Usaha Dagang (UD) Perorangan: Definisi, Jenis Bisnis yang Cocok, dan Kelengkapan Dokumennya
Usaha Dagang (UD) perorangan adalah salah satu bentuk usaha yang paling sering dipilih oleh individu yang ingin menjalankan bisnis secara mandiri. Model usaha ini banyak diminati karena kemudahannya dalam pendirian serta fleksibilitas dalam operasional. Tanpa perlu melibatkan banyak pihak atau struktur kepemilikan yang kompleks, kamu bisa langsung memulai bisnis dengan modal pribadi. Bagi banyak wirausahawan, terutama yang baru merintis usaha, UD perorangan menjadi langkah awal yang sangat praktis untuk masuk ke dunia bisnis. Selain itu, usaha ini juga bisa berpaan dalam menggerakkan roda perekonomian, khususnya dalam skala kecil hingga menengah. Dalam artikel ini, kita akan mengulas lebih dalam tentang definisi usaha dagang perorangan, jenis usaha yang paling cocok dijalankan dalam bentuk ini, serta dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk memastikan usaha berjalan secara legal. Pengertian Usaha Dagang Perorangan Usaha dagang perorangan adalah jenis usaha yang dimiliki, dijalankan, dan sepenuhnya dikelola oleh satu orang tanpa adanya pemisahan antara aset bisnis dan aset pribadi pemiliknya. Ini berarti bahwa segala keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang dialami dalam bisnis ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik usaha. Jika usaha mengalami masalah keuangan atau utang, maka pemilik harus menanggungnya sendiri tanpa perlindungan hukum yang memisahkan keuangan pribadi dengan bisnisnya. Ciri-ciri utama dari usaha dagang perorangan: 1. Dimiliki dan Dikelola oleh Satu Orang Dalam usaha dagang perorangan, hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas seluruh aspek usaha. Pemilik UD punya kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana bisnisnya dijalankan. Mulai dari strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, serta pemilihan produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. 2. Tanggung Jawab Penuh dari Pemilik Karena UD tidak memiliki badan hukum terpisah, pemilik bertanggung jawab secara pribadi terhadap seluruh kewajiban bisnisnya. Jika usaha mengalami kerugian atau memiliki utang, maka aset pribadi pemilik dapat digunakan untuk menutup kewajiban tersebut. 3. Modal Berasal dari Pemilik Itu Sendiri Untuk menjalankan usaha dagang perorangan, modal yang digunakan umumnya berasal dari pemilik sendiri. Bisa dari tabungan pribadi atau dana yang dikumpulkan secara mandiri tanpa adanya investor atau pembagian kepemilikan saham. 4. Proses Pendirian yang Mudah dan Cepat Dibandingkan dengan bentuk usaha lain seperti CV atau PT, usaha dagang perorangan dapat didirikan dengan lebih cepat dan tanpa birokrasi yang rumit. Perbedaan Usaha Dagang Perorangan dengan Bentuk Usaha Lain Kategori Usaha Dagang (UD) CV (Commanditaire Vennootschap) PT (Perseroan Terbatas) Pemilik Satu orang Minimal dua orang sebagai sekutu Minimal dua orang atau badan hukum Tanggung Jawab Tidak terbatas (pemilik menanggung semua risiko) Sekutu pasif memiliki tanggung jawab terbatas, sedangkan sekutu aktif bertanggung jawab penuh Terbatas hanya pada modal yang disetorkan Modal Dari pemilik sendiri Dari sekutu yang terlibat Berasal dari modal saham Status Badan Hukum Tidak memiliki badan hukum sendiri Tidak berbadan hukum Berbadan hukum Dari tabel di atas, terlihat bahwa usaha dagang perorangan lebih mudah dalam pendiriannya dibandingkan dengan CV atau PT. Namun, risikonya juga lebih besar karena tidak adanya pemisahan aset antara bisnis dan pemiliknya seperti PT. Jenis Usaha yang Cocok untuk Usaha Dagang Perorangan Banyak jenis usaha yang bisa dijalankan dalam bentuk usaha dagang perorangan, terutama yang tidak membutuhkan modal besar atau struktur kepemilikan yang rumit. Beberapa di antaranya adalah: – Usaha Ritel dan Toko Kelontong Menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sembako, makanan ringan, perlengkapan rumah tangga, dan produk lainnya yang banyak dibutuhkan masyarakat. – Usaha Kuliner dan Makanan Ringan Seperti warung makan, katering skala kecil, atau usaha makanan ringan berbasis pesanan yang bisa dijalankan dari rumah. – Jasa dan Layanan Misalnya jasa laundry, jasa servis elektronik, bengkel motor, salon kecantikan, dan jasa fotografi. – Usaha Online dan Dropshipping Menjual produk secara online tanpa harus menyimpan stok barang sendiri, misalnya dengan sistem dropshipping melalui marketplace atau media sosial. – Produksi Skala Kecil Contohnya usaha kerajinan tangan, pakaian, sabun handmade, lilin aromaterapi, dan produk lainnya yang bisa diproduksi dari rumah. Apakah Usaha Dagang (UD) Perlu NIB? 1. Apa Itu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Apa Fungsinya? Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi bagi pelaku usaha yang dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berperan sebagai tanda pengenal usaha yang mencakup izin usaha, izin operasional, hingga izin komersial dalam satu dokumen. Dengan memiliki NIB, usaha dagang perorangan jadi lebih diakui secara hukum dan bisa beroperasi dengan lebih leluasa. Selain sebagai identitas, NIB juga berfungsi sebagai: 2. Apakah Usaha Dagang Perorangan Wajib Punya NIB? Meskipun usaha dagang perorangan bukan badan hukum seperti PT atau CV, tetap ada izin yang perlu dipenuhi agar kegiatan usaha berjalan lancar dan sah di mata hukum. Beberapa syarat untuk mendapatkan NIB bagi usaha dagang perorangan meliputi: 3. Cara Mengurus NIB Secara Online di OSS Pembuatan NIB sekarang bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS, yang dikelola oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Berikut langkah-langkahnya: 4. Keuntungan Memiliki NIB untuk Usaha Dagang Perorangan Mendaftar NIB punya banyak manfaat bagi pelaku usaha, antara lain: Aspek Hukum dan Perpajakan Usaha Dagang Perorangan Kewajiban Hukum yang Harus Dipenuhi oleh Pemilik Usaha Dagang Perorangan Sebagai pemilik usaha dagang perorangan, ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi agar bisnis tetap berjalan dengan aman dan sesuai hukum, di antaranya: Aturan Pajak untuk Usaha Dagang Perorangan Usaha dagang perorangan tetap dikenakan pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Beberapa pajak yang perlu diperhatikan, antara lain: Cara Melaporkan Pajak untuk Usaha Dagang Perorangan Agar tetap patuh terhadap aturan perpajakan, berikut langkah-langkah pelaporan pajak usaha dagang perorangan: Kesimpulan Usaha Dagang (UD) Perorangan bisa jadi pilihan menarik buat kamu yang mau mulai bisnis dengan cepat dan fleksibel. Jenis usaha ini memberi kebebasan penuh dalam mengelola bisnis tanpa harus repot dengan struktur kepemilikan yang rumit. Tapi, perlu diingat kalau risiko usaha ini cukup besar, karena semua tanggung jawab—termasuk keuangan dan hukum—ada di tangan pemilik. UD bisa diterapkan untuk berbagai jenis usaha, seperti ritel, kuliner, jasa, atau produksi skala kecil, sehingga cukup fleksibel untuk berbagai model bisnis. Supaya bisnis lebih aman dan legal, sebaiknya urus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan patuhi kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku.
