Mendirikan yayasan menjadi langkah penting bagi individu atau kelompok yang ingin berkontribusi dalam bidang sosial, pendidikan, keagamaan, maupun kemanusiaan. Namun, pendirian yayasan tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, memahami syarat mendirikan yayasan terbaru dan lengkap sesuai hukum sangat penting agar proses pendirian berjalan lancar dan yayasan memiliki status badan hukum yang sah.
Secara umum, pendirian yayasan membutuhkan pendiri, struktur organisasi yang jelas, kekayaan awal sebagai modal yayasan, akta yayasan notaris, serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan memenuhi syarat tersebut, yayasan dapat menjalankan kegiatan secara legal sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Landasan Hukum Pendirian Yayasan di Indonesia
Pendirian yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Selain itu, terdapat peraturan pelaksana dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengatur prosedur pengesahan badan hukum yayasan. Peraturan tersebut tercantum dalam Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019.
Berdasarkan ketentuan tersebut, yayasan merupakan badan hukum yang bertujuan di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dan tidak berorientasi pada pembagian keuntungan kepada pendiri atau pengurus. Hal inilah yang menjadi pembeda utama antara yayasan dan badan usaha lainnya.
Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Mendirikan Yayasan
Salah satu bagian penting dalam memenuhi syarat mendirikan yayasan terbaru dan lengkap sesuai hukum adalah menyiapkan dokumen pendirian yayasan. Dokumen tersebut, meliputi:
- Identitas pendiri dan pengurus (KTP)
- Nama yayasan yang belum digunakan
- Alamat domisili yayasan
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Selain itu, pendiri juga harus menyiapkan struktur organisasi yayasan, kekayaan awal sebagai modal yayasan, serta akta yayasan notaris yang menjadi dasar hukum pendirian. Seluruh dokumen ini akan digunakan dalam proses pengajuan pengesahan badan hukum.
Khusus untuk syarat bikin yayasan pendidikan, biasanya diperlukan dokumen tambahan seperti rencana kegiatan pendidikan, struktur pengelola lembaga, dan rekomendasi dari instansi terkait. Menurut data terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat lebih dari 142.000 yayasan pendidikan yang aktif di Indonesia pada Juni 2025.
Yayasan ini mayoritasnya berlokasi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini menunjukkan besarnya peran yayasan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional.
Struktur Organisasi dalam Yayasan
Yayasan memiliki tiga organ utama yang wajib ada, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga unsur ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi.
Pembina memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan kebijakan yayasan serta menetapkan arah organisasi. Pengurus bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, termasuk pengelolaan program dan administrasi yayasan.
Sementara itu, pengawas bertugas mengawasi kinerja pengurus agar kegiatan yayasan berjalan sesuai tujuan dan ketentuan hukum.
Contoh susunan sederhana organisasi yayasan ini, antara lain:
- Pembina: Ketua pembina dan anggota pembina
- Pengurus: Ketua, sekretaris, dan bendahara
- Pengawas: Ketua pengawas dan anggota pengawas
Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur dan tugas masing-masing posisi ini dapat kamu pelajari melalui artikel “Struktur Yayasan dan Pembagian Tugas Tiap Jabatannya.”
Tahapan Proses Pendirian Yayasan
Setelah dokumen lengkap, proses pendirian yayasan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut ini:
- Menentukan Nama Yayasan
Langkah pertama adalah menentukan nama yayasan dan memastikan nama tersebut belum digunakan oleh pihak lain. Nama yayasan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- Menyiapkan Modal Awal
Selanjutnya, pendiri menyiapkan modal awal yayasan berupa kekayaan yang dipisahkan dari harta pribadi. Modal ini dapat berupa uang atau aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan yayasan.
- Pembuatan Akta Yayasan Notaris
Tahap berikutnya adalah pembuatan akta yayasan notaris yang memuat Anggaran Dasar, identitas pendiri, tujuan yayasan, serta struktur organisasi. Setelah akta selesai, notaris akan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.
