Banyak pelaku usaha mulai mempertimbangkan bentuk Perseroan Terbatas (PT) ketika bisnis berkembang, ketika ingin menggandeng mitra, atau ketika bank dan calon klien meminta legalitas yang jelas.
PT umum, yang dalam aturan terbaru disebut perseroan persekutuan modal, kini memiliki tata cara pendirian yang diperbarui.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 mulai berlaku pada 17 Desember 2025 dan menggantikan aturan lama yang terbit pada 2021.
Sejak 15 Juni 2026, setiap permohonan pendirian badan usaha juga harus memakai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
Artikel ini menjelaskan syarat pendirian PT umum terbaru dengan bahasa yang mudah dipahami.
Pembahasannya mencakup alasan memilih PT umum dibanding CV dan PT perorangan, dokumen yang perlu disiapkan, langkah pendirian, aturan modal minimal, dan cara membuat PT umum secara online melalui VALEED.
Anda dapat membaca seluruhnya secara berurutan atau langsung menuju bagian yang paling Anda butuhkan.
Keunggulan PT Umum Dibanding CV dan PT Perorangan
Aturan terbaru membagi PT ke dalam dua jenis, yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan.
PT umum termasuk jenis yang pertama. Ia didirikan berdasarkan perjanjian antarpendiri, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memiliki organ berupa Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), direksi, serta dewan komisaris.
Keunggulan utama PT umum terletak pada statusnya sebagai badan hukum.
Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham.
Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa pemegang saham pada dasarnya hanya menanggung kerugian sebesar saham yang dimilikinya.
Jika perusahaan memiliki utang atau digugat, rumah, kendaraan, dan tabungan pribadi para pemegang saham umumnya tidak ikut menjadi jaminan, sepanjang pengelolaan perusahaan dilakukan sesuai aturan.
Kondisi ini berbeda dengan CV. Sebuah penelitian hukum normatif tahun 2019 oleh Yayah Wariah menjelaskan bahwa perbedaan paling mendasar antara CV dan PT ada pada status badan hukumnya.
CV tidak berbadan hukum, sehingga sekutu pengurus (sekutu komplementer) menanggung tanggung jawab sampai ke harta pribadi. PT berbadan hukum dan tanggung jawabnya terbatas.
Penelitian tersebut juga mencatat bahwa sekutu komanditer yang ikut mengurus CV dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh utang secara tanggung renteng.
Karena risiko itu, penelitian tersebut menempatkan peningkatan status dari CV menjadi PT sebagai langkah untuk melindungi harta pribadi para sekutu.
Penelitian yang sama menggambarkan bahwa perubahan CV menjadi PT memerlukan beberapa tahapan, antara lain menyelesaikan perikatan yang sudah ada, menilai aset, dan membuat akta pendirian baru di hadapan notaris.
Dengan memilih PT sejak awal, Anda dapat menghindari proses perubahan bentuk usaha di kemudian hari.
Perbandingan dengan PT perorangan juga perlu dilihat dari sisi skala dan jumlah pemilik.
PT perorangan didirikan oleh satu orang dan hanya tersedia bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Pendiriannya dilakukan melalui pernyataan pendirian elektronik di SABH tanpa akta notaris. Pendirinya juga hanya dapat mendirikan satu PT perorangan dalam satu tahun.
Aturan terbaru mewajibkan PT perorangan mengubah statusnya menjadi perseroan persekutuan modal apabila pemegang sahamnya menjadi lebih dari satu orang atau usahanya tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Perubahan status itu dilakukan melalui akta notaris.
Bagi Anda yang berencana menambah mitra, menerima investor, atau menumbuhkan usaha melewati batas kriteria usaha kecil, PT umum memberi ruang yang lebih leluasa sejak hari pertama.
| Aspek | CV | PT Perorangan | PT Umum |
| Status hukum | Tidak berbadan hukum | Badan hukum | Badan hukum |
| Jumlah pendiri | Minimal 2 orang | 1 orang | Minimal 2 orang |
| Tanggung jawab pemilik | Sekutu pengurus sampai harta pribadi | Terbatas pada saham | Terbatas pada saham |
| Cakupan usaha | Tidak ada klasifikasi khusus | Hanya usaha mikro dan kecil | Tidak dibatasi kriteria usaha mikro dan kecil |
| Penambahan pemegang saham | Tidak berlaku, berbasis sekutu | Harus berubah status menjadi PT umum | Dapat dilakukan sesuai anggaran dasar |
Syarat Pendirian PT Umum Terbaru
Syarat pertama menyangkut pendiri. Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa PT umum didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan.
