Memilih bentuk badan hukum sering menjadi keputusan pertama yang harus diambil pemilik usaha yang ingin naik kelas dari usaha pribadi.
Pertanyaan yang paling sering muncul adalah soal PT umum vs PT perorangan, yaitu mana yang cocok untuk bisnis yang sedang kamu bangun.
Keduanya sama-sama berbadan hukum dan sama-sama memisahkan harta pribadi dari harta usaha.
Perbedaannya ada pada jumlah pendiri, cara pendirian, struktur pengurus, kewajiban pelaporan, dan perlakuan pajak.
Dalam setahun terakhir, aturan mainnya ikut berubah. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 yang berlaku sejak 17 Desember 2025 menggantikan Permenkumham 21/2021 sebagai aturan teknis pendirian, perubahan, dan pembubaran PT.
Selain itu, PP 20/2026 mengubah siapa saja yang boleh memakai tarif PPh final 0,5 persen.
Artikel ini membahas perbedaan PT umum dan PT perorangan berdasarkan aturan tersebut, lalu menutup dengan panduan memilih jenis PT sesuai kondisi bisnismu.
PT Umum vs PT Perorangan, Apa Bedanya?
PT umum, yang dalam peraturan disebut perseroan persekutuan modal, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
Karena dasarnya perjanjian, PT jenis ini didirikan oleh minimal dua orang atau badan hukum.
Pendirian dilakukan melalui notaris dengan akta berbahasa Indonesia, lalu notaris mengisi formulir pendirian secara elektronik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) milik Kementerian Hukum.
PT perorangan didirikan oleh satu orang dan hanya boleh dimiliki usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK). Pendirinya warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum.
Kamu nggak memerlukan akta notaris. Pendirian cukup dilakukan dengan mengisi pernyataan pendirian secara elektronik melalui SABH. Surat keputusan pendirian terbit saat permohonan diterima, lalu dicetak sendiri oleh pendiri.
Ketentuan ini lahir dari perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui UU Cipta Kerja, yang membuka jalan bagi perseroan UMK untuk didirikan oleh satu orang dengan surat pernyataan pendirian.
Agar usahamu masuk kategori UMK, patokannya ada di PP 7/2021. Usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar.
Usaha kecil memiliki modal usaha di atas Rp1 miliar sampai Rp5 miliar, dengan hasil penjualan tahunan di atas Rp2 miliar sampai Rp15 miliar. Kriteria modal dipakai saat usaha didirikan atau didaftarkan, sedangkan kriteria hasil penjualan dipakai untuk usaha yang sudah berjalan.

Modal, struktur pengurus, dan tanggung jawab pemegang saham
Banyak panduan lama masih menyebut PT wajib memiliki modal dasar minimal Rp50 juta. Ketentuan itu sudah berubah. Sejak UU Cipta Kerja dan PP 8/2021, besaran modal dasar ditentukan oleh keputusan pendiri. Modal dasar tetap wajib ada, dan paling sedikit 25 persen dari modal dasar harus ditempatkan serta disetor penuh dengan bukti yang sah. Untuk bidang usaha tertentu, besaran modal minimum tetap mengikuti peraturan sektornya masing-masing, jadi kamu perlu mengecek aturan di bidang usaha yang kamu pilih.
Dari sisi struktur, PT umum memiliki rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Pada PT perorangan, satu orang berperan sebagai pemegang saham sekaligus direktur, dan tidak ada komisaris. Keputusan pemegang saham tunggal pada PT perorangan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan RUPS, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih ringkas.
Soal tanggung jawab, kedua jenis PT memberikan perlindungan yang sama pada tingkat prinsip. Pemegang saham PT perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak menanggung kerugian melebihi saham yang dimilikinya. Febrina Artineli, konsultan perizinan usaha dari Easybiz, menjelaskan bahwa PT perorangan pada dasarnya mirip dengan PT umum karena keduanya sama-sama badan hukum. Menurutnya, perbedaan yang nyata justru terlihat dengan CV, yang tidak memisahkan harta usaha dari harta pribadi sekutunya sehingga tanggung jawabnya dapat sampai ke kekayaan pribadi.
