Pendirian yayasan merupakan langkah penting bagi Anda yang ingin berkontribusi di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan secara legal dan berkelanjutan.
Namun, pendirian yayasan tidak bisa dilakukan tanpa memahami prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Masih banyak calon pendiri yayasan yang keliru dalam memahami syarat pendirian yayasan, pembuatan akta pendirian yayasan, hingga proses pengesahan badan hukum.
Akibatnya, proses pendirian menjadi lebih lama atau terkendala di tahap administrasi.
Melalui artikel ini, Anda akan memahami prosedur pendirian yayasan di Indonesia secara runtut, mulai dari syarat, tahapan legalitas, hingga biaya pendirian yayasan.
Apa Itu Yayasan?
Yayasan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal untuk mencapai tujuan tertentu.
Ketentuan ini diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa yayasan tidak dibentuk untuk mencari keuntungan.
Secara hukum, yayasan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang terpisah dari pendirinya dan hanya dapat menjalankan kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
Oleh karena itu, yayasan dilarang membagikan hasil kegiatan atau keuntungan kepada pembina, pengurus, maupun pengawas.
Berbeda dengan PT dan CV yang didirikan untuk tujuan komersial, yayasan tidak memiliki pemilik atau pemegang saham.
Struktur organisasi yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas, sementara PT dan CV memiliki struktur kepemilikan dan pengelolaan usaha yang berorientasi pada kegiatan bisnis dan pembagian laba.
Syarat dan Ketentuan Pendirian Yayasan
Sebelum masuk ke tahap teknis pendirian, penting bagi calon pendiri untuk memahami ketentuan umum yang mengatur yayasan sebagai badan hukum.
Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang menentukan bagaimana yayasan dibentuk, dikelola, dan dijalankan agar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
1. Status Yayasan sebagai Badan Hukum
Yayasan baru memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Sejak pengesahan tersebut, yayasan memiliki kedudukan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pendiri maupun pengurusnya.
2. Syarat Nama Yayasan
Nama yayasan harus terdiri dari minimal tiga suku kata dan ditulis menggunakan huruf latin.
Nama tersebut tidak boleh sama atau menyerupai nama yayasan lain yang telah terdaftar serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Struktur Yayasan
Struktur yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas yang masing masing memiliki kewenangan berbeda.
Pembina berfungsi sebagai organ tertinggi, pengurus menjalankan kegiatan dan pengelolaan yayasan, sedangkan pengawas bertugas mengawasi jalannya pengelolaan sesuai anggaran dasar.
4. Pemisahan Harta Pendiri dan Harta Yayasan
Harta kekayaan yang dipisahkan pada saat pendirian menjadi milik yayasan dan tidak lagi melekat pada pendiri secara pribadi.
Prinsip pemisahan ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan memastikan seluruh kekayaan digunakan untuk mencapai tujuan yayasan.
5. Ketentuan Kekayaan Awal Yayasan
Undang Undang mewajibkan adanya kekayaan awal sebagai syarat pendirian yayasan.
Bagi pendiri berkewarganegaraan Indonesia, nilai kekayaan awal minimal Rp 10 juta, sedangkan bagi pendiri berkewarganegaraan asing minimal Rp 100 juta, baik dalam bentuk uang maupun barang yang memiliki nilai ekonomis setara.
6. Dokumen Identitas yang Wajib Disiapkan
Pendiri dan pengurus yayasan harus menyiapkan dokumen identitas berupa KTP dan NPWP bagi WNI atau paspor bagi WNA.
Dokumen ini digunakan untuk keperluan pembuatan akta pendirian serta pengajuan pengesahan badan hukum.
Bagaimana Prosedur Pendirian Yayasan?
Prosedur pendirian yayasan dilakukan melalui beberapa tahapan hukum yang saling berkaitan hingga yayasan resmi berstatus sebagai badan hukum.
Setiap tahap memiliki peran penting dan tidak dapat dilewati agar pendirian yayasan sah secara administratif dan hukum.
1. Alur Pendirian Yayasan dari Awal hingga Sah
Proses pendirian yayasan diawali dengan persiapan data pendiri dan organ yayasan, meliputi penentuan nama yayasan, maksud dan tujuan pendirian, susunan pembina, pengurus, dan pengawas, serta penetapan kekayaan awal yayasan.
Setelah seluruh data siap, pendiri menghadap notaris untuk membuat akta pendirian yayasan yang memuat anggaran dasar dan ketentuan internal yayasan.
