Shopee Mall menjadi salah satu pilihan bagi pemilik brand yang ingin membangun kepercayaan sekaligus memperkuat posisi bisnis di tengah persaingan marketplace yang semakin ramai.
Badan Pusat Statistik dalam publikasi Statistik E-Commerce 2024 mencatat jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada 2024 meningkat 15,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini membuat persaingan antarpenjual semakin ketat, sehingga bisnis tidak cukup hanya mengandalkan harga, iklan, atau banyaknya produk.
Kepercayaan pembeli, keaslian produk, pelayanan toko, serta identitas usaha yang jelas juga menjadi bagian penting dalam membangun brand di marketplace.
Shopee sendiri menjelaskan bahwa Penjual Mall merupakan penjual yang telah melewati proses seleksi, dengan produk yang dijual mendapatkan jaminan keaslian dari platform.
Namun, cara daftar Shopee Mall sebaiknya tidak dimulai dengan langsung mengirim dokumen. Karena pemilik bisnis perlu merapikan legalitas usaha, NIB, KBLI, hak atas merek, izin produk, dan data usaha terlebih dahulu.
Persiapan tersebut dapat membantu mengurangi risiko dokumen perlu diperbaiki saat proses verifikasi sekaligus membuat fondasi bisnis lebih siap untuk berkembang.
Lalu apa saja syarat dan legalitas yang perlu disiapkan sebelum daftar Shopee Mall?
Alasan Legalitas Diperlukan untuk Toko Shopee Mall
Legalitas memberi kejelasan tentang siapa pihak yang menjalankan usaha, kegiatan apa yang dilakukan, dan barang atau jasa apa yang diperdagangkan.
Kebutuhan ini makin penting karena aturan perdagangan lewat marketplace berubah pada 2026.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang berlaku sejak 8 Juni 2026 dan sekaligus mencabut Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
Pasal 4 Permendag 19/2026 menyebutkan bahwa marketplace yang menyediakan sarana bagi pedagang dalam negeri wajib memastikan pedagang tersebut sudah memenuhi Perizinan Berusaha.
Perizinan itu paling sedikit terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB) di sektor perdagangan, ditambah bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis barang dan jasa kalau memang diwajibkan.
Dengan aturan ini, pembahasan soal syarat legalitas Shopee Mall sekarang terkait langsung dengan kewajiban perizinan seller marketplace secara umum.
Legalitas juga berkaitan erat dengan tata kelola perdagangan digital secara luas.
Peneliti Bagus Wicaksena dari Kementerian Perdagangan, dalam jurnal Cendekia Niaga, meneliti kepatuhan pelaku marketplace terhadap PP Nomor 80 Tahun 2019.
Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa aspek perizinan, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen termasuk bagian yang dinilai cukup jelas dalam kepatuhan penyelenggaraan marketplace.
Temuan itu memperlihatkan bahwa legalitas punya peran yang lebih luas dibanding sekadar berkas administrasi saat mendaftar.
Legalitas ikut membangun sistem perdagangan yang lebih rapi karena identitas penjual, produk, dan kewajibannya jadi lebih mudah ditelusuri.
NIB untuk Daftar Shopee Mall
NIB adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan lewat sistem Online Single Submission (OSS).
Dalam konteks seller marketplace, Permendag 19/2026 menetapkan NIB sektor perdagangan sebagai bagian minimal dari Perizinan Berusaha yang wajib dimiliki pedagang dalam negeri.
Aturan mengenai sistem perizinan ini sekarang mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mencabut dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang sebelumnya jadi acuan utama OSS berbasis risiko.
Karena itu, tulisan lama yang masih memakai PP 5/2021 sebagai aturan utama perlu diperbarui datanya.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyebut NIB sebagai “jantung dari kegiatan usaha.”
Menurutnya, status pendirian badan usaha memang punya fungsi sendiri, tetapi NIB tetap jadi kunci supaya kegiatan usaha bisa dijalankan secara legal lewat sistem perizinan.
Pendapat ini memberi gambaran bahwa mendirikan PT atau CV saja belum cukup untuk menyelesaikan kebutuhan perizinan usaha secara utuh.
Badan usahanya harus dilanjutkan ke proses OSS supaya mendapat NIB dengan kegiatan usaha yang sesuai.
