Banyak orang memulai bisnis perawatan kulit dari dapur atau kamar kosong di rumah. Modalnya kecil, formulanya sudah dicoba sendiri, dan teman-teman mulai memesan.
Pada tahap ini kamu perlu tahu bahwa izin usaha skincare rumahan terdiri dari beberapa lapisan.
Lapisan pertama adalah legalitas usaha lewat Nomor Induk Berusaha (NIB). Lapisan kedua adalah fasilitas produksi yang menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik. Lapisan ketiga adalah izin edar produk berupa nomor notifikasi dari BPOM.
Artikel ini membahas ketiganya secara berurutan, lengkap dengan aturan terbaru yang berlaku.
Alasan Skincare Rumahan Wajib Punya Izin Edar
Kosmetik termasuk kelompok sediaan farmasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Artinya, produk yang dioleskan ke wajah dan tubuh diperlakukan sebagai produk kesehatan yang harus memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sebelum sampai ke tangan pembeli.
Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 menegaskan hal yang sama dengan bahasa yang lebih teknis.
Pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetik yang sudah memiliki izin edar berupa notifikasi, dan wajib memiliki Dokumen Informasi Produk (DIP) sebelum mengajukan notifikasi tersebut.
Kewajiban ini berlaku sama untuk produk yang dibuat di rumah dan dijual lewat media sosial maupun produk dari pabrik besar.
Alasan di balik aturan ini terlihat dari hasil pengawasan lapangan.
Sampai triwulan kedua 2026, BPOM menemukan 14 kosmetik yang mengandung bahan terlarang seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan pewarna merah K10.
Dari 14 produk itu, 11 adalah produk lokal yang dibuat lewat kontrak produksi, satu produk impor, dan dua produk tanpa izin edar.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa kosmetik tanpa izin edar tidak memiliki jaminan keamanan, manfaat, dan mutu, karena produk semacam itu berisiko memuat bahan berbahaya yang mengganggu kesehatan.
Data tersebut menunjukkan bahwa produk buatan dalam negeri juga bisa bermasalah. Karena itu, pemilik merek perlu ikut memeriksa isi produk yang dijual atas namanya.
Dampak bahan berbahaya terasa langsung pada tubuh pemakainya. Dokter spesialis kulit dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dr. Idrianti Idrus, SpDVE, menjelaskan bahwa kulit putih instan dari krim bermerkuri atau hidrokuinon dosis tinggi terjadi karena pengelupasan yang berlebihan.
Setelah pemakaian dihentikan, flek hitam bisa muncul kembali dengan kondisi lebih parah yang disebut okronosis.
Ia juga menyampaikan bahwa pemakaian jangka panjang sering ia temui berujung pada gagal ginjal, dan paparan pada ibu hamil dapat memengaruhi perkembangan janin.
Bukti ilmiah mengarah ke kesimpulan yang sama. Sebuah laporan kasus yang terbit pada 2025 mengikuti sepasang suami istri yang memakai krim pencerah kulit bermerkuri selama sembilan bulan.
Sang suami, berusia 33 tahun, mengalami sindrom nefrotik dengan hasil pemeriksaan ginjal berupa membranous nephropathy, dan kadar merkuri dalam urinnya mencapai 65,4 mikrogram per gram kreatinin.
Sang istri, berusia 30 tahun, memiliki kadar 80 mikrogram per gram kreatinin dan mengalami gangguan tidur, mudah lelah, serta mudah marah.
Delapan bulan setelah merkuri disingkirkan dari tubuh, protein dalam urin sang suami masih terdeteksi positif. Temuan ini memperlihatkan bahwa kerusakan akibat krim yang terkontaminasi bisa bertahan lama setelah pemakaian berhenti.
Konsekuensi hukum menambah alasan untuk patuh. Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan mengatur pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu.
Di ruang digital, pengawasan BPOM juga mengarah pada kewajiban mencantumkan nomor izin edar di iklan. Iklan tanpa nomor tersebut dapat diturunkan oleh platform.
Jadi, izin edar ikut menentukan apakah produk kamu bisa dipasarkan secara terbuka di marketplace dan media sosial.
Perbedaan Izin BPOM dan Izin Notifikasi Kosmetik
Banyak pelaku usaha menyebut semua urusan perizinan di BPOM sebagai izin BPOM. Untuk kosmetik, istilah itu perlu dirinci karena ada beberapa dokumen dengan fungsi yang berbeda, dan ketiganya saling berkaitan.
