Cara Ganti Nama PT: Syarat, Biaya, dan Prosedur 2026

Cara Ganti Nama PT: Syarat, Biaya, dan Prosedur 2026

Nama perusahaan merupakan salah satu identitas penting dalam menjalankan bisnis. Seiring perkembangan usaha, perusahaan terkadang perlu mengganti nama agar lebih sesuai dengan identitas merek, perubahan strategi bisnis, atau arah pengembangan perusahaan. Namun, mengganti nama Perseroan Terbatas (PT) tidak bisa dilakukan hanya dengan memperbarui nama pada dokumen perusahaan.  Ada prosedur hukum yang harus dipenuhi, mulai dari keputusan pemegang saham, pembuatan akta notaris, hingga memperoleh persetujuan Menteri Hukum. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan terbaru mengenai layanan administrasi badan usaha dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada 2026. Lantas, bagaimana cara ganti nama PT, apa saja syaratnya, dan berapa biaya yang perlu disiapkan? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Cara dan Syarat Mengganti Nama PT Mengganti nama PT termasuk perubahan anggaran dasar karena nama perseroan merupakan salah satu informasi yang tercantum di dalamnya. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar tertentu, termasuk perubahan nama perseroan, harus memperoleh persetujuan Menteri. Artinya, keputusan pemegang saham saja belum cukup untuk mengesahkan penggunaan nama baru. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum terlebih dahulu. Pasal 23 ayat (1) UU Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri. Dengan demikian, sebelum surat keputusan diterbitkan, perusahaan masih harus menggunakan nama lama dalam dokumen resminya. 1. Aturan Perubahan Nama PT Ketentuan teknis mengenai perubahan nama PT saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha. Peraturan yang ditetapkan pada 2 November 2026 dan mulai berlaku pada 3 November 2026 ini menggantikan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Dalam Pasal 8 ayat (3), perubahan nama termasuk perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan Menteri. Sementara itu, perubahan anggaran dasar lainnya yang tidak termasuk kategori tersebut cukup disampaikan melalui pemberitahuan. Perlu diperhatikan bahwa permohonan yang sudah diajukan dan masih dalam proses sebelum 3 November 2026 tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa prosedur perubahan nama yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan terbaru. 2. Syarat Ganti Nama PT Sebelum mengajukan perubahan nama, ada beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan agar proses administrasi berjalan lancar. Berikut tujuh syarat ganti nama PT yang perlu diperhatikan: a. Keputusan pemegang saham Perubahan nama PT harus mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Pasal 88 UU Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar harus memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan persetujuan paling sedikit dua pertiga dari jumlah suara yang dikeluarkan.  Anggaran dasar perusahaan dapat menetapkan ketentuan yang lebih tinggi. Pastikan agenda perubahan nama tercantum secara jelas dalam surat pemanggilan RUPS.  Apabila seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis, keputusan juga dapat dibuat di luar RUPS. b. Nama baru yang memenuhi ketentuan Nama pengganti harus memenuhi ketentuan penamaan perseroan, termasuk tidak memiliki kesamaan pada pokoknya dengan nama PT lain dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. c. Akta notaris berbahasa Indonesia Perubahan nama harus dituangkan dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Akta tersebut menjadi dasar pengajuan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum. 4. NPWP berstatus valid Perusahaan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status valid. Pasal 50 sampai Pasal 52 Permenkum 24/2026 mengatur Konfirmasi Status Wajib Pajak secara elektronik sebelum perubahan anggaran dasar diproses. Apabila status wajib pajak tidak valid, permohonan tidak dapat dilanjutkan. SPT Tahunan juga perlu dilampirkan, kecuali bagi PT yang usia NPWP-nya belum mencapai satu tahun. 5. Dokumen pemilik manfaat Pada ketentuan sebelumnya, dokumen pemilik manfaat atau beneficial owner meliputi surat kuasa direksi kepada notaris, surat pernyataan direksi mengenai identitas pemilik manfaat, serta surat persetujuan pemilik manfaat. Untuk penerapan aturan terbaru, perusahaan sebaiknya mengonfirmasi kembali kelengkapan dokumen ini kepada notaris. 6. Akses SABH tidak terblokir Pastikan akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) perusahaan masih aktif. PT yang tidak menyampaikan persetujuan laporan tahunan dapat menerima teguran tertulis. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam waktu 30 hari setelah teguran, akses SABH dapat diblokir sehingga pengajuan perubahan anggaran dasar tidak bisa diproses. 7. Pengajuan maksimal 30 hari kalender sejak akta Berdasarkan Pasal 9 Permenkum 24/2026, permohonan perubahan anggaran dasar harus diajukan paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal akta. Apabila melewati batas waktu tersebut, permohonan tidak dapat diajukan kembali menggunakan akta yang sama. Perusahaan perlu menyiapkan dokumen baru sesuai arahan notaris. 3. Ketentuan Penulisan Nama Baru PT Sebelum menentukan nama pengganti, perusahaan perlu memastikan bahwa nama tersebut memenuhi ketentuan hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, nama PT harus memenuhi beberapa ketentuan berikut: Selain ketentuan tersebut, terdapat aturan khusus mengenai penggunaan bahasa. PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib menggunakan nama berbahasa Indonesia. Pengajuan nama berbahasa asing dapat ditolak oleh Menteri. Sementara itu, PT yang telah menggunakan nama asing sebelum PP 43/2011 berlaku tidak wajib menggantinya, kecuali terdapat perubahan status kepemilikan menjadi milik penuh WNI atau badan hukum Indonesia. Sebelum mengajukan nama baru, perusahaan juga disarankan melakukan pengecekan pada dua database, yaitu daftar perseroan dan pangkalan data kekayaan intelektual. Pengecekan merek penting dilakukan untuk mengurangi risiko penggunaan nama yang memiliki kemiripan dengan merek milik pihak lain. Pendirian PT/CV dengan Harga Termurah se-Indonesia dan Promo Bayar Setelah Jadi, Mulai dengan KLIK LINK DI SINI! Biaya dan Prosedur Perubahan Nama PT di Kemenkum Selain memenuhi persyaratan administrasi, perusahaan perlu menyiapkan biaya untuk pengajuan perubahan nama. Biaya tersebut terdiri dari PNBP dan honorarium notaris. 1. Biaya Ganti Nama PT Terbaru 2026 Biaya resmi perubahan nama PT mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Peraturan ini ditandatangani pada 2 Juli 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026. Kehadirannya menggantikan PP Nomor 45 Tahun 2024. Salah satu penyesuaian yang perlu diperhatikan adalah tarif perubahan anggaran dasar yang disertai perubahan nama perseroan. Berikut perbandingan tarif lama dan tarif terbaru: Jenis Layanan Tarif Lama Tarif Baru Perubahan anggaran dasar tanpa perubahan nama Rp1.000.000 Rp1.100.000 Perubahan anggaran dasar disertai perubahan nama Rp1.100.000 Rp1.200.000 Pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau data Rp150.000–Rp250.000