Permendag 19/2026 masih memberikan masa transisi bagi pedagang marketplace yang belum memiliki Perizinan Berusaha. Marketplace wajib menyediakan pendaftaran sementara dengan keterangan “Dalam Proses Legalisasi”, tetapi pedagang tetap harus menyelesaikan perizinannya paling lama 6 bulan sejak tanggal mendaftar.
Jika batas waktu tersebut terlewati, marketplace wajib membatasi akses toko hingga penghentian transaksi perdagangan.
Sementara itu, pedagang yang sudah menjalankan kegiatan PMSE sebelum aturan ini berlaku mendapat masa transisi paling lama 18 bulan untuk memenuhi kewajiban perizinan.
Karena itu, seller sebaiknya tidak menjadikan masa transisi sebagai alasan untuk menunda legalitas.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah KBLI dalam NIB. Kode KBLI harus sesuai dengan kegiatan usaha dan jenis barang atau jasa yang diperdagangkan.
Kesesuaian KBLI penting karena kode tersebut dapat berkaitan dengan jenis perizinan atau persyaratan teknis lain yang perlu dipenuhi. Jadi, sebelum mendaftarkan toko ke marketplace, pastikan NIB, KBLI, dan kegiatan usaha sudah sesuai.
Apa Saja Syarat Legalitas Shopee Mall?
Persyaratan internal Shopee bisa berubah mengikuti kebijakan platform dari waktu ke waktu.
Shopee sendiri menyatakan bahwa syarat dan ketentuan Shopee Mall dapat diperbarui sewaktu-waktu, sementara Penjual Mall dipilih dan tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk produk yang dipasarkan.
Karena itu, daftar dokumen berikut lebih tepat dipakai sebagai checklist persiapan legalitas, lalu dicocokkan lagi dengan formulir atau proses onboarding Shopee yang berlaku saat pendaftaran dilakukan.
- NIB, dengan KBLI yang sesuai kegiatan perdagangan dan produk yang dijual.
- Dokumen identitas pemilik atau badan usaha, seperti KTP untuk pendaftar perseorangan atau dokumen pendirian dan perubahan perusahaan untuk badan usaha.
- NPWP atau identitas perpajakan yang relevan, sesuai bentuk dan administrasi usaha yang dipakai.
- Dokumen merek atau HAKI, terutama kalau toko beroperasi sebagai pemilik merek.
- Surat penunjukan, invoice, purchase order, atau dokumen distribusi, kalau toko berperan sebagai distributor atau retailer dan perlu membuktikan sumber serta keaslian barang.
- Izin atau sertifikat produk, kalau kategori barangnya diatur khusus oleh pemerintah.
Produk kesehatan, kosmetik, alat kesehatan, pangan tertentu, perangkat telekomunikasi, dan beberapa kelompok barang lain bisa punya dokumen tambahan yang berbeda-beda.
Sebagai contoh, dalam ketentuan Shopee Farma, Shopee meminta sejumlah dokumen seperti NPWP, HAKI, surat penunjukan kalau dibutuhkan, izin BPOM untuk kategori tertentu, dan izin edar alat kesehatan untuk produk yang masuk kelompok itu.
Artinya, NIB perusahaan saja tidak otomatis menggantikan izin yang melekat pada produknya.
Pemilik bisnis perlu mengecek legalitas dari dua sisi sekaligus, yaitu izin pelaku usaha dan izin barang yang dijual.
Dokumen Merek Juga Perlu Diperhatikan
Shopee Mall sangat berkaitan dengan jaminan produk asli.
Shopee menyatakan bahwa produk yang dijual lewat toko Shopee Mall dijamin 100 persen asli, dan platform melarang produk yang melanggar hak kekayaan intelektual.
Karena itu, hubungan antara toko dan merek harus bisa dijelaskan dengan jelas.
Kalau bisnis merupakan pemilik brand, sertifikat atau dokumen pendaftaran merek perlu dirapikan lebih dulu.
Kalau bisnis berperan sebagai distributor, hak untuk mendistribusikan produk perlu dibuktikan lewat dokumen dari pemilik merek atau prinsipal.
Kalau posisinya sebagai retailer, bukti sumber pembelian dan hubungan perdagangan perlu disiapkan sesuai persyaratan yang diminta.
Nama perusahaan, nama pemegang merek, nama toko, alamat, dan identitas lain pada dokumen sebaiknya dibuat konsisten dari awal.