Notifikasi kosmetik adalah izin edar untuk produk.
Menurut Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022, notifikasi adalah persetujuan Kepala BPOM atas pemberitahuan pelaku usaha yang ingin mengedarkan kosmetik di Indonesia setelah persyaratan terpenuhi.
Kosmetik memakai skema pemberitahuan ini, sedangkan obat kuasi memakai skema registrasi.
Setiap kosmetik dengan nama dan data tertentu mendapat satu nomor notifikasi.
Nomor itu berlaku tiga tahun dan bisa diperpanjang lewat pembaruan yang diajukan paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlakunya habis.
Kosmetik yang notifikasinya sudah habis tidak boleh diproduksi atau diedarkan.
Jika pembaruan masih diproses, produk yang sudah beredar boleh tetap beredar paling lama enam bulan.
Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) menilai fasilitas dan cara produksi.
Aturan terbarunya adalah Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 21 April 2026 dan menggantikan aturan sertifikasi sebelumnya.
Industri kosmetik wajib membuktikan penerapan CPKB lewat Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB.
Masa berlaku kedua jenis sertifikat ini lima tahun, dan sertifikat lama yang sudah terbit tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
Sertifikat ini juga menjadi salah satu syarat untuk mengajukan notifikasi, sehingga urutannya jelas: fasilitas disertifikasi lebih dulu, baru produk dinotifikasi.
NIB dan perizinan berusaha menunjukkan bahwa usaha kamu terdaftar secara sah dan menjalankan kegiatan sesuai kode klasifikasi lapangan usahanya.
Dokumen ini diterbitkan melalui sistem OSS dan menjadi dasar untuk mengurus sertifikat fasilitas.
| Dokumen | Yang dinilai | Aturan utama | Masa berlaku |
| NIB dan perizinan berusaha | Legalitas usaha dan kesesuaian kegiatan dengan KBLI | PP 28 Tahun 2025 | Mengikuti ketentuan OSS |
| Sertifikat CPKB atau Pemenuhan Aspek CPKB | Fasilitas dan cara produksi | Peraturan BPOM 8 Tahun 2026 | 5 tahun |
| Notifikasi kosmetik | Produk: komposisi, penandaan, dan klaim | Peraturan BPOM 21 Tahun 2022 | 3 tahun |
Satu hal lagi perlu kamu ingat. Sertifikat fasilitas tidak otomatis menjadi nomor notifikasi untuk setiap produk baru. Nomor notifikasi mengikat pada data yang kamu daftarkan.
Pada Agustus 2025, BPOM mencabut izin edar 21 kosmetik karena komposisi yang diproduksi tidak sesuai dengan data notifikasi, lalu memerintahkan penarikan dan pemusnahan produk tersebut.
Jika kamu mengganti formula, ukuran kemasan, atau data lain, ikuti prosedur perubahan notifikasi sebelum produk dijual.
KBLI untuk Usaha Skincare Rumahan
KBLI adalah kode klasifikasi lapangan usaha yang kamu pilih saat membuat NIB di OSS. Untuk usaha yang membuat skincare sendiri, kode yang dipakai adalah 20232, yaitu Industri Kosmetik untuk Manusia.
Sejak KBLI 2025 diberlakukan lewat Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025, kode ini tetap sama dengan KBLI 2020, dan hanya judulnya yang berubah menjadi Industri Kosmetik untuk Manusia, Cairan Lensa Kontak.
Cakupannya meliputi pembuatan produk perawatan kulit seperti krim dan losion, produk perawatan rambut, sabun mandi, deodoran, kosmetik dekoratif, dan pasta gigi.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menentukan jenis izin dari tingkat risiko dan skala usaha. Kegiatan berisiko rendah cukup memiliki NIB.
Kegiatan berisiko menengah memerlukan NIB dan sertifikat standar, sedangkan kegiatan berisiko tinggi memerlukan NIB dan izin.
Untuk KBLI 20232, persyaratan di OSS mencakup sertifikat CPKB sesuai standar, persetujuan denah bangunan industri kosmetika, dan surat keterangan penanggung jawab teknis.
Tingkat risiko dan daftar persyaratan yang muncul untuk usaha kamu bergantung pada skalanya, jadi lihat hasil akhirnya langsung di OSS setelah data kamu dimasukkan.
Ada dua hal praktis yang perlu kamu cek sebelum memilih kode. Pertama, kode harus sesuai dengan kegiatan yang benar-benar kamu jalankan.
Jika kamu hanya memiliki merek dan produksinya dilakukan pabrik maklon, kegiatan kamu berbeda dengan industri kosmetik, sehingga kode yang dipilih perlu mengikuti kegiatan itu.
Cek daftar KBLI di OSS atau tanyakan ke dinas penanaman modal setempat. Kedua, lokasi usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah.
Urutan yang umum dipakai adalah menentukan KBLI, mengecek kesesuaian tata ruang, mendaftar di OSS, menunggu NIB terbit, lalu memenuhi sertifikat standar atau izin sesuai tingkat risiko.
Untuk produksi di rumah, pengecekan tata ruang ini perlu dilakukan sebelum kamu menata ruang produksi.
Syarat dan Cara Mendaftar Notifikasi Kosmetik ke BPOM
Berikut alur untuk kamu yang memproduksi sendiri. Kamu bisa mengikutinya dari atas ke bawah karena setiap tahap menjadi syarat tahap berikutnya.
1. Buat NIB di OSS.
Pilih KBLI 20232, pastikan lokasi sesuai tata ruang, lalu lengkapi persyaratan sertifikat standar atau izin yang muncul di OSS.
2. Siapkan fasilitas produksi.
Untuk usaha kecil dengan teknologi sederhana, BPOM menyediakan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B.
Syaratnya adalah denah bangunan yang sesuai prinsip CPKB, dokumen penerapan dua aspek mutu yaitu sanitasi dan higiene serta dokumentasi, dan penanggung jawab teknis. Golongan B hanya berlaku untuk bentuk dan jenis sediaan tertentu.
Jika kamu ingin membuat semua bentuk sediaan, tersedia Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan A secara bertahap yang memuat 10 aspek mutu, atau Sertifikat CPKB penuh yang memuat 12 aspek mutu.
3. Ajukan sertifikat lewat OSS.
BPOM memverifikasi kelengkapan dokumen paling lama 7 hari kerja, lalu kamu menerima surat perintah bayar elektronik dan membayar dalam 7 hari kerja.
BPOM berkoordinasi untuk pemeriksaan fasilitas paling lama 20 hari kerja setelah pembayaran diterima.
Sertifikat terbit paling lama 35 hari kerja dengan mekanisme hitung berhenti dan lanjut ketika BPOM meminta tambahan data.
Kamu bisa menyampaikan tambahan data paling banyak tiga kali.
Perlu diingat bahwa industri pemegang Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB tidak dapat menerima kontrak produksi dari pihak lain.
4. Susun DIP.
Dokumen ini mencatat pemenuhan kriteria keamanan, manfaat, mutu, penandaan, dan klaim untuk setiap produk, dan wajib kamu miliki sebelum mengajukan notifikasi.
5. Daftarkan akun pemohon notifikasi.
Isi template dan unggah data secara elektronik di laman pelayanan notifikasi BPOM. Untuk industri kosmetika, akun dapat dipakai paling lama 7 hari setelah dokumen administrasi lolos verifikasi.
6. Ajukan notifikasi per produk.
Isi template notifikasi, lalu bayar penerimaan negara bukan pajak sesuai surat perintah bayar dengan mengikuti batas waktu yang tertera.
Satu nama kosmetika hanya dapat dinotifikasi oleh satu pemohon.
Jika mereknya belum terdaftar, lampirkan surat pernyataan bermeterai bahwa kamu bersedia nomor notifikasinya dibatalkan apabila ada pihak lain yang lebih berhak atas merek tersebut.
7. Terima hasil verifikasi.
BPOM menyampaikan hasil berupa diterima, ditolak, atau permintaan klarifikasi paling lama 14 hari sejak nomor ID produk terbit.
Permintaan klarifikasi biasanya muncul ketika ada bahan yang profil keamanannya belum jelas atau data seperti nama produk, kategori, dan kepemilikan merek belum terang.
Tersedia juga layanan prioritas yang mempercepat pemberitahuan hasil hingga 3 hari.
8. Pasang nomor notifikasi dan jaga konsistensi.
Cantumkan nomor di kemasan dan iklan, serta pastikan produk yang kamu jual sama dengan data yang terdaftar.
Satu catatan tentang pembaruan aturan. BPOM pernah membuka konsultasi publik untuk rancangan revisi aturan tata cara pengajuan notifikasi kosmetik dengan batas masukan 21 September 2025.
Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tetap menjadi acuan yang saya temukan saat artikel ini ditulis.
Sebelum mengajukan, periksa laman resmi BPOM untuk memastikan belum ada aturan pengganti yang terbit.
Solusi Legal Produksi Skincare Rumahan Skala UMKM
Tidak semua pemilik usaha siap membangun fasilitas produksi sendiri. Ada tiga jalur legal yang bisa kamu pilih sesuai kesiapan modal dan ruang.
1. Jalur pertama: produksi sendiri dengan fasilitas yang ditata sesuai CPKB.
BPOM meminta bukti kesiapan sarana berupa foto atau video untuk area seperti gudang bahan baku, gudang bahan kemas, gudang produk jadi, ruang timbang, ruang mixing dan filling, serta ruang cuci dan simpan alat.
Bagi usaha rumahan, ini berarti sebagian rumah sebaiknya ditata menjadi area kerja yang terpisah dari kegiatan rumah tangga, dengan alur bahan dan orang yang jelas.
Mulailah dari Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan B jika produk kamu termasuk bentuk sediaan sederhana yang diizinkan, lalu naik ke golongan yang lebih luas saat variasi produk bertambah.
Perhatikan juga bahwa Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB Golongan A secara bertahap hanya dapat diperbarui satu kali.
2. Jalur kedua: kontrak produksi atau maklon.
Jalur ini cocok jika kamu ingin fokus pada merek dan pemasaran.
Kamu bertindak sebagai usaha perorangan atau badan usaha di bidang kosmetika yang menitipkan produksi ke industri kosmetik berizin.
Syarat yang perlu kamu siapkan antara lain rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Unit Pelaksana Teknis BPOM setempat, perjanjian kerja sama kontrak produksi yang disahkan notaris, penanggung jawab teknis yang memahami DIP, serta surat pernyataan bermeterai bahwa pimpinan perusahaan tidak terlibat tindak pidana di bidang kosmetika.
Industri penerima kontrak harus memiliki sertifikat CPKB sesuai bentuk dan jenis sediaan yang dikontrakkan, dengan sisa masa berlaku paling singkat enam bulan saat kamu mengajukan.
Untuk memperoleh rekomendasi, kamu juga perlu memiliki prosedur dan catatan pengadaan, penyimpanan, penanganan keluhan, serta penarikan produk, ditambah sarana penyimpanan yang memenuhi syarat sanitasi.
Ingat bahwa pemberi kontrak dan penerima kontrak sama-sama bertanggung jawab atas keamanan, manfaat, dan mutu produk.
Data temuan BPOM tadi menunjukkan bahwa sebagian besar kosmetik bermasalah di triwulan kedua 2026 adalah produk lokal hasil kontrak produksi.
Jadi, sebelum menandatangani perjanjian, minta salinan sertifikat CPKB, periksa bentuk sediaan yang tercantum di sertifikat, dan bahas daftar bahan secara tertulis.
3. Jalur ketiga: bertahap.
Kamu bisa memulai lewat maklon untuk satu atau dua produk andalan, mengumpulkan data penjualan, lalu membangun fasilitas sendiri ketika volume produksi sudah stabil.
Cara ini mengurangi risiko modal terbuang sebelum pasar terbukti.
Apa pun jalur yang kamu pilih, ada beberapa kebiasaan yang membantu proses perizinan berjalan lancar. Konsultasikan rencana usaha ke UPT BPOM di wilayah kamu sebelum menyusun dokumen.
Gunakan hanya bahan yang diizinkan dan hindari merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, serta pewarna terlarang dalam formula. Simpan catatan produksi dan catatan keluhan konsumen dengan rapi, karena dokumen tersebut menjadi bagian dari penilaian fasilitas.
Terakhir, periksa kembali status nomor notifikasi kamu di laman cek produk BPOM setelah terbit, agar data yang tampil sesuai dengan produk yang beredar.
Dengan urutan yang tepat, yaitu NIB dengan KBLI yang sesuai, sertifikat fasilitas, lalu notifikasi produk, skincare rumahan skala UMKM bisa dijual secara legal dan dipercaya pembeli.
Proses ini memerlukan persiapan dokumen dan fasilitas, tetapi hasilnya adalah produk yang dapat dipasarkan di marketplace dan toko ritel tanpa risiko penarikan atau sanksi.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435 (ketentuan pidana sediaan farmasi). Teks halaman: https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:UU_17_2023.pdf/188
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (tingkat risiko dan jenis perizinan berusaha). Penjelasan sektor industri: https://smartlegal.id/perizinan-berusaha/2026/05/12/kbli-sektor-industri-pp-28-2025-aturan-baru-izin-industri/ dan materi sosialisasi: https://dpb.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2026/06/Sosialisasi-PP-28-Tahun-2025-Perizinan-Berusaha-Berbasis-Risiko-dan-Perizinan-Berusaha-Untuk-Menunjang-Kegiatan-Usaha-PB-UMKU.pdf
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. https://pasal.id/peraturan/perban/peraturan-bpom-no-21-tahun-2022 (sumber data: https://peraturan.go.id/id/peraturan-bpom-no-21-tahun-2022) dan laman BPOM: https://standar-otskk.pom.go.id/regulasi/perbpom-no-21-tahun-2022-tentang-tentang-tata-cara-pengajuan-notifikasi-kosmetika
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. https://simponisumut.sumutprov.go.id/storage/regulations/3DaHv8fcYbfyiplQcSJXKhWg4YyarDqNvWz9JXf7.pdf (pengumuman terbit di laman BPOM: https://standar-otskk.pom.go.id/regulasi/rancangan)
- Rancangan Peraturan BPOM tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik (konsultasi publik, batas masukan 21 September 2025). https://standar-otskk.pom.go.id/regulasi/rancangan/rancangan-peraturan-badan-pengawas-obat-dan-makanan-tentang-tata-cara-pengajuan-notifikasi-kosmetik-2
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025), kode 20232. https://oss.go.id/en/kbli/detail/387aa026-4a9c-5640-a8b2-539e58c3573c dan persyaratan perizinan KBLI 20232: https://dpb.unpad.ac.id/kbli2025/20232/
- Siaran Pers BPOM, 7 Agustus 2025, tentang pencabutan 21 izin edar kosmetik dengan komposisi tidak sesuai data notifikasi. https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-cabut-21-izin-edar-kosmetik-dengan-komposisi-tidak-sesuai-dengan-yang-didaftarkan
- Pernyataan Kepala BPOM Taruna Ikrar tentang risiko kosmetik tanpa izin edar dan kewajiban nomor izin edar pada iklan daring, BPOM, Desember 2025. https://www.pom.go.id/berita/bpom-perkuat-pengawasan-peredaran-kosmetik-menjelang-harbolnas-2025
- Hasil pengawasan BPOM triwulan II 2026 tentang 14 kosmetik berbahaya (11 produk lokal kontrak produksi, 1 impor, 2 tanpa izin edar), Antara, 13 Juli 2026. https://www.antaranews.com/berita/5647660/bpom-tindaklanjuti-14-kosmetik-berbahaya-pada-triwulan-kedua-2026 dan daftar bahan terlarang: https://rri.co.id/kesehatan/2565334/bpom-temukan-14-kosmetik-berbahaya-mengandung-merkuri-hingga-hidrokuinon
- Idrus, I. (dokter spesialis kulit dan kelamin, FK Universitas Hasanuddin). Pernyataan tentang bahaya krim putih instan, okronosis, gagal ginjal, dan risiko pada janin, detikHealth, 6 Desember 2025. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8246225/peringatan-dermatolog-sefatal-ini-efeknya-pakai-skincare-berkedok-putih-instan
- Ji, H., Chen, Y., Liu, D., Zhou, T., & Tang, Y. (2025). Diverse clinical manifestations and prognosis in a couple’s mercury poisoning caused by skin-lightening creams: two case reports and literature review. Frontiers in Medicine, 11, 1511493. https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1511493
- Panduan urutan perizinan usaha (KBLI, kesesuaian tata ruang, OSS, NIB, sertifikat standar atau izin). https://izin.co.id/blog/panduan-lengkap-perizinan-usaha-di-indonesia/