Perlindungan ini punya syarat. Batas tanggung jawab pemegang saham PT perorangan tidak berlaku apabila persyaratan sebagai badan hukum belum terpenuhi, pemegang saham memakai perseroan untuk kepentingan pribadi dengan itikad buruk, pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau pemegang saham memakai kekayaan perseroan secara melawan hukum sehingga perseroan tidak mampu melunasi utangnya. Karena itu, memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha adalah kebiasaan yang perlu dijaga sejak hari pertama.
Kewajiban pelaporan dan perubahan data
PT umum wajib menyusun laporan tahunan yang diserahkan direksi kepada RUPS setelah ditelaah dewan komisaris, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Persetujuan RUPS atas laporan tahunan dimuat dalam akta notaris, lalu disampaikan kepada Menteri melalui notaris paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani. PT umum yang lalai dapat dikenai teguran tertulis dan pemblokiran akses SABH. Perubahan anggaran dasar dan perubahan data, seperti pergantian pemegang saham atau pengurus, juga diajukan melalui notaris.
PT perorangan memiliki kewajiban yang lebih sederhana dari sisi dokumen, tetapi tetap tegas dari sisi sanksi. Pemilik wajib melaporkan laporan keuangan yang memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan melalui SABH paling lama enam bulan setelah periode akuntansi berakhir. Jika laporan tidak disampaikan, sanksinya bertahap, mulai dari teguran tertulis, penghentian hak akses layanan, sampai pencabutan status badan hukum. Perubahan data pada PT perorangan dilakukan sendiri melalui pernyataan perubahan elektronik.
Ringkasan perbedaan PT umum dan PT perorangan
| Aspek | PT Umum | PT Perorangan |
| Jumlah pendiri | Minimal 2 orang atau badan hukum | 1 orang WNI, usia minimal 17 tahun, cakap hukum |
| Dasar pendirian | Akta notaris | Pernyataan pendirian elektronik di SABH |
| Kriteria usaha | Tidak dibatasi skala usaha | Wajib memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil |
| Pengurus | RUPS, direksi, dan komisaris | Satu orang sebagai pemegang saham dan direktur, tanpa komisaris |
| Modal dasar | Ditentukan pendiri, disetor minimal 25 persen | Ditentukan pendiri, disetor minimal 25 persen |
| Tanggung jawab | Terbatas pada saham yang dimiliki | Terbatas pada saham yang dimiliki, dengan pengecualian tertentu |
| Pelaporan | Laporan tahunan dan persetujuan RUPS melalui notaris | Laporan keuangan elektronik di SABH |
| PPh final 0,5 persen | Tidak untuk pendaftaran baru | Dapat, dengan syarat omzet dan ketentuan lain |
| Perubahan data | Melalui notaris | Mandiri melalui pernyataan perubahan |
Kelebihan dan Kekurangan PT Perorangan
Berikut perbedaan kelebihan dan kekurangan PT perorangan yang perlu kamu pertimbangkan sebelum memilih bentuk badan usaha ini.
Tabel Kelebihan dan Kekurangan PT Perorangan
| Aspek | Kelebihan PT Perorangan | Kekurangan PT Perorangan |
| Pendirian | Proses pendirian praktis secara elektronik, tidak memerlukan akta notaris, dan biaya lebih ringan. | Jika tidak lagi memenuhi kriteria UMK, perubahan status menjadi PT persekutuan modal memerlukan akta notaris. |
| Jumlah pemilik | Cukup didirikan oleh satu orang tanpa perlu mencari rekan pendiri. | Hanya boleh memiliki satu pemegang saham sehingga tidak bisa langsung menambahkan pemilik baru. |
| Pengambilan keputusan | Pemilik dapat mengambil keputusan sendiri tanpa perlu menggelar RUPS formal. | Kewenangan dan pengelolaan perusahaan terpusat pada satu pemilik sehingga pengawasan internal lebih terbatas. |
| Perlindungan harta | Memiliki pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan sehingga tanggung jawab pemilik pada prinsipnya terbatas. | Berpotensi disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab kepada pihak lain apabila prinsip hukum perseroan tidak dijalankan dengan benar. |
| Struktur organisasi | Struktur lebih sederhana karena tidak memerlukan komisaris dan administrasi perubahan data lebih praktis. | Pilihan pengembangan struktur kepemilikan dan pengelolaan perusahaan lebih terbatas. |
| Perpajakan | Dapat memanfaatkan PPh final 0,5% sesuai ketentuan PP 20/2026 selama memenuhi persyaratan. | Batas omzet Rp4,8 miliar dihitung dengan ketentuan penggabungan peredaran bruto tertentu. Tidak semua jenis usaha dapat memanfaatkan skema tersebut. |
| Investasi | Cocok untuk pengusaha yang ingin menjalankan bisnis UMK secara mandiri. | Tidak dapat langsung menerima investor sebagai pemegang saham baru tanpa perubahan status perseroan. |
| Kewajiban administrasi | Administrasi perusahaan relatif sederhana karena tidak banyak organ perseroan yang harus dikelola. | Wajib menyampaikan laporan keuangan. Kelalaian dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan status badan hukum. |
| Pengembangan usaha | Menjadi pilihan praktis untuk memulai usaha dalam skala mikro dan kecil. | Tidak dapat dipertahankan sebagai PT perorangan jika jumlah pemegang saham bertambah atau usaha tidak lagi memenuhi kriteria UMK. |
Kesimpulannya, PT perorangan cocok bagi pengusaha yang ingin memulai bisnis secara mandiri dengan proses pendirian praktis dan biaya lebih ringan.
