Tanda Daftar Perusahaan (TDP): Fungsi, Syarat, Cara Daftar, dan Penggantinya Sekarang
Saat pertama kali kami menjalankan usaha di bidang jasa pengurusan legalitas, ada satu dokumen yang paling sering ditanyakan oleh para pemilik bisnis. Yaitu Tanda Daftar Perusahaan, atau yang biasa dikenal sebagai TDP. Dulu, hampir setiap klien yang datang ke tempat kami langsung bertanya: “Apakah TDP-nya sudah bisa diurus?” Waktu itu, TDP merupakan dokumen penting yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah. Tanpa TDP, banyak kegiatan bisnis menjadi sulit dijalankan, seperti mengurus izin usaha tambahan atau menjalin kerja sama dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, memiliki TDP dulu merupakan kewajiban bagi semua pelaku usaha. Namun sekarang, aturan sudah banyak berubah. Pemerintah melakukan berbagai pembaruan untuk menyederhanakan proses perizinan usaha. Salah satunya adalah menggantikan TDP dengan sistem yang lebih praktis dan terintegrasi. Di artikel ini, kami akan menjelaskan secara lengkap apa fungsi TDP, apa saja syarat dan cara mendaftarnya di masa lalu, serta apa yang kini menggantikan peran TDP. Apa Itu Tanda Daftar Perusahaan (TDP)? Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai bukti bahwa suatu perusahaan telah terdaftar secara sah dan legal di dalam daftar perusahaan nasional. Dokumen ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menjalankan usahanya secara terbuka dan sesuai aturan. Dalam konteks hukum, pengertian TDP mengacu pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan TDP. Baik itu perusahaan berbadan hukum seperti PT. Maupun yang bukan badan hukum seperti usaha perorangan, Artinya, tanpa TDP, perusahaan dianggap belum sah menjalankan aktivitas bisnisnya di mata hukum. Walaupun saat ini sistem perizinan usaha telah beralih ke penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), TDP tetap menjadi bagian penting dalam sejarah perizinan usaha di Indonesia, terutama sebelum tahun 2018. Fungsi dan Manfaat TDP Berikut adalah beberapa fungsi dan manfaat utama dari TDP yang dulu wajib dimiliki oleh pelaku usaha: 1. Sebagai Identitas Resmi Perusahaan TDP berperan sebagai identitas atau pengenal resmi dari suatu perusahaan di mata pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Dengan adanya TDP, sebuah perusahaan dianggap telah terdaftar dan memiliki keberadaan hukum yang jelas. Tanpa identitas resmi, perusahaan tidak akan dikenali oleh instansi resmi dan tidak dapat mengikuti prosedur legal lainnya. 2. Syarat Administratif untuk Mengurus Izin Usaha Lainnya Dalam praktiknya, TDP digunakan sebagai salah satu persyaratan penting untuk mengurus berbagai izin usaha lainnya, seperti: Dengan kata lain, TDP menjadi pintu awal agar perusahaan bisa mengurus berbagai keperluan administratif lainnya secara sah. 3. Menunjukkan Bahwa Perusahaan Aktif dan Legal Ketika memiliki TDP, ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masih aktif menjalankan usahanya dan beroperasi secara legal. Ini berguna untuk membangun kepercayaan dari berbagai pihak, seperti pelanggan, pemerintah, dan rekan bisnis. Perusahaan yang tidak memiliki TDP dikhawatirkan sebagai perusahaan fiktif atau ilegal. 4. Meningkatkan Kepercayaan Mitra Bisnis dan Investor Dengan memiliki TDP, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pihak lain. Terutama dalam menjalin kerja sama. Baik itu dalam bentuk kemitraan, kontrak bisnis, hingga peluang investasi. Investor atau mitra bisnis tentu akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki kelengkapan legalitas, termasuk TDP. Siapa yang Wajib Memiliki TDP? Dulu, TDP tidak hanya wajib dimiliki oleh perusahaan besar. Tetapi juga perusahaan kecil, menengah, bahkan usaha perorangan. Aturan mengenai kewajiban memiliki TDP mencakup hampir semua bentuk usaha yang melakukan kegiatan bisnis secara nyata. 1. Bentuk-Bentuk Usaha yang Wajib Memiliki TDP Perusahaan yang wajib memiliki TDP meliputi berbagai bentuk badan usaha, antara lain: 2. Usaha Dagang dan Jasa Juga Wajib Memiliki TDP Tidak hanya perusahaan yang bergerak di bidang produksi atau manufaktur saja yang wajib memiliki TDP. Usaha di bidang perdagangan barang maupun jasa juga diwajibkan memiliki dokumen ini. Misalnya: Proses dan Syarat Pembuatan TDP (Sebelum OSS) Sebelum pemerintah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS), proses perizinan usaha, termasuk pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dilakukan secara manual melalui instansi pemerintah daerah. Meskipun prosesnya cukup jelas, banyak pelaku usaha merasa prosedur ini memakan waktu dan tenaga. A) Dokumen yang Dibutuhkan Untuk mengajukan TDP, pelaku usaha harus menyiapkan beberapa dokumen pendukung. Dokumen ini