PT Perorangan sejak 2021 menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin memiliki badan hukum dengan proses sederhana dan pemilik tunggal.
Namun, seiring bertambahnya kegiatan usaha, kebutuhan pendanaan, dan keterlibatan mitra bisnis, banyak pemilik PT Perorangan yang akhirnya perlu mengubah status perusahaan menjadi PT Umum (PT Biasa).
Upgrade ini bukan pembubaran, tetapi perubahan bentuk badan usaha, di mana perusahaan tetap berjalan namun status hukum, struktur kepemilikan, dan dokumennya diperbarui.
Proses ini dikenal sebagai alienasi atau perubahan status tanpa likuidasi, dan telah memiliki referensi hukum yang kuat.
Artikel ini akan membahas dasar hukum, alasan bisnis, syarat, alur teknis, estimasi biaya, waktu, serta detail administratif yang berlaku saat ini.
Mengapa Banyak PT Perorangan Di-upgrade ke PT Umum?
Secara praktik bisnis, semakin banyak PT Perorangan yang kemudian di-upgrade menjadi PT Umum karena kebutuhan bisnisnya tumbuh di luar kapasitas struktur PT Perorangan.
Faktor pendorongnya datang dari sisi pendanaan, kolaborasi, kepatuhan hukum, serta kebutuhan tata kelola (governance) yang lebih kuat.
1. Akses pendanaan dan masuknya investor
PT Perorangan hanya memiliki satu pemegang saham, sehingga tidak memungkinkan adanya penyertaan modal dari pihak lain, baik investor individu, venture capital, private equity, angel investor, maupun mitra pendanaan korporasi.
Karena itu, ketika bisnis ingin membuka ruang bagi penambahan modal, status badan hukum harus diubah terlebih dahulu agar sesuai dengan skema multi-shareholder.
2. Akses ke kerjasama korporasi dan proyek skala besar
Banyak tender B2B, B2G, joint venture, hingga proyek compliance-intensive menempatkan PT Umum sebagai standar minimum badan usaha yang dapat berpartisipasi.
Dalam ranah tersebut, PT Biasa dipandang lebih kredibel untuk pengikatan kontrak jangka panjang, pengelolaan resiko, serta pemenuhan due diligence hukum.
3. Kebutuhan pengembangan struktur organisasi dan tata kelola perusahaan
PT Umum menyediakan organ perseroan yang lengkap, yaitu RUPS sebagai organ tertinggi, direksi sebagai pengurus, dan komisaris sebagai pengawas.
Kondisi ini tidak tersedia pada PT Perorangan yang hanya beroperasi dengan struktur tunggal tanpa komisaris dan tanpa pemisahan fungsi pengawasan.
Sehingga tidak memungkinkan adanya pembagian kontrol, pembagian wewenang, atau implementasi governance yang lebih serius.
4. Kepatuhan sektor dan kredibilitas hukum
Beberapa sektor industri seperti keuangan, teknologi, fintech, logistik, distribusi, manufaktur, dan jasa profesional, secara praktik atau persyaratan regulasi mengharuskan pelaku usaha menggunakan struktur PT umum.
Hal ini terjadi karena keterlibatan sektor-sektor tersebut dalam pengelolaan data, resiko operasional, dan pengawasan regulasi.
5. Bersifat normatif-hukum
UU Nomor 40 Tahun 2007 pada dasarnya mendefinisikan PT sebagai badan hukum dengan lebih dari satu pemegang saham, sehingga PT umum merupakan bentuk utama (default) dari model Perseroan Terbatas.
PT Perorangan diposisikan sebagai bentuk khusus untuk mendukung skala usaha mikro dan kecil, bukan untuk memenuhi kebutuhan ekspansi atau kerja sama lintas korporasi.
Karena itu, upgrade sering dipandang sebagai langkah penyelarasan kembali dengan karakter PT sebagaimana dirancang oleh UU PT.
Bagaimana Upgrade PT Perorangan ke PT Umum?
Upgrade PT Perorangan ke PT Umum pada dasarnya merupakan proses perubahan bentuk badan hukum perusahaan dari struktur kepemilikan tunggal menjadi struktur yang melibatkan lebih dari satu pemegang saham.
Perubahan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan turunannya.
Termasuk regulasi terkait OSS RBA, perizinan usaha, dan administrasi perpajakan.
