Sebelum kamu memutuskan untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan, ada satu langkah penting yang sering kali diabaikan: memverifikasi legalitasnya.
Di era digital seperti sekarang, kamu tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pemerintah hanya untuk mengecek apakah sebuah perusahaan benar-benar terdaftar secara resmi.
Pemerintah Indonesia telah menyediakan berbagai portal online yang bisa kamu akses kapan saja dan dari mana saja, tanpa biaya sepeser pun.
Artikel ini membahas cara cek legalitas perusahaan secara online melalui sumber resmi pemerintah, lengkap dengan langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu ikuti.
Mengapa Mengecek Legalitas Perusahaan Itu Penting?
Legalitas perusahaan bukan sekadar formalitas administratif. Ini adalah bukti bahwa sebuah entitas bisnis beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Perusahaan yang tidak terdaftar atau izinnya sudah tidak aktif bisa menimbulkan risiko hukum dan finansial bagi siapa pun yang bermitra dengannya.
Menurut Dr. Siti Anisah, pakar hukum bisnis dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, verifikasi legalitas perusahaan adalah langkah due diligence yang wajib dilakukan sebelum penandatanganan kontrak bisnis apapun.
Ia menegaskan bahwa kegagalan melakukan verifikasi ini bisa berujung pada kerugian finansial yang signifikan, terutama ketika pihak yang diajak bermitra ternyata tidak memiliki izin usaha yang sah (Anisah, Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 2021).
Senada dengan itu, penelitian dari Jurnal Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (2022) yang berjudul “Efektivitas Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha di Indonesia” menemukan bahwa masih terdapat celah kepatuhan pada sebagian pelaku usaha yang beroperasi tanpa pembaruan izin resmi.
Studi ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan legalitas secara mandiri oleh mitra bisnis berkontribusi positif terhadap ekosistem usaha yang lebih sehat dan transparan (Prasetyo & Wibowo, Jurnal Ilmu Hukum UGM, Vol. 19 No. 2, 2022).
Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, telah mereformasi sistem perizinan usaha secara menyeluruh.
Sistem ini mengintegrasikan berbagai izin usaha ke dalam satu platform bernama OSS (Online Single Submission), sehingga verifikasi legalitas menjadi lebih mudah dan terpusat.
Portal Resmi untuk Cek Legalitas Perusahaan Online
Ada empat portal utama yang disediakan pemerintah untuk mengecek legalitas perusahaan secara online.
Masing-masing portal memiliki fungsi yang berbeda, tergantung pada jenis perusahaan dan jenis izin yang ingin kamu verifikasi.
1. Ditjen AHU (ahu.go.id) untuk Cek Status Badan Hukum PT dan CV
Portal pertama dan paling mendasar adalah situs milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Di sini, kamu bisa memeriksa status badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Comanditaire Vennootschap (CV) yang terdaftar secara resmi di Indonesia.
Langkah-langkah pengecekan di Ditjen AHU:
1. Buka browser dan kunjungi https://ahu.go.id/.
2. Pilih menu “Pencarian”, lalu klik “Profil Perusahaan”.
3. Masukkan nama lengkap perusahaan yang ingin kamu verifikasi.
4. Hasil pencarian akan menampilkan nomor Surat Keputusan (SK) pengesahan, alamat terdaftar, dan status badan hukum perusahaan tersebut.
Pengecekan di AHU Online umumnya gratis. Namun perlu kamu ketahui bahwa data yang tersedia di level pencarian dasar mungkin tidak menampilkan detail selengkap dokumen resmi.
Jika kamu membutuhkan data lebih terperinci seperti komposisi pemegang saham atau perubahan direksi terbaru, informasi itu mungkin memerlukan akses khusus melalui notaris atau jalur resmi lainnya.
Dari sisi regulasi, pengesahan badan hukum PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan setiap PT untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebelum beroperasi secara sah.
Data pengesahan inilah yang tersimpan dan bisa kamu akses di portal AHU.
2. OSS/BKPM (nswi.bkpm.go.id) untuk Cek Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah identitas tunggal bagi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS.
NIB ini berfungsi sekaligus sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeanan.
Sejak reformasi perizinan melalui PP Nomor 5 Tahun 2021, NIB menjadi dokumen izin usaha paling fundamental yang harus dimiliki setiap badan usaha di Indonesia.
Cara cek NIB perusahaan:
1. Akses portal https://nswi.bkpm.go.id/.
2. Pilih menu “Tracking” yang tersedia di halaman utama.
3. Masukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tertera pada dokumen yang diberikan perusahaan.
4. Sistem akan menampilkan informasi terkait status aktif atau tidaknya NIB tersebut.
Pengecekan NIB ini sangat berguna ketika kamu menerima proposal kerja sama atau faktur dari sebuah perusahaan.
Dengan memasukkan NIB yang mereka cantumkan, kamu bisa memastikan apakah data yang diberikan benar-benar sesuai dengan yang tercatat di sistem pemerintah.
3. OJK (ojk.go.id) untuk Cek Legalitas Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan
Kalau kamu berencana berinvestasi atau menggunakan layanan dari perusahaan di sektor keuangan seperti bank, asuransi, perusahaan sekuritas, fintech lending, atau manajer investasi, maka portal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah tempat yang tepat untuk melakukan verifikasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, setiap lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan wajib memiliki izin dan terdaftar di OJK sebelum dapat menawarkan produk atau layanannya kepada masyarakat.
Perusahaan yang beroperasi tanpa izin OJK tergolong ilegal dan bisa dilaporkan.