7 Fungsi KBLI Bagi Pelaku Usaha: Definisi, Jenis, dan Cara Menambahkannya di OSS serta NIB
Kalau kamu punya usaha atau berencana memulainya, pasti ingin bisnis berjalan lancar dan sesuai aturan, kan? Nah, salah satu hal penting yang perlu kamu tahu adalah KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Ini adalah sistem yang mengelompokkan berbagai jenis usaha di Indonesia berdasarkan kegiatan ekonominya, baik yang menghasilkan barang maupun jasa (BPS, 2020). KBLI ini sangat penting buat pelaku usaha karena berhubungan langsung dengan legalitas bisnis. Mulai dari menentukan jenis usaha, mengurus izin usaha, daftar Nomor Induk Berusaha (NIB), sampai urusan pajak—semuanya butuh kode KBLI yang sesuai. Jadi, kalau kamu paham KBLI, bisnis kamu bisa terdaftar dengan benar dan memenuhi aturan yang berlaku. Apa Itu KBLI? KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah sistem klasifikasi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelompokkan jenis-jenis usaha di Indonesia. Tujuannya supaya ada standar yang jelas dalam mendata dan mengelola berbagai jenis bisnis. Bayangkan kalau setiap instansi pakai sistem klasifikasi yang berbeda, pasti bakal ribet, kan? Data jadi sulit dibandingkan, pengurusan izin makin ruwet, dan administrasi jadi berantakan. Nah, KBLI membantu menyamakan kategori usaha supaya semuanya lebih tertata (BPS, 2020). Selain itu, KBLI juga berfungsi untuk menentukan kategori bisnis berdasarkan jenisnya. Misalnya, kalau kamu punya restoran, kode KBLI-nya akan masuk ke kategori penyediaan makanan dan minuman. Kalau bisnis kamu di bidang konstruksi, kode KBLI-nya masuk ke sektor konstruksi. Dengan begitu, usaha kamu bisa teridentifikasi dengan jelas dan lebih mudah mengurus izin serta administrasinya. 7 Fungsi Utama KBLI bagi Pelaku Usaha Salah satu fungsi utama KBLI adalah sebagai sistem klasifikasi bisnis yang rapi dan jelas. Dengan KBLI, kamu bisa tahu usaha kamu masuk kategori apa, sehingga lebih gampang buat riset pasar dan melihat kompetitor. Selain itu, KBLI juga jadi sumber data penting untuk memantau perkembangan ekonomi. Pemerintah dan pelaku usaha menggunakan data dari KBLI buat melihat kondisi pasar dan merancang kebijakan ekonomi. Misalnya, KBLI membantu menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang bisa kasih kamu gambaran tentang kondisi ekonomi nasional maupun daerah. Buat kamu yang butuh data statistik usaha, KBLI juga sangat membantu. Data ini bisa kamu pakai untuk menganalisis pasar, menyusun rencana bisnis, atau menentukan strategi perusahaan. Bahkan, data KBLI juga dipakai buat membandingkan ekonomi Indonesia dengan negara lain, yang berguna kalau kamu ingin ekspansi ke luar negeri. KBLI juga jadi dasar buat perizinan usaha. Kode KBLI yang kamu pilih menentukan izin apa saja yang harus kamu urus, seperti SIUP atau izin investasi. Dengan KBLI yang tepat, kamu bisa memastikan bisnismu legal dan aman secara hukum. Selain itu, KBLI juga dipakai dalam pendaftaran legalitas usaha, misalnya saat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) atau NPWP. Dengan KBLI, usaha kamu terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah, jadi lebih terlindungi secara hukum. Terakhir, KBLI juga memudahkan komunikasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan kode yang sudah baku, kamu bisa menjelaskan jenis bisnismu dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman, dan memudahkan kerja sama saat menjalin komunikasi dengan mitra. Rangkuman Fungsi Utama KBLI untuk Pelaku Usaha 1. Mengklasifikasikan Usaha dengan JelasKBLI membantu mengelompokkan jenis usaha, sehingga lebih mudah memahami kategori bisnis kamu dan membandingkannya dengan kompetitor. 2. Membantu Riset Pasar & Analisis BisnisDengan KBLI, kamu bisa mempelajari tren bisnis, menganalisis perilaku kompetitor, dan menyusun strategi yang lebih matang. 3. Sumber Data untuk Memantau EkonomiData KBLI digunakan pemerintah dan pelaku usaha untuk memantau kondisi ekonomi, termasuk perhitungan PDB dan PDRB. 4. Menyediakan Statistik Usaha yang BergunaData KBLI bisa membantu kamu dalam analisis pasar, perencanaan bisnis, dan bahkan ekspansi ke luar negeri. 5. Dasar Penentuan Perizinan UsahaKode KBLI menentukan izin apa saja yang harus kamu urus, seperti SIUP atau izin investasi, agar bisnismu legal. 6. Mendukung Pendaftaran Legalitas UsahaSaat mengurus NIB atau NPWP, KBLI memastikan usaha kamu terdaftar resmi dan diakui oleh pemerintah. 7. Mempermudah Komunikasi BisnisDengan kode KBLI yang standar, kamu bisa menjelaskan bisnis kamu dengan jelas kepada mitra usaha, baik di dalam maupun luar negeri. Jenis-jenis KBLI dan Bagaimana Perkembangannya KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dunia usaha. Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala memperbarui KBLI agar lebih sesuai dengan kondisi terbaru. Sebelumnya, ada beberapa versi seperti KBLI 2009, KBLI 2015, dan KBLI 2017, sebelum akhirnya KBLI 2020 menjadi yang terbaru dan berlaku hingga sekarang. Setiap pembaruan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan jenis usaha baru yang bermunculan dan memastikan klasifikasi usaha lebih akurat. Saat ini, KBLI 2020 menjadi acuan utama bagi pelaku usaha di Indonesia. KBLI ini diatur dalam Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 dan mengalami banyak perubahan dibanding versi sebelumnya. Salah satu perubahan besar adalah penambahan 216 kode baru, sehingga total sekarang ada 1.790 kode KBLI dengan format 5 digit. Pembaruan ini juga sejalan dengan penerapan sistem perizinan berbasis risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, kalau kamu memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), pastikan kode KBLI yang kamu gunakan sudah sesuai dengan KBLI 2020. Struktur dan Kategori KBLI 2020 Kode KBLI terdiri dari 5 digit angka yang menggambarkan jenis usaha secara lebih spesifik. KBLI 2020 sendiri dibagi menjadi 21 kategori utama yang mencakup berbagai sektor ekonomi. Beberapa contohnya: A: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B: Pertambangan dan Penggalian C: Industri Pengolahan D: Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air, dan Udara Dingin F: Konstruksi G: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor I: Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum J: Informasi dan Komunikasi Untuk daftar lengkapnya, kamu bisa cek di Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020. Cara Mencari Kode KBLI yang Tepat Kalau kamu ingin tahu kode KBLI yang sesuai dengan usahamu, ada dua cara mudah: Cara Menambahkan KBLI di OSS dan NIB Setelah kamu menemukan kode KBLI yang paling pas buat usahamu, langkah selanjutnya adalah menambahkannya ke sistem OSS (Online Single Submission). Ini berguna supaya bisnismu legal dan terhubung dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nah, biar nggak salah langkah, berikut cara menambahkan KBLI di OSS dan NIB: Sistem OSS ini cukup mudah digunakan karena tampilannya sudah dibuat user-friendly. Kalau ada kendala, kamu bisa menghubungi layanan bantuan OSS atau menghubungi tim Customer Service Jasa Pengurusan Legaliatas Usaha Valeed di LINK INI. Dampak Salah Pilih Kode KBLI dan Cara Mengatasinya
7+ Cara Membuat Nama PT yang Bagus, Unik, dan Legal