Akta pendirian yang telah ditandatangani kemudian diajukan oleh notaris untuk memperoleh pengesahan badan hukum melalui sistem AHU Online Kemenkumham.
Yayasan dinyatakan sah secara hukum setelah Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Yayasan, yang menjadi dasar legal yayasan untuk mulai beroperasi.
2. Pihak yang Terlibat dalam Pendirian Yayasan
Pihak utama yang terlibat adalah pendiri yayasan, yaitu orang perseorangan atau kelompok yang memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai kekayaan awal yayasan.
Selain itu, terdapat organ yayasan yang wajib dibentuk sejak awal, yaitu pembina sebagai organ tertinggi, pengurus yang menjalankan kegiatan operasional, dan pengawas yang mengawasi kinerja pengurus.
Lalu ada Notaris sekaligus Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pendirian yayasan.
3. Estimasi Waktu Proses Pendirian Yayasan
Estimasi waktu pendirian yayasan sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang disiapkan oleh pendiri.
Apabila seluruh dokumen dan persyaratan telah lengkap, pembuatan akta pendirian oleh notaris umumnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Setelah akta ditandatangani, notaris wajib mengajukan permohonan pengesahan ke Kemenkumham paling lambat 10 hari.
Proses verifikasi hingga terbitnya Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum biasanya memerlukan waktu beberapa hari kerja, sehingga secara keseluruhan pendirian yayasan dapat selesai dalam hitungan hari hingga beberapa minggu.
Pembuatan Akta Pendirian Yayasan
Akta pendirian yayasan merupakan dokumen hukum utama yang menjadi dasar berdirinya yayasan sebagai badan hukum.
Tanpa akta pendirian yang dibuat sesuai ketentuan, proses pengesahan yayasan tidak dapat dilakukan.
1. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan
Notaris memiliki peran sentral dalam proses pendirian yayasan karena akta pendirian wajib dibuat di hadapan notaris.
Notaris bertugas menuangkan kehendak pendiri ke dalam bentuk akta otentik serta memastikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasar yayasan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Selain membuat akta, notaris juga berwenang mengajukan permohonan pengesahan badan hukum yayasan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui sistem AHU Online.
Oleh karena itu, ketelitian notaris sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan proses pendirian yayasan.
2. Isi dan Struktur Akta Pendirian Yayasan
Akta pendirian yayasan memuat anggaran dasar yayasan yang mengatur identitas dan ketentuan internal yayasan.
Struktur akta umumnya mencakup bagian pembukaan, keterangan pendiri, anggaran dasar, serta penutup yang memuat penandatanganan oleh para pihak di hadapan notaris.
Anggaran dasar tersebut menjadi pedoman utama dalam pengelolaan yayasan dan harus disusun secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda di kemudian hari.
3. Data Penting yang Wajib Tercantum dalam Akta
Beberapa data penting yang wajib tercantum dalam akta pendirian yayasan antara lain nama dan tempat kedudukan yayasan, maksud dan tujuan pendirian, serta kegiatan yang akan dijalankan.
Selain itu, akta juga harus mencantumkan susunan organ yayasan, ketentuan mengenai kekayaan awal, tata cara pengelolaan keuangan, serta ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar dan pembubaran yayasan.
Kelengkapan data ini menjadi syarat utama agar akta dapat diajukan untuk pengesahan badan hukum tanpa kendala administratif.
4. Kesalahan Umum dalam Pembuatan Akta Yayasan
Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah penulisan maksud dan tujuan yayasan yang terlalu umum atau tidak sesuai dengan ketentuan bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
Kesalahan lain yang kerap muncul adalah susunan organ yayasan yang tidak memenuhi ketentuan atau adanya rangkap jabatan yang dilarang oleh undang undang.
Selain itu, ketidaksesuaian data identitas pendiri dan pengurus serta ketidakjelasan nilai kekayaan awal yayasan juga dapat menyebabkan permohonan pengesahan ditolak atau diminta perbaikan.
Jadi, pembuatan akta pendirian yayasan perlu dilakukan dengan cermat dan sesuai aturan sejak awal.
Bagaimana Proses Pengesahan Yayasan oleh Kemenkumham?
Proses pengesahan yayasan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan tahap penentu yang menjadikan yayasan sah sebagai badan hukum.
Pengesahan ini diajukan setelah akta pendirian yayasan ditandatangani di hadapan notaris dan seluruh persyaratan administratif telah dinyatakan lengkap.
