Di Indonesia, yayasan memiliki peran sentral sebagai wadah badan hukum untuk menjalankan kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
Berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) yang berorientasi pada pencarian keuntungan (profit-oriented), yayasan beroperasi atas dasar prinsip nirlaba (non-profit) dengan kekayaan yang dipisahkan dari para pendirinya. Perkembangan sektor non-pemerintah dan nirlaba di Indonesia sangat pesat.
Berdasarkan Data Induk Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), tercatat lebih dari 149.000 lembaga dan yayasan yang terdaftar mengelola satuan pendidikan dan kegiatan sosial di seluruh Indonesia.
Besarnya jumlah entitas ini menuntut tata kelola organisasi (good non-profit governance) yang transparan, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan.
Kunci utama dalam mewujudkan tata kelola yayasan yang sehat terletak pada struktur yayasan dan pembagian tugas tiap jabatan. Penyusunan organisasi yang keliru bukan hanya menghambat operasional, melainkan berisiko memicu sengketa internal hingga pembatalan akta pendirian oleh Kementerian Hukum (Kemenkum).
Lantas, bagaimana susunan organ yayasan yang sah menurut hukum, apa saja rincian tugasnya, serta aturan larangan apa yang wajib dipatuhi? Simak panduan komprehensifnya di bawah ini!
Dasar Hukum dan Sistem Tiga Organ Wajib Yayasan
Struktur kepengurusan yayasan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (UU Yayasan).
Berdasarkan Pasal 2 UU Yayasan, sebuah yayasan wajib memiliki 3 organ utama, yaitu:
- Pembina
- Pengurus
- Pengawas
Ketiga organ ini membentuk sistem pengawasan berimbang (checks and balances). Setiap organ memiliki batasan kewenangan yang tidak boleh saling tumpang tindih untuk mencegah dominasi kekuasaan atau penyalahgunaan aset yayasan.
Rincian Pembagian Tugas dan Kewenangan Organ Yayasan
1. Pembina Yayasan (Board of Trustees / Organ Tertinggi)
Pembina adalah organ yayasan yang memegang kewenangan tertinggi, di mana kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-Undang maupun Anggaran Dasar (AD) yayasan. Pembina dapat terdiri dari perseorangan pendiri yayasan atau pihak yang dinilai memiliki dedikasi tinggi.
- Fungsi Utama: Penentu arah kebijakan strategis dan pemegang hak prerogatif yayasan.
- Tugas dan Kewenangan (Pasal 28 UU Yayasan):
- Memutuskan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus serta Pengawas secara resmi.
- Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar.
- Mengesahkan program kerja harian serta rancangan anggaran tahunan yang diajukan Pengurus.
- Memutuskan penggabungan, peleburan, atau pembubaran (likuidasi) yayasan.
- Memutuskan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Pengurus Yayasan (Board of Executives / Organ Pelaksana)
Pengurus adalah organ eksekutif yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dan operasional harian yayasan demi mencapai tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan hukum, struktur Pengurus yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 posisi utama:
A. Ketua (President / Managing Director)
- Bertindak sebagai pimpinan eksekutif yang mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Memimpin rapat pengurus, menyusun rencana strategis, dan mengoordinasikan seluruh unit operasional yayasan.
- Memastikan seluruh kegiatan yayasan berjalan sesuai dengan garis kebijakan yang ditetapkan Pembina.
B. Sekretaris (Secretary)
- Mengelola seluruh tata usaha, korespondensi, kearsipan, dan dokumentasi hukum yayasan.
- Bertanggung jawab atas pencatatan risalah rapat organ yayasan serta pelaporan berkas administrasi ke Kemenkum.
- Mengurus perizinan operasional dan kelengkapan legalitas pendukung kegiatan yayasan.
C. Bendahara (Treasurer)
- Mengelola dan mencatat seluruh arus kas, penerimaan donasi, hibah, serta pengeluaran dana operasional yayasan.
- Menyusun laporan keuangan berkala dan Laporan Keuangan Tahunan untuk disahkan oleh Pembina.
- Menjamin transparansi keuangan agar siap sewaktu-waktu diaudit oleh akuntan publik independent.
3. Pengawas Yayasan (Supervisory Board / Organ Pengawas)
Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara independen serta memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan operasional yayasan.
- Fungsi Utama: Melindungi kepentingan yayasan agar Pengurus bekerja sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- Tugas dan Kewenangan (Pasal 40 & 42 UU Yayasan):
- Melakukan pengawasan berkala atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan keuangan oleh Pengurus.
- Memberikan saran, teguran, atau nasihat tertulis maupun lisan kepada Pengurus.
- Berwenang memberhentikan sementara anggota Pengurus jika terbukti melakukan pelanggaran berat atau tindakan yang merugikan yayasan.