berfungsi sebagai syarat administratif yang akan diperiksa oleh petugas sebelum TDP diterbitkan. Berikut dokumen yang umumnya diperlukan: B) Prosedur Umum (Melalui Dinas Perdagangan) Setelah semua dokumen disiapkan, proses pengurusan TDP dilakukan dengan langkah-langkah berikut: C) Lama Proses dan Biaya Durasi proses pembuatan TDP umumnya berkisar antara 3 sampai 14 hari kerja. Tergantung kecepatan pemrosesan di masing-masing daerah dan volume permohonan yang masuk. Untuk biaya, pembuatan TDP umumnya tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun, di beberapa daerah bisa saja dikenakan retribusi daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Biaya ini biasanya relatif kecil dan tidak memberatkan pelaku usaha. TDP Telah Digantikan oleh NIB: Apa Artinya? Seiring dengan upaya pemerintah dalam menyederhanakan proses perizinan usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perizinan melalui peluncuran sistem Online Single Submission (OSS). Salah satu perubahan besar yang dibawa sistem ini adalah penghapusan dokumen TDP, yang kemudian digantikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). A) Penjelasan tentang OSS dan Reformasi Perizinan Berusaha OSS adalah sistem berbasis daring yang dirancang oleh pemerintah untuk mempermudah, mempercepat, dan mempersingkat proses perizinan usaha di Indonesia. Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya secara online tanpa harus datang langsung ke berbagai instansi. Reformasi ini dilakukan karena sistem sebelumnya dianggap terlalu rumit, lambat, dan tidak efisien. Terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sering kesulitan dalam mengurus dokumen perizinan. Dengan OSS, semua izin dasar termasuk TDP, SIUP, dan berbagai izin teknis bisa diintegrasikan ke dalam satu proses pendaftaran melalui NIB. B) NIB Sebagai Pengganti TDP, SIUP, dan Izin Lainnya Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi perusahaan yang dikeluarkan oleh sistem OSS. NIB ini berfungsi menggantikan peran dari beberapa dokumen legal usaha sekaligus, antara lain: Artinya, dengan memiliki satu nomor NIB, perusahaan tidak perlu lagi mengurus berbagai dokumen secara terpisah. Semua informasi dan legalitas usaha sudah tercantum dalam satu sistem terpadu. C) Keuntungan Sistem Baru (Lebih Cepat dan Terpadu) Penggunaan NIB melalui OSS memberikan berbagai keuntungan nyata, antara lain: Perbedaan TDP dan NIB (Tabel Perbandingan) Aspek TDP (Tanda Daftar Perusahaan) NIB
50 Nama Yayasan Islam yang Bagus, Bermakna Baik, dan Inspiratif
Dalam mendirikan sebuah yayasan Islam, pemilihan nama bukan hanya soal estetika atau preferensi pribadi. Nama adalah identitas awal yang mencerminkan visi, nilai, dan semangat yayasan tersebut. Layaknya sebuah doa, nama memiliki makna dan pengaruh yang dalam terhadap persepsi publik maupun arah gerak lembaga itu sendiri. Nama yang baik akan memudahkan proses branding. Nama yang unik, bermakna, dan relevan secara syariah akan membedakan lembaga kamu dari yang lain. Hal ini penting untuk membangun trust (kepercayaan) dari masyarakat, mitra, dan calon donatur. Tips Memilih Nama Yayasan Islam yang Bermakna Baik Konsultasi Gratis Pendirian Yayasan dengan KLIK LINK DISINI Menentukan nama untuk yayasan Islam bukan sekadar soal keindahan atau mudah diingat. Ada beberapa hal penting yang harus kamu pertimbangkan agar nama tersebut punya makna dalam dan mudah diterima masyarakat. 1. Pilih Kata yang Bernuansa Islami Gunakan kata-kata yang biasa digunakan dalam kehidupan umat Islam dan memiliki arti positif. Beberapa contoh kata yang bisa jadi inspirasi antara lain: Kamu juga bisa menggabungkan kata-kata tersebut dengan kata lain seperti Insani, Ummat, atau Mandiri agar lebih bermakna dan terdengar profesional. Contoh: Yayasan Barokah Insani, Yayasan Nurul Hikmah Mandiri 2. Gunakan Bahasa Arab yang Mudah Diucapkan Kalau ingin memakai kata dalam bahasa Arab, pastikan kata tersebut mudah diucapkan dan dimengerti oleh masyarakat umum. Hindari nama yang terlalu panjang atau sulit dibaca karena bisa membingungkan dan sulit diingat. Contoh yang baik: Yayasan Amanah Ummat Contoh yang sebaiknya dihindari: Yayasan Al-Muhazzabah Al-Muflihatul Ulum (terlalu rumit dan tidak familiar) 3. Ambil Inspirasi dari Al-Qur’an atau Hadis Salah satu sumber nama terbaik untuk yayasan adalah Al-Qur’an dan Hadis. Menggunakan nama yang diambil dari ayat atau hadis dengan makna luhur bisa memberikan identitas spiritual yang kuat serta membawa keberkahan. Contoh kata yang bisa diambil: Pilih kata yang sesuai dengan tujuan yayasan kamu, apakah fokusnya di bidang pendidikan, sosial, dakwah, kesehatan, atau ekonomi umat. 4. Pastikan Namanya Belum Dipakai dan Legal Secara Hukum Sebelum menetapkan