Status badan hukum baru diperoleh setelah PT didaftarkan kepada Menteri Hukum dan memperoleh bukti pendaftaran.
Syarat kedua menyangkut jalur pengajuan. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 menetapkan bahwa pendirian PT umum dilakukan melalui notaris dengan mengisi formulir pendirian secara elektronik di SABH.
Pendiri tidak mengajukan sendiri ke sistem, sehingga notaris menjadi pihak yang menginput data dan menyatakan bahwa berkas sudah lengkap.
Permohonan tersebut dikenakan tarif sesuai ketentuan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Hukum.
Syarat ketiga menyangkut dokumen pendukung. Pengisian formulir pendirian harus dilengkapi dengan beberapa dokumen berikut:
- pernyataan elektronik dari pemohon bahwa dokumen pendirian sudah lengkap;
- salinan dan minuta akta pendirian;
- bukti setor modal;
- surat pernyataan kesanggupan memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis, bagi PT yang bergerak di bidang usaha tertentu;
- surat pernyataan kesanggupan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan;
- surat keterangan alamat lengkap dari pengelola gedung atau instansi berwenang, atau surat pernyataan alamat yang ditandatangani semua direksi, pendiri, dan komisaris;
- dokumen pemilik manfaat.
Dokumen pemilik manfaat terdiri dari tiga bagian, yaitu surat kuasa dari direksi kepada notaris untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat, surat pernyataan direksi yang menyebutkan nama pemilik manfaat, dan surat persetujuan dari orang yang ditetapkan sebagai pemilik manfaat.
Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang pada akhirnya dapat mengendalikan perusahaan atau menerima manfaat dari perusahaan, termasuk ketika namanya tidak tercantum sebagai pemegang saham langsung.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 juga mewajibkan korporasi menetapkan pemilik manfaat dan memperbarui informasinya secara berkala setiap satu tahun.
Dr. Andi Taletting Langi, Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menyampaikan bahwa pengetatan verifikasi pemilik manfaat dalam regulasi baru ini dimaksudkan untuk memperkuat kepastian data dan transparansi perseroan sebagai bagian dari tata kelola korporasi yang lebih akuntabel.
Bagi calon pendiri, artinya data pemilik sebenarnya dari PT perlu dipastikan dan disepakati sejak awal, sebelum notaris mengajukan permohonan.
Michael Herdi Hadylaya, praktisi hukum korporasi yang juga menjabat Head of Legal Division di sebuah perusahaan farmasi, memberikan catatan mengenai konsekuensi praktisnya.
Menurut penilaiannya, peraturan ini memuat daftar dokumen yang panjang pada hampir setiap tahap kehidupan perseroan dan menempatkan notaris sebagai simpul hampir semua proses.
Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada satu profesi perantara dapat menimbulkan antrean, menambah waktu tunggu, dan menaikkan biaya profesional.
Catatan ini memberi pelajaran sederhana bagi Anda: siapkan seluruh dokumen secara lengkap sebelum bertemu notaris agar proses tidak berhenti di tengah jalan.
Syarat keempat menyangkut kegiatan usaha. Sejak 15 Juni 2026, sistem AHU Online dan OSS mewajibkan seluruh permohonan pendirian badan usaha memakai kode dan uraian kegiatan usaha berdasarkan KBLI 2025.
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam akta pendirian sebaiknya disusun dengan mengacu pada KBLI 2025 agar tidak perlu direvisi ketika Anda mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).
Pemilihan kode yang tepat penting karena KBLI menentukan tingkat risiko usaha dan jenis perizinan yang diperlukan di sistem OSS.
Dalam praktiknya, notaris biasanya juga meminta identitas para pendiri, direksi, dan komisaris, NPWP, serta usulan nama PT.
Daftar kebutuhan dokumen dapat sedikit berbeda antar kantor notaris, sehingga ada baiknya Anda menanyakan daftar lengkapnya di awal.