Kesalahan administrasi yang kelihatannya kecil bisa membuat proses pemeriksaan berjalan lebih lama.
PT atau CV untuk Shopee Mall?
Pertanyaan PT atau CV untuk Shopee Mall sering muncul karena seller mengira pemilihan badan usaha akan menentukan peluang diterima.
Padahal, pilihan PT atau CV sebaiknya ditentukan berdasarkan kebutuhan bisnis jangka panjang.
Status Shopee Mall tetap berada dalam proses seleksi dan kebijakan Shopee sendiri.
Sementara itu, regulasi pemerintah soal marketplace lebih fokus pada Perizinan Berusaha, NIB, KBLI, dan standar produk. Aturan ini tidak mengharuskan seluruh pedagang marketplace memakai satu bentuk badan usaha tertentu saja.
| Aspek | PT | CV |
|---|---|---|
| Status | Badan hukum | Badan usaha berbentuk persekutuan |
| Struktur kepemilikan | Pemegang saham | Sekutu aktif dan sekutu pasif |
| Pemisahan kekayaan | Lebih tegas karena PT merupakan badan hukum | Belum punya pemisahan sejelas badan hukum PT |
| Cocok untuk | Bisnis yang ingin punya struktur korporasi lebih matang, ekspansi, investor, dan kerja sama skala besar | Bisnis bersama dengan struktur yang lebih sederhana |
| NIB | Tetap perlu | Tetap perlu |
| KBLI | Harus sesuai kegiatan usaha | Harus sesuai kegiatan usaha |
Kapan PT Lebih Cocok?
PT lebih layak dipertimbangkan kalau bisnis punya brand yang sedang dibangun jadi aset jangka panjang.
Bentuk ini juga lebih pas kalau perusahaan berencana mencari investor, membangun jaringan distributor, mengikuti kerja sama korporasi, menambah pemegang saham, atau memperbesar skala bisnis.
Struktur saham juga membuat pengaturan kepemilikan lebih mudah dipetakan saat perusahaan berkembang.
Kapan CV Masih Bisa Dipilih?
CV bisa dipertimbangkan kalau bisnis dijalankan bersama partner dan struktur usahanya masih relatif sederhana.
Bentuk ini bisa memenuhi kebutuhan sebagian usaha perdagangan tanpa harus memakai mekanisme saham seperti pada PT.
Meski begitu, keputusan sebaiknya tidak hanya dibuat berdasarkan biaya pendirian.
Pertimbangkan juga perlindungan aset, pola kepemilikan, kebutuhan kontrak, ekspansi bisnis, dan kemungkinan masuknya investor di masa depan.
Untuk brand yang punya target tumbuh dari marketplace menuju distribusi nasional, retail, kemitraan B2B, atau investasi, struktur PT biasanya lebih fleksibel untuk mendukung pertumbuhan itu.
Cara Mengurus Legalitas Sebelum Daftar Shopee Mall
Setelah menentukan struktur usaha, proses legalitas bisa dilakukan secara berurutan.
1. Tentukan Siapa yang Menjalankan Usaha
Tentukan dulu apakah bisnis akan dijalankan sebagai usaha perseorangan, PT Perorangan kalau memenuhi kriterianya, PT biasa, atau CV.
Pilihan ini akan memengaruhi dokumen pendirian, data OSS, perpajakan, dan struktur pengelolaan bisnis ke depannya.
2. Tentukan Kegiatan Usaha dan KBLI
Petakan kegiatan yang benar-benar menghasilkan pendapatan bagi bisnis.
Misalnya, bisnis bisa menjalankan perdagangan eceran, perdagangan besar, produksi barang, distribusi, atau beberapa kegiatan sekaligus.
Setelah aktivitasnya jelas, cocokkan dengan KBLI 2025 yang sekarang jadi standar klasifikasi kegiatan ekonomi.
3. Urus NIB Melalui OSS
Masukkan data usaha, lokasi, kegiatan, dan KBLI lewat sistem OSS.
Proses perizinan ini mengikuti PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai aturan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlaku saat ini.
Setelah NIB terbit, periksa lagi seluruh data sebelum dokumen dipakai untuk kepentingan marketplace atau kerja sama bisnis.
4. Cek Izin yang Melekat pada Produk
Jangan menganggap semua produk cukup bermodal NIB saja.