nama, coba cek dulu apakah nama tersebut sudah digunakan yayasan lain atau belum. Ini bisa dilakukan lewat situs resmi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di ahu.go.id. Langkah-langkahnya: Selain itu, hindari memilih nama yang mirip dengan lembaga pemerintah, nama universitas besar, atau organisasi politik. Supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 50 Contoh Nama Yayasan Islam yang Bagus dan Bermakna Baik Konsultasi Gratis Pendirian Yayasan dengan KLIK LINK DISINI Berikut adalah daftar 50 contoh nama yayasan Islam yang bagus dan bermakna baik yang bisa kamu jadikan referensi: A. Berdasarkan Nilai Spiritual Nama-nama ini mencerminkan nilai-nilai luhur dalam ajaran Islam seperti cahaya, kasih sayang, dan kebijaksanaan. B. Berdasarkan Tujuan Sosial / Pendidikan Nama-nama ini cocok untuk yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. C. Nama Islami Modern dan Kekinian Nama-nama ini menggabungkan unsur keislaman dengan gaya penamaan yang modern dan relevan untuk generasi muda. D. Nama Berbasis Kata Qur’ani Nama-nama ini diambil dari kata-kata yang langsung bersumber dari Al-Qur’an, memiliki makna dalam dan penuh berkah. E. Kombinasi Nama Arab dan Indonesia Nama-nama ini menggabungkan bahasa Arab dan Indonesia untuk memudahkan pengucapan dan memperkuat identitas lokal. Langkah-Langkah Mendaftarkan Nama Yayasan Secara Legal Konsultasi Gratis Pendirian Yayasan dengan KLIK LINK DISINI Kalau kamu berencana membangun yayasan, jangan lupa mengurus legalitasnya secara sah menurut hukum Indonesia. Legalitas ini berguna agar yayasan kamu diakui oleh pemerintah, lebih mudah bekerja sama dengan pihak lain, dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Berikut langkah-langkah penting yang perlu kamu tempuh: 1. Cek Apakah Nama Yayasan Sudah Dipakai di Sistem AHU Langkah awal yang harus dilakukan sebelum membuat akta atau mengurus izin lainnya adalah memastikan nama yayasan yang kamu inginkan belum digunakan oleh orang lain. Cara mengeceknya cukup mudah dan bisa dilakukan secara online lewat situs resmi milik Kementerian Hukum dan HAM di ahu.go.id. Berikut cara mengeceknya: Sistem akan menampilkan hasil pengecekan: apakah nama tersebut masih tersedia, mirip dengan yayasan lain, atau sudah dipakai 2. Buat Akta Pendirian di Hadapan Notaris Kalau nama yayasan sudah dipastikan tersedia, langkah selanjutnya adalah membuat akta pendirian yayasan melalui notaris. Akta ini adalah dokumen hukum yang secara resmi menyatakan keberadaan yayasanmu. Isi dari akta pendirian biasanya mencakup: Catatan: 3. Daftarkan dan Minta Pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM Setelah akta dibuat, notaris akan mengunggah dokumen tersebut secara online melalui sistem SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) yang juga dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Proses pengesahannya meliputi: Kesimpulan Nama juga doa, identitas, dan langkah awal yang menentukan arah perjuangan sebuah yayasan. Terutama untuk yayasan berbasis Islam, pemilihan nama yang tepat bisa mencerminkan nilai-nilai spiritual, memperkuat citra (branding), dan menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat. Sebelum kamu memutuskan nama untuk yayasanmu, pertimbangkan dulu beberapa hal penting. Arti dari nama tersebut, apakah mudah diucapkan, legalitasnya, dan tentu saja apakah sesuai dengan misi yayasan yang ingin kamu bangun. 🔍 Masih bingung cari nama yang pas atau belum tahu cara mengurus legalitas yayasanmu? Tenang, kami siap bantu dari awal sampai akhir. mulai dari proses memilih nama yang strategis, sampai pengurusan legalitas resmi di Kemenkumham. 📩 Mau didampingi dalam proses pendirian yayasan Islam? Langsung hubungi tim kami untuk konsultasi gratis hari ini. KLIK DI SINI. FAQ seputar Yayasan 1. Apa itu Yayasan? Yayasan adalah lembaga resmi yang dibentuk dengan menggunakan dana atau harta yang dipisahkan dari milik pribadi, dan digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Yayasan tidak punya anggota seperti organisasi biasa. Semua aturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. 2. Apa bedanya Yayasan dengan Perkumpulan atau PT (Perseroan Terbatas)? Perbedaan utamanya ada pada tujuan dan struktur kepemilikan: Yayasan: Tujuannya bukan untuk cari untung. Yayasan tidak punya pemilik atau anggota, dan keuntungannya tidak boleh dibagikan ke pendiri atau pengurus. Perkumpulan: Dibentuk oleh sekelompok orang yang punya kepentingan bersama. Bisa untuk cari untung atau tidak. Ada sistem keanggotaan di dalamnya. PT (Perseroan Terbatas): Tujuannya untuk bisnis atau cari untung. Modalnya berasal dari saham, dan keuntungannya dibagikan ke pemegang saham. 3. Bagaimana cara mendirikan yayasan? Langkah-langkah mendirikan yayasan: 4. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan yayasan dan apa tugasnya? Ada tiga pihak utama dalam sebuah yayasan: Pembina: Ini adalah pihak tertinggi yang membuat keputusan besar. Mereka juga punya