Cara cek perusahaan di portal OJK:
1. Buka https://www.ojk.go.id/.
2. Navigasikan ke bagian “Data dan Statistik” atau gunakan fitur pencarian yang tersedia.
3. Cari nama perusahaan untuk memastikan apakah perusahaan tersebut terdaftar dan berizin resmi dari OJK.
Prof. Bismar Nasution, guru besar hukum ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU), menekankan bahwa salah satu penyebab utama masyarakat terjebak investasi bodong adalah karena tidak melakukan pengecekan izin OJK terlebih dahulu.
Menurutnya, satu langkah sederhana seperti mengecek nama perusahaan di website OJK sudah cukup untuk menghindarkan seseorang dari banyak skema penipuan berkedok investasi (Nasution, Kompas.id, wawancara eksklusif, 2023).
4. PSE Komdigi (pse.komdigi.go.id) untuk Cek Legalitas Bisnis Digital dan Teknologi
Untuk perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan bisnis digital seperti platform e-commerce, aplikasi mobile, layanan streaming, atau penyedia layanan berbasis internet lainnya, kamu perlu melakukan pengecekan di portal Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Komdigi (sebelumnya bernama Kominfo).
Kewajiban pendaftaran PSE ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Perusahaan digital yang tidak terdaftar di PSE bisa dikenai sanksi berupa pemblokiran akses layanan.
Cara cek pendaftaran PSE perusahaan digital:
1. Kunjungi https://pse.komdigi.go.id/.
2. Pilih kategori “PSE Domestik” untuk perusahaan lokal atau “PSE Asing” untuk perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia.
3. Masukkan nama perusahaan atau nama platform digital yang ingin kamu periksa.
Pengecekan di portal PSE menjadi semakin relevan seiring meningkatnya transaksi digital di Indonesia.
Berdasarkan data Komdigi, per akhir 2024 sudah terdapat lebih dari 6.000 PSE yang terdaftar, baik domestik maupun asing.
Tips Verifikasi Legalitas yang Lebih Menyeluruh
Mengecek satu portal saja terkadang belum cukup.
Ada beberapa hal tambahan yang perlu kamu perhatikan agar proses verifikasi legalitas bisa dilakukan secara lebih menyeluruh dan akurat.
a. Cocokkan data di beberapa sumber sekaligus.
Setelah mendapatkan data dari AHU atau OSS, bandingkan informasi tersebut dengan dokumen yang diberikan langsung oleh perusahaan.
Pastikan nama perusahaan, alamat kantor, dan nama direksi atau pengurus yang tercatat di sistem pemerintah sesuai dengan apa yang tertulis di dokumen mereka.
Jika ada ketidakcocokan, itu perlu kamu tanyakan lebih lanjut sebelum melanjutkan kerja sama.
b. Perhatikan keaktifan izin, bukan hanya keberadaannya.
Sebuah perusahaan mungkin pernah terdaftar secara resmi, tetapi izinnya sudah kedaluwarsa atau dicabut.
Pastikan kamu memeriksa status keaktifan izin tersebut, bukan hanya sekadar memastikan bahwa nama perusahaan pernah muncul di database pemerintah.
Status izin yang tidak aktif sama artinya dengan perusahaan yang tidak beroperasi secara sah.
c. Gunakan portal yang sesuai dengan jenis usaha.
Tidak semua portal relevan untuk semua jenis perusahaan. Perusahaan manufaktur tidak perlu kamu cek di portal PSE Komdigi, dan perusahaan teknologi tidak wajib terdaftar di OJK kecuali mereka menawarkan layanan keuangan.
Gunakan portal yang memang sesuai dengan bidang usaha perusahaan yang ingin kamu verifikasi.
d. Manfaatkan layanan KSWP dari DJP untuk pengecekan tambahan.
Selain keempat portal di atas, kamu juga bisa mempertimbangkan pengecekan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui portal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di ereg.pajak.go.id.
Perusahaan yang patuh pajak dan memiliki NPWP aktif umumnya merupakan indikator tambahan bahwa perusahaan tersebut beroperasi secara formal.
Kesimpulan
Mengecek legalitas perusahaan secara online kini bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan tanpa biaya.
Pemerintah Indonesia telah menyediakan portal-portal resmi yang mudah diakses: Ditjen AHU untuk status badan hukum PT dan CV, OSS/BKPM untuk verifikasi NIB, OJK untuk lembaga jasa keuangan, dan PSE Komdigi untuk bisnis di sektor digital.
Langkah-langkah ini bukan hanya soal kehati-hatian, tetapi merupakan bagian dari praktik bisnis yang bertanggung jawab.
Dengan meluangkan beberapa menit untuk memverifikasi legalitas mitra bisnis kamu, kamu sudah mengurangi potensi risiko hukum dan finansial secara signifikan.
Di tengah maraknya penipuan berkedok bisnis, transparansi legalitas adalah fondasi kepercayaan yang tidak bisa diabaikan.
Rekomendasi Pendirian Legalitas Usaha
Bagi para pengusaha, legalitas bukan hanya soal memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga soal membangun kepercayaan di mata calon klien, investor, dan partner bisnis.
Perusahaan yang memiliki dokumen legal lengkap cenderung lebih dipercaya dalam kerja sama bisnis, pengajuan proyek, hingga proses pembukaan rekening usaha.
Jika kamu ingin mengurus legalitas usaha tanpa ribet, kamu bisa menggunakan layanan profesional seperti VALEED.
Tim VALEED membantu proses pendirian badan usaha mulai dari Akta Pendirian, pengesahan Kemenkumham, NPWP badan, hingga penerbitan NIB, sehingga kamu bisa fokus menjalankan bisnis.
Urus legalitas usahamu sekarang bersama VALEED. KLIK DI SINI untuk konsultasi GRATIS!!