Pernah nggak sih kamu membayangkan betapa pentingnya sebuah nama untuk sebuah perusahaan, apalagi untuk Perseroan Terbatas (PT)? Nama PT itu jadi identitas utama yang bakal melekat kuat di bisnis kamu. Nama ini yang pertama kali dilihat orang, mudah diingat, dan jadi pembeda yang jelas dari para pesaing. Lebih dari itu, nama PT juga mencerminkan visi, misi, dan nilai-nilai yang dipegang perusahaan kamu. Nah, artikel ini kami buat khusus buat kamu yang lagi cari nama PT yang tepat. Kami tahu kok, proses memilih nama bisa bikin bingung, apalagi ada banyak aturan yang harus kamu patuhi. Makanya, di sini kami sudah rangkum 9 cara mudah yang bisa bantu kamu step-by-step. Kamu akan temukan juga penjelasan lengkap tentang 8 syarat utama penamaan PT yang wajib sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011. Mulai dari aturan soal huruf Latin, keunikan nama, sampai kesesuaian dengan bidang usaha. Selain itu, artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi ekstra supaya kamu bisa dapat ide nama yang kreatif dan menarik. Syarat 1: Harus Pakai Huruf Latin Syarat yang pertama dan paling mendasar saat kamu mau kasih nama PT adalah wajib menggunakan huruf Latin. Ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Pasal 5 ayat 1). Jadi, pastikan dari awal kamu sudah taat sama aturan ini ya. Kalau kamu melanggar aturan ini, risikonya jelas: pengajuan nama PT kamu bakal ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Proses yang udah kamu siapkan matang-matang bisa jadi gagal hanya karena nama kamu nggak pakai huruf Latin. Penulisan yang Benar Penulisan yang Salah PT Maju Jaya Sentosa PT 成功繁荣 (PT Sukses Sejahtera – menggunakan aksara Mandarin) PT Anugerah Karya Bersama PT Ἀνάγκη Κοινή Δημιουργία (PT Anugerah Karya Bersama – menggunakan aksara Yunani) PT Digital Solusi Indonesia ПТ Дигитал Солуси Индонезиа (menggunakan Cyrillic) Mungkin kamu bertanya-tanya, “Kalau PT skala internasional gimana, ada pengecualian nggak?” Sayangnya, sejauh ini berdasarkan aturan di PP No. 43 Tahun 2011, nggak ada pengecualian khusus yang membolehkan penggunaan huruf non-Latin. Terus, gimana dengan simbol atau karakter khusus? Nah, aturan juga melarang penggunaan angka atau rangkaian huruf yang nggak membentuk kata, jadi penggunaan simbol atau karakter aneh juga sangat nggak disarankan dilansir dari IzinKilat. Dengan kamu paham dan nurutin syarat pertama ini, berarti kamu udah punya pondasi yang kuat buat lanjut ke tahap penamaan PT berikutnya. Syarat 2: Belum Dipakai Secara Sah oleh Perusahaan Lain Setelah kamu memastikan nama PT sudah ditulis dengan huruf Latin, syarat penting berikutnya adalah memastikan nama itu belum pernah dipakai secara sah oleh perusahaan lain. Kenapa ini penting? Karena nama PT adalah identitas unik yang membedakan bisnis kamu dari yang lain. Coba bayangkan kalau ada dua perusahaan dengan nama yang sama, pasti bakal bikin bingung pelanggan dan bisa berujung masalah hukum juga, kan? Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP No. 43 Tahun 2011) sudah menegaskan kalau nama PT yang kamu ajukan nggak boleh sama atau mirip dengan nama PT lain yang sudah terdaftar. Misalnya, kalau sudah ada PT “Bumi Pertiwi”, kamu nggak bisa daftar nama “Bumi Pratiwi” karena dinilai terlalu mirip, baik dari segi tulisan maupun cara pengucapannya. Kasus nama PT yang ditolak karena sudah digunakan itu cukup sering kejadian, lho. Contohnya, kalau kamu mau daftar nama PT “Jaya Abadi Sentosa”, tapi ternyata sudah ada PT “Jaya Abadi” atau “Sentosa Jaya Abadi”, besar kemungkinan pengajuan kamu bakal ditolak. Kalau sampai ditolak, kamu harus ulang proses dari awal lagi, dan pastinya buang-buang waktu serta tenaga. Lalu, gimana caranya biar kamu bisa tahu nama PT itu sudah dipakai atau belum? T enang, sekarang kamu bisa cek langsung secara online lewat Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dikelola oleh Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Di sana ada database resmi yang bisa kamu akses untuk memastikan nama PT kamu benar-benar masih available. Begini cara gampang cek nama PT lewat AHU Online: Proses cek ini biasanya cepat kok, cuma butuh beberapa menit tergantung koneksi internet kamu. Tapi perlu diingat juga, hasil dari sistem AHU ini belum jadi keputusan final ya. Keputusan resmi tetap ada di tangan Kemenkumham. Biar makin aman dari risiko nama yang mirip, kamu juga bisa coba beberapa tips ini: Riset lebih dalam: Jangan cuma cek di AHU, coba juga cari di Google, media sosial, atau direktori bisnis biar lebih yakin kalau nama kamu benar-benar unik. Siapkan cadangan: Usahakan punya 3 sampai 5 alternatif nama biar nggak pusing kalau pilihan pertama kamu ternyata udah dipakai orang. Gunakan kata yang unik: Hindari nama-nama yang pasaran. Gabungkan kata-kata yang tidak biasa supaya nama PT kamu lebih menonjol dan gampang diingat. Kalau kamu tetap maksa pakai nama PT yang sudah terdaftar, siap-siap saja berhadapan dengan risiko hukum. Pemilik nama yang sah bisa menuntut secara perdata karena melanggar hak merek. Bahkan, Kemenkumham bisa saja mencabut izin nama PT kamu kalau terbukti melanggar aturan (sesuai PP No. 43 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1)). Jadi, lebih baik ikuti aturan ini biar bisnis kamu tetap aman dan lancar ke depannya. Syarat 3: Nama PT Tidak Boleh Melanggar Norma atau Etika Masyarakat Syarat ketiga ini juga sangat penting: nama PT kamu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Singkatnya, ketertiban umum itu aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan kesusilaan lebih ke soal norma dan nilai moral yang dijunjung tinggi. Aturan ini tercantum jelas dalam PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT. Pemerintah melarang penggunaan nama yang menyalahi norma sosial dan etika karena nama perusahaan adalah wajah dari bisnis kamu. Nama yang terdengar negatif atau tidak pantas bisa merusak citra dan kepercayaan masyarakat, termasuk calon mitra bisnis. Contoh nama yang jelas melanggar aturan ini seperti: Nama-nama tersebut sudah pasti menyalahi norma karena ada unsur yang berhubungan dengan pornografi, narkoba, judi, minuman keras, atau penipuan. Kenapa harus mematuhi aturan ini? Pertama, nama yang positif akan membuat perusahaan kamu terlihat lebih profesional dan kredibel. Kedua, menunjukkan bahwa perusahaan kamu memegang teguh etika dan nilai moral. Ketiga, ini juga bisa menghindarkan kamu dari potensi masalah hukum
Pecah Kongsi dalam Perusahaan: Peran, Hak, dan Kewajiban yang Didapatkan
Mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan istilah “kongsi”, apalagi saat ngobrol soal bisnis atau usaha. Secara umum, kongsi artinya adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, atau bisa juga merujuk ke sebuah perusahaan atau organisasi. Tapi, kalau kita bicara dalam konteks dunia perusahaan di Indonesia, “pecah kongsi” punya makna yang lebih spesifik dan penting untuk kamu pahami. Nah, di artikel ini kita bakal kupas tuntas soal “pecah kongsi”: apa sih perannya di dalam perusahaan, hak-hak apa saja yang dimiliki, kewajiban apa yang harus dipenuhi, sampai kontribusi apa yang bisa diberikan. Dengan memahami ini, kamu yang sedang berencana jadi investor akan punya bekal pengetahuan sebelum memutuskan untuk menanamkan modal di sebuah perusahaan. Atau kalau kamu seorang pengusaha, kamu jadi lebih tahu cara membangun hubungan yang baik dengan para pecah kongsi agar kerjasama yang terjalin bisa saling menguntungkan. Apa Itu Pecah Kongsi? Dalam dunia bisnis, pecah kongsi adalah orang-orang yang punya saham dan ikut memiliki sebagian dari perusahaan. Singkatnya, mereka adalah pemilik sebagian perusahaan tersebut. Istilah “pecah kongsi” ini biasanya lebih menekankan pada kerjasama (kongsi) yang diwujudkan dalam bentuk kepemilikan saham. Meskipun sering dianggap sama dengan pemegang saham biasa, pecah kongsi biasanya punya makna lebih kuat karena keterlibatan mereka yang aktif dan komitmen jangka panjang terhadap perusahaan. Perbedaan utama pecah kongsi dengan pemegang saham biasa umumnya ada pada tingkat keterlibatan dan pengaruh dalam mengambil keputusan di perusahaan. Pecah kongsi biasanya punya saham dalam jumlah besar, sehingga punya suara yang lebih kuat saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sementara pemegang saham biasa, apalagi yang sahamnya cuma sedikit (minoritas), pengaruhnya mungkin lebih terbatas. Kalau dilihat dari beberapa faktor, pecah kongsi ini bisa dibagi dalam beberapa jenis: 1. Berdasarkan Persentase Kepemilikan Pecah kongsi sering kali dipengaruhi oleh besarnya kepemilikan saham. Pemegang saham mayoritas (lebih dari 50%) biasanya punya kendali lebih besar atas jalannya perusahaan dan keputusan strategis. Sementara pemegang saham minoritas, yang kepemilikannya di bawah 50%, umumnya punya pengaruh yang lebih terbatas dalam pengambilan keputusan. 