Banyak pelaku usaha yang baru memulai bisnis perdagangan di Indonesia langsung terjebak pada satu kesalahan yang sama, yaitu salah memilih kode KBLI saat mendaftarkan usaha.
Kesalahan ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat nyata.Persoalan ini tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga tercermin dalam kajian akademik.
Sebuah penelitian yang dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 5 No. 1 Tahun 2022, yang mengkaji implementasi perizinan berbasis risiko pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, menemukan bahwa rendahnya pemahaman pelaku usaha UMKM terhadap klasifikasi KBLI menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penerapan sistem OSS RBA.
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian KBLI bukan hanya persoalan teknis administratif, melainkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam jangka panjang, terutama terkait keabsahan izin usaha dan kewajiban perpajakan yang melekat pada kode KBLI yang didaftarkan.
Karena itu, memahami perbedaan antara KBLI perdagangan besar dan perdagangan eceran, sampai memahami cara memperbaikinya jika sudah terlanjur salah memilih, menjadi langkah penting bagi setiap pelaku usaha agar bisnisnya berjalan aman, legal, dan berkelanjutan.
Apa Itu KBLI dan Mengapa Penting untuk Perdagangan?
KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Sistem ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan berfungsi sebagai acuan resmi untuk mengelompokkan seluruh jenis kegiatan usaha yang ada di Indonesia berdasarkan aktivitas ekonominya.
Setiap pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya secara resmi wajib mencantumkan kode KBLI yang sesuai pada Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Kode KBLI inilah yang kemudian menjadi dasar sistem OSS untuk menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi, tingkat risiko usaha, serta kewajiban pajak yang berlaku.
Regulasi terbaru yang mengatur hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025).
Dalam Pasal 127 ayat (1) PP 28/2025, KBLI difungsikan sebagai acuan resmi untuk mengidentifikasi ruang lingkup kegiatan usaha, yang kemudian digunakan untuk menetapkan klasifikasi dan tingkat risiko usaha. Selain itu, BPS juga telah menerbitkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (PerBPS 7/2025) sebagai pembaruan atas KBLI 2020 yang sebelumnya berlaku.
Pembaruan ini mengacu pada International Standard Industrial Classification (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh United Nations Statistics Division pada 2024.
Singkatnya, KBLI adalah identitas resmi jenis usaha kamu di mata hukum dan pemerintah.
Kesalahan Umum dalam Memilih KBLI Perdagangan Besar dan Eceran
Ada beberapa pola kesalahan yang paling sering terjadi ketika pelaku usaha mendaftarkan usaha perdagangannya.
1. Memilih Kode yang Terbalik
Kesalahan paling klasik adalah pelaku usaha yang sebenarnya menjalankan usaha grosir atau distribusi, tapi mendaftar dengan KBLI perdagangan eceran (kode 47xxx).
Ini biasanya terjadi karena pelaku usaha merasa bahwa “eceran” terdengar lebih umum dan mudah, padahal kegiatan sebenarnya adalah menjual ke pedagang lain dalam partai besar.
Sebaliknya, ada juga pelaku usaha yang menjalankan toko retail biasa tapi mendaftar dengan KBLI perdagangan besar karena ingin terlihat lebih besar atau karena salah baca panduan.
2. Menggabungkan KBLI 46 dan KBLI 47 dalam Satu NIB Secara Tidak Tepat
Beberapa pelaku usaha mencoba mencantumkan keduanya sekaligus dalam satu NIB karena merasa usahanya melayani dua segmen sekaligus.
Akibatnya, sistem OSS RBA akan menolak penerbitan NIB tersebut.
Berdasarkan ketentuan yang ada, penggabungan KBLI perdagangan besar dan eceran dalam satu kegiatan usaha utama tidak akan lolos proses verifikasi sistem OSS.
3. Tidak Memperbarui KBLI Saat Usaha Berkembang
Banyak pelaku usaha yang awalnya membuka toko eceran, tapi seiring waktu juga mulai menjual ke pedagang lain dalam jumlah besar.
Ketika model bisnis sudah berubah seperti ini, KBLI harus ikut diperbarui.
Namun, banyak yang lupa atau tidak tahu bahwa ada kewajiban menyesuaikan KBLI dengan kondisi usaha yang sebenarnya.
4. Memilih KBLI yang Tidak Spesifik
KBLI terdiri dari lima digit angka. Semakin banyak digit yang kamu gunakan, semakin spesifik klasifikasinya.
Kesalahan yang sering terjadi adalah memilih kode yang terlalu umum sehingga tidak mencerminkan jenis barang yang diperdagangkan.
Misalnya, memilih kode perdagangan besar secara umum padahal usahanya lebih spesifik pada satu jenis produk tertentu.
5. Tidak Menyesuaikan KBLI dengan Pembaruan Terbaru
Dengan terbitnya Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025, sejumlah kode KBLI mengalami perubahan. Beberapa kode digabung, beberapa dipecah menjadi lebih spesifik, dan beberapa kode lama dihapus.
Pelaku usaha yang tidak memperbarui KBLI-nya akan menghadapi masalah ketidaksesuaian data di sistem OSS.