Cara Pendirian PT Umum Terbaru
Proses pendirian PT umum dapat dibagi ke dalam beberapa tahap yang saling berurutan.
1. Menentukan struktur perusahaan.
Tetapkan minimal dua pendiri, susunan direksi dan komisaris, pembagian saham, serta orang yang menjadi pemilik manfaat. Keputusan ini sebaiknya dituangkan dalam kesepakatan tertulis di antara para pendiri sebelum akta dibuat.
2. Menyiapkan nama, KBLI 2025, dan alamat.
Siapkan beberapa alternatif nama PT, kode KBLI 2025 yang sesuai dengan kegiatan usaha, serta alamat kantor yang dapat dibuktikan melalui surat keterangan pengelola gedung atau surat pernyataan alamat.
3. Menyetor modal.
Modal yang ditempatkan harus disetor penuh dan dibuktikan dengan dokumen yang sah. Rincian besarannya dibahas pada bagian modal minimal di bawah.
4. Menandatangani akta pendirian di hadapan notaris.
Akta dibuat dalam bahasa Indonesia dan memuat anggaran dasar serta keterangan lain tentang pendirian perseroan.
5. Notaris mengisi formulir pendirian di SABH.
Notaris mengunggah dokumen pendukung dan membuat pernyataan elektronik bahwa formulir dan dokumen sudah lengkap. Pada tahap ini pembayaran penerimaan negara bukan pajak dilakukan sesuai tarif yang berlaku.
6. Menerima Surat Keputusan pengesahan.
Menurut peraturan terbaru, surat keputusan mengenai pengesahan pendirian badan hukum diterbitkan pada saat permohonan diterima. Surat itu dikirim secara elektronik kepada notaris melalui SABH, lalu dicetak sendiri oleh notaris. Sejak tahap ini PT Anda memiliki status badan hukum.
7. Mengurus NPWP dan NIB.
Setelah badan hukum terbentuk, langkah berikutnya adalah mendaftarkan NIB melalui sistem OSS.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sejak Juni 2025 menjadi dasar sistem ini dan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
Perizinan ditentukan menurut tingkat risiko dan skala kegiatan usaha. Usaha berisiko rendah cukup memiliki NIB, sedangkan usaha berisiko menengah rendah memerlukan NIB dan sertifikat standar.
Kegiatan dengan tingkat risiko lebih tinggi membutuhkan izin.
Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menjadi salah satu persyaratan dasar yang perlu dipenuhi sebelum perizinan berusaha diperoleh.
8. Menjalankan kewajiban setelah PT berdiri.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 mengatur beberapa kewajiban rutin.
Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah dewan komisaris, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.
Persetujuan RUPS atas laporan tahunan dimuat dalam akta notaris, kemudian disampaikan kepada Menteri melalui SABH paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani.
PT yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenai teguran tertulis, dan apabila 30 hari setelah notifikasi teguran kewajiban belum dipenuhi, akses PT ke SABH dapat diblokir.
Perubahan susunan direksi atau komisaris juga harus diberitahukan kepada Menteri paling lama 30 hari sejak perubahan terjadi.
Mengingat sanksi tersebut, jadwalkan pengingat tahunan untuk kewajiban pelaporan sejak PT berdiri.
Modal Minimal Pendirian PT Sesuai Aturan Terbaru
Banyak calon pendiri masih mengingat angka Rp50.000.000 sebagai modal dasar minimum PT. Angka tersebut berasal dari Undang-Undang Perseroan Terbatas versi lama.
Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 32 sehingga setiap PT wajib memiliki modal dasar, dan besarannya ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri.
Dengan kata lain, batas minimum modal dasar sebesar Rp50.000.000 sudah tidak berlaku bagi PT pada umumnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 juga mengatur bahwa besaran modal dasar ditentukan oleh keputusan pendiri.
Ketentuan lain tetap berlaku. Modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 persen pada saat PT didirikan, dan penyetoran itu dibuktikan dengan bukti yang sah.
Modal dasar adalah total nilai nominal seluruh saham yang dapat diterbitkan PT sesuai anggaran dasar.
Modal ditempatkan adalah bagian saham yang sudah diambil oleh para pemegang saham. Modal disetor adalah bagian yang benar-benar sudah dibayarkan.