Namun, jika kamu berencana mengembangkan usaha dengan melibatkan investor, menambah pemegang saham, atau memperluas skala bisnis hingga melampaui kriteria UMK, PT umum dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai.
Panduan Memilih Jenis PT yang Tepat untuk Bisnis Kamu
Sebelum memutuskan antara PT umum dan PT perorangan, jawab dulu beberapa pertanyaan berikut. Berapa orang yang akan memiliki saham? Berapa modal usaha dan perkiraan omzet tahunan dalam dua sampai tiga tahun ke depan?
Apakah kamu berencana menerima investor atau mengajak rekan sebagai pemegang saham? Apakah bidang usahamu memerlukan perizinan khusus atau syarat modal tertentu?
Jawaban atas pertanyaan tersebut biasanya sudah mengarahkan pilihan.
a. Kapan memilih PT perorangan
PT perorangan cocok jika kamu menjalankan usaha seorang diri, skala usahamu masih berada dalam kriteria mikro atau kecil, dan belum ada rencana menggandeng investor dalam waktu dekat. Contohnya penjual produk makanan, pemilik toko daring, atau penyedia jasa kecil yang ingin memisahkan harta pribadi dari harta usaha dengan biaya pendirian yang ringan. Pastikan juga kamu siap menyusun laporan keuangan setiap tahun.
b. Kapan memilih PT umum
PT umum lebih sesuai jika kamu mendirikan usaha bersama rekan, karena aturan mensyaratkan minimal dua pendiri. PT umum juga relevan jika kamu menargetkan pendanaan dari investor, merencanakan pembagian saham yang berubah-ubah di antara beberapa pihak, atau memperkirakan omzet dan modal akan melampaui batas UMK. Mulai dari PT umum sejak awal dapat menghindarkan kamu dari proses konversi status di tengah jalan. Selain itu, beberapa mitra, bank, atau pemberi proyek memiliki persyaratan sendiri terkait bentuk badan usaha, jadi sebaiknya kamu menanyakan syarat tersebut sebelum memilih.
c. Pertimbangkan dampak pajaknya
Aspek pajak kini memengaruhi pilihan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Mulai berlakunya PP 20/2026, PT umum, CV, dan firma yang didaftarkan setelah aturan tersebut tidak dapat lagi memakai PPh final 0,5 persen dan dikenai skema pajak penghasilan badan dengan tarif umum 22 persen dari laba kena pajak. PT, CV, dan firma yang sebelumnya sudah memakai fasilitas tersebut masih boleh melanjutkannya sampai masa pemanfaatan menurut PP 55/2022 berakhir.
Pemerintah menyebut perubahan ini dibuat untuk mencegah pemecahan usaha menjadi banyak badan hukum agar omzet masing-masing tetap di bawah Rp4,8 miliar.
Fajry Akbar, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menilai pengetatan ini kemungkinan efektif menekan praktik pemecahan usaha.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa banyak PT dan CV kecil menjalankan usaha secara wajar tanpa niat memecah usaha, dan tidak semua pelaku UMKM cocok dengan bentuk usaha orang pribadi, PT perorangan, atau koperasi.