- Wajib menjalankan tugas pengawasan dengan itikad baik (good faith) dan penuh tanggung jawab demi kepentingan yayasan.
- Melakukan pengawasan berkala atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan keuangan oleh Pengurus.

Tabel Ringkasan Struktur, Jumlah Anggota, dan Masa Jabatan Organ Yayasan
Untuk memudahkan pemetaan jabatan saat penyusunan akta pendirian, perhatikan tabel ketentuan organ yayasan berikut:
| Organ Yayasan | Jumlah Minimal Anggota | Masa Jabatan | Batas Kewenangan Utama |
| Pembina | Minimal 1 Orang (Bisa Tunggal/Majemuk) | Tidak Diatur Batasan (Selama Memenuhi Syarat AD) | Keputusan Strategis, Perubahan AD, & Pengangkatan/Pemberhentian Organ. |
| Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) | Minimal 3 Orang | 5 Tahun (Dapat Diangkat Kembali Sesuai AD) | Pelaksana Operasional Harian, Pengelolaan Keuangan, & Perwakilan Hukum. |
| Pengawas | Minimal 1 Orang | 5 Tahun (Dapat Diangkat Kembali Sesuai AD) | Pengawasan Operasional, Audit Internal, & Pemberian Nasihat. |
Aturan Larangan Rangkap Jabatan & Prinsip Independensi Organ
Salah satu kekeliruan fatal yang sering ditemukan dalam praktik pendirian yayasan di Indonesia adalah penempatan satu orang pada dua jabatan berbeda (rangkap jabatan).
Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2004, hukum secara tegas melarang:
- Anggota Pembina merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas.
- Anggota Pengurus merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.
- Anggota Pengawas merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.
Pakar Hukum Badan Hukum dari Pusat Studi Hukum Bisnis Indonesia, Dr. Aris Setiawan, S.H., M.Hum., menjelaskan urgensi larangan ini: “Prinsip utama yayasan adalah pemisahan fungsi antara penetap kebijakan (Pembina), pelaksana (Pengurus), dan pengawas (Pengawas).
Jika seorang Pembina juga menjadi Pengurus, maka fungsi kontrol dan akuntabilitas dipastikan mati karena ia akan mengawasi dan mengesahkan LPJ atas pekerjaannya sendiri. Kondisi ini rentan memicu manipulasi keuangan dan kecurangan (fraud).”
Praktisi Hukum dan Konsultan Perizinan Organisasi Nirlaba, Fitriani Rahmadani, S.H., juga menambahkan: “Secara hukum, akta pendirian atau perombakan kepengurusan yang melanggar aturan rangkap jabatan akan ditolak oleh sistem AHU Online Kemenkum.
Bahkan jika lolos secara tidak sengaja, setiap keputusan yang diambil oleh pengurus yang merangkap jabatan menjadi cacat hukum dan dapat digugat batal demi hukum oleh pihak yang berkepentingan.”
Selain itu, berdasarkan Pasal 5 UU Yayasan, seluruh organ yayasan (Pembina, Pengurus, Pengawas) dilarang menerima gaji, upah, atau honorarium dari kekayaan yayasan, kecuali bagi Pengurus yang bekerja secara penuh (full-time) dan bukan merupakan pendiri serta tidak terikat hubungan keluarga dengan Pembina atau Pengawas.
Tata Cara Perubahan Struktur Organ Yayasan di Kemenkum
Seiring berjalannya waktu, perombakan struktur kepengurusan (seperti penggantian Ketua Pengurus atau penambahan anggota Pembina) merupakan hal yang wajar. Namun, perubahan struktur ini tidak bisa hanya berdasarkan kesepakatan lisan internal.
Sesuai ketentuan administrasi badan hukum, setiap perubahan organ yayasan wajib mengikuti tahapan resmi:
- Penyelenggaraan Rapat Pembina: Memenuhi kuorum rapat sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk memutuskan perubahan organ.
- Pembuatan Akta Notaris: Keputusan Rapat Pembina dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh Notaris.
- Pelaporan ke Kemenkum: Notaris menyampaikan pemberitahuan perubahan data yayasan melalui sistem AHU Online Kemenkum paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan rapat.
- Pemutakhiran Data Perbankan & OSS: Menyampaikan perubahan struktur organ dan spesimen tanda tangan ke bank tempat rekening yayasan terdaftar serta melakukan update data di sistem OSS RBA.

Kesimpulan
Memahami struktur yayasan dan pembagian tugas tiap jabatan bukan sekadar pemenuhan syarat administratif pembuatan akta, melainkan pondasi utama agar yayasan dapat berkembang secara efisien, akuntabel, dan tepercaya di mata publik maupun donatur.
Dengan mematuhi ketentuan UU Yayasan—terutama larangan rangkap jabatan—lembaga yang Anda kelola akan terhindar dari sengketa hukum di masa depan.