2. Berdasarkan Hak Suara Dalam beberapa perusahaan, saham dibagi ke dalam beberapa kelas yang memiliki hak suara berbeda. Contohnya, ada saham dengan hak suara ganda (multiple voting shares) yang memberikan pemegangnya pengaruh lebih besar dalam RUPS. Sebaliknya, ada juga saham tanpa hak suara yang membatasi keterlibatan pemegangnya dalam proses pengambilan keputusan penting. 3. Berdasarkan Prioritas Dividen Beberapa jenis saham memiliki prioritas lebih tinggi dalam pembagian dividen. Saham preferen biasanya memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dulu dibandingkan pemegang saham biasa. Ini bisa menjadi poin pertimbangan penting saat terjadi pecah kongsi yang berkaitan dengan keuntungan finansial. Soal status hukum pecah kongsi di Indonesia, semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Di dalam UUPT sudah dijelaskan tentang hak dan kewajiban pemegang saham, termasuk pecah kongsi. Peran Pecah Kongsi dalam Perusahaan Setelah memahami apa itu pecah kongsi dan jenis-jenisnya, sekarang saatnya kamu tahu seberapa penting peran mereka dalam perusahaan. Peran ini bisa berbeda-beda, tergantung seberapa besar saham yang dimiliki, jenis perusahaan, dan kesepakatan yang sudah disepakati dalam Anggaran Dasar perusahaan dikutip dari IzinKilat. Secara umum, peran pecah kongsi dibagi menjadi dua, yaitu peran strategis dan peran operasional. A) Peran Strategis Pecah Kongsi Peran strategis berarti pecah kongsi terlibat dalam keputusan-keputusan besar yang menentukan arah dan masa depan perusahaan. Beberapa di antaranya adalah: 1. Menentukan Visi dan Misi Perusahaan Pecah kongsi, terutama yang punya saham terbesar, biasanya berperan besar dalam menentukan visi dan misi perusahaan. Mereka bisa memutuskan perusahaan mau fokus di bidang apa, apakah perlu ekspansi, atau bahkan mengubah arah bisnis secara menyeluruh. 2. Memilih Direksi dan Komisaris Lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pecah kongsi berhak memilih atau mengganti direksi dan komisaris. Ini penting karena mereka yang akan mengurus operasional dan mengawasi jalannya perusahaan sehari-hari. 3. Menyetujui Perubahan Penting dalam Perusahaan Kalau ada perubahan besar seperti mengganti nama perusahaan, menambah bidang usaha baru, atau mengubah struktur modal, semuanya harus disetujui pecah kongsi lewat RUPS. 4. Menyetujui Merger, Akuisisi, atau Pembubaran Perusahaan Keputusan besar seperti penggabungan perusahaan (merger), akuisisi, atau bahkan membubarkan perusahaan juga butuh persetujuan pecah kongsi. B) Peran Operasional Pecah Kongsi Selain urusan strategis, ada juga pecah kongsi yang ikut terlibat langsung di operasional, meskipun ini lebih sering terjadi di perusahaan tertutup atau perusahaan keluarga. Misalnya, mereka ikut membantu mengelola bisnis sehari-hari, memberi masukan teknis, atau menjalin hubungan dengan rekan bisnis. Peran pecah kongsi juga bisa dibedakan menjadi aktif dan pasif. – Pecah Kongsi Aktif Mereka biasanya terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, sering hadir di RUPS, dan rajin memberi masukan. Mereka juga paham betul soal bisnis perusahaan dan aktif mencari informasi. – Pecah Kongsi Pasif Sebaliknya, pecah kongsi pasif lebih banyak menyerahkan urusan kepada manajemen. Mereka mungkin hanya menerima laporan rutin, jarang hadir di RUPS, atau cukup memberikan suara lewat perwakilan. Hak-hak Pecah Kongsi Sebagai pemegang saham, kamu punya sejumlah hak penting yang dijamin oleh hukum dan aturan internal perusahaan. Mengetahui hak-hak ini bakal bantu kamu lebih aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pastinya menjaga investasi kamu tetap aman. Yuk, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini! 1. Hak Suara di RUPS Salah satu hak utama yang kamu punya adalah hak untuk memberikan suara di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS ini semacam forum tertinggi perusahaan yang bakal menentukan keputusan-keputusan besar. Lewat hak suara ini, kamu bisa: Jumlah suara kamu biasanya sesuai dengan berapa besar saham yang kamu punya. Semakin banyak saham kamu, makin kuat juga suara kamu di RUPS. 2. Hak Dapat Dividen Kalau perusahaan lagi untung, kamu berhak mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut dalam bentuk dividen. Biasanya, pembagian dividen ini sesuai dengan jumlah saham yang kamu pegang. Tapi perlu diingat, dividen ini nggak otomatis selalu dibagikan ya. Keputusan bagi-bagi dividen tetap harus nunggu hasil keputusan di RUPS dan lihat juga kondisi keuangan perusahaan. 3. Hak Akses Informasi Sebagai pemegang saham, kamu juga berhak tahu informasi penting soal perusahaan. Informasinya bisa berupa: Dengan info yang cukup, kamu bisa lebih mudah memantau kinerja perusahaan dan membuat keputusan investasi yang tepat. 4. Hak Menjual atau Mengalihkan Saham Kamu juga bebas untuk jual atau pindahkan saham kamu ke orang lain. Tapi kadang ada aturan tambahan
Apostille Adalah: Definisi, Tujuan, Fungsi, dan Perbedaannya dengan Legalisir
Seiring berkembangnya globalisasi saat ini, kita seringkali memerlukan dokumen resmi yang diakui di banyak negara. Terutama saat berurusan dengan bisnis, studi, atau bahkan urusan administrasi pernikahan dan imigrasi. Salah satu cara untuk memastikan dokumen kita diterima di negara lain adalah dengan melakukan legalisasi. Tapi, banyak orang yang bingung antara apostille dan legalisir. Meskipun keduanya bertujuan untuk mengesahkan dokumen, proses dan aturan yang berlaku rupanya berbeda. Dalam artikel ini, kita akan kupas apa itu apostille, tujuan, fungsi, serta perbedaannya dengan legalisir. Apa Itu Apostille? Apostille adalah cara untuk memverifikasi keaslian tanda tangan, jabatan, atau cap pada dokumen resmi. Proses ini dilakukan oleh pihak yang berwenang di negara asal dokumen tersebut. Tujuan dari apostille yaitu guna memastikan dokumen tersebut sah dan bisa diterima di negara lain yang sudah setuju dengan sistem apostille. Dasar Hukum Apostille Apostille pertama kali diatur dalam Konvensi Den Haag 1961 yang dibuat untuk memudahkan legalisasi dokumen antar negara. Sebelum adanya sistem ini, legalisasi dokumen antarnegara memakan waktu lama dan ribet. Dengan adanya apostille, semua jadi lebih cepat dan praktis. Negara-Negara yang Tergabung dalam Konvensi Apostille Sekarang ini, lebih dari 100 negara sudah bergabung dalam Konvensi Den Haag. Negara-negara tersebut sepakat untuk saling mengakui apostille sebagai bukti sah dokumen internasional. Beberapa negara besar yang tergabung di dalamnya antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang. Tujuan dan Fungsi Apostille Tujuan utama dari apostille adalah untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen antarnegara yang sudah ikut dalam Konvensi Den Haag. Sebelumnya, legalisasi dokumen memerlukan prosedur panjang dan rumit. Namun dengan apostille, semuanya bisa jadi lebih cepat dan efisien dikutip dari IzinKilat. Adapun fungsi dari Apostille ini antara lain: 1. Memastikan Keaslian Dokumen di Negara Lain Fungsi utama apostille adalah untuk memastikan bahwa dokumen yang diterbitkan di negara asalnya sah dan diterima di negara lain yang tergabung dalam Konvensi Den Haag. Dengan begitu, kamu bisa menggunakan dokumen resmi seperti akta kelahiran, ijazah, surat nikah, dan lainnya di luar negeri tanpa masalah. 2. Mempermudah Transaksi Internasional Apostille membantu memudahkan banyak transaksi internasional, baik itu dalam dunia bisnis, pendidikan, pernikahan, atau bahkan urusan imigrasi. Misalnya, kalau kamu ingin kuliah di luar negeri, ijazah yang sudah di-apostille bisa diterima oleh universitas di negara tujuan. 