Mendirikan yayasan di Indonesia bukan sekadar urusan administrasi biasa. Ada proses hukum yang wajib kamu ikuti agar yayasan yang kamu dirikan mendapat pengakuan resmi dari negara.
Di tahun 2026, proses ini semakin terstruktur dan transparan berkat sistem pendaftaran online yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Yayasan adalah badan hukum yang kegiatan utamanya bersifat nirlaba, artinya tidak bertujuan mencari keuntungan untuk dibagikan kepada pendirinya.
Tujuannya meliputi bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Jika kamu berniat mendirikan lembaga semacam ini, penting untuk memahami dasar hukumnya terlebih dahulu sebelum memulai proses pendaftaran.
Dasar Hukum Pendirian Yayasan di Indonesia
Seluruh ketentuan tentang yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini menjadi landasan utama yang wajib kamu pahami sebelum memulai proses pendirian.
Selain itu, terdapat peraturan pelaksana yang lebih teknis, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 2 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur detail prosedur pendirian, termasuk syarat kekayaan awal, tata cara pengesahan, serta kewajiban pelaporan yayasan kepada negara.
Pada tahun 2023, Kemenkumham juga menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang memperbarui tata cara pendaftaran melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.
Sistem ini memungkinkan proses pemesanan nama yayasan dan pengajuan pengesahan dilakukan secara digital, sehingga lebih cepat dan efisien.
Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, menyatakan bahwa kerangka regulasi yayasan di Indonesia sudah cukup komprehensif.
Dalam catatannya yang dimuat di Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia (2022), beliau menjelaskan bahwa UU Yayasan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para pendiri, sekaligus menjamin akuntabilitas pengelolaan aset yayasan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Syarat Utama Mendirikan Yayasan
Sebelum masuk ke dokumen yang perlu disiapkan, ada beberapa syarat dasar yang wajib kamu penuhi:
1. Memiliki pendiri
Yayasan didirikan oleh minimal 1 orang pendiri, baik WNI maupun WNA. Jika pendirinya WNA, biasanya syarat modal awal lebih besar.
2. Memiliki struktur organisasi yayasan
Yayasan wajib memiliki tiga organ utama:
- Pembina
- Pengurus
- Pengawas
Ketiganya memiliki fungsi berbeda dan tidak boleh merangkap jabatan.
3. Tujuan bersifat nirlaba
Yayasan harus bergerak di bidang:
- Sosial
- Keagamaan
- Kemanusiaan
dan tidak boleh bertujuan mencari keuntungan.
4. Nama yayasan sesuai ketentuan
Nama yayasan harus:
- Terdiri dari minimal 3 kata
- Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing
- Tidak mengandung angka atau tanda baca
- Tidak sama atau mirip dengan yayasan yang sudah terdaftar
Pengecekan nama dilakukan melalui sistem Kementerian Hukum dan HAM di SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum).
Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Mendirikan Yayasan
Berikut ini adalah daftar dokumen lengkap yang perlu kamu siapkan sebelum mengunjungi notaris:
a. Dokumen Identitas Pendiri dan Pengurus
Kamu perlu menyiapkan fotokopi KTP dan NPWP untuk semua pihak yang terlibat, yaitu Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
Pastikan semua dokumen masih berlaku dan datanya sesuai.
b. Bukti Kekayaan Awal
Kamu harus menyiapkan pernyataan tertulis tentang kekayaan awal yayasan.
Untuk pendiri WNI, jumlah minimal yang ditetapkan adalah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Sementara untuk pendiri WNA atau yayasan yang didirikan oleh warga asing, jumlah minimalnya adalah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
Kekayaan ini harus bersumber dari kekayaan pribadi pendiri yang dipisahkan secara resmi untuk kepentingan yayasan.
c. Dokumen Domisili
Kamu perlu menyiapkan salah satu dari dokumen berikut: Surat Keterangan Domisili, perjanjian sewa tempat, atau bukti kepemilikan alamat yayasan.
