Setelah membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagian pelaku usaha mungkin menemukan permintaan untuk melengkapi dokumen lingkungan di sistem Online Single Submission (OSS).
Salah satu dokumen yang mungkin diperlukan adalah SPPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
SPPL digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan dan tidak diwajibkan memiliki dokumen UKL-UPL.
Meskipun proses pengurusannya relatif sederhana, pelaku usaha tetap harus menjalankan komitmen pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, penting untuk memahami pengertian SPPL, cara mengurusnya, dan kondisi yang membuat suatu usaha memerlukan dokumen lingkungan lainnya.
Apa Itu SPPL?
SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yaitu pernyataan dari penanggung jawab usaha untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kewajibannya.
Pengertian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 4 Tahun 2021.
SPPL ditujukan bagi kegiatan usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk kategori yang wajib memiliki UKL-UPL.
Ada dua hal penting yang perlu dipahami mengenai SPPL.
- Pernyataan kesanggupan: pelaku usaha menyatakan kesediaannya untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan usahanya.
- Tanggung jawab lingkungan: pelaku usaha tetap harus menjalankan komitmen yang telah dinyatakan meskipun dokumen diterbitkan melalui mekanisme yang sederhana.
Dengan demikian, SPPL bukan sekadar dokumen pelengkap NIB.
Dokumen ini menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban lingkungan yang harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi kegiatan usaha.
Siapa yang Wajib Memiliki SPPL?
SPPL diperlukan oleh usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk kategori yang wajib menyusun UKL-UPL.
Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021.
Namun, tidak semua usaha mikro, kecil, atau usaha rumahan otomatis menggunakan SPPL karena kebutuhan dokumen lingkungan ditentukan berdasarkan karakteristik kegiatan usaha.
Ada beberapa hal yang perlu diperiksa sebelum menentukan dokumen lingkungan yang sesuai.
- Jenis kegiatan usaha kegiatan perdagangan, jasa, dan produksi dapat memiliki kewajiban lingkungan yang berbeda.
- Kode KBLI kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia harus sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan.
- Skala usaha kapasitas produksi, luas lahan, dan ukuran kegiatan dapat memengaruhi penentuan dokumen lingkungan.
- Lokasi usaha kondisi lokasi dan potensi dampak terhadap lingkungan sekitar juga perlu diperhatikan.
Sebagai contoh, kegiatan perdagangan eceran sayuran dan produksi roti atau kue pernah disebut dalam sumber rujukan sebagai contoh kegiatan yang dapat masuk kategori SPPL.
Namun, contoh tersebut tidak bisa langsung diterapkan pada semua usaha sejenis tanpa memeriksa skala kegiatan dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pelaku usaha sebaiknya memeriksa hasil penapisan melalui OSS dan mencocokkannya dengan daftar kegiatan dalam peraturan lingkungan yang relevan.
Bagaimana SPPL Diterbitkan Melalui OSS?
PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk proses pemenuhan persetujuan lingkungan melalui OSS.
Dalam mekanisme SPPL yang diatur pada Pasal 101, pengajuan dilakukan melalui OSS dan penerbitannya menggunakan mekanisme pernyataan mandiri yang terhubung dengan penerbitan NIB.
Meskipun prosesnya lebih sederhana dibandingkan dokumen lingkungan lainnya, pelaku usaha tetap harus memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan memang memenuhi kriteria SPPL.
PP Nomor 28 Tahun 2025 mulai berlaku pada 5 Juni 2025 dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menggunakan ketentuan terbaru ketika memeriksa prosedur perizinan.
Penerbitan dokumen melalui OSS juga tidak berarti bahwa kegiatan usaha bebas dari kewajiban pengelolaan lingkungan atau pengawasan oleh instansi berwenang.
Cara Mengurus SPPL di OSS
Pengurusan SPPL dilakukan melalui sistem OSS dengan menggunakan data usaha yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Berikut tahapan yang dapat dijadikan panduan awal.
1. Login ke OSS
Buka situs resmi OSS di https://oss.go.id/ dan masuk menggunakan akun pelaku usaha.
Pastikan data identitas dan informasi usaha sudah benar sebelum melanjutkan proses perizinan.
2. Masukkan KBLI dan Lokasi Usaha
Pilih kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha, kemudian lengkapi informasi mengenai lokasi dan skala kegiatan.
Data tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan dokumen lingkungan yang diperlukan.
3. Periksa Hasil Penapisan Lingkungan
Ikuti arahan sistem OSS untuk mengetahui apakah kegiatan usaha memerlukan SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL.
Jangan langsung memilih SPPL hanya karena prosesnya lebih sederhana.
Jika terdapat kondisi khusus pada lokasi atau kegiatan usaha, mintalah penjelasan kepada instansi lingkungan yang berwenang.
4. Selesaikan Penerbitan NIB dan SPPL
Jika hasil penapisan menunjukkan bahwa kegiatan memenuhi kriteria SPPL, lanjutkan proses sesuai petunjuk OSS.
