggaran dasar yang harus melalui keputusan pemegang saham, pembuatan akta notaris, dan persetujuan Menteri Hukum.

Berdasarkan ketentuan terbaru pada 2026, prosedur perubahan nama PT mengacu pada Permenkum Nomor 24 Tahun 2026, sedangkan biaya PNBP untuk perubahan anggaran dasar yang disertai perubahan nama adalah Rp1.200.000 berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026.

Sebelum mengajukan perubahan, pastikan nama baru memenuhi ketentuan, NPWP berstatus valid, akses SABH aktif, dan seluruh dokumen sudah disiapkan. 

Setelah surat keputusan diterbitkan, jangan lupa memperbarui data perusahaan pada instansi terkait, termasuk NPWP, NIB, perizinan, rekening bank, kontrak, dan pencatatan merek.

Jika ingin mengganti nama perusahaan, kamu bisa berkonsultasi dengan notaris atau penyedia layanan legalitas usaha agar proses perubahan anggaran dasar berjalan sesuai ketentuan.

Referensi

  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 88).
  • Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum. https://peraturan.bpk.go.id/Details/351388/pp-no-30-tahun-2026
  • Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha. Ulasan: https://veritask.ai/id/artikel/permenkum-24-2026-ketentuan-baru-layanan-administrasi-badan-usaha
  • Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (status tidak berlaku, dicabut Permenkum 24/2026). https://peraturan.bpk.go.id/Details/350901/permenkum-no-49-tahun-2025
  • Kontan. (15 Juli 2026). Pemerintah Kerek Biaya Pendirian PT Bermodal Besar hingga Rp 5 Juta. https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-kerek-biaya-pendirian-pt-bermodal-besar-hingga-rp-5-juta
  • Infiniti. (2026). PP 30 Tahun 2026: Tarif Pendirian PT. https://www.infiniti.id/blog/legal/pp-30-tahun-2026-tarif-pendirian-pt
  • Merah Putih. (20 Juli 2026). Dirjen AHU Ungkap PP Nomor 30 Tahun 2026 Diterbitkan karena Perubahan Nomenklatur Kementerian. https://www.merahputih.com/post/amp/dirjen-ahu-ungkap-pp-nomor-30-tahun-2026-diterbitkan-karena-perubahan-nomenklatur-kementerian
  • Notarisya, F. F., & Widyawati, S. (2024). Pembuktian Sengketa Merek di Pengadilan: Peran Penting Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Acta Diurnal, 7(2). https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1678
  • Hukumonline. Ketentuan Perubahan Nama PT. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-perubahan-nama-pt-lt4bbd3c133e20d
  • Hukumonline. Konsekuensi Hukum Jika Ada Perubahan Nama PT. https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsekuensi-hukum-jika-ada-perubahan-nama-pt-cl1340
  • Hukumonline. Haruskah Nama PT Asing Diubah ke Bahasa Indonesia. https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-nama-pt-asing-diubah-ke-bahasa-indonesia-lt4ecb23bb02a83
  • Hukumonline. Ditjen AHU Beberkan Kesalahan Umum dalam Transaksi Perubahan Data Perseroan. https://www.hukumonline.com/berita/a/ditjen-ahu-beberkan-kesalahan-umum-dalam-transaksi-perubahan-data-perseroan-lt6943907999bf9/
  • Hukumonline. Kewajiban Terbaru Perseroan di 2026. https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-terbaru-perseroan-lt6a6c0798b9662/
  • Infiniti. Cara Ganti Nama PT Perorangan. https://infiniti.id/blog/legal/cara-ganti-nama-pt-perorangan

Daftar Isi