Selain itu, surat pengantar dari RT/RW setempat juga biasanya diminta sebagai pelengkap.
d. Susunan Organisasi dan Tujuan Yayasan
Kamu perlu menyusun secara tertulis siapa saja yang akan menjabat sebagai Pembina (minimal 1 orang), Pengurus (minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), serta Pengawas.
Tujuan dan bidang kegiatan yayasan juga harus sudah ditentukan karena akan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Notariil: Jurnal Kenotariatan Indonesia (Vol. 7, No. 1, 2022) berjudul “Peran Notaris dalam Pendirian Yayasan Pasca Perubahan PP Nomor 2 Tahun 2013” oleh Sri Wahyuni menegaskan bahwa ketidaklengkapan dokumen adalah penyebab paling umum penolakan pengajuan pengesahan yayasan di Kemenkumham.
Penelitian ini merekomendasikan agar calon pendiri melakukan konsultasi awal dengan notaris yang berpengalaman di bidang hukum badan hukum nirlaba.
Biaya dan Estimasi Waktu Pendirian Yayasan
Biaya pendirian yayasan terdiri dari beberapa komponen.
Pertama, biaya notaris untuk pembuatan akta dan pengurusan berkas, yang besarannya bervariasi tergantung wilayah dan kompleksitas yayasan, umumnya berkisar antara Rp3 juta hingga Rp10 juta.
Kedua, biaya resmi pengajuan pengesahan ke Kemenkumham melalui sistem AHU Online.
Ketiga, biaya pembuatan NPWP yang secara umum tidak dipungut biaya jika dilakukan secara mandiri.
Dari sisi waktu, jika semua dokumen sudah lengkap, proses pendirian yayasan biasanya membutuhkan waktu antara dua hingga empat minggu, tergantung kecepatan respons dari Kemenkumham dan kelengkapan berkas yang kamu ajukan.
Tips Agar Proses Pendirian Yayasan Berjalan Lancar
Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan agar proses pendirian tidak terhambat.
– Pastikan nama yayasan yang kamu pilih benar-benar unik dan belum pernah digunakan. Satu kata yang mirip saja bisa menyebabkan permohonan ditolak.
– Siapkan semua dokumen identitas dalam kondisi lengkap dan masih berlaku sebelum bertemu notaris.
– Pastikan juga semua pengurus yang namanya akan dicantumkan dalam akta bersedia hadir atau memberikan surat kuasa yang sah.
– Pilih notaris yang berpengalaman dalam urusan pendirian badan hukum, khususnya yayasan.
Notaris yang berpengalaman biasanya sudah memahami persyaratan terbaru dari AHU dan dapat membantu kamu menghindari kesalahan yang memperlambat proses.
Kesimpulan
Mendirikan yayasan di Indonesia memang membutuhkan persiapan yang cukup matang, mulai dari kelengkapan dokumen hingga pemahaman tentang struktur organisasi yang wajib dibentuk.
Namun dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan menggunakan jasa notaris yang berpengalaman, proses ini bisa berjalan dengan lancar.
Pastikan kamu memahami dasar hukumnya, yaitu UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah UU No. 28 Tahun 2004 serta PP No. 63 Tahun 2008 yang diperbarui PP No. 2 Tahun 2013, sebelum memulai prosesnya.
Rekomendasi Pendirian Yayasan
Mendirikan yayasan tidak hanya soal menyiapkan dokumen, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mulai dari penyusunan Akta Pendirian, penentuan struktur organisasi, hingga proses pengesahan melalui sistem AHU milik Kementerian Hukum dan HAM.
Agar proses pendirian yayasan berjalan lebih lancar dan tidak terkendala masalah administrasi, kamu bisa berkonsultasi dengan pihak yang memahami proses legalitas badan hukum nirlaba.
Salah satunya melalui layanan legal seperti VALEED, yang dapat membantu menjelaskan persyaratan, kelengkapan dokumen, serta tahapan pendirian yayasan sesuai ketentuan yang berlaku dengan biaya termurah se-Indonesia.
KLIK DI SINI untuk Mulai Konsultasi GRATIS bersama VALEED!!