12 Ciri PT (Perseroan Terbatas) yang Terbaru Menurut UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah
Di lapangan, kami sering bertemu dengan calon pengusaha yang antusias sekali ingin membuka usaha. Tapi dari banyaknya pertemuan itu, kami menyadari satu hal. Masih banyak yang belum benar-benar paham apa itu PT (Perseroan Terbatas). Ada yang mengira PT cuma sekadar badan usaha resmi. Ada juga yang menganggap prosesnya ribet dan cuma cocok untuk bisnis besar. Padahal sekarang, pendirian PT jadi jauh lebih fleksibel dan terbuka untuk siapa saja. Sebagai tim yang sehari-hari membantu pengurusan legalitas usaha, kami merasa perlu berbagi penjelasan soal perubahan ini. Karena memahami ciri-ciri terbaru PT itu sifatnya wajib buat buat kamu yang baru mulai usaha. Penjelasan Singkat Apa itu PT (Perseroan Terbatas) PT atau Perseroan Terbatas adalah bentuk badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian yang menjalankan kegiatan usahanya dengan modal yang dibagi dalam bentuk saham. Pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang ia miliki. Artinya, PT punya entitas hukum tersendiri yang terpisah dari pemiliknya, sehingga aset pribadi tetap aman. Dasar Hukum yang Mengatur Perseroan Terbatas (PT) Berikut beberapa aturan yang jadi acuan terbaru terkait PT: Aturan pendirian PT kini jauh lebih sederhana. Modal dasarnya sekarang lebih fleksibel karena bisa disesuaikan dengan kemampuan usaha. Nama PT pun lebih leluasa dipilih selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Semua ini bertujuan agar proses bisnis semakin mudah, menarik investasi, dan memberikan peluang lebih besar bagi pengusaha pemula untuk berkembang pesat 12 Ciri-ciri dan Karakteristik PT (Perseroan Terbatas) yang Terbaru Berikut merupakan karakteristik PT lengkap menurut aturan terbaru: 1. Modalnya Dibagi ke Dalam Saham Modal dasar PT itu bentuknya saham, bukan langsung dalam bentuk uang tunai. Saham-saham ini bisa dimiliki oleh individu maupun badan hukum. Kepemilikan perusahaan dihitung dari seberapa banyak saham yang dimiliki. 2. Pemilik Punya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah uang yang mereka investasikan atau tanamkan. Jadi kalau PT memiliki utang besar, harta pribadi pemilik tetap aman karena tidak ikut menanggung kerugiannya. Ini yang membuat jadi pilihan banyak orang untuk legalitas usahanya.. 3. Struktur Organisasi Tertata Rapi PT punya struktur organisasi yang jelas dan profesional. Ada pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Setiap bagian punya tugas dan kewenangan masing-masing. Jadi, semua keputusan dan jalannya perusahaan bisa lebih terkontrol. 4. Diakui Sebagai Badan Hukum PT itu merupakan badan usaha yang berbadan hukum sendiri sehingga statusnya terpisah dari pemiliknya. Kalau terjadi masalah hukum, yang bertanggung jawab adalah perusahaannya. Bukan orangnya. Hal ini yang membuat posisi PT lebih kuat di mata hukum dan sah secara legal. 5. Proses Pendiriannya Mengikuti Hukum Proses pendirian PT harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki legalitas yang sah. Mulai dari pengajuan nama hingga penerbitan akta dan izin usaha, wajib dilakukan sesuai prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, pendirian PT menjadi resmi, transparan, dan terlindungi secara hukum. 6. Bisa Tetap Beroperasi Meski Pemilik Berganti Kalau pemilik saham ganti, perusahaan tetap bisa berjalan seperti biasa. Ini karena eksistensi PT tidak tergantung pada siapa yang punya. Jadi, bisnis tetap aman walau ada perubahan kepemilikan. 7. Bisa Menghimpun Dana dari Publik Kalau PT statusnya menjadi Terbuka atau Tbk, perusahaan bisa cari modal tambahan lewat IPO. Artinya, masyarakat umum bisa beli saham dan jadi pemilik juga. Ini membuat perusahaan punya peluang besar buat tumbuh lebih cepat. 8. Keuntungan Perusahaan Kena Pajak Setiap laba yang dihasilkan PT dikenai pajak sesuai tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Artinya, perusahaan wajib setor pajak ke negara seperti wajib pajak lainnya. Pajak ini dihitung dari keuntungan bersih yang didapat dalam setahun. 9. Didirikan untuk Mencari Laba atau Keuntungan Tujuan utama PT adalah menghasilkan keuntungan dari kegiatan usaha. Jadi semua kegiatan bisnis diarahkan untuk mendapat profit sebanyak mungkin. Ini beda dengan yayasan yang lebih fokus pada kegiatan sosial. 10. Ada Pemisahan Harta Pribadi dengan Perusahaan Harta pribadi pemilik tidak boleh dicampur dengan milik PT. Kalau perusahaan rugi atau bermasalah, aset pribadi tetap aman. Pemisahan ini berguna untuk melindungi keuangan pemilik usaha. 