Kategori tertentu tetap harus memenuhi standar, sertifikasi, izin edar, atau persyaratan teknis dari kementerian dan lembaga terkait.
Permendag 19/2026 juga memasukkan pemenuhan persyaratan teknis barang atau jasa sebagai bagian dari kewajiban pedagang marketplace kalau memang diwajibkan oleh aturan sektoral.
5. Rapikan Hak atas Merek
Pastikan siapa pemilik merek dan siapa pihak yang menjalankan toko.
Kalau keduanya berbeda, siapkan dokumen yang bisa menjelaskan hubungan tersebut dengan jelas.
Langkah ini juga membantu mengurangi konflik saat bisnis mulai punya distributor, reseller, atau mitra penjualan lain.
6. Samakan Data di Seluruh Dokumen
Pakai ejaan nama perusahaan yang sama di semua dokumen.
Pastikan alamat, NIB, identitas pajak, data rekening, nama merek, dan pihak yang mendaftar tidak saling bertentangan satu sama lain.
Administrasi yang konsisten membuat proses due diligence lebih mudah, baik untuk marketplace, bank, calon mitra, maupun investor.
Administrasi Pajak Seller Shopee
Legalitas dan pajak adalah dua bidang yang berbeda, tapi seller marketplace tetap perlu memahami keduanya.
Per 1 Agustus 2026, PT Shopee International Indonesia termasuk salah satu marketplace yang mulai menjalankan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025.
Tarif pemungutannya sebesar 0,5 persen untuk transaksi yang memenuhi ketentuan.
DJP menegaskan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan jenis pajak baru. Kebijakan ini hanya mengubah mekanisme pembayaran pajak tertentu menjadi dipungut lewat marketplace.
Untuk wajib pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan omzet tertentu, ada mekanisme pengecualian yang perlu dipenuhi sesuai aturan perpajakan yang berlaku.
Karena itu, pemilik toko sebaiknya memisahkan dua pertanyaan sejak awal, yaitu apakah usahanya sudah punya legalitas yang benar dan apakah administrasi pajaknya sudah sesuai dengan kondisi usahanya.
Daftar ke Shopee Mall
Setelah bagian legalitas rapi, seller bisa mengalihkan perhatian ke kesiapan toko.
Shopee menyebut Penjual Mall sebagai pihak yang sudah melewati proses seleksi.
Dalam Persyaratan Layanan Shopee Mall, Shopee juga menjelaskan bahwa penjual yang dipilih untuk berpartisipasi bisa menerima pemberitahuan tersendiri dari platform.
Karena mekanisme onboarding bisa berubah, seller perlu mengikuti formulir, undangan, atau jalur pendaftaran Shopee Mall yang tersedia di akun dan kanal resmi Shopee saat pengajuan dilakukan.
Sebelum mengirim dokumen, periksa kualitas katalog, kejelasan foto, informasi produk, performa pemenuhan pesanan, pelayanan pelanggan, pelanggaran toko, dan keaslian produk.
Jangan memakai angka minimum rating, persentase pre-order, atau batas performa dari tulisan lama tanpa mengecek ketentuan Shopee yang terbaru.
Platform bisa mengubah parameter operasional kapan saja berdasarkan kebijakan internalnya.
Kesimpulan
Cara daftar Shopee Mall pada 2026 sebaiknya dimulai dengan memastikan fondasi bisnis sudah rapi lebih dulu.
Seller perlu mengecek NIB, KBLI, dokumen perusahaan, merek, hak distribusi, izin produk, sampai kesiapan toko sebelum mengikuti proses seleksi Shopee Mall.
Langkah ini makin relevan setelah Permendag Nomor 19 Tahun 2026 mempertegas kewajiban pedagang marketplace untuk punya Perizinan Berusaha, paling sedikit berupa NIB sektor perdagangan, serta memenuhi persyaratan teknis produk kalau memang diwajibkan.
Pemilik brand sebaiknya melihat proses menuju Shopee Mall sebagai momentum untuk membenahi struktur bisnis secara menyeluruh.
Legalitas yang tertata bisa dipakai lebih luas untuk kerja sama dengan distributor, pembukaan rekening perusahaan, ekspansi kanal penjualan, pengajuan pembiayaan, sampai kemitraan B2B.