Dalam praktiknya, upgrade tidak mengharuskan pembubaran atau likuidasi PT Perorangan.
Artinya, badan usaha yang sudah ada tidak ditutup, tetapi disesuaikan strukturnya agar memenuhi karakteristik PT Umum.
Karena tidak terjadi likuidasi, sarana identitas perusahaan seperti rekening bank perusahaan, NPWP badan, Nomor Induk Berusaha (NIB), KBLI, serta izin usaha yang sudah ada dapat tetap dipertahankan.
Perubahan hanya dilakukan pada data dan dokumen administratif untuk menyesuaikan status badan hukum baru yang lebih kompleks.
Tahapan utamanya diawali dengan penambahan pemegang saham karena PT Umum mensyaratkan minimal dua pemegang saham.
Setelah struktur kepemilikan diperbarui, notaris akan menyusun perubahan anggaran dasar yang mencerminkan struktur baru tersebut sekaligus mengubah akta pendirian dari format PT Perorangan ke format PT Umum.
Akta hasil perubahan ini kemudian diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan perubahan data perseroan, yaitu pengesahan bahwa badan usaha tersebut kini berstatus PT dengan struktur umum.
Setelah perubahan disahkan, data perusahaan wajib diperbarui dalam sistem perizinan nasional melalui OSS RBA.
Pembaruan ini memastikan bahwa status perusahaan tercatat secara valid oleh sistem pemerintah, termasuk sektor usaha, KBLI, dan perizinan turunan lain jika diperlukan.
Selain itu, data administrasi perpajakan pada KPP juga diperbarui untuk memastikan data wajib pajak sesuai dengan struktur badan usaha baru agar tidak terjadi mismatch dalam pelaporan maupun kepatuhan pajak.
Dengan demikian, upgrade PT Perorangan ke PT Umum bukan hanya sekadar perubahan nomenklatur, tetapi merupakan penyesuaian struktur korporasi agar perusahaan memiliki kapasitas hukum yang lebih luas.
Perubahan ini lazim ditempuh ketika bisnis mulai berkembang, membutuhkan tambahan modal, melibatkan mitra bisnis atau investor, atau membutuhkan kredibilitas hukum yang lebih kuat untuk memasuki pengadaan, tender, akses pembiayaan, maupun kerja sama dalam skala yang lebih besar.
Dasar Hukum Upgrade PT Perorangan ke PT Umum
Upgrade dari PT Perorangan ke PT Umum memiliki dasar hukum pada 3 ranah regulasi:
1. Regulasi Perseroan (Legal Korporasi)
Mengatur bentuk badan hukum, perubahan akta, dan syarat kepemilikan:
– UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas
Mendefinisikan struktur PT biasa (minimal 2 pemegang saham, organ perseroan, RUPS, dsb.)
– PP 8/2021 tentang Modal Dasar PT & PT Perorangan
Memperkenalkan kategori PT Perorangan dan menentukan syarat pendiriannya.
– Permenkumham 21/2021 tentang Tata Cara Pendirian PT Perorangan
Mengatur pendaftaran, perubahan, dan pembubaran PT Perorangan pada sistem AHU.
– Permenkumham 14/2023 tentang Perubahan Data PT & Perseroan Perorangan
Mengatur mekanisme perubahan status PT Perorangan menjadi PT biasa melalui notaris dan AHU.
2. Regulasi Perizinan Usaha (OSS RBA)
Mengatur pencatatan perubahan status dalam sistem OSS, yaitu wajib memperbarui NIB, KBLI, dan izin usaha setelah upgrade karena perubahan struktur hukum.
3. Regulasi Perpajakan
Mengatur normalisasi data wajib pajak badan setelah perubahan status:
– PER-1/PJ/2023 tentang Pengadministrasian NPWP Badan
Penyesuaian NPWP 16 digit dan integrasi NIK–NPWP.
– PMK 112/2022 tentang Integrasi NIB–NPWP–OSS–Kemenkumham
Integrasi data antar-instansi agar tidak terjadi mismatch setelah perubahan badan usaha.
Regulasi ini menunjukkan bahwa upgrade bukan sekadar administrasi teknis, tetapi perubahan status hukum badan usaha, yang menghasilkan struktur korporasi baru, tata kelola berbeda (governance), dan pemegang saham lebih dari satu.