3. Menghemat Waktu dan Biaya Dibandingkan Legalisir Konvensional Proses apostille jauh lebih cepat dan lebih murah dibandingkan legalisir biasa. Sebab, prosesnya cuma melibatkan satu pihak yang berwenang untuk memverifikasi keaslian dokumen, yaitu kementerian hukum atau lembaga yang setara di negara asal dokumen. Jenis-Jenis Dokumen yang Perlu Apostille Ada beberapa jenis dokumen yang biasanya perlu mendapatkan apostille. Berikut beberapa di antaranya: 1. Dokumen Publik Dokumen publik adalah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah atau pihak berwenang yang berkaitan dengan status hukum seseorang. Beberapa contoh dokumen publik yang perlu apostille adalah: – Akta Kelahiran: Dokumen yang mencatat kelahiran seseorang, lengkap dengan informasi orang tua dan tempatnya. – Akta Nikah: Dokumen yang mencatat pernikahan yang sah. – Ijazah dan Transkrip Nilai: Ijazah yang diberikan oleh sekolah atau universitas serta transkrip nilai akademik. – Akta Kematian: Dokumen yang mencatat kematian seseorang. – Surat Keterangan Domisili: Surat yang mengonfirmasi tempat tinggal seseorang yang diterbitkan oleh pemerintah. 2. Dokumen Notaris Dokumen yang dibuat oleh notaris juga perlu apostille, karena biasanya dokumen ini berkaitan dengan transaksi hukum atau kesepakatan penting. Contohnya adalah: – Akta Notaris: Seperti akta pendirian perusahaan atau akta jual beli properti. – Perjanjian Notaris: Misalnya perjanjian pinjam-meminjam atau kontrak lainnya yang memerlukan pengesahan. 3. Dokumen Pengadilan Dokumen yang berasal dari pengadilan juga harus diberi apostille agar sah di luar negeri. Contoh dokumen pengadilan yang membutuhkan apostille meliputi: – Putusan Pengadilan: Keputusan resmi dari pengadilan. – Surat Penetapan Pengadilan: Misalnya keputusan tentang hak asuh anak atau pembagian warisan. Proses dan Cara Mendapatkan Apostille Untuk mendapatkan apostille, ada beberapa langkah yang harus diikuti. Prosesnya tidak terlalu rumit, asalkan tahu prosedurnya yang benar. Di Indonesia, yang berwenang mengeluarkan apostille adalah Kementerian Hukum dan HAM. Tepatnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) yang menangani proses ini. Jadi, semua urusan apostille ada di bawah kewenangan mereka. Langkah-Langkah Mengajukan Apostille Inilah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengajukan apostille: Persyaratan Dokumen Agar dokumen bisa diajukan untuk apostille, beberapa syarat yang perlu dipenuhi antara lain: Biaya yang Dibutuhkan Biaya untuk mengajukan apostille bervariasi tergantung jenis dan jumlah dokumen yang diajukan. Biayanya relatif terjangkau dibandingkan biaya legalisasi di luar negeri. Proses Apostille Online Supaya lebih simple, kini ada layanan apostille online dari Kementerian Hukum dan HAM. Berikut cara mengajukannya secara online: Dengan layanan online ini, proses pengajuan apostille jadi lebih cepat dan mudah. Perbedaan Apostille dan Legalisir Apostille dan legalisir adalah dua proses yang berkaitan dengan pengesahan dokumen untuk digunakan di luar negeri. Meskipun keduanya berguna untuk memastikan keabsahan dokumen di negara asing, namun proses serta tujuannya berbeda. Apostille adalah metode pengesahan dokumen yang diatur oleh Konvensi Den Haag 1961 dan digunakan oleh negara-negara yang menjadi anggota konvensi tersebut. Proses ini lebih sederhana dan lebih cepat, karena hanya membutuhkan pengesahan satu kali dari otoritas yang berwenang di negara asal. Sebaliknya, legalisir adalah proses yang melibatkan pengesahan dokumen oleh beberapa pihak, seperti Kementerian Luar Negeri dan kedutaan besar atau konsulat negara tujuan. Legalisir umumnya lebih rumit dan memakan waktu lebih lama dibandingkan apostille, karena melibatkan lebih banyak langkah administrasi. Tabel Perbandingan: Apostille vs. Legalisir Aspek Apostille Legalisir Negara yang berlaku Negara-negara yang menandatangani Konvensi Den Haag 1961. Negara yang tidak menandatangani Konvensi Den Haag. Proses Pengesahan satu kali oleh otoritas yang berwenang di negara asal. Pengesahan oleh Kementerian Luar Negeri, kemudian oleh kedutaan negara tujuan. Tujuan Memudahkan penggunaan dokumen di negara asing yang juga anggota konvensi. Memastikan dokumen diakui oleh negara tujuan yang tidak terikat pada Konvensi Den Haag. Waktu dan biaya Proses cepat, biaya lebih rendah. Proses lebih lama, biaya lebih tinggi. Situasi kapan digunakan Digunakan untuk dokumen yang akan digunakan di negara-negara anggota Konvensi Den Haag. Digunakan untuk dokumen yang akan digunakan di negara-negara yang tidak terikat pada Konvensi Den Haag. Situasi Kapan Menggunakan Apostille atau Legalisir Penggunaan apostille lebih tepat untuk dokumen yang akan digunakan di negara-negara yang merupakan anggota Konvensi Den Haag, seperti sebagian besar negara Eropa dan Amerika Serikat. Contoh
Pajak PT PMA: Jenis dan Kewajibannya yang Harus Ditaati
PT PMA atau yang dikenal dengan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing merupakan salah satu bentuk badan usaha yang bisa didirikan di Indonesia dengan sumber modal yang berasal dari investor luar negeri. Modal yang digunakan untuk mendirikan perusahaan ini bisa berasal dari luar negeri secara penuh atau berupa gabungan antara modal asing dan modal yang berasal dari investor dalam negeri. Perusahaan dengan bentuk ini memiliki status sebagai badan hukum yang diakui oleh pemerintah Indonesia, sehingga secara otomatis masuk dalam kategori wajib pajak. Lantas, pajak apa saja yang harus dibayarkan oleh PT PMA? Yuk, kita bahas lebih dalam! Mengenal PT PMA Lebih Dekat Sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan tentang jenis pajak yang harus dibayar oleh PT PMA, kita perlu memahami terlebih dahulu seperti apa bentuk perusahaan ini secara lebih rinci. PT PMA adalah salah satu jenis perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang beroperasi di Indonesia dengan melibatkan modal dari pihak asing. Keberadaan PT PMA ini sudah diatur oleh hukum di Indonesia dan mendapatkan legalitas sebagai badan usaha resmi. Modal yang digunakan dalam PT PMA bisa berasal dari investasi luar negeri sepenuhnya, atau bisa juga dalam bentuk kerja sama antara investor asing dengan investor lokal yang ada di Indonesia. Menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin), PT PMA dianggap sebagai strategi bisnis yang menarik bagi para investor asing yang ingin memperluas bisnisnya ke pasar Indonesia. Ini karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki daya tarik besar bagi investor asing untuk menanamkan modalnya. Sebagai badan usaha yang sah secara hukum, PT PMA harus tunduk pada berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal perpajakan. Perusahaan ini wajib untuk membayar pajak dan melaporkan seluruh kewajiban pajaknya sesuai ketentuan. Jenis-jenis Pajak yang Harus Dibayar PT PMA Agar semakin paham mengenai kewajiban perpajakan PT PMA, berikut ini adalah daftar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan modal asing ini: 1. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan kepada perusahaan atas seluruh penghasilan yang mereka dapatkan dalam satu tahun pajak. Mengapa PT PMA harus membayar PPh Badan? Alasannya adalah karena PT PMA termasuk dalam kategori badan usaha yang secara hukum wajib membayar pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, tarif pajak PPh Badan yang berlaku saat ini adalah sebesar 22% dari total pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang atau jasa tertentu yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintah yang sudah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut informasi dari KlikPajak, barang dan jasa yang terkena PPN dikenal dengan sebutan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Saat ini, tarif PPN yang berlaku untuk PT PMA adalah 12% dari total nilai transaksi. Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa tarif PPN akan mengalami kenaikan dari sebelumnya 11% menjadi 12% mulai tahun 2025. Keputusan ini tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, untuk barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori barang mewah, perhitungan PPN-nya tetap menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Ini berarti PPN yang harus dibayar yaitu tetap 11%. 3. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu dari pekerjaan, jasa, maupun kegiatan tertentu. Sebagai contoh, pajak ini dikenakan pada gaji karyawan, honor, atau pembayaran atas jasa tertentu yang diberikan kepada pekerja. PT PMA memiliki kewajiban untuk memotong pajak ini dari penghasilan karyawan sebelum diberikan kepada mereka. Tarif PPh 21 ini bervariasi tergantung dari besaran penghasilan yang diperoleh. Secara umum, tarifnya berkisar antara 5%, 15%, 25%, hingga 30%. 4. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) Berbeda dengan PPh 21 yang dikenakan untuk karyawan lokal, PPh 26 merupakan pajak yang dikenakan kepada orang asing atau Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. PPh 26 biasanya dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, seperti: Tarif yang dikenakan untuk PPh 26 adalah sebesar 20% dari penghasilan bruto yang diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri. 5. Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan pada dokumen resmi, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Contoh dokumen yang dikenakan Bea Meterai antara lain surat perjanjian, akta notaris, serta dokumen transaksi keuangan tertentu. Mulai tahun 2022, tarif Bea Meterai yang berlaku adalah Rp10.000 per dokumen. Pajak ini berlaku baik bagi individu maupun badan usaha yang menerbitkan atau menerima dokumen tersebut. Peraturan Pajak Terbaru yang Harus Dipahami oleh PT PMA Seiring dengan perubahan kebijakan perpajakan di Indonesia, PT PMA juga harus selalu memperbarui informasi terkait regulasi terbaru yang berlaku. Pemerintah juga menyediakan berbagai insentif pajak untuk mendorong investasi asing agar terus berkembang di Indonesia. Beberapa peraturan yang mengatur insentif pajak ini antara lain: Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan PT PMA dari insentif pajak ini antara lain: Pengurangan Pajak Penghasilan: PT PMA bisa mendapatkan pengurangan penghasilan kena pajak sebesar 30% dari total investasi dalam aktiva tetap selama 6 tahun, dengan besaran 5% per tahun. Kriteria Perusahaan yang Berhak Mendapat Insentif: Tidak semua PT PMA bisa mendapatkan insentif ini. Biasanya, perusahaan yang memenuhi syarat adalah yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, memiliki investasi besar dalam sektor ekspor, serta menggunakan banyak bahan baku lokal. Kesimpulan Sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, PT PMA wajib memahami dan mematuhi berbagai regulasi perpajakan yang berlaku. Beberapa jenis pajak yang harus dibayar oleh PT PMA meliputi PPh Badan, PPN, PPh 21, PPh 26, dan Bea Meterai. Dengan memahami dan mematuhi kewajiban ini, PT PMA bisa menghindari sanksi serta memastikan bisnis tetap berjalan dengan lancar. Selain itu, dengan adanya insentif pajak dari pemerintah, PT PMA bisa mendapatkan keuntungan tambahan selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Pajak Yayasan: Jenis, Kewajiban, serta Pembagian Pajak Penghasilan
Berdasarkan aturan perpajakan Indonesia, setiap orang yang memenuhi syarat tertentu dan semua badan wajib membayar pajak. Tak terkecuali yayasan! Meskipun yayasan merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan sosial, pendidikan, atau amal, mereka masih tetap memiliki kewajiban perpajakan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, yayasan memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan donatur tanpa mengharapkan imbalan. Namun, status nirlaba tidak membebaskan yayasan dari kewajiban pajak. Karena itu, di bawah ini kita akan membahas secara lengkap jenis objek pajak penghasilan yang ada pada badan hukum yayasan Status Yayasan Sebagai Subjek Pajak Yayasan telah dianggap sebagai subjek Pajak Penghasilan atau PPh. Proses pencatatan pendapatan dan pengeluaran pada yayasan juga serupa dengan organisasi lain. Di akhir periode keuangan, yayasan diwajibkan buat menyusun laporan yang mencatat Sisa Hasil Usaha, yang mirip dengan laporan laba-rugi pada perusahaan. Karena adanya laporan itulah alasan utama kenapa yayasan harus melaporkan SPT tahunan PPh badan. Kalau sampai terjadi pelanggaran perihal pajak, yayasan siap-siap dikenai sanksi administratif atau bahkan pidana. Kategori Objek Pajak Yayasan Objek pajak yayasan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: Pajak Yayasan yang Harus Dibayarkan Sebagai entitas hukum, yayasan wajib memenuhi berbagai kewajiban perpajakan. Berdasarkan UU PPh Pasal 2 Ayat (1) huruf b, yayasan dikategorikan sebagai subjek pajak badan. Arrinya, tanggung jawab perpajakan pada yayasan mirip dengan badan usaha lainnya. Adapun beberapa kewajiban pajak yang perlu diperhatikan oleh yayasan antara lain: 1. PPh Pasal 4 Ayat 2 – Pajak Final untuk Penghasilan Tertentu Yayasan bisa mendapat penghasilan dari berbagai sumber, dan beberapa di antaranya dapat dikenai pajak final. Contohnya, jika yayasan menempatkan dana dalam bentuk deposito atau tabungan, bunga yang diperoleh dari dana tersebut dikenai pajak final. Demikian pula jika yayasan memperoleh penghasilan dari penyewaan tanah atau bangunan. Pendapatan persewaan tersebut juga dikenai pajak final sesuai ketentuan. 2. PPh Pasal 21 – Kewajiban Memotong Pajak atas Penghasilan Karyawan atau Pihak Lain Bila yayasan mempekerjakan karyawan atau memberikan honorarium kepada tenaga ahli, maka wajib melakukan pemotongan PPh 21 atau Pajak Penghasilan 21. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, atau bentuk pembayaran lain terkait pekerjaan atau jasa. Misalnya, ketika yayasan mengundang pembicara dalam seminar dan membayar honorarium, yayasan harus memotong pajak dari pembayaran tersebut dan menyetorkannya ke kas negara. 3. PPh Pasal 23 – Pemotongan Pajak atas Penghasilan dari Beragam Sumber Selain pemotongan PPh 21, yayasan juga wajib memotong PPh Pasal 23 pada kondisi tertentu. Pajak ini berlaku pada berbagai jenis penghasilan yang dibayarkan kepada pihak ketiga, seperti dividen, bunga, royalti, serta pembayaran atas jasa tertentu. Jumlah yang harus dipotong disesuaikan menurut jenis penghasilan, dengan rincian: A) 15% dari total bruto, apabila penghasilan berasal dari: B) 2% dari total bruto, apabila penghasilan diperoleh dari: Oleh karena itu, jika yayasan menyewa peralatan dari pihak ketiga atau menggunakan jasa konsultan untuk suatu proyek, maka wajib memotong PPh 23 sebelum melakukan pembayaran. Pajak pada Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Dalam penyusunan laporan keuangan, yayasan perlu memperhitungkan aspek perpajakan karena berstatus sebagai subjek pajak. Meski tidak selalu memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak, yayasan tetap dianggap sebagai Wajib Pajak. Sebagai gambaran, yayasan yang bergantung pada hibah atau donasi mungkin tidak memiliki penghasilan dikenai pajak. Namun, jika yayasan membayar gaji karyawan atau menggunakan jasa profesional, maka terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Jenis pajak yang perlu diperhatikan antara lain pemotongan PPh 21 dan PPh 23. Peran Yayasan dalam Pemotongan Pajak Pada operasionalnya, yayasan sering bertindak sebagai pemotong pajak atas berbagai transaksi keuangan. Beberapa contoh kewajiban pemotongan pajak yang harus dilakukan yayasan: Kesimpulan Walau berbentuk non-profit, yayasan tetap memiliki kewajiban pajak seperti badan usaha lainnya. Beberapa jenis pajak yang perlu diperhatikan meliputi PPh 21 bagi pegawai atau tenaga profesional, PPh 23 pada jasa tertentu, serta PPh 4 Ayat 2 yang bersifat final. Yayasan juga harus menyusun laporan keuangan dengan mempertimbangkan aspek perpajakan agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, mematuhi regulasi perpajakan sebagai subjek pajak menjadi salah satu tugas penting dalam tata kelola yayasan yang profesional dan bertanggung jawab.