Sisa saham yang belum diterbitkan disebut saham portepel.
Sebagai contoh, para pendiri sepakat menetapkan modal dasar Rp200.000.000.
Modal yang minimal harus ditempatkan dan disetor saat pendirian adalah 25 persen dari angka itu, yaitu Rp50.000.000. Jika modal dasar ditetapkan Rp100.000.000, setoran minimalnya Rp25.000.000.
Para pendiri tetap boleh menyetor lebih besar dari batas minimum itu sesuai kemampuan dan kebutuhan usaha.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 menyebutkan bentuk bukti setor yang dapat dipakai.
Untuk setoran berupa uang, bukti dapat berupa salinan slip setoran, surat keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri, atau surat pernyataan telah menyetor modal yang ditandatangani semua direksi, pendiri, dan komisaris.
Setoran dalam bentuk selain uang memerlukan surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang, dan untuk benda tidak bergerak perlu disertai pengumuman di surat kabar.
Ada dua hal yang perlu dicatat.
Pertama, bidang usaha tertentu seperti perbankan dan asuransi memiliki aturan modal tersendiri dari regulator sektornya, sehingga modal dasar PT di bidang tersebut tidak dapat ditentukan bebas.
Kedua, perubahan besarnya modal dasar setelah PT berdiri termasuk perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.
Karena itu, tetapkan modal dasar dengan memperhitungkan rencana pengembangan usaha dalam beberapa tahun ke depan, bukan hanya kebutuhan modal awal.
Cara Membuat PT Umum Online di VALEED
VALEED (VALEED.id) adalah penyedia layanan legalitas usaha yang menawarkan pembuatan PT dan CV, pendaftaran merek dagang, serta pengurusan perizinan OSS dan NIB.
Menurut informasi yang dipublikasikan, penyedia ini memberikan konsultasi awal tanpa biaya dan membantu proses mulai dari penyusunan akta notaris, pengurusan surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum, NPWP, hingga NIB dan izin usaha.
Istilah online perlu dipahami sesuai aturan terbaru.
Karena pendirian PT umum tetap diajukan melalui notaris di SABH, komunikasi, pengiriman dokumen, dan pemantauan progres dapat dilakukan jarak jauh, sedangkan penginputan ke sistem pemerintah dilakukan oleh notaris.
Berikut alur umum yang dapat Anda ikuti.
- Konsultasi awal. Sampaikan rencana usaha, jumlah pendiri, dan skala bisnis Anda. Tanyakan apakah PT umum, CV, atau PT perorangan yang paling sesuai, serta minta penjelasan paket layanan dan biaya yang berlaku.
- Menyerahkan data dan dokumen. Siapkan identitas para pendiri, direksi, dan komisaris, NPWP, usulan nama PT, alamat kantor, rencana kegiatan usaha yang disusun dengan KBLI 2025, serta rencana modal dasar dan modal disetor. Sampaikan juga data pemilik manfaat.
- Penyusunan akta. Tim pendamping bersama notaris menyusun draf akta pendirian. Baca draf dengan teliti, khususnya nama, kegiatan usaha, pembagian saham, dan susunan pengurus, lalu sampaikan koreksi sebelum penandatanganan.
- Setoran modal dan penandatanganan. Lakukan setoran modal sesuai ketentuan dan tanda tangani akta serta dokumen pendukung, termasuk dokumen pemilik manfaat.
- Pengesahan badan hukum. Notaris mengajukan permohonan melalui SABH dan menerima surat keputusan pengesahan secara elektronik.
- NPWP dan NIB. Setelah badan hukum terbentuk, pengurusan NPWP dan NIB di OSS dilanjutkan sesuai kode KBLI dan tingkat risiko usaha Anda.
- Serah terima dokumen. Minta salinan akta, surat keputusan pengesahan, NPWP, dan NIB, lalu simpan dalam bentuk fisik dan digital.
Urutan layanan, kelengkapan paket, dan biaya dapat berbeda antar penyedia dan dapat berubah dari waktu ke waktu.
Sebelum memilih paket, konfirmasi langsung kepada VALEED mengenai cakupan layanan, estimasi waktu, dan biaya, termasuk apakah biaya penerimaan negara bukan pajak dan biaya notaris sudah termasuk di dalamnya.