Jika permohonan disetujui, yayasan akan memperoleh status badan hukum dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Proses pengesahan yayasan Kemenkumham umumnya memerlukan waktu sekitar dua hingga empat minggu, tergantung kelengkapan dokumen.
Perkiraan Biaya Pendirian Yayasan
Biaya pendirian yayasan dapat berbeda tergantung wilayah dan jasa notaris yang digunakan. Melansir informasi dari Kompas, biaya pembuatan akta yayasan notaris berkisar antara Rp2.500.000 hingga Rp5.000.000. Selain itu, terdapat biaya pengesahan badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM sekitar Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000.
Pendiri juga perlu menyiapkan biaya administrasi lain seperti pengurusan domisili dan NPWP. Secara keseluruhan, estimasi biaya pendirian yayasan biasanya berada pada kisaran Rp3.000.000 hingga Rp10.000.000.
Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mendirikan Yayasan
Dalam praktiknya, terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi saat mendirikan yayasan. Salah satunya adalah penggunaan nama yayasan yang sudah terdaftar sehingga pengajuan ditolak. Selain itu, banyak pendiri belum memahami pentingnya pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan yayasan.
Kesalahan lain yang kadang juga terjadi, meliputi dokumen pendirian yang tidak lengkap, struktur organisasi yang tidak sesuai ketentuan, serta tujuan yayasan yang tidak jelas atau cenderung bersifat komersial. Dengan memahami kesalahan tersebut sejak awal, proses pendirian dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Perbedaan Yayasan dan Perseroan Terbatas
Sebelum mendirikan yayasan, penting memahami perbedaannya dengan Perseroan Terbatas (PT). Yayasan bertujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dan tidak memiliki pemegang saham. Keuntungan dari kegiatan yayasan tidak dibagikan kepada pendiri maupun pengurus.
Sebaliknya, PT didirikan untuk tujuan bisnis, memiliki pemegang saham, dan keuntungan perusahaan dapat dibagikan sebagai dividen. Oleh karena itu, pemilihan bentuk badan hukum harus disesuaikan dengan tujuan organisasi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pendirian Yayasan
Banyak orang menanyakan apakah pendirian yayasan harus melalui notaris. Jawabannya adalah ya, karena akta yayasan notaris merupakan syarat wajib untuk memperoleh status badan hukum. Selain itu, tidak ada ketentuan pasti mengenai besaran modal awal yayasan, tetapi kekayaan tersebut harus dipisahkan dari harta pribadi pendiri.
Satu orang juga dapat mendirikan yayasan selama struktur pembina, pengurus, dan pengawas tetap terpenuhi sesuai peraturan. Dengan memenuhi seluruh persyaratan tersebut, yayasan dapat berdiri secara sah dan menjalankan kegiatan sesuai tujuannya.
Memahami syarat mendirikan yayasan terbaru dan lengkap sesuai hukum merupakan langkah penting sebelum membentuk organisasi berbadan hukum. Dengan menyiapkan dokumen pendirian yayasan, menyusun struktur organisasi yang tepat, membuat akta yayasan notaris, serta mengikuti proses pengesahan yayasan di Kementerian Hukum dan HAM, yayasan dapat beroperasi secara legal dan profesional.
Persiapan yang matang tidak hanya mempercepat proses pendirian, tetapi juga memastikan yayasan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan.
Jika kamu ingin proses pendirian yayasan berjalan lebih praktis, aman, dan sesuai regulasi terbaru, percayakan pengurusannya kepada CV Kawan Berkarya Bersama. Tim profesional kami siap membantu mulai dari pengecekan nama yayasan, penyusunan dokumen pendirian, pembuatan akta yayasan notaris, hingga proses pengesahan di Kemenkumham.
Dengan pendampingan yang tepat, kamu bisa lebih fokus pada pengembangan program sosial atau pendidikan tanpa khawatir terhadap aspek legalitas. Hubungi CV Kawan Berkarya Bersama sekarang dan wujudkan yayasanmu secara sah, tepercaya, dan sesuai hukum.
