SPPL merupakan dokumen yang penting untuk diurus bagi beberapa pelaku usaha di lini bisnis tertentu.
Dokumen tersebut berguna sebagai bentuk komitmen dalam mengelola serta memantau dampak lingkungan dari kegiatan usaha yang sedang dilakukan.
Artikel ini akan membahas seputar SPPL, mulai dari definisi, manfaat, hingga, jenis usaha yang memerlukan dokumen ini.
Definisi SPPL
SPPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup merupakan dokumen resmi yang harus dimiliki pelaku usaha yang memiliki bisnis bersinggungan dengan lingkungan.
Dokumen ini menunjukkan komitmen pelaku usaha untuk ikut aktif mengelola dan memanatua dampak lingkungan dari operasional bisnis yang dilakukan.
Tujuan utama dari hadirnya SPPL adalah alat bukti untuk memastikan setiap pelaku usaha atau kegiatan bisnis yang bersinggungan dengan lingkungan tidak akan merusak ekosistem yang ada dan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Manfaat dari SPPL
SPPL memilik beberapa manfaat, di antaranya adalah:
1. Jaminan Kepatuhan Hukum
SPPL berguna untuk memastikan bisnis yang pelaku usaha jalankan tidak akan menimbulkan dampak buruk kepada lingkungan.
Dengan adanya dokumen ini, pelaku usaha dapat membuktikan bahwa bisnis mereka telah memperhatikan ekosistem dan lingkungan dalam menjalankan bisnis.
2. Menghindari Masalah
Dengan adanya dokumen ini, pelaku usaha bisa kurangi risiko sanksi hukum akibat melanggar peraturan lingkungan dan menghindarkan dari masalah di kemudian hari.
3. Naikkan CItra Usaha
Reputasi perusahaan akan naik di mata publik dan stakeholder jika bisnismu mempunyai dokumen yang mengindikasikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.
Perusahaan yang memperhatikan lingkungan cenderung dipandang positif oleh masyarakat, terutama masyarakat sekitar atau setempat.
4. Mendukung Kelestarian Lingkungan
Dokumen ini memiliki peran dalam melindungi ekosistem lingkungan dan melindungi keberlanjutan dari Sumber Daya Alam.
Usaha yang Memerlukan SPPL
Dokumen SPPL ditujukan untuk UMKM serta usaha lainnya yang tidak wajib memeiliki dokumen UKL-UPL(Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan).
Dokumen ini menjadi alternatif bagi usaha yang tidak termasuk ke dalam kategori UKL-UPL di atas, namun masih harus memenuhi kewajiban dalam mengelola lingkungan.
Beberapa usaha yang wajib memiliki SPPL adalah:
1. Bidang Pertanian
– Budidaya tanaman hortikultura dengan area 2 hingga 5 hektar.
– Peternakan sapi potong berpopulasi kurang dari 500 ekor.
2. Bidang Perikanan
– Budidaya ikan air tawar dengan luas kolam di bawah 5 hektar.
– Pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas produksi kurang dari 5 ton per hari.
3. Bidang Kehutanan
– Penebangan kayu dengan volume kurang dari 500 m^3 per bulan.
– Budidaya tanaman hutan rakyat dengan luas kurang dari 10 hektar.
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
– Industri pengolahan buah dengan produksi kurang dari 2 ton per hari.
– Industri tekstil dengan kapasitas produksi kurang dari 1.000 meter kain per hari.
5. Bidang Perhubungan
– Terminal transum dengan jumlah penumpang di bawah 500 orang per hari.
– Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan kapasitas tangki penyimpanan di bawah 30 m^3.
6. Bidang Kesehatan
– Rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur kurang dari 100.
– Pusat kebugaran dengan fasilitas sauna dan spa.
Kesimpulan
SPPL menjadi dokumen penting untuk memastikan operasional usaha tidak merusak lingkungan serta mematuhi peraturan yang berlaku.
Meskipun skala UMKM, pelaku usaha juga harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap SPPL sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan.
Dengan memahami manfaat dokumen ini, pelaku usaha menjadi lebih mudah memenuhi kewajiban lingkungan dan menjaga reputasi perusahaan.