Kesimpulan
PT umum cocok bagi usaha yang dikelola minimal dua pendiri dan memerlukan perlindungan harta pribadi, dengan kemungkinan penambahan pemegang saham di masa depan.
Syarat pendiriannya mencakup akta notaris dalam bahasa Indonesia, setoran modal minimal 25 persen dari modal dasar, dokumen pendukung termasuk dokumen pemilik manfaat, serta penggunaan KBLI 2025.
Modal dasar tidak lagi memiliki batas minimum sebesar Rp50.000.000 untuk PT pada umumnya, tetapi besarannya tetap perlu mencerminkan rencana usaha.
Setelah PT berdiri, kewajiban NIB, laporan tahunan, dan pembaruan data perlu dijalankan tepat waktu.
Pastikan Anda memeriksa kembali ketentuan di situs resmi pemerintah sebelum mengajukan pendirian, karena aturan teknis dapat diperbarui.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/
- Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. https://peraturan.go.id/files/permenkum-no-49-tahun-2025.pdf
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (penjelasan: Hukumonline, Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT). https://www.hukumonline.com/klinik/a/modal-pt-lt4cd0bd0284a71/
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (salinan). https://dpmptsp.sumselprov.go.id/web/wp-content/uploads/2026/06/1-Salinan-PP-Nomor-28-Tahun-2025_260422_130925.pdf
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemilik Manfaat Korporasi (penjelasan: Hukumonline, Kewajiban Terbaru Perseroan). https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-terbaru-perseroan-lt6a6c0798b9662/
- Hukumonline Klinik, Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja (perubahan Pasal 7 dan Pasal 32 UU PT oleh Pasal 109 UU Cipta Kerja). https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-menurut-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb
- Hukumonline Klinik, Kemudahan Pendirian PT (modal dasar ditentukan pendiri dan penyetoran minimal 25 persen). https://www.hukumonline.com/klinik/a/kemudahan-pendirian-pt-lt59253a2a37dfb
- Smartlegal.id, Mau Dirikan PT? Pahami Dulu Perbedaan PT Perseorangan (Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja: satu PT perorangan dalam satu tahun). https://smartlegal.id/?p=10688
- Kontrak Hukum, Modal Disetor Minimum Sesuai Ketentuan Terbaru PT (pengecualian modal pada bidang usaha tertentu). https://kontrakhukum.com/article/modal-disetor-minimum-sesuai-ketentuan-terbaru-pt/
- IKPI, Mulai 15 Juni Pendirian PT hingga CV Wajib Mengacu KBLI 2025 (pengumuman Ditjen AHU). https://ikpi.or.id/mulai-15-juni-pendirian-pt-hingga-cv-wajib-mengacu-kbli-2025/
- Hukumonline, Migrasi KBLI 2025 Berpotensi Picu Kendala Perizinan, Pelaku Usaha Diminta Waspadai Perubahan Kode. https://www.hukumonline.com/berita/a/migrasi-kbli-2025-berpotensi-picu-kendala-perizinan–pelaku-usaha-diminta-waspadai-perubahan-kode-lt6a38ea2455319/?page=all
- Smartlegal.id, Update KBLI 2025: Aspek Baru dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (tingkat risiko dan jenis perizinan). https://smartlegal.id/trending-topic/2025/12/22/update-kbli-2025-aspek-baru-dalam-perizinan-berusaha-berbasis-risiko-sl-gt/
- Pendapat ahli: Michael Herdi Hadylaya, Bahaya Overregulated di Balik Pengetatan Administrasi Perseroan, Hukumonline, 10 Februari 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/bahaya-overregulated-di-balik-pengetatan-administrasi-perseroan-lt698aee4b48a15/
- Pendapat ahli: Dr. Andi Taletting Langi, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, dalam Kementerian Hukum Perketat Verifikasi Pemilik Manfaat Korporasi, IKPI. https://ikpi.or.id/?p=35054
- Artikel ilmiah: Wariah, Yayah. 2019. Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Presumption of Law, Vol. 1 No. 1, April 2019, Fakultas Hukum Universitas Majalengka. https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/download/5/4
- https://jatimtimes.com/baca/341707/20250716/150300/privacy