11. Keputusan Tertinggi Ada di RUPS Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jadi tempat ambil keputusan penting di perusahaan. Mulai dari ganti direksi sampai bagi dividen semua diputuskan di sini. Artinya, semua pemegang saham punya suara di forum ini. 12. Laba Bisa Dibagikan dalam Bentuk Dividen Keuntungan dari PT bisa dibagi ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Tapi pembagiannya harus diputuskan dulu lewat RUPS. Semakin banyak saham yang kamu punya, makin besar dividen yang kamu dapat Perbandingan Singkat PT dengan Badan Usaha Lain Selain PT, ada beberapa badan usaha yang umum digunakan pengusaha di Indonesia. Di antaranya yaitu Commanditaire Vennootschap (CV) dan Firma. Masing-masing memiliki karakteristik dan kelebihan tersendiri. Aspek PT (Perseroan Terbatas) CV (Commanditaire Vennootschap) Firma Status Hukum Badan hukum (diakui negara) Bukan badan hukum Bukan badan hukum Dasar Hukum UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) KUHD Tanggung Jawab Pemilik Terbatas pada modal yang disetor Sekutu aktif bertanggung jawab penuh, sekutu pasif terbatas Bertanggung jawab penuh secara pribadi Kepemilikan Dimiliki minimal oleh 1 orang (PT Perorangan) atau 2 orang (PT Reguler) Minimal 2 orang: sekutu aktif dan sekutu pasif Minimal 2 orang (semua sekutu aktif) Kekayaan Perusahaan Terpisah dari kekayaan pribadi pemilik Tidak terpisah secara hukum Tidak terpisah secara hukum Kemudahan Pendanaan Mudah menarik investor dan pinjaman bank Terbatas, bergantung pada reputasi pribadi Terbatas, bergantung pada reputasi pribadi Kemampuan Ekspansi Lebih mudah ekspansi dan kerja sama skala besar Terbatas pada lingkup UMKM Terbatas pada lingkup UMKM Pengelolaan Usaha Dikelola oleh direksi dan diawasi oleh komisaris (jika ada) Dikelola oleh sekutu aktif Dikelola bersama oleh para sekut Kenapa Banyak Pelaku Usaha Beralih ke PT? Dalam beberapa tahun terakhir, tren menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku usaha beralih ke bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT). Berikut beberapa alasan utamanya: Legalitas Lebih Kuat: Dengan status badan hukum, PT memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas, termasuk dalam hal kontrak bisnis dan perlindungan aset pribadi. Kepercayaan Mitra dan Konsumen: Banyak perusahaan besar dan instansi pemerintah yang hanya mau bekerja sama dengan badan usaha berbadan hukum seperti PT. Potensi Ekspansi: PT lebih fleksibel dalam melakukan ekspansi usaha, baik dalam bentuk penambahan modal, merger, maupun go public. Kemudahan Waralaba dan Pendanaan: PT lebih disukai oleh investor dan calon mitra
Cara Cek PIRT Makanan dan Minuman secara Online dan Cepat
Kalau kamu jualan makanan atau minuman, punya izin PIRT itu penting banget untuk menunjukkan kalau produkmu aman dan bisa dipercaya. Tapi, bagaimana sih caranya tahu produk yang kamu beli atau jual udah punya izin PIRT resmi? Nggak usah ribet, sekarang kamu bisa cek langsung secara online, gampang dan cepat, tanpa perlu repot ke kantor dinas. Di artikel ini, kita bakal bahas cara cek PIRT makanan dan minuman secara online dengan cepat. Apa Itu PIRT dan Siapa yang Wajib Memilikinya? SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ) atau yang sering disebut izin PIRT adalah izin edar khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memproduksi makanan atau minuman olahan non-instan di skala rumahan. Sertifikat PIRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten/kota setempat. Izin ini wajib dimiliki sebelum produk makanan dan minuman rumahan bisa dipasarkan secara legal. Terutama jika mau dipasarkan melalui marketplace, reseller, hingga retail modern. Produk-produk yang WAJIB memiliki PIRT antara lain: Namun, tidak semua produk wajib PIRT. Produk yang memerlukan proses sterilisasi tinggi harus mengurus izin edar BPOM. Contohnya, makanan kaleng, susu, atau daging olahan, tidak menggunakan PIRT, melainkan harus mengurus izin dari BPOM. Ciri-ciri Produk yang Sudah Punya PIRT Konsultasi GRATIS tentang PIRT dengan KLIK LINK DISINI. Produk yang telah memiliki PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) menandakan bahwa produk tersebut telah lolos pengawasan dan dinyatakan layak edar oleh Dinas Kesehatan. Ada beberapa ciri utama yang bisa kamu perhatikan: 1. Ada Label Khusus di Kemasan Biasanya, produk yang punya PIRT akan mencantumkan informasi lengkap di kemasannya. Bukan cuma nama produk dan bahan-bahan, tapi juga nama produsen dan nomor PIRT-nya. Contoh isi label: 2. Nomor PIRT Diawali Kode Wilayah Setiap nomor PIRT memiliki pola khusus yang mencerminkan asal wilayah dan