Dalam mendirikan badan usaha, baik berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Commanditaire Vennootschap (CV), tidak bisa lepas dari keberadaan akta pendirian.
Dokumen otentik yang dibuat oleh notaris ini menjadi dasar legalitas yang diakui negara, berisi anggaran dasar, identitas pendiri, hingga aturan internal perusahaan.
Tanpa akta pendirian, perusahaan sulit mendapatkan status hukum, izin usaha, maupun akses ke perbankan dan investor.
Artikel ini akan membahas secara lengkap mulai dari pengertian akta pendirian PT dan CV, proses pembuatannya, estimasi biaya, hingga tips memilih notaris yang tepat agar urusan legalitas bisnis Anda berjalan lancar.
Pengertian Akta Pendirian PT dan CV
Akta pendirian adalah dokumen otentik yang disusun oleh notaris yang menyatakan bahwa sebuah badan usaha secara resmi berdiri di mata hukum.
Dokumen ini memuat Anggaran Dasar (AD/ART) perusahaan, identitas pendiri, struktur organisasi, modal, tujuan usaha, dan ketentuan internal lainnya.
1. Akta Pendirian PT
Untuk Perseroan Terbatas (PT), akta pendirian wajib memuat minimal hal-hal seperti nama perusahaan, alamat, maksud dan tujuan usaha, modal dasar & modal disetor, jumlah saham, struktur org (Direksi & Komisaris), hak dan kewajiban pemegang saham, ketentuan RUPS, dan aturan perubahan AD/ART.
Setelah disusun oleh notaris, akta ini tidak otomatis membuat PT sah sebagai badan hukum.
Notaris harus mengajukan akta tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum.
Dengan pengesahan inilah PT resmi diakui sebagai entitas hukum yang bisa melakukan perbuatan perdata, memiliki aset atas nama sendiri, membuat perjanjian, hingga dilindungi oleh hukum Indonesia.
2. Akta Pendirian CV
CV (Commanditaire Vennootschap / Persekutuan Komanditer) juga memerlukan akta pendirian agar memiliki legalitas.
Akta pendirian CV mencakup nama dan identitas para sekutu (aktif & pasif), modal yang disetor, pembagian keuntungan, tugas masing-masing sekutu, dan ketentuan pembubaran.
Dengan adanya akta pendirian, CV memperoleh pengakuan hukum sehingga:
✔ Bisa dipakai sebagai dasar mengurus izin usaha melalui OSS.
✔ Dapat membuka rekening bank atas nama CV, bukan perorangan.
✔ Menjadi dasar sah dalam melakukan transaksi resmi dan perjanjian bisnis dengan pihak ketiga.
Proses Pembuatan Akta Pendirian
Berikut langkah umum dalam proses pendirian akta untuk PT atau CV:
1. Persiapan Data dan Dokumen
– Data identitas pendiri (KTP, NPWP, alamat)
– Nama perusahaan, alamat kantor, maksud & tujuan usaha
– Rancangan Anggaran Dasar / AD/ART (struktur organisasi, modal, ketentuan internal)
– Jika pendiri perorangan sudah menikah: data pasangan, harta bersama, dsb
– Untuk CV: data sekutu aktif & pasif, modal sekutu & pembagian keuntungan
2. Pemilihan Notaris & Penyusunan Draf Akta
– Notaris menyusun minuta akta berdasarkan data yang diberikan
– Pihak pendiri memeriksa draft untuk memastikan kesesuaian
– Jika disetujui, para pendiri atau kuasanya akan menandatangani akta
3. Pengesahan / Pengantar ke Kemenkumham (untuk PT)
– Setelah ditandatangani, notaris mengajukan akta ke Kementerian Hukum dan HAM agar mendapat pengesahan menjadi badan hukum
– Terbitnya SK pengesahan dan pengumuman dalam Berita Negara
– Untuk CV, perubahan AD/ART juga diajukan ke Kemenkumham bila diatur oleh peraturan internal (tergantung jenis perubahan)
4. Registrasi & Aktivitas Lanjutan
– Mengurus NPWP perusahaan, izin usaha (jika diperlukan), NIB / OSS, TDP / SIUP / izin lain
– Pengumuman ke media / Berita Negara (jika diwajibkan)
– Memastikan dokumen akta disimpan baik oleh notaris & pihak perusahaan
Biaya Akta Pendirian: Perkiraan dan Faktor yang Mempengaruhi
Biaya pembuatan akta pendirian bervariasi tergantung jenis badan usaha dan layanan yang dipilih.
Untuk Perseroan Terbatas (PT), biaya pembuatan akta pendirian beserta dokumen pendukungnya umumnya mulai dari Rp 5 juta ke atas.
Beberapa kantor jasa legal bahkan menawarkan paket lengkap pendirian PT, termasuk pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) hingga pengumuman di Berita Negara, dengan kisaran Rp 5,99 juta sampai Rp 8,99 juta.
Sementara itu, untuk CV (Commanditaire Vennootschap), sejumlah penyedia jasa mencantumkan biaya sekitar Rp 3,5 juta, yang biasanya sudah termasuk jasa notaris dan pendaftaran CV.
Selain biaya pendirian baru, perusahaan juga mungkin menghadapi biaya perubahan akta.
Untuk perubahan Anggaran Dasar (AD/ART) atau data penting, tarifnya berkisar Rp 4 juta hingga Rp 7 juta tergantung tingkat kerumitan.
Perubahan data perseroan yang lebih umum, misalnya perubahan alamat atau pengurus, biasanya berada di kisaran Rp 2 juta sampai Rp 5 juta.
Bahkan ada penyedia layanan yang menawarkan biaya mulai dari Rp 1 juta untuk perubahan sederhana.
Besarnya biaya akta pendirian maupun perubahan akta dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kompleksitas akta (banyak pasal, pihak, atau aturan khusus), jumlah pemegang saham atau sekutu, besaran modal dasar dan modal disetor, serta letak geografis kantor notaris (umumnya tarif lebih tinggi di kota besar).
Jenis perubahan yang dilakukan seperti perubahan nama, alamat, bidang usaha, hingga struktur komisaris, juga mempengaruhi tarif.
Selain itu, layanan tambahan seperti pengurusan SK Kemenkumham, legalisasi, konsultasi, hingga pengumuman resmi turut menambah komponen biaya yang harus dipersiapkan.
Perubahan Akta Pendirian: Kapan dan Bagaimana Dilakukan
Dalam perjalanan usaha, sering kali perusahaan perlu melakukan perubahan akta pendirian untuk menyesuaikan kondisi bisnis maupun aturan hukum yang berlaku.
Perubahan ini umumnya diperlukan ketika terjadi perubahan identitas perusahaan, misalnya pergantian nama, alamat, atau domisili.
Selain itu, jika ada penambahan atau pengurangan modal dan saham, akta juga harus diperbarui agar sesuai dengan struktur modal terbaru.
Perubahan juga wajib dilakukan ketika perusahaan memperluas atau mengubah bidang usaha dan maksud tujuan perusahaan, termasuk penyesuaian kode KBLI.
Demikian pula, ketika terjadi pergantian atau perubahan pada struktur pengurus, baik di level Direksi, Komisaris, maupun sekutu dalam CV, maka akta perlu diperbarui.
Selain faktor internal, perubahan akta juga bisa dipicu oleh penyesuaian terhadap regulasi baru, seperti pembaruan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diwajibkan pemerintah.
Bahkan, dalam kasus restrukturisasi perusahaan seperti penggabungan (merger) atau pemisahan (spin-off), perubahan akta pendirian menjadi langkah hukum yang tidak bisa dihindari.
Prosedur Perubahan Akta
1. Rapat / Keputusan Pemegang Saham atau Sekutu
Untuk PT: RUPS memutuskan perubahan AD/ART atau pengurus.
Untuk CV: semua sekutu menyetujui perubahan dan menandatangani perubahan AD/ART.
2. Penyusunan Akta Perubahan oleh Notaris
Notaris membuat draf perubahan berdasarkan keputusan formal.
3. Penandatanganan & Pengajuan ke Kemenkumham (jika wajib)
Perubahan yang berdampak pada AD/ART PT harus disahkan oleh Kemenkumham.
Batas waktu pengajuan akta perubahan (seperti perubahan AD/ART) ke Kemenkumham terkadang mesti dilakukan dalam jangka waktu tertentu (contoh: perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 hari)
4. Registrasi & Pemberitahuan
Perubahan dicatat dalam daftar perusahaan, diberitahukan ke instansi terkait, dan diumumkan jika diwajibkan.
Tips Memilih Notaris dan Dokumen Pendukung
Memilih notaris yang tepat dan menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap adalah langkah penting agar proses pembuatan akta pendirian berjalan lancar.
Notaris tidak hanya berperan sebagai penyusun akta, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan legalitas perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Berikut beberapa tips yang bisa dijadikan pertimbangan:
1. Pilih notaris berpengalaman di bidang perusahaan/badan usaha
Pastikan notaris memahami UU Perseroan Terbatas, regulasi akta perusahaan, serta ketentuan perubahan AD/ART.
2. Transparansi biaya & paket layanan
Minta rincian biaya sejak awal, termasuk jasa penyusunan akta, pendaftaran, biaya ke Kemenkumham, pengumuman, serta biaya tambahan lainnya.
3. Pastikan notaris menyimpan minuta & salinan akta
Hal ini penting agar di masa depan perusahaan dapat memperoleh kembali salinan resmi bila dibutuhkan. (Hukum Online)
4. Dokumen pendukung harus lengkap & jelas, meliputi:
– Identitas pendiri atau sekutu (KTP, NPWP)
– Rancangan Anggaran Dasar/ART
– Dokumen pengesahan atau perubahan sebelumnya (jika akta sudah pernah diubah)
– Dokumen perkawinan dan bukti kepemilikan harta bersama, bila pendiri sudah menikah
5. Cek regulasi lokal atau persyaratan daerah
Beberapa daerah memiliki aturan tambahan tertentu, sehingga notaris harus memahami regulasi setempat agar tidak terjadi hambatan administratif.
Solusi Pendirian PT & CV
Mengurus akta pendirian memang bisa dilakukan sendiri, tapi tetap butuh pemahaman hukum dan dokumen yang lengkap. Supaya lebih praktis, banyak pengusaha memilih jasa profesional seperti Valeed agar cepat dan aman.
Dengan layanan pendampingan legalitas, Anda bisa mendapatkan:
✔ Pendirian PT/CV resmi Kemenkumham
✔ Perubahan akta tanpa repot
✔ Jasa notaris berpengalaman
✔ Pendampingan pajak & izin usaha
Jangan biarkan bisnis Anda tanpa kepastian hukum. KLIK LINK DI SINI untuk Konsultasi GRATIS