Periksa isi pernyataan sebelum menyetujuinya agar pelaku usaha memahami komitmen lingkungan yang harus dijalankan.
5. Unduh dan Simpan Dokumen
Setelah dokumen tersedia, simpan NIB dan keluaran SPPL dalam bentuk digital maupun cetak.
Pelaku usaha juga sebaiknya menyimpan data KBLI, informasi lokasi, dan catatan pengelolaan lingkungan untuk memudahkan pemeriksaan di kemudian hari.
Perlu diingat bahwa SPPL tidak menggantikan kewajiban lain, seperti pemenuhan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) apabila dipersyaratkan.
Apa Kewajiban Setelah Memiliki SPPL?
Pelaku usaha yang memiliki SPPL tetap bertanggung jawab menjalankan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan komitmen serta ketentuan yang berlaku.
Penerbitan SPPL secara otomatis tidak berarti bahwa pengelolaan sampah, air limbah, kebisingan, dan dampak lingkungan lainnya boleh diabaikan.
Untuk membantu pelaksanaan komitmen tersebut, pelaku usaha dapat menerapkan beberapa langkah sederhana sesuai dengan kondisi usahanya.
| Aspek | Contoh pengelolaan | Contoh pemantauan |
|---|---|---|
| Sampah | Memisahkan sampah dan memastikan pengangkutannya sesuai ketentuan | Mencatat jadwal pengangkutan |
| Air limbah | Memastikan saluran pembuangan berfungsi dengan baik | Memeriksa kebocoran atau penyumbatan |
| Kebisingan | Mengatur jam operasional dan merawat peralatan | Menindaklanjuti keluhan warga |
| Udara dan bau | Menjaga ventilasi dan merawat peralatan | Mencatat keluhan dan tindakan perbaikan |
| Keselamatan | Menata bahan dan menyediakan perlengkapan keselamatan sesuai kebutuhan | Memeriksa kondisi peralatan secara berkala |
Tabel tersebut merupakan contoh praktik yang dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha, bukan daftar kewajiban yang sama untuk semua pemegang SPPL.
Selain melakukan pengelolaan lingkungan, pelaku usaha sebaiknya menyimpan bukti pelaksanaannya.
Bukti tersebut dapat berupa foto, catatan pemeriksaan, bukti pengangkutan sampah, atau dokumen lain yang relevan.
Dokumentasi membantu pelaku usaha mengevaluasi kegiatan operasional dan menunjukkan langkah yang telah dilakukan apabila diperlukan.
Kapan SPPL Tidak Cukup?
SPPL tidak cukup apabila suatu kegiatan usaha termasuk kategori yang wajib memiliki UKL-UPL atau AMDAL.
Kebutuhan dokumen lingkungan juga perlu diperiksa kembali ketika jenis kegiatan, kapasitas produksi, atau kondisi usaha berubah.
Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan antara lain:
- Kegiatan usaha masuk dalam kategori wajib UKL-UPL atau AMDAL berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas area kegiatan sehingga karakteristik dampaknya berubah.
- Pelaku usaha menambahkan jenis kegiatan baru yang dapat menimbulkan dampak lingkungan berbeda.
- Hasil penapisan menunjukkan bahwa kegiatan memerlukan dokumen lingkungan dengan tingkat kajian yang berbeda.
Jika usaha sudah berjalan tetapi dokumen lingkungannya tidak sesuai, pelaku usaha sebaiknya meminta arahan dari Dinas Lingkungan Hidup atau instansi yang berwenang.
Langkah tersebut lebih tepat daripada langsung mengajukan SPPL tanpa memastikan kewajiban yang sebenarnya berlaku.
Perbedaan SPPL, PKPLH, dan SKKL
SPPL, PKPLH, dan SKKL berkaitan dengan pemenuhan kewajiban lingkungan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda.
SPPL digunakan dalam mekanisme pernyataan kesanggupan untuk kegiatan yang tidak berdampak penting dan tidak wajib UKL-UPL, PKPLH merupakan persetujuan atas dokumen UKL-UPL, sedangkan SKKL merupakan keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan penilaian AMDAL.
Berikut perbandingannya.
| Aspek | SPPL | PKPLH | SKKL |
|---|---|---|---|
| Kepanjangan | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup | Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup |
| Dasar dokumen | Pernyataan kesanggupan | UKL-UPL | AMDAL |
| Kriteria kegiatan | Tidak berdampak penting dan tidak wajib UKL-UPL | Tidak berdampak penting, tetapi wajib UKL-UPL | Berdampak penting dan wajib AMDAL |
| Proses | Pernyataan mandiri sesuai ketentuan OSS | Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL | Penyusunan dan penilaian AMDAL |
| Kompleksitas | Relatif sederhana | Memerlukan kajian dan pemeriksaan | Memerlukan kajian yang lebih mendalam |
Ada beberapa hal yang sering menimbulkan kesalahpahaman mengenai ketiga dokumen tersebut.