SK Kemenkumham PT: Definisi, Fungsi, Jenis, dan Cara Mengurusnya dengan Mudah dan Cepat
Dalam dunia bisnis, legalitas perusahaan itu hal yang wajib diperhatikan bagi setiap pengusaha terutama yang memiliki Perseroan Terbatas (PT). Salah satu dokumen penting yang harus dimiliki perusahaan berbentuk PT adalah Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham). Dokumen ini bukan sekadar formalitas belaka, tapi juga jadi bukti sah bahwa perusahaan sudah diakui oleh negara dan bisa beroperasi secara legal. Dalam artikel ini, kita bakal bahas secara lengkap tentang SK Kemenkumham PT. Mulai dari pengertiannya, fungsi, sampai perannya dalam operasional bisnis. Apa Itu SK Kemenkumham PT? Pengertian dan Dasar Hukum SK Kemenkumham PT SK Kemenkumham PT merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai bukti bahwa suatu PT baik PT Umum maupun PT Perorangan yang sudah disahkan sebagai badan hukum. Dengan adanya surat ini, perusahaan bisa menjalankan kegiatan bisnisnya secara resmi dan legal tanpa adanya masalah hukum. Secara hukum, penerbitan SK Kemenkumham PT berlandaskan pada: Kalau PT belum punya SK Kemenkumham, status badan hukumnya belum diakui secara resmi. Ini bisa bikin perusahaan mengalami beberapa kesulitan mulai dari kerja sama bisnis hingga perizinan usaha lanjutan dikutip dari AdminKita. Fungsi Utama SK Kemenkumham PT dalam Operasional Perusahaan SK Kemenkumham punya beberapa fungsi penting yang sangat berpengaruh terhadap jalannya bisnis, antara lain: 1. Sebagai Bukti Legalitas Perusahaan Dengan SK Kemenkumham, perusahaan kamu secara resmi diakui sebagai badan hukum yang sah dan bisa menjalankan bisnis sesuai regulasi yang berlaku. 2. Bisa Memudahkan Proses Administrasi Bisnis Banyak instansi dan mitra bisnis yang meminta SK Kemenkumham sebagai syarat administrasi. Misalnya untuk buka rekening perusahaan, daftar NPWP, atau mengurus izin usaha lainnya. 3. Melindungi Pemilik dan Pemegang Saham SK ini juga bisa menegaskan bahwa ada pemisahan antara aset pribadi pemilik dengan aset perusahaan. Jadi, kalau terjadi masalah keuangan di bisnis, harta pribadi tetap aman. 4. Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan Perusahaan yang sudah memiliki SK Kemenkumham akan lebih dipercaya oleh mitra bisnis, investor, maupun pelanggan. Ini bisa membuka peluang lebih besar untuk berkembang dan menjalin kerja sama strategis. Jenis-jenis SK Kemenkumham PT beserta Fungsinya Setelah memahami definisi SK Kemenkumham PT secara umum, sekarang kita lanjut mengulik beberapa jenisnya sesuai dengan masing-masing tujuannya. Berdasarkan regulasi terbaru, berikut beberapa jenis SK Kemenkumham PT yang ada: 1. SK Pengesahan Pendirian PT SK Pengesahan Pendirian PT adalah dokumen resmi dari Kemenkumham yang menandakan bahwa sebuah PT sudah sah secara hukum. Dengan adanya SK ini, perusahaan bisa beroperasi tanpa kendala legal. Manfaat dan fungsi dari SK ini antara lain: Cara dan Syarat Mengajukannya Dokumen yang Dibutuhkan 2. SK Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SK ini adalah dokumen yang dikeluarkan Kemenkumham untuk menyetujui perubahan dalam Anggaran Dasar PT. Adapun fungsi dari SK ini yaitu: Kapan Harus Mengubah Anggaran Dasar? Langkah untuk Mengubah Anggaran Dasar Dokumen yang dibutuhkan: 3. Surat Pemberitahuan Perubahan Data Dokumen ini dipakai buat melaporkan perubahan data perusahaan ke Kemenkumham tanpa harus mengubah Anggaran Dasar. Keuntungan dari mengurus surat ini antara lain: Data yang Bisa Diubah Cara Mengurus Perubahan Data 4. Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dokumen ini dibuat buat menginformasikan perubahan Anggaran Dasar yang tidak perlu persetujuan Kemenkumham. Contoh Kasus kapan surat ini dibutuhkan meliputi: 5. Surat Pemberitahuan Pembubaran PT Surat ini menandakan bahwa sebuah PT resmi dibubarkan dan nggak punya kewajiban hukum lagi. Manfaat dari mengurus surat ini antara lain: Cara Membubarkan PT Kesimpulan SK Kemenkumham PT itu dokumen penting yang nggak bisa disepelekan kalau kamu mau bisnis berjalan lancar dan legal. Dengan punya SK ini, perusahaan kamu diakui secara hukum, jadi lebih gampang urus administrasi, cari investor, dan bangun kepercayaan mitra bisnis. Selain itu, SK ini juga melindungi aset pribadi pemilik dari risiko bisnis yang mungkin terjadi. Ada beberapa jenis SK Kemenkumham, mulai dari pengesahan pendirian, persetujuan perubahan anggaran dasar, hingga pembubaran PT, semuanya punya peran masing-masing. Proses mengurusnya memang butuh beberapa langkah, tapi sekarang sudah bisa dilakukan secara online, jadi lebih cepat dan praktis.
Nomor KITAS NIORA atau Permit Number? Panduan Lengkap untuk WNA di Indonesia
Setiap warga negara asing (WNA) yang mau tinggal serta bekerja di Indonesia harus paham betul apa saja dokumen imigrasi serta fungsinya. Salah satu dokumen yang sering membingungkan bagi WNA adalah perbedaan antara Nomor Induk Orang Asing (NIORA) dengan Permit Number dalam KITAS. Kedua nomor ini sering dianggap sama, padahal fungsinya berbeda. Dalam artikel ini, mari kita kupas secara mendalam apa bedanya NIORA dengan Permit Number serta bagaimana cara mendapatkannya. Apa Itu NIORA dalam KITAS? NIORA (Nomor Induk Orang Asing) merupakan nomor identitas khusus yang diberikan kepada WNA yang sudah punya izin tinggal di Indonesia. NIORA ini fungsinya seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga negara Indonesia. Hanya saja, NIORA dipakai khusus untuk WNA. Selain itu, NIORA punya kegunaan penting dalam urusan administrasi imigrasi seperti: Kalau gak punya NIORA, seorang WNA gak bisa mengurus berbagai dokumen resmi di Indonesia. Kegunaan NIORA untuk WNA yang Tinggal di Indonesia NIORA merupakan platform yang dipakai pihak imigrasi untuk mencatat dan mengelola data WNA yang tinggal di Indonesia dikutip AdminKita. Sistem ini sudah terhubung dengan berbagai layanan administratif lainnya sehingga bisa memberikan manfaat bagi WNA dalam hal: 1. Pengajuan Perpanjangan KITAS Saat WNA ingin memperpanjang KITAS, data mereka harus diperbarui dalam sistem Niora. Jika ada kesalahan data atau informasi yang tidak sesuai, proses perpanjangan KITAS bisa terhambat dan lebih lama dari prosedur standarnya. 2. Pendaftaran NPWP WNA yang bekerja di Indonesia diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salah satu syarat untuk punya NPWP adalah memiliki KITAS yang valid lebih dulu. Sebab, data dari Niora sering kali digunakan untuk verifikasi dalam sistem pajak. 3. Akses Layanan Perbankan dan Kesehatan Banyak bank di Indonesia mengharuskan WNA memiliki KITAS sebagai syarat pembukaan rekening. Begitu pula dengan layanan kesehatan, seperti BPJS Kesehatan atau asuransi swasta, yang membutuhkan verifikasi melalui sistem NIORA. Bagaimana Proses Penerbitan NIORA? NIORA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setelah permohonan KITAS sudah disetujui dengan proses berikut: NIORA akan tetap sama selama WNA masih memiliki izin tinggal di Indonesia. Jika WNA mendapatkan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap), maka NIORA tetap berlaku. Perbedaan NIORA dan Permit Number Sudah disinggung sebelumnya, kalau NIORA dan Permit Number itu berbeda baik dalam hal penerbit, format, dan fungsi. Definisi Permit Number dan Fungsinya Permit Number merupakan nomor yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bagi WNA yang mau bekerja di Indonesia. Nomor ini muncul dalam Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atau saat ini dikenal sebagai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). WNA butuh Permit Number supaya bisa bekerja secara legal sesuai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia dilansir dari BeritaDIY. Meski WNA sudah punya KITAS, kalau gak punya Permit Number bakal tetap gak bisa bekerja secara resmi dan legal. Perbandingan NIORA dan Permit Number Aspek NIORA Permit Number Instansi Penerbit Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Imigrasi) Kementerian Ketenagakerjaan Format Nomor Biasanya terdiri dari angka unik yang tetap selama WNA tinggal di Indonesia Nomor dengan format tertentu yang dapat berubah setiap ada perpanjangan izin kerja Kegunaan Digunakan untuk keperluan administrasi imigrasi, seperti perpanjangan KITAS atau perubahan status izin tinggal Digunakan untuk administrasi ketenagakerjaan, termasuk dalam dokumen RPTKA dan IMTA Contoh Kasus: Apakah Permit Number Itu Nomor KITAS? Banyak yang mengira kalau Permit Number dan Nomor KITAS merupakan hal yang sama. Padahal, keduanya punya fungsi yang juga berbeda. Permit Number merupakan nomor yang diberikan saat proses pengajuan izin tinggal terbatas di Indonesia. Nomor ini dipakai untuk identifikasi serta memantau proses pengurusannya. Namun, Permit Number bukanlah Nomor KITAS itu sendiri, melainkan hanya bagian dari tahapan mendapatkan KITAS. Sementara itu, Nomor KITAS adalah nomor yang tertera pada Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang diberikan kepada warga negara asing (WNA) kalau setelah izin mereka disetujui. Nomor ini menjadi identitas resmi bagi WNA selama tinggal di Indonesia. Cara Mengecek Status KITAS dan Permit Number Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengecek status aktif KITAS serta Permit Number: 1. Cara Mengecek Status KITAS Secara Online Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengecek status KITAS, di antaranya sebagai berikut: a. Melalui Website Resmi Direktorat Jenderal Imigrasi b. Melalui Layanan Customer Service Imigrasi Jika mengalami kendala dalam pengecekan secara daring, kamu bisa menghubungi pihak imigrasi melalui beberapa opsi berikut: 2. Cara Mengecek Permit Number Permit number berfungsi sebagai identifikasi izin kerja dan izin tinggal bagi WNA yang bekerja di Indonesia. Berikut langkah-langkah untuk mengeceknya: a. Melalui Situs Resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) b. Menghubungi Kementerian Ketenagakerjaan Jika status izin tidak ditemukan atau terjadi kendala lain, Anda bisa meminta bantuan melalui: Baca Juga: Cara Urus Nomor KITAS atau KITAP beserta Contoh dan Fungsinya Kesimpulan Meskipun sekilas mirip, NIORA dan Permit Number punya fungsi yang berbeda buat WNA di Indonesia. NIORA lebih ke identitas resmi yang dikeluarkan imigrasi, sedangkan Permit Number adalah nomor izin kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau seorang WNA mau tinggal dan bekerja di Indonesia, maka dia butuh keduanya. Tapi kalau cuma tinggal tanpa bekerja, cukup punya NIORA saja. Makanya, penting banget buat paham perbedaannya biar gak salah urus dokumen. Selain itu, cek status KITAS dan Permit Number secara berkala juga gak kalah penting supaya izin tinggal dan kerja tetap aman. Dengan begitu, WNA bisa menjalani aktivitas di Indonesia dengan lancar tanpa khawatir ada kendala administrasi.