Beberapa Dampak Salah Memilih KBLI
Memilih KBLI yang salah tidak hanya berdampak pada proses perizinan, tapi juga menyentuh aspek pajak dan bahkan hukum pidana.
a. Dampak terhadap OSS dan Perizinan
Konsekuensi paling langsung adalah NIB yang tidak bisa terbit. Ketika sistem OSS RBA mendeteksi ketidaksesuaian atau penggabungan KBLI perdagangan besar dan eceran yang tidak sesuai ketentuan, proses penerbitan NIB akan terhenti otomatis.
Jika NIB sudah terbit namun kemudian ditemukan ketidaksesuaian antara KBLI yang terdaftar dengan kegiatan usaha di lapangan, pelaku usaha bisa menerima sanksi administratif secara bertahap berdasarkan Pasal 166 ayat (1) dan (2) PP 29/2021.
Yaitu teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, hingga pencabutan izin usaha.
Selain itu, berdasarkan Lampiran Berita Acara Pengawasan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, “kesesuaian KBLI dengan kegiatan usaha di lokasi usaha” sudah menjadi salah satu parameter penilaian dalam pengawasan perizinan berusaha.
Berarti ketidaksesuaian KBLI bisa diidentifikasi saat inspeksi lapangan.
b. Dampak terhadap Pajak
KBLI yang tidak sesuai berpotensi menempatkan usaha kamu pada skema perpajakan yang keliru.
Perdagangan besar dan eceran memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda, terutama terkait penggunaan faktur pajak dan kemungkinan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Jika usahamu sebenarnya adalah perdagangan besar tapi terdaftar sebagai eceran, ada risiko salah hitung pajak yang bisa berujung pada pemeriksaan pajak atau pengenaan sanksi keterlambatan.
c. Dampak Hukum Pidana
Dalam kondisi ekstrem, jika seorang pelaku usaha sengaja mendaftarkan KBLI yang tidak sesuai untuk menghindari regulasi atau kewajiban pajak tertentu, tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen usaha.
Berdasarkan Pasal 263 KUHP, tindakan semacam ini dapat dikenai sanksi penjara hingga 6 tahun.
Cara Memperbaiki KBLI yang Sudah Terlanjur Salah
Kabar baiknya, meskipun NIB sudah terbit, KBLI masih bisa diubah.
Pemerintah menyediakan fitur perubahan data usaha melalui sistem OSS yang bisa diakses secara daring oleh siapa saja.
Berikut langkah umum untuk memperbaiki KBLI yang salah melalui sistem OSS:
1. Akses portal OSS resmi di oss.go.id dan login menggunakan akun yang digunakan saat mendaftarkan NIB.
2. Masuk ke menu “Perizinan Berusaha” di sidebar atau menu utama, lalu pilih sub-menu “Ubah Data”.
3. Pilih NIB yang ingin diperbaiki dari daftar yang tersedia, lalu klik tombol “Ubah” untuk masuk ke halaman detail NIB.
4. Pilih opsi “Ubah Data KBLI” pada halaman detail NIB. Di sini kamu bisa menghapus kode KBLI yang salah, menggantinya dengan kode yang benar, atau menambahkan kode baru jika diperlukan.
5. Pastikan kode KBLI baru yang dimasukkan sesuai dengan dokumen legal perusahaan.
Jika ada perbedaan antara KBLI di OSS dan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (untuk badan usaha berbentuk PT), kamu perlu melakukan perubahan Anggaran Dasar terlebih dahulu melalui notaris.
6. Simpan perubahan dan kirimkan untuk proses verifikasi.
Proses verifikasi biasanya memerlukan beberapa hari kerja, dan kamu akan mendapat notifikasi melalui email atau SMS setelah perubahan diterima.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perubahan ini. B
erdasarkan Pasal 225 ayat (1) dan (3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, perubahan data yang dilakukan di luar sistem OSS wajib disinkronkan kembali ke dalam sistem OSS.
Artinya, jika kamu mengubah Anggaran Dasar melalui notaris, pastikan perubahan tersebut juga diperbarui di sistem OSS agar data tetap konsisten.
Untuk pelaku usaha berbentuk PT PMA (Penanaman Modal Asing), perlu diperhatikan bahwa perubahan KBLI dapat berdampak pada persyaratan besaran investasi minimum.
Karena berdasarkan Pasal 212 ayat (2) PP 28/2025, besaran investasi minimum dihitung per KBLI 5 digit untuk setiap lokasi proyek.
Jika kondisi usahamu kompleks, misalnya melibatkan beberapa jenis kegiatan atau kamu ingin menjalankan perdagangan besar dan eceran sekaligus, konsultasi dengan konsultan perizinan atau notaris yang berpengalaman sangat dianjurkan sebelum mengambil langkah perubahan.
Solusi Agar KBLI Tepat Sejak Awal
Kesalahan memilih KBLI bisa dicegah sejak tahap perencanaan usaha. Kuncinya adalah memahami secara tepat aktivitas bisnis yang dijalankan, bukan hanya produk yang dijual.
Agar tidak salah langkah saat mendaftarkan NIB dan izin melalui OSS RBA, konsultasi sebelum pendaftaran sangat disarankan. Dengan pendampingan yang tepat, KBLI dapat dipilih sesuai regulasi sehingga usaha aman dan tidak perlu revisi berulang.
Pastikan KBLI usahamu tepat sejak awal bersama VALEED. Tersedia jasa Pendirian Usaha yang TERMURAH SE-INDONESIA!