jenis produk. Format umum yang digunakan adalah: “2.xx.yy.zz.xxxx” Penjelasan: Contoh: 3. Sertifikat Resmi dari Dinas Kesehatan Pemilik usaha makanan rumah tangga yang memiliki PIRT wajib menyimpan sertifikat PIRT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Sertifikat ini biasanya mencantumkan: Cara Cek PIRT Online Terbaru dengan Mudah dan Cepat Konsultasi GRATIS tentang PIRT dengan KLIK LINK DISINI. Berikut adalah langkah-langkah terbaru yang bisa kamu lakukan: A). Melalui OSS (Online Single Submission) OSS adalah sistem perizinan terpadu yang juga menampung data PIRT sejak integrasi dengan Dinas Kesehatan. Langkah-langkah: Catatan: Tidak semua daerah sudah sepenuhnya mengunggah data PIRT ke OSS, terutama untuk PIRT lama (sebelum tahun 2021). B). Melalui Situs Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Beberapa Dinkes daerah menyediakan layanan verifikasi PIRT secara daring. Langkah-langkah: Contoh: Untuk Kabupaten Sleman, kamu bisa cek di https://dinkes.slemankab.go.id C). Alternatif: Gunakan Google Search Cara tercepat dan seringkali efektif jika kamu tidak tahu situs Dinkes mana yang dituju. Langkah: Buka Google Tips: Gunakan tanda kutip (” “) agar hasil pencarian lebih akurat. Kesimpulan Sekarang, berkat teknologi digital, kita bisa cek nomor PIRT secara online lewat beberapa cara. Bisa lewat situs OSS, website Dinas Kesehatan daerah, bahkan lewat Google. Ini memudahkan konsumen untuk memastikan produk yang dibeli benar-benar terdaftar dan aman. Buat produsen, punya PIRT bisa membuat konsumen lebih percaya dan bisa membuka peluang untuk jualan di tempat yang lebih luas. FAQ tentang PIRT Konsultasi GRATIS tentang PIRT dengan KLIK LINK DISINI. 1. Apa itu PIRT? PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) adalah izin dari Dinas Kesehatan untuk makanan atau minuman buatan rumahan. Izin ini menandakan bahwa produk aman dikonsumsi dan bisa dijual ke masyarakat. 2. Siapa yang Wajib Punya PIRT? Usaha kecil seperti pembuat kue, keripik, minuman botolan rumahan, atau selai wajib punya PIRT jika ingin produknya dijual bebas. Kecuali jika produknya wajib pakai izin BPOM, maka tidak perlu PIRT. 3. Syarat Mengurus PIRT 4. Cara Mengurus PIRT 5. Masa Berlaku dan Perpanjangan PIRT berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang. Biasanya perlu ajukan ulang dan mungkin ada pengecekan ulang dari Dinas Kesehatan.
Panduan Mendirikan Usaha Dagang (UD): Syarat, Biaya, Prosedur Hukum, dan Langkah Pendiriannya
Ketika pertama kali ingin membangun usaha, banyak calon pengusaha yang bingung harus mulai dari mana. Kami pun pernah merasakan hal serupa. Tidak tahu prosedur legalitas, takut biayanya mahal, dan bingung menentukan jenis badan usaha yang paling sesuai. Salah satu pilihan yang sering jadi opsi awal bagi pengusaha yang baru merintis adalah Usaha Dagang (UD). Artikel ini kami buat sebagai panduan praktis bagi kamu yang ingin memahami apa itu UD, kelebihan dan kekurangannya, hingga langkah-langkah mendirikannya secara legal. Apa Itu Usaha Dagang (UD)? Usaha Dagang (UD) adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh satu orang pemilik. UD tidak memiliki struktur manajemen seperti dalam CV (Commanditaire Vennootschap) atau PT (Perseroan Terbatas). Selain itu, UD merupakan badan usaha yang bukan badan hukum. UD memang diakui oleh negara dan bisa memiliki izin usaha resmi. Namun, tidak memiliki pemisahan kekayaan antara pemilik dan usaha. UD juga hanya dikelola oleh satu orang saja. Berbeda dengan CV yang memiliki sekutu aktif dan pasif, serta PT yang berbadan hukum dan terpisah secara legal dari pemiliknya. Kelebihan dan Kekurangan Usaha Dagang Banyak pelaku usaha pemula yang mendirikan UD untuk legalitas usahanya. Kalau kamu punya pikiran serupa, sebaiknya dipikir-pikir lebih dulu. Ada pro dan kontra yang perlu kamu pahami sebelum memutuskan mendirikan UD. Kelebihan Usaha Dagang Kekurangan Usaha Dagang Tabel Perbandingan UD vs CV vs PT Aspek UD CV PT Status Hukum Bukan badan hukum Bukan badan hukum Badan hukum Pemisahan Kekayaan Tidak ada Tidak ada Ada Proses Pendirian Cepat dan mudah Moderat Relatif lebih rumit Tanggung Jawab Pribadi (tak terbatas) Sekutu aktif tidak terbatas, sekutu pasif terbatas Terbatas (pada modal yang disetor) Cocok untuk Usaha perseorangan kecil Usaha menengah keluarga Usaha besar/berkembang Kemampuan Menarik Investor Tidak bisa Bisa, namun lebih sulit. Bisa dan lebih dipercaya investor Syarat Mendirikan Usaha Dagang Secara umum, syarat mendirikan UD cukup sederhana. Bisa dipenuhi oleh siapa pun yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Usaha Dagang biasanya dikelola oleh perseorangan. Jadi, cocok bagi pelaku usaha mikro hingga menengah yang ingin memulai usaha secara resmi tanpa mendirikan badan hukum seperti PT. Beberapa dokumen dasar yang harus disiapkan antara lain: Sudah memenuhi syarat tersebut? Kamu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu prosedur pendirian usaha. Prosedur dan Langkah-langkah Mendirikan Usaha Dagang (UD) Proses pendirian UD tidak serumit yang dibayangkan. Kami sudah beberapa kali mendampingi pelaku usaha melewati setiap tahapannya. Berikut kami rangkum prosedur lengkapnya agar kamu bisa melakukannya sendiri atau setidaknya memahami alurnya. 