Dalam memulai usaha mikro atau kecil (UMK) bukan hanya soal produk dan modal, tapi juga soal lokasi.
Apakah tempat usaha Anda sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ditetapkan pemerintah?
Pertanyaan ini penting karena sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin lokasi kini diganti dengan sistem baru bernama Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Namun, untuk pelaku UMK, pemerintah memberikan kemudahan melalui pernyataan mandiri kesesuaian tata ruang.
Cukup diisi langsung melalui sistem OSS tanpa proses izin lokasi yang rumit.
Dengan memahami cara kerja dan dokumennya, Anda bisa memastikan usaha berjalan legal, aman, dan sesuai tata ruang.
Pengertian dan Pentingnya Izin Lokasi UMK
Sebelum reformasi perizinan, setiap pengusaha wajib memiliki izin lokasi sebelum memulai kegiatan usaha.
Kini, sistem tersebut digantikan oleh persetujuan KKPR, bagian dari kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach) yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 21 Tahun 2021.
KKPR berfungsi sebagai persetujuan pemerintah bahwa lokasi usaha sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Dokumen ini menjadi dasar penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin berusaha lainnya di sistem OSS (Online Single Submission).
Namun, untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pemerintah menyederhanakan mekanisme tersebut.
Berdasarkan Pasal 14 PP No. 21 Tahun 2021, UMK cukup menyampaikan pernyataan kesesuaian tata ruang secara mandiri melalui OSS.
Artinya, pelaku usaha hanya perlu memastikan bahwa lokasi usahanya tidak berada di kawasan yang dilarang atau bertentangan dengan rencana tata ruang daerah.
Persetujuan Tata Ruang sebagai Dasar Legalitas Usaha
Persetujuan tata ruang (KKPR) menjadi pondasi legalitas setiap kegiatan usaha.
Tanpa kesesuaian tata ruang, izin berusaha dapat dinyatakan tidak sah karena lokasi belum diverifikasi sesuai rencana pemerintah daerah.
Untuk usaha berskala menengah dan besar, KKPR diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN setelah dilakukan penilaian teknis.
Namun, bagi UMK berisiko rendah, cukup menyampaikan pernyataan mandiri di OSS bahwa lokasi usaha telah sesuai tata ruang.
Beberapa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) daerah, seperti Kabupaten Sintang dan Lamandau, menegaskan:
“Pelaku UMK cukup membuat surat pernyataan lokasi sesuai tata ruang di OSS tanpa memerlukan izin lokasi terpisah.” (Sumber: dpmptsp.sintang.go.id)
Dengan mekanisme ini, proses perizinan usaha menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien bagi UMK.
Syarat Pernyataan UMK untuk Perizinan
Meski sistemnya sederhana, pernyataan kesesuaian tata ruang tetap memiliki tanggung jawab hukum.
Pelaku usaha wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar dan dapat diverifikasi.
Berikut syarat dasarnya:
1. Usaha termasuk kategori Mikro atau Kecil, sesuai kriteria modal dan omzet dalam PP No. 7 Tahun 2021.
2. Lokasi usaha tidak berada di kawasan terlarang seperti sempadan sungai, jalur hijau, atau area konservasi.
3. Mengisi pernyataan kesesuaian tata ruang melalui sistem OSS.
4. Menyertakan dokumen pendukung jika diminta oleh instansi teknis daerah.
5. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran pernyataan tersebut.
Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara pernyataan dengan kondisi di lapangan, pelaku usaha dapat dikenai teguran administratif hingga pencabutan izin berusaha.
Dokumen Tata Ruang Usaha yang Wajib Disiapkan
Agar proses pernyataan kesesuaian tata ruang (KKPR) di OSS berjalan lancar, pelaku usaha perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung.
Dokumen ini membantu pemerintah daerah memastikan lokasi usaha Anda tidak menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dapat digunakan secara legal.
Berikut daftar dokumen yang perlu disiapkan beserta penjelasannya:
1. Surat Pernyataan Lokasi Sesuai Tata Ruang (Format OSS)
Ini adalah dokumen utama yang diisi di sistem OSS. Isinya berupa pernyataan bahwa lokasi usaha Anda sudah sesuai tata ruang.UMK cukup menyetujui format pernyataan resmi yang disediakan OSS tanpa perlu membuat surat manual.
2. KTP Pemilik atau Penanggung Jawab Usaha
Digunakan untuk memastikan identitas pelaku usaha yang mengajukan izin. Pastikan nama di KTP sesuai dengan data di OSS agar sistem tidak menolak otomatis.
3. Bukti Kepemilikan atau Sewa Lahan
Bisa berupa sertifikat tanah, surat sewa, atau surat izin pemakaian tempat dari pemilik lahan. Dokumen ini menunjukkan bahwa Anda berhak menggunakan lokasi tersebut untuk kegiatan usaha.
4. Bukti Pembayaran PBB Tahun Terakhir
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) membantu memverifikasi bahwa tanah atau bangunan yang digunakan terdaftar dan aktif. Biasanya berupa fotokopi lembar pembayaran PBB yang terbaru.
5. Titik Koordinat Lokasi Usaha
OSS kini terintegrasi dengan peta digital. Anda bisa mengambil koordinat dari Google Maps atau peta RTRW daerah.