Cara Urus Nomor KITAS atau KITAP beserta Contoh dan Fungsinya
Mengurus KITAS atau KITAP merupakan prosedur wajib yang harus dilakukan bagi warga negara asing (WNA) yang mau tinggal dan bekerja di Indonesia dalam periode waktu tertentu, Tanpa adanya nomor ini, WNA tersebut statusnya hanya sebagai wisatawan saja sehingga tidak boleh bekerja di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan bahas lengkap cara mengurus KITAS atau KITAP. Mulai dari prosedur pendaftaran, dokumen yang dibutuhkan, sampai contoh nomornya. Apa Itu KITAS dan KITAP dan Fungsinya? Seperti yang disinggung sebelumnya, KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) merupakan bentuk perizinan WNA untuk bisa tinggal dan bekerja di Indonesia. Bedanya, KITAS punya masa berlaku dan perpanjangan yang lebih singkat. Sementara KITAP bisa diperpanjang sampai jangka waktu tak terbatas asalkan izin tinggalnya tidak dibatalkan. Sebuah perusahaan berbentuk Perseroran Terbatas (PT) yang mau mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), wajib mengurus izin tinggal ini dikutip dari AdminKita. Untuk mendapatkan KITAS atau KITAP, pemohon harus memenuhi berbagai persyaratan dokumen sesuai dengan jenis izin yang dibutuhkan berdasarkan indeksnya masing-masing. Selain sebagai izin resmi, KITAS dan KITAP punya beberapa fungsi lain seperti: 1. Syarat Administrasi Penting KITAS bisa dibilang seperti “NIK”-nya para Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Nomor ini sering digunakan sebagai syarat dalam berbagai pengurusan dokumen. Misalnya untuk membuka rekening bank, mengurus Surat Tanda Melapor (STM), membuat SKCK, mendaftar NPWP, dan masih banyak lagi. 2. Mengakses Layanan Publik Dengan memiliki KITAS, pemegangnya bisa lebih mudah mengakses berbagai layanan publik di Indonesia, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Bahkan, untuk membeli tiket transportasi yang membutuhkan nomor identifikasi—seperti kereta api—pemegang KITAS bisa menggunakan nomor ini sebagai alternatif selain paspor atau visa. 3. Keamanan dan Pemantauan Nomor KITAS juga berperan dalam keamanan, karena membantu pihak berwenang memantau keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia. Ini berguna untuk memastikan bahwa semua pemegang KITAS berada di Indonesia secara legal dan sesuai dengan izin yang diberikan. Contoh Nomor KITAS yang Resmi Setelah mengurus pendaftarannya, maka kamu akan mendapatkan nomor KITAS. Nomor ini merupakan kode unik yang dipakai sebagai identifikasi resmi bagi pemegang izin tinggal terbatas di Indonesia. Setiap nomor bersifat eksklusif dan tidak ada dua nomor yang sama. Nomor KITAS terdiri dari 11 digit yang mengandung beberapa informasi penting, di antaranya: Siapa yang Boleh Mengajukan dan Membutuhkan KITAS/KITAP? Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, Pasal 72, Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dapat diberikan kepada: 1. Orang Asing yang Memasuki Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas WNA yang datang ke Indonesia menggunakan visa tinggal terbatas berhak mengajukan KITAS sebagai izin tinggal resmi. 2. Anak yang Lahir di Indonesia dari Orang Tua Pemegang KITAS Jika seorang anak lahir di Indonesia dan salah satu atau kedua orang tuanya adalah pemegang KITAS, maka anak tersebut juga dapat diberikan izin tinggal terbatas. 3. Orang Asing yang Mengubah Status dari Izin Tinggal Kunjungan WNA yang awalnya masuk ke Indonesia dengan izin kunjungan dapat mengajukan perubahan status ke KITAS jika memenuhi persyaratan tertentu. 4. Nakhoda, Awak Kapal, dan Tenaga Ahli Asing Para pekerja asing yang bertugas di kapal laut, instalasi apung, atau fasilitas di wilayah perairan Indonesia juga dapat diberikan KITAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Orang Asing yang Menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) WNA yang menikah secara sah dengan WNI berhak mengajukan KITAS sebagai izin tinggal di Indonesia. 6. Anak dari WNA yang Menikah dengan WNI Jika seorang WNA menikah dengan WNI dan memiliki anak, anak tersebut juga dapat memperoleh KITAS. Selain kriteria di atas, perubahan status dari izin tinggal kunjungan ke KITAS juga bisa diberikan ke WNA dalam kategori berikut: Bagaimana Cara Urus KITAS atau KITAP di Indonesia? Proses pengurusan KITAS/KITAP bisa dilakukan langsung di kantor imigrasi sesuai dengan domisili pemohon. Ini berbeda dengan visa on arrival yang bisa diperpanjang di kantor imigrasi mana saja. KITAS/KITAP wajib diurus di wilayah tempat tinggal WNA: Berikut adalah langkah-langkah pengurusan KITAS/KITAP di kantor imigrasi: 1. Mengajukan Permohonan Pemohon harus menyerahkan berkas permohonan lengkap beserta dokumen persyaratan yang dibutuhkan kepada petugas imigrasi. 2. Pemeriksaan Dokumen Petugas imigrasi akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan pemohon. 3. Pembayaran Biaya Pemohon diwajibkan membayar biaya pengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Wawancara dan Verifikasi Data Proses ini meliputi wawancara, verifikasi identitas, serta pengambilan data biometrik seperti foto dan sidik jari agar datanya lebih valid. 5. Penerbitan Izin Tinggal Jika semua tahapan telah disetujui, kantor imigrasi akan menerbitkan Izin Tinggal Terbatas yang juga mencantumkan izin masuk kembali ke Indonesia. 6. Penyerahan Dokumen Setelah izin diterbitkan, KITAS/KITAP akan diberikan kepada pemohon sebagai bukti izin tinggal resmi di Indonesia. Baca Juga: Cara Cek NIB Online dengan NIK yang Sudah Terdaftar Kesimpulan Dengan memiliki KITAS/KITAP, WNA bisa bekerja, mengakses layanan publik, hingga lebih nyaman menetap di Indonesia. Proses pengurusannya harus dilakukan sesuai domisili dan mematuhi peraturan yang berlaku agar tidak mengalami kendala. Setiap WNA yang memenuhi syarat, baik pekerja asing, investor, pasangan WNI, hingga mahasiswa, bisa mengajukan permohonan ini. Nomor KITAS sendiri berfungsi sebagai identitas resmi yang diperlukan dalam berbagai keperluan administrasi. Jika ingin mendapatkan KITAS atau KITAP tanpa ribet, pastikan dokumen yang dibutuhkan lengkap dan ikuti prosedurnya dengan benar. Dengan begitu, izin tinggal bisa segera diterbitkan dan digunakan sesuai keperluan.