1. Menentukan bidang usaha dan nama dagang Sebelum membuat dokumen apa pun, pastikan kamu sudah menentukan jenis usaha yang akan dijalankan serta nama dagangnya. Nama dagang akan tercantum dalam berbagai izin dan dokumen usaha. 2. Menyiapkan dokumen pribadi Kamu perlu menyiapkan KTP, NPWP, dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat administrasi awal. 3. Mengurus Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) Meskipun di beberapa wilayah SKDU sudah tidak lagi diwajibkan, masih ada daerah yang memintanya. Dokumen ini bisa diurus di kantor kelurahan atau kecamatan setempat. 4. Mengurus NIB melalui OSS RBA Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas usaha kamu. NIB bisa didapatkan secara gratis melalui sistem Online Single Submission (OSS RBA). Prosesnya bisa kamu lakukan secara online, dan biasanya hanya memakan waktu 1-2 hari kerja jika data lengkap. 5. Mendaftarkan izin usaha jika diperlukan Beberapa sektor bisnis membutuhkan izin usaha lanjutan. Contohnya seperti: 6. (Opsional) Mengurus NPWP atas nama usaha Jika skala usaha kamu sudah cukup besar, kamu bisa membuat NPWP atas nama usaha untuk keperluan pajak yang lebih terstruktur. Biaya Mendirikan Usaha Dagang Berapa biaya mendirikan UD? Jawabannya cukup bervariasi. Tergantung dari lokasi dan apakah kamu menggunakan jasa pihak ketiga atau mengurus sendiri. Secara umum, berikut adalah estimasi biaya mendirikan UD: Kami menyarankan untuk tetap menyiapkan dana cadangan jika sewaktu-waktu diperlukan untuk tambahan izin atau biaya operasional awal. Kewajiban Lanjutan untuk Usaha Dagang (UD) Ada beberapa kewajiban lanjutan yang harus dipenuhi. Ini berguna agar usaha kamu tetap legal dan bisa berkembang dengan sehat. Berikut daftar kewajibannya: 1. UD Tetap Wajib Terdaftar di OSS (Online Single Submission) Satu hal yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa UD tidak perlu mendaftar di OSS. Faktanya, semua jenis usaha wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem OSS. Termasuk Usaha Dagang, NIB adalah identitas resmi usaha kamu dan menjadi dasar untuk memperoleh izin usaha lainnya. 2. Wajib Bayar Pajak UMKM jika Omzet di Atas Rp500 Juta per Tahun Setelah UD kamu berjalan dan mulai menghasilkan omzet, kewajiban perpajakan mulai berlaku. Jika omzet kamu di bawah Rp500 juta per tahun, kamu tidak dikenakan pajak penghasilan final. Namun jika omzet melewati Rp500 juta, maka UD wajib membayar pajak UMKM sebesar 0,5% dari omzet bruto. 3. Membuat Rekening Perusahaan Kami menyarankan kamu untuk mulai memisahkan transaksi pribadi dan usaha. Salah satu cara paling efektif adalah dengan membuka rekening bank khusus untuk usaha. Ini memang bukan kewajiban hukum. Namun, bisa memudahkan kamu untuk melakukan pembukuan dan pelaporan pajak. Bahkan, kamu bisa mengajukan pinjaman atau mengikuti program pemerintah untuk UMKM. Kesimpulan Mendirikan Usaha Dagang (UD) adalah pilihan yang tepat bagi pengusaha pemula karena prosesnya lebih cepat, sederhana, dan hemat biaya dibandingkan bentuk usaha lain seperti PT atau CV. Dengan memilih UD, kamu bisa segera menjalankan usaha tanpa prosedur rumit. Hubungi tim Valeed sekarang juga untuk mendirikan UD secara legal, cepat, dan profesional! FAQ seputar Usaha Dagang (UD) 1. Apa bedanya UD dan CV? UD: Didirikan 1 orang, tanggung jawab pemilik tak terbatas (aset pribadi ikut dipertaruhkan), bukan badan hukum, lebih sederhana. CV: Didirikan minimal 2 orang (sekutu aktif & pasif), sekutu aktif tanggung jawab tak terbatas, sekutu pasif terbatas pada modal, bukan badan hukum tapi lebih formal (akta notaris). 2. Apakah UD termasuk UMKM? Ya, UD umumnya termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), terutama kategori Usaha Mikro. Ini karena modal dan omzet UD seringkali memenuhi kriteria UMKM sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021. 3. Apakah UD wajib pajak? Ya, pemilik UD wajib membayar pajak penghasilan (PPh) sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Jika omzet besar, bisa juga dikenakan PPN. 4. Apakah UD harus ada izin? Ya, UD perlu izin usaha untuk legalitas. Izin utama saat ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diurus melalui sistem OSS. 5.