Pandangan ini menunjukkan bahwa pilihan badan hukum perlu dilihat dari kebutuhan bisnis secara menyeluruh, tidak semata dari tarif pajak. Hitung selisih beban pajak, biaya kepatuhan, dan kebutuhan struktur usahamu, lalu diskusikan hasilnya dengan konsultan pajak.
d. Kalau usaha sudah berkembang
Memulai dari PT perorangan tidak mengunci pilihanmu. Saat pemegang saham menjadi lebih dari satu orang atau usaha melampaui kriteria UMK, kamu dapat mengubah statusnya menjadi PT persekutuan modal.
Prosesnya melalui akta notaris yang memuat pernyataan pemegang saham tentang perubahan status, perubahan dari pernyataan pendirian menjadi anggaran dasar, dan data perseroan, kemudian didaftarkan secara elektronik.
Pantau omzet dan modal usahamu secara berkala supaya kamu bisa merencanakan perubahan ini sebelum batas UMK terlewati.
e, Langkah praktis setelah menentukan pilihan
Setelah badan hukum berdiri, kamu tetap perlu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS sesuai ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko dalam PP 28/2025.
Siapkan juga NPWP badan, pilihan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha, dan pembukuan yang rapi sejak bulan pertama. Konsultasikan rencana pendirian dengan notaris dan konsultan pajak, karena aturan di bidang ini cukup sering diperbarui.

Kesimpulan
PT umum dan PT perorangan sama-sama memberi perlindungan hukum berupa pemisahan harta pribadi dan harta usaha.
PT perorangan sesuai untuk pemilik tunggal dengan skala usaha mikro atau kecil, karena pendiriannya tanpa akta notaris, strukturnya ringkas, dan masih memiliki akses ke PPh final 0,5 persen menurut PP 20/2026.
PT umum lebih sesuai untuk usaha dengan dua pendiri atau lebih, rencana menerima investor, atau skala yang akan melampaui kriteria UMK. Tentukan pilihan berdasarkan jumlah pemilik, rencana pendanaan, proyeksi omzet, dan kesiapan menjalankan kewajiban pelaporan.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-40-tahun-2007 dan https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-6-tahun-2023
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (berlaku sejak 17 Desember 2025). https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-menteri-hukum-49-tahun-2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. https://kontrakhukum.com/article/bikin-pt-semakin-mudah-dengan-peraturan-baru-pemerintah/ dan https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-modal-pt-perorangan-lt611d11c97b4f6
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (kriteria UMK). https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-pt-didirikan-oleh-satu-orang-lt589d930eda0ea/ dan https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-umkm-terbaru-lt697a59963bdc9/
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. https://smartlegal.id/legal-check-up/2026/06/09/pph-final-umkm-direvisi-pt-cv-dicoret-dari-fasilitas-05/ ; https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1819892/oh-ternyata-ini-alasan-cv-dan-pt-tak-bisa-lagi-pakai-pph-final-umkm ; https://pajakku.com/artikel/pemecahan-usaha-dan-perubahan-aturan-pph-final-umkm-05 ; https://ikpi.or.id/maman-tegaskan-pajak-umkm-tak-naik-meski-ada-aturan-baru/
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. https://www.hukumonline.com/klinik/a/umkm-jual-beras-eceran–perlukah-izin-usaha-lt5a31e005aa2bb
- Pendapat ahli: Febrina Artineli, Konsultan Easybiz, dalam Instagram Live Klinik Hukumonline, 23 November 2021. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-beda-pt-perorangan–cv–hingga-persekutuan-modal-lt619ce086ebea3
- Pendapat ahli: Fajry Akbar, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Juni 2026. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260602/259/1977671/pengetatan-pph-final-umkm-jalan-tengah-hindari-arisan-faktur dan https://nasional.kontan.co.id/news/pengetatan-pajak-umkm-berpotensi-tambah-beban-pelaku-usaha
- Artikel ilmiah: Yulianingrum, A. V., dan Prananingtyas, P. (2024). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Notarius, 17(1), 248-265. Universitas Diponegoro. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/45878/pdf
- Referensi awal: Legazy. Syarat Pendirian PT Umum vs PT Perorangan: Mana yang Lebih Murah dan Menguntungkan? (5 Mei 2026). https://legazy.co.id/syarat-pendirian-pt-vs-pt-perorangan/