Selain itu, kewajiban administrasi lebih lengkap dan legal compliance yang mengikuti standar PT biasa.
Syarat & Dokumen Upgrade PT Perorangan ke PT Umum
Untuk mengubah PT Perorangan menjadi PT Umum, terdapat dua kelompok syarat yang perlu dipenuhi, yaitu syarat substansi dan syarat administratif.
1. Syarat Substansi
Berkaitan dengan struktur dan kesiapan internal perusahaan, antara lain:
– Memiliki minimal dua pemegang saham
– Adanya struktur organ perusahaan berupa minimal satu direksi dan satu komisaris
– Serta pembentukan struktur modal sesuai ketentuan UU PT
Selain itu, harus ada kesepakatan penambahan pemegang saham karena perubahan status ini umumnya dilakukan untuk membuka ruang bagi investor atau partner baru.
Ketentuan modal mengacu pada PP 8/2021 di mana tidak terdapat minimal modal dasar secara nominal, namun kewajaran sektor dan kemampuan penyetoran dapat diminta pembuktiannya dalam konteks tertentu seperti perbankan, tender, atau audit.
2. Syarat Administratif
Berkaitan dengan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan ke notaris, Kemenkumham, OSS, dan instansi pajak.
Dokumen yang harus dipersiapkan meliputi:
– NIB dan izin usaha melalui OSS RBA
– Sertifikat pendirian PT Perorangan
– e-NPWP badan
– Data pemilik dan calon pemegang saham beserta KTP dan NPWP masing-masing
– Serta draft anggaran dasar baru dan pembagian saham
Notaris kemudian akan menyusun akta perubahan dan pernyataan RUPS untuk diajukan ke Kemenkumham agar memperoleh SK perubahan status perseroan.
Setelah SK terbit, perlu dilakukan pengkinian data perpajakan termasuk profil wajib pajak dan perubahan KLU bila kegiatan usaha berubah.
Alur Prosedur Pengajuan Perubahan PT Perorangan ke PT Umum
Proses perubahan status dari PT Perorangan ke PT Umum mengikuti alur yang bersifat legal–administratif dan melibatkan notaris, Kemenkumham, OSS RBA, serta KPP.
1. Penambahan pemegang saham
Dapat dilakukan melalui penerbitan saham baru (emisi) atau melalui mekanisme alih saham dari pemegang saham tunggal kepada pihak lain.
Perubahan komposisi ini menjadi dasar pembentukan struktur perseroan baru dan wajib dicatat di dalam akta perubahan.
2. Perubahan akta dan anggaran dasar yang dilakukan oleh notaris
Pada tahap ini, notaris menyesuaikan ketentuan perseroan seperti:
– Struktur pemegang saham
– Direksi dan komisaris
– Modal dasar–ditempatkan–disetor
– hingga maksud dan tujuan perusahaan beserta klasifikasi usaha (KBLI)
– dan bila diperlukan juga perubahan nama perusahaan.
Setelah akta selesai ditandatangani para pihak, notaris mengajukan permohonan persetujuan perubahan melalui sistem AHU Online Kemenkumham untuk memperoleh pengesahan perubahan data perseroan.
Tahap ini sepenuhnya dilakukan oleh notaris, bukan oleh pemilik.
Setelah pengesahan terbit, pemilik atau kuasa perusahaan wajib memperbarui data perizinan berusaha dalam OSS RBA.
Meliputi pembaruan NIB, izin operasional atau komersial bila ada, KBLI tambahan jika terdapat perubahan bidang usaha, serta penunjukan penanggung jawab perusahaan yang baru.
Tahap terakhir adalah pengkinian data perpajakan yang dilakukan di KPP, mencakup pembaruan struktur pengurus, penyesuaian NPWP badan, pembaruan kode KLU jika sektor usaha berubah, dan sinkronisasi portal DJP Online.
Pada sektor tertentu, perubahan ini diikuti dengan pembaruan ke BPJS Ketenagakerjaan serta perbankan untuk mencocokkan data rekening korporat dengan struktur legal terbaru.
Dengan alur ini, status perseroan berubah secara sah dari PT Perorangan menjadi PT Umum tanpa melalui mekanisme pembubaran atau likuidasi.
Estimasi Biaya Upgrade
Biaya tidak bersifat fixed, tetapi kisarannya mengikuti biaya notaris + administrasi.