Kalau kamu sedang menyiapkan NIB, PT, CV, atau ingin mengecek kesesuaian KBLI sebelum mengembangkan toko ke Shopee Mall, VALEED bisa membantu merapikan kebutuhan legalitas usahamu.
Solusi Pendirian PT/CV Mudah untuk Persiapan Shopee Mall
Melihat tahapan di atas, mengurus legalitas dari nol memang butuh waktu, mulai dari menentukan jenis badan usaha, menyusun dokumen pendirian, menentukan KBLI yang tepat, sampai mengurus NIB lewat OSS.
Kalau dikerjakan sendiri tanpa pengalaman, proses ini rawan salah pilih KBLI, salah susun dokumen, atau tertunda karena data yang tidak lengkap.
Kesalahan semacam itu bisa berdampak langsung ke proses verifikasi Shopee Mall, karena data di NIB, akta perusahaan, dan dokumen merek harus saling cocok.
Di sinilah jasa pendirian PT dan CV bisa membantu meringankan proses tersebut.
Layanan seperti VALEED bisa membantu pemilik bisnis menentukan struktur usaha yang paling sesuai kebutuhan, menyiapkan dokumen pendirian, mengurus NIB dan KBLI lewat OSS, sampai mendampingi kelengkapan dokumen merek atau HAKI.
Dengan bantuan ini, pemilik toko bisa lebih fokus menyiapkan katalog, foto produk, dan strategi penjualan, sementara urusan legalitas dikerjakan oleh pihak yang lebih memahami alur perizinan resmi.
KLIK DI SINI untuk Konsuktasi GRATIS!
Referensi
- Badan Pusat Statistik, Statistik E-Commerce 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/647323224ecc656c2933571b/statistik-e-commerce-2024.html
- Kementerian Perdagangan, Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2026/PERMENDAG%2019%20TAHUN%202026.pdf
- Permendag No. 19 Tahun 2026 (versi JDIH BPK). https://peraturan.bpk.go.id/Details/351720/permendag-no-19-tahun-2026
- Pemerintah Republik Indonesia, PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. https://peraturan.go.id/id/pp-no-28-tahun-2025
- Badan Pusat Statistik, Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025). https://jdih.bps.go.id
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, siaran pers mengenai NIB dan PP 28 Tahun 2025. https://www.bkpm.go.id/index.php/id/info/siaran-pers/pemerintah-sesuaikan-sistem-oss-dengan-pp-28-tahun-2025-perkuat-kepastian-dan-kemudahan-berusaha
- RRI, pernyataan Sekjen idEA Budi Primawan mengenai kewajiban NIB bagi UMKM marketplace. https://rri.co.id/ekonomi/umkm/2502327/umkm-marketplace-wajib-nib-idea-siap-dampingi
- Wicaksena, Bagus. 2022. Analisis Komitmen dan Kemampuan Pelaku Usaha Marketplace terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Jurnal Cendekia Niaga, 6(2), 138-155. https://jurnal.kemendag.go.id/JCN/article/view/731
- Priambada, Bramasta Arief Rizky dan Nekky Rahmiyati. 2025. Pengaruh Kepercayaan Konsumen, Persepsi Keamanan, Pengetahuan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian dan Kepuasan Konsumen pada Layanan Fitur Shopee Mall|Ori di Kelurahan Mojo Kota Surabaya. Jurnal Nirta: Studi Inovasi, 4(2), 291-314. https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI/article/view/178
- Shopee Indonesia, Persyaratan Layanan Shopee Mall. https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71190-Persyaratan-Layanan-Shopee-Mall
- Shopee Indonesia, panduan mengenai jaminan keaslian produk Shopee Mall. https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71951
- Shopee Indonesia, Syarat dan Ketentuan Shopee Farma. https://help.shopee.co.id/portal/4/article/186827-Syarat-dan-Ketentuan-Shopee-Farma
- Direktorat Jenderal Pajak, implementasi PMK Nomor 37 Tahun 2025 dan daftar marketplace pemungut PPh, termasuk Shopee mulai 1 Agustus 2026. https://pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-implementasi-pmk-372025-melalui-penunjukan-empat-marketplace-sebagai
- Direktorat Jenderal Pajak, Pemungutan PPh oleh Marketplace. https://www.pajak.go.id/index.php/id/pemungutan-pph-oleh-marketplace