Pengajuan pengesahan badan hukum yayasan dilakukan oleh notaris sebagai kuasa pendiri melalui sistem administrasi hukum umum yang dikelola oleh Kemenkumham.
Dalam pengajuan ini, notaris menyampaikan data yayasan beserta akta pendirian dan dokumen pendukung secara elektronik untuk diverifikasi oleh sistem dan pejabat berwenang.
Pengesahan yayasan dilaksanakan melalui sistem AHU Online yang memungkinkan proses permohonan dilakukan secara terintegrasi dan transparan.
Melalui sistem ini, Kemenkumham melakukan pemeriksaan atas kesesuaian anggaran dasar, struktur organ yayasan, serta ketentuan kekayaan awal dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Setelah permohonan diajukan, Kemenkumham akan melakukan tahapan verifikasi administratif dan substantif dalam jangka waktu tertentu.
Apabila tidak ditemukan kekurangan atau pelanggaran ketentuan, permohonan akan disetujui dan Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan pengesahan yayasan sebagai badan hukum.
Terbitnya Surat Keputusan pengesahan menandai bahwa yayasan telah sah secara hukum dan dapat menjalankan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar.
Sejak saat itu, yayasan memiliki kedudukan hukum yang mandiri dan bertanggung jawab penuh atas setiap aktivitas yang dilakukannya.
Kapan Pengumuman dan Proses Finalisasi Yayasan?
Setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, yayasan memasuki tahap pengumuman dan finalisasi sebagai badan hukum.
Tahap ini penting untuk menegaskan status hukum yayasan dan memastikan seluruh data yayasan tercatat secara resmi dalam administrasi negara.
1. Pengumuman yayasan sebagai badan hukum dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan pengesahan.
Melalui pengumuman ini, keberadaan yayasan dinyatakan sah dan dapat diketahui secara publik sebagai entitas hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri.
2. Selanjutnya, yayasan akan dicatat dalam sistem administrasi negara melalui sistem AHU sebagai bagian dari data badan hukum yang dikelola oleh Kemenkumham.
Pencatatan ini menjadi dasar bagi yayasan untuk mengurus administrasi lanjutan, seperti perpajakan dan pembukaan rekening bank atas nama yayasan.
Secara hukum, yayasan dapat mulai beroperasi sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan pengesahan badan hukum.
Namun dalam praktik, yayasan umumnya mulai menjalankan kegiatan setelah seluruh proses administrasi pendukung selesai agar operasional berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
Berapa Biaya Pendirian Yayasan?
Biaya pendirian yayasan di Indonesia tidak bersifat tunggal karena dipengaruhi oleh beberapa komponen dan pilihan proses yang digunakan.
Komponen biaya pendirian yayasan umumnya meliputi pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, pengajuan pengesahan badan hukum ke Kemenkumham, serta pengurusan administrasi pendukung setelah yayasan disahkan.
Besar kecilnya biaya pendirian yayasan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah dan struktur pengurus, kelengkapan dokumen pendiri, serta kebutuhan layanan tambahan.
Secara umum, estimasi biaya pendirian yayasan dapat berkisar dari beberapa juta hingga belasan juta rupiah, tergantung apakah pendiri mengurus secara mandiri atau menggunakan jasa profesional.
Angka ini mencakup biaya notaris dan pengesahan, namun belum termasuk biaya operasional awal yayasan setelah berdiri.
Dalam praktiknya, mengurus pendirian yayasan secara mandiri dapat menekan biaya, tetapi membutuhkan waktu, pemahaman hukum, dan ketelitian yang tinggi.
Sementara itu, menggunakan jasa pendirian yayasan cenderung lebih efisien dan minim risiko kesalahan.
Rekomendasi Jasa Pendirian Yayasan
Banyak yayasan didirikan dengan niat sosial yang baik, namun sering terkendala karena proses pendiriannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Tanpa legalitas yang lengkap dan sah, yayasan berisiko mengalami hambatan dalam pengelolaan kegiatan, kerja sama, hingga pertanggungjawaban hukum di kemudian hari.
VALEED hadir sebagai solusi pendirian yayasan yang praktis, aman, dan sesuai regulasi terbaru. Seluruh proses, mulai dari penyusunan akta pendirian hingga pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham, ditangani oleh tim profesional yang berpengalaman di bidang legalitas yayasan.
Dengan harga termurah dan proses yang transparan, VALEED membantu Anda mendirikan yayasan tanpa ribet dan tanpa biaya tersembunyi.
Konsultasi legalitas yayasan mu GRATIS. KLIK DI SINI