Kisaran di pasar saat ini (data 2024/2025):
| Komponen | Estimasi |
| Notaris perubahan akta | Rp 5–15 juta |
| Pengajuan Kemenkumham | Rp 200 ribu – Rp 1 juta |
| Update OSS & legalitas | Rp 0 – Rp 2 juta |
| Update pajak | Rp 0 |
| Konsultasi legal | Rp 0 – 5 juta |
Kisaran total pasar realnya adalah Rp 6–22 juta
Tapi, industri tertentu yang heavily regulated (ex: logistik, health device, pembayaran, pangan) bisa lebih tinggi karena perlu izin lanjutan.
Apa Perusahaan Perlu Pindah NPWP atau Bubarkan PT?
Dalam proses upgrade dari PT Perorangan ke PT Umum, perusahaan tidak perlu melakukan pembubaran badan hukum, tidak perlu menutup NPWP perusahaan, dan tidak perlu menutup rekening bank korporat.
Status badan hukum tetap sama, yang berubah adalah struktur perseroan dan dokumen legal sesuai ketentuan UU Perseroan Terbatas.
Sistem hukum Indonesia mengatur bahwa pembubaran PT hanya terjadi apabila perusahaan ingin berhenti beroperasi atau mengakhiri badan hukum.
Karena upgrade adalah perubahan bentuk dan struktur, bukan penghentian operasi, maka tidak ada tahapan likuidasi, kurator, maupun penghapusan resmi badan usaha.
NPWP Badan juga tidak berubah karena identitas wajib pajak melekat pada badan hukum yang sama.
Yang dilakukan hanya pengkinian data (data update) di KPP, seperti penyesuaian pemegang saham, direksi, komisaris, atau kode KLU jika bidang usaha berubah.
Hal ini sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan dalam PER-1/PJ/2023 serta integrasi data OSS–NIB–NPWP melalui PMK 112/2022.
Demikian pula, rekening bank badan usaha tidak perlu ditutup karena yang berubah bukan entitas hukumnya.
Bank hanya memerlukan pembaruan data pemilik manfaat (beneficial ownership), struktur pengurus, dan dokumen korporat terbaru agar sesuai dengan peraturan kepatuhan perbankan serta anti-money laundering (AML) dan know your customer (KYC).
Dengan mekanisme ini, seluruh nomor identitas perusahaan seperti NPWP, NIB, KBLI, izin usaha OSS, hingga akun OSS-nya sendiri tetap dapat digunakan, ya!
Hanya diperbarui agar selaras dengan status PT Umum.
Ini memudahkan perusahaan yang sudah berjalan, memiliki kontrak aktif, rekening operasional, atau sedang dalam proses tender, tanpa mengganggu kontinuitas bisnis.
Kesimpulan
Upgrade PT Perorangan menjadi PT Umum merupakan langkah strategis untuk perusahaan yang ingin menambah modal, mengikuti tender, sampai memperkuat legalitas dan tata kelola.
Proses ini bersifat legal dan tidak mengharuskan perusahaan dibubarkan, karena badan hukum tetap sama. Nah, yang berubah adalah struktur perseroan dan dokumen korporatnya.
Identitas seperti NPWP Badan, NIB, KBLI, dan rekening bank tetap digunakan, hanya diperbarui untuk disesuaikan dengan status PT Umum, sehingga operasional perusahaan tetap berjalan tanpa gangguan.
Rekomendasi Jasa Pendirian PT
Proses upgrade PT Perorangan menjadi PT Umum bukan hanya soal menambah pemegang saham, tetapi melibatkan tahapan legal yang harus sesuai regulasi.
Mulai dari perubahan akta dan anggaran dasar melalui notaris, pengesahan data di Kemenkumham, pembaruan perizinan melalui OSS RBA, hingga penyesuaian administrasi perpajakan.
Tanpa penanganan yang benar, perusahaan berisiko mengalami penolakan sistem, mismatch data OSS–AHU–DJP, atau revisi berulang pada dokumen korporat.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan cepat, sesuai hukum, dan tanpa hambatan birokrasi, Anda dapat menggunakan layanan profesional dari VALEED. Dengan dukungan tim legalitas yang berpengalaman, proses perubahan bentuk badan usaha dapat selesai lebih rapi dan efisien.
Konsultasi kebutuhan upgrade PT Anda sekarang, klik link di sini!