Titik koordinat ini penting untuk menentukan apakah lokasi usaha sesuai zonasi tata ruang (misalnya zona perdagangan, industri, atau permukiman).
6. Deskripsi Kegiatan Usaha dan KBLI
Jelaskan jenis kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Misalnya: KBLI 47211 untuk toko kelontong, KBLI 56101 untuk restoran, dan sebagainya.
Data ini akan digunakan sistem OSS untuk menentukan tingkat risiko dan kebutuhan perizinan tambahan.
7. Rekomendasi dari RT/RW atau Kelurahan (Jika Diminta)
Beberapa daerah meminta surat keterangan dari lingkungan sekitar sebagai bukti bahwa usaha tidak menimbulkan gangguan (kebisingan, limbah, atau lalu lintas).
Ini tidak wajib nasional, tapi bisa menjadi syarat tambahan di wilayah tertentu.
Setiap daerah memiliki kebijakan teknis masing-masing. Misalnya, daerah rawan banjir atau area pengembangan jalan bisa meminta peta lokasi tambahan atau surat rekomendasi dari dinas PUPR.
Proses Pengajuan dan Tips Agar Cepat Disetujui
Agar proses perizinan berjalan lancar, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perlu memahami langkah-langkah membuat Pernyataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di sistem OSS (Online Single Submission).
Berikut panduan lengkapnya:
Langkah-langkah Pengajuan Pernyataan UMK di OSS
1. Masuk ke situs resmi OSS: oss.go.id
Login menggunakan akun yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika belum memiliki NIB, buat terlebih dahulu melalui menu “Pendaftaran Usaha Baru”.
2. Pilih menu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Menu ini digunakan untuk menambahkan kegiatan usaha baru atau memperbarui data usaha yang sudah berjalan.
3. Isi Data Usaha Secara Lengkap
Lengkapi informasi dasar seperti nama usaha, jenis kegiatan, lokasi, dan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang sesuai.
4. Bagian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Saat sistem meminta kesesuaian tata ruang, pilih opsi “Pernyataan UMK”. Opsi ini khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan risiko rendah, sebagai pengganti izin lokasi.
5. Unggah Dokumen Pendukung
Lampirkan dokumen yang diperlukan seperti KTP, bukti lahan, bukti PBB, dan peta lokasi. Pastikan dokumen jelas dan sesuai data OSS.
6. Verifikasi Sistem OSS dan Penerbitan Dokumen
Jika data dan titik lokasi sudah sesuai dengan peta tata ruang daerah, dokumen pernyataan akan langsung diterbitkan otomatis oleh sistem OSS.
Namun, bila lokasi usaha berada di area dengan batas ruang yang sensitif (misalnya dekat fasilitas publik atau jalur infrastruktur), DPMPTSP dapat melakukan verifikasi manual terlebih dahulu sebelum menyetujui pernyataan.
Proses penerbitan pernyataan umumnya sangat cepat. Bisa selesai dalam hari yang sama untuk daerah yang sudah memiliki peta digital terintegrasi di OSS.
Namun, di beberapa wilayah, proses bisa memakan waktu beberapa hari kerja jika memerlukan validasi tambahan dari dinas teknis (seperti PUPR atau tata ruang daerah).
Tips Agar Pernyataan UMK Cepat Disetujui
– Gunakan titik koordinat yang akurat.
Ambil dari Google Maps atau aplikasi peta resmi agar sistem OSS bisa membaca zonasinya dengan tepat.
– Cocokkan semua data.
Pastikan nama, alamat, dan KBLI sama dengan dokumen pendukung (sertifikat, surat sewa, dan PBB).
– Siapkan dokumen tambahan.
Beberapa daerah meminta surat RT/RW atau rekomendasi kelurahan sebagai bukti dukungan lingkungan.
– Perhatikan kesesuaian zona.
Pastikan lokasi usaha berada di zona perdagangan, industri, atau jasa—bukan di area hijau, sempadan sungai, atau kawasan konservasi.
– Isi data dengan teliti.
OSS bisa otomatis menolak pengajuan bila ada perbedaan data, seperti perbedaan alamat atau kesalahan koordinat.
Rekomendasi Layanan Pendirian PT
Proses mendirikan PT memerlukan banyak tahapan dan dokumen penting. Mulai dari pembuatan akta pendirian, pengesahan Kemenkumham, pengurusan NPWP Badan, pendaftaran OSS untuk memperoleh NIB, hingga perizinan usaha sesuai bidang.
Di sinilah Valeed menjadi solusi terbaik bagi Anda yang ingin membangun bisnis dengan legalitas resmi dan proses yang mudah. Kami siap membantu:
- Menyusun akta pendirian PT serta pengesahan di Kemenkumham.
- Mengurus NPWP Badan dan seluruh dokumen legalitas dasar perusahaan.
- Mendaftarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) langsung melalui sistem OSS.
Dengan dukungan tim profesional, Anda tak perlu lagi repot menghadapi urusan administratif yang berbelit. Seluruh proses bisa kami tangani dengan cepat, tertib, dan sesuai regulasi terbaru.
Konsultasikan kebutuhan pendirian PT Anda sekarang, KLIK LINK DI SINI!