Pertama, UKL-UPL tidak digantikan oleh PKPLH karena UKL-UPL merupakan dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sedangkan PKPLH merupakan persetujuan yang berkaitan dengan dokumen tersebut.
Kedua, SKKL merupakan singkatan dari Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, bukan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup.
Ketiga, kewajiban AMDAL tidak ditentukan hanya berdasarkan tingkat risiko usaha, tetapi juga berdasarkan kriteria dampak penting dan ketentuan yang berlaku.
Dengan memahami perbedaan tersebut, pelaku usaha dapat menghindari kesalahan dalam memilih dokumen lingkungan.
Risiko Jika Salah Mengurus SPPL
Kesalahan memilih dokumen lingkungan dapat menyebabkan kewajiban perizinan tidak terpenuhi.
Selain itu, pelaku usaha juga berisiko menghadapi masalah kepatuhan apabila komitmen lingkungan yang telah dinyatakan tidak dijalankan.
Berikut beberapa risiko yang perlu diperhatikan.
- Dokumen tidak sesuai usaha menggunakan SPPL meskipun kegiatan sebenarnya wajib UKL-UPL atau AMDAL.
- Komitmen tidak dijalankan pelaku usaha tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang menjadi kewajibannya.
- Hambatan perizinan ketidaksesuaian persyaratan lingkungan dapat memengaruhi pemenuhan kewajiban perizinan berikutnya.
- Keluhan masyarakat bau, kebisingan, atau limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik dengan warga sekitar.
Konsekuensi hukum bergantung pada jenis pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya mengejar kecepatan penerbitan dokumen, tetapi juga memastikan kesesuaian kegiatan dan pelaksanaan kewajiban lingkungan.
FAQ
Apakah SPPL harus disetujui Dinas Lingkungan Hidup?
Untuk mekanisme SPPL melalui OSS sebagaimana diatur dalam Pasal 101 PP Nomor 28 Tahun 2025, penerbitannya menggunakan mekanisme pernyataan mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
Mekanisme tersebut berbeda dari proses pemeriksaan UKL-UPL atau penilaian AMDAL.
Apakah SPPL sama dengan izin lingkungan?
SPPL merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban lingkungan melalui pernyataan kesanggupan bagi kegiatan yang memenuhi kriterianya.
SPPL tidak sama dengan dokumen hasil penilaian AMDAL.
Siapa yang wajib memiliki SPPL?
SPPL diperlukan untuk kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk kategori wajib UKL-UPL.
Penentuan dokumen harus mengikuti hasil penapisan dan ketentuan yang berlaku.
Berapa lama SPPL terbit?
Dalam mekanisme yang diatur PP Nomor 28 Tahun 2025, penerbitan SPPL dilakukan melalui pernyataan mandiri yang terhubung dengan penerbitan NIB.
Waktu penyelesaian pengajuan secara keseluruhan tetap bergantung pada kelengkapan data dan tahapan perizinan yang diperlukan.
Apakah PKPLH sama dengan UKL-UPL?
Tidak, karena UKL-UPL merupakan dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sedangkan PKPLH merupakan persetujuan yang berkaitan dengan dokumen UKL-UPL.
Apakah SKKL wajib untuk semua usaha berisiko menengah hingga tinggi?
Tidak, karena kewajiban AMDAL dan SKKL berkaitan dengan kriteria dampak penting serta ketentuan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.
Apakah SPPL memerlukan surat persetujuan warga?
Kerangka regulasi yang dibahas tidak menunjukkan kewajiban nasional yang berlaku umum untuk memperoleh surat persetujuan warga sebagai syarat SPPL melalui OSS.
Namun, persyaratan lain dapat berlaku dalam konteks perizinan atau kondisi tertentu sehingga pelaku usaha perlu mengonfirmasikannya kepada instansi berwenang.
Ringkasan
- SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- SPPL digunakan untuk kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan dan tidak wajib UKL-UPL.
- Pengurusan SPPL melalui OSS harus didasarkan pada data usaha dan hasil penapisan yang sesuai.
- Pelaku usaha tetap wajib menjalankan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan setelah dokumen terbit.
- PKPLH merupakan persetujuan yang berkaitan dengan UKL-UPL, sedangkan SKKL merupakan keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan AMDAL.
- Perubahan jenis kegiatan, kapasitas, atau lokasi usaha dapat memengaruhi kebutuhan dokumen lingkungan.
- Pelaku usaha sebaiknya menyimpan dokumen OSS dan bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan untuk mendukung kepatuhan usaha.
Referensi
Kementerian Lingkungan Hidup. AMDALNET, sistem informasi terkait AMDAL dan persetujuan lingkungan.
Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tersedia di
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tersedia melalui
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Tersedia di
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Online Single Submission (OSS). Tersedia di