Panduan Lengkap Mendirikan CV: Syarat, Modal Awal, Biaya, dan Prosesnya dari Awal sampai Jadi
Selama beberapa tahun kami mendampingi para pelaku usaha dari berbagai bidang, satu pertanyaan klasik yang terus muncul adalah: “Saya ingin mendirikan CV, tapi mulai dari mana ya?” Pertanyaan ini tidak muncul tanpa alasan. Banyak calon pengusaha yang ingin memulai bisnis secara legal. Namun, terbentur oleh minimnya informasi yang terstrukturnya. Apalagi soal syarat, biaya, hingga proses pendirian CV yang sering terasa membingungkan. Kami menyusun panduan ini untuk menjawab keraguan tersebut secara tuntas dan runtut. Gunanya, agar proses pendirian CV tak lagi susah bagi para pengusaha. Pengertian CV dalam Konteks Hukum Indonesia dan Status Badan Hukumnya Banyak klien pengusaha yang bertanya, “Apa bedanya CV dengan PT?” Jawabannya sebagai berikut. CV atau Commanditaire Vennootschap adalah bentuk badan usaha yang terdiri dari dua atau lebih orang yang punya peran dan tanggung jawab yang berbeda. CV sendiri merupakan salah satu bentuk badan usaha tertua yang dikenal di Indonesia. Namun, perlu digarisbawahi kalau CV adalah badan usaha, bukan badan hukum. Artinya, tanggung jawab pendirinya bisa melekat secara pribadi. Berbeda dengan PT yang berbadan hukum dan terpisah secara hukum dari pemiliknya. Dalam CV, terdapat dua jenis sekutu: Struktur internal seperti ini membuat CV menjadi pilihan ideal bagi usaha keluarga atau kemitraan kecil yang belum membutuhkan perlindungan hukum seformal PT. Namun, ingin usahanya tetap bergerak atau beroperasi secara legal dan terstruktur. Syarat Wajib Mendirikan CV Berikut beberapa syarat dalam mendirikan CV dari aspek legal dan administrasinya: Syarat Legal dan Administratif 1. Minimal 2 Orang Pendiri CV wajib didirikan oleh minimal dua orang: satu sebagai sekutu aktif, satu sebagai sekutu pasif. Tidak bisa hanya satu orang seperti pada PT Perorangan. 2. Identitas Pendiri Setiap pendiri harus menyertakan dokumen identitas berupa KTP dan NPWP. Ini penting untuk proses notaris dan pengesahan AHU. 3. Alamat Domisili Usaha Bisa berupa alamat rumah pribadi, ruko, atau bahkan Virtual Office. Kami sering bantu klien yang ingin mendirikan usaha digital dengan domisili di kawasan bisnis strategis melalui layanan Virtual Office. 4. Nama CV dan Bidang Usaha (KBLI) Nama CV harus unik dan belum digunakan pihak lain. Sementara bidang usaha harus sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku saat ini. 5. Akta Notaris Pendirian CV Notaris akan menyusun akta yang mencantumkan struktur CV, data pendiri, modal, serta bidang usaha. Ini adalah pondasi hukum dari CV tersebut. 6. Pengesahan di Sistem AHU Online Setelah akta selesai, kami akan bantu mendaftarkan CV di Sistem Administrasi Badan Usaha (AHU) milik Kementerian Hukum dan HAM. Di tahap inilah CV kamu resmi tercatat secara hukum. Modal Awal CV: Berapa Minimalnya? Pendirian CV tidak mensyaratkan modal awal minimum secara hukum. Ini berbeda dengan PT. PT memiliki ketentuan modal disetor minimal (terutama untuk PT Non-UMK). Artinya, negara tidak mengatