Izin Usaha Skincare Rumahan: KBLI dan Cara Daftarnya
Banyak orang memulai bisnis perawatan kulit dari dapur atau kamar kosong di rumah. Modalnya kecil, formulanya sudah dicoba sendiri, dan teman-teman mulai memesan. Pada tahap ini kamu perlu tahu bahwa izin usaha skincare rumahan terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah legalitas usaha lewat Nomor Induk Berusaha (NIB). Lapisan kedua adalah fasilitas produksi yang menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik. Lapisan ketiga adalah izin edar produk berupa nomor notifikasi dari BPOM. Artikel ini membahas ketiganya secara berurutan, lengkap dengan aturan terbaru yang berlaku. Alasan Skincare Rumahan Wajib Punya Izin Edar Kosmetik termasuk kelompok sediaan farmasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Artinya, produk yang dioleskan ke wajah dan tubuh diperlakukan sebagai produk kesehatan yang harus memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sebelum sampai ke tangan pembeli. Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 menegaskan hal yang sama dengan bahasa yang lebih teknis. Pelaku usaha wajib mengedarkan kosmetik yang sudah memiliki izin edar berupa notifikasi, dan wajib memiliki Dokumen Informasi Produk (DIP) sebelum mengajukan notifikasi tersebut. Kewajiban ini berlaku sama untuk produk yang dibuat di rumah dan dijual lewat media sosial maupun produk dari pabrik besar. Alasan di balik aturan ini terlihat dari hasil pengawasan lapangan. Sampai triwulan kedua 2026, BPOM menemukan 14 kosmetik yang mengandung bahan terlarang seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan pewarna merah K10. Dari 14 produk itu, 11 adalah produk lokal yang dibuat lewat kontrak produksi, satu produk impor, dan dua produk tanpa izin edar. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa kosmetik tanpa izin edar tidak memiliki jaminan keamanan, manfaat, dan mutu, karena produk semacam itu berisiko memuat bahan berbahaya yang mengganggu kesehatan. Data tersebut menunjukkan bahwa produk buatan dalam negeri juga bisa bermasalah. Karena itu, pemilik merek perlu ikut memeriksa isi produk yang dijual atas namanya. Dampak bahan berbahaya terasa langsung pada tubuh pemakainya. Dokter spesialis kulit dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dr. Idrianti Idrus, SpDVE, menjelaskan bahwa kulit putih instan dari krim bermerkuri atau hidrokuinon dosis tinggi terjadi karena pengelupasan yang berlebihan. Setelah pemakaian dihentikan, flek hitam bisa muncul kembali dengan kondisi lebih parah yang disebut okronosis. Ia juga menyampaikan bahwa pemakaian jangka panjang sering ia temui berujung pada gagal ginjal, dan paparan pada ibu hamil dapat memengaruhi perkembangan janin. Bukti ilmiah mengarah ke kesimpulan yang sama. Sebuah laporan kasus yang terbit pada 2025 mengikuti sepasang suami istri yang memakai krim pencerah kulit bermerkuri selama sembilan bulan. Sang suami, berusia 33 tahun, mengalami sindrom nefrotik dengan hasil pemeriksaan ginjal berupa membranous nephropathy, dan kadar merkuri dalam urinnya mencapai 65,4 mikrogram per gram kreatinin. Sang istri, berusia 30 tahun, memiliki kadar 80 mikrogram per gram kreatinin dan mengalami gangguan tidur, mudah lelah, serta mudah marah. Delapan bulan setelah merkuri disingkirkan dari tubuh, protein dalam urin sang suami masih terdeteksi positif. Temuan ini memperlihatkan bahwa kerusakan akibat krim yang terkontaminasi bisa bertahan lama setelah pemakaian berhenti. Konsekuensi hukum menambah alasan untuk patuh. Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan mengatur pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu. Di ruang digital, pengawasan BPOM juga mengarah pada kewajiban mencantumkan nomor izin edar di iklan. Iklan tanpa nomor tersebut dapat diturunkan oleh platform. Jadi, izin edar ikut menentukan apakah produk kamu bisa dipasarkan secara terbuka di marketplace dan media sosial. Pendirian PT/CV dengan Harga Termurah se-Indonesia dan Promo Bayar Setelah Jadi, Mulai dengan KLIK LINK DI SINI! Perbedaan Izin BPOM dan Izin Notifikasi Kosmetik Banyak pelaku usaha menyebut semua urusan perizinan di BPOM sebagai izin BPOM. Untuk kosmetik, istilah itu perlu dirinci karena ada beberapa dokumen dengan fungsi yang berbeda, dan ketiganya saling berkaitan. Notifikasi kosmetik adalah izin edar untuk produk. Menurut Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022, notifikasi adalah persetujuan Kepala BPOM atas pemberitahuan pelaku usaha yang ingin mengedarkan kosmetik di Indonesia setelah persyaratan terpenuhi. Kosmetik memakai skema pemberitahuan ini, sedangkan obat kuasi memakai skema registrasi. Setiap kosmetik dengan nama dan data tertentu mendapat satu nomor notifikasi. Nomor itu berlaku tiga tahun dan bisa diperpanjang lewat pembaruan yang diajukan paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlakunya habis. Kosmetik yang notifikasinya sudah habis tidak boleh diproduksi atau diedarkan. Jika pembaruan masih diproses, produk yang sudah beredar boleh tetap beredar paling lama enam bulan. Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) menilai fasilitas dan cara produksi. Aturan terbarunya adalah Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 21 April 2026 dan menggantikan aturan sertifikasi sebelumnya. Industri kosmetik wajib membuktikan penerapan CPKB lewat Sertifikat CPKB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB. Masa berlaku kedua jenis sertifikat ini lima tahun, dan sertifikat lama yang sudah terbit tetap berlaku sampai masa berlakunya habis. Sertifikat ini juga menjadi salah satu syarat untuk mengajukan notifikasi, sehingga urutannya jelas: fasilitas disertifikasi lebih dulu, baru produk dinotifikasi. NIB dan perizinan berusaha menunjukkan bahwa usaha kamu terdaftar secara sah dan menjalankan kegiatan sesuai kode klasifikasi lapangan usahanya. Dokumen ini diterbitkan melalui sistem OSS dan menjadi dasar untuk mengurus sertifikat fasilitas. Dokumen Yang dinilai Aturan utama Masa berlaku NIB dan perizinan berusaha Legalitas usaha dan kesesuaian kegiatan dengan KBLI PP 28 Tahun 2025 Mengikuti ketentuan OSS Sertifikat CPKB atau Pemenuhan Aspek CPKB Fasilitas dan cara produksi Peraturan BPOM 8 Tahun 2026 5 tahun Notifikasi kosmetik Produk: komposisi, penandaan, dan klaim Peraturan BPOM 21 Tahun 2022 3 tahun Satu hal lagi perlu kamu ingat. Sertifikat fasilitas tidak otomatis menjadi nomor notifikasi untuk setiap produk baru. Nomor notifikasi mengikat pada data yang kamu daftarkan. Pada Agustus 2025, BPOM mencabut izin edar 21 kosmetik karena komposisi yang diproduksi tidak sesuai dengan data notifikasi, lalu memerintahkan penarikan dan pemusnahan produk tersebut. Jika kamu mengganti formula, ukuran kemasan, atau data lain, ikuti prosedur perubahan notifikasi sebelum produk dijual. KBLI untuk Usaha Skincare Rumahan KBLI adalah kode klasifikasi lapangan usaha yang kamu pilih saat membuat NIB di OSS. Untuk usaha yang membuat skincare sendiri, kode yang dipakai adalah 20232, yaitu Industri Kosmetik untuk Manusia. Sejak KBLI 2025 diberlakukan lewat Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025, kode ini tetap sama dengan KBLI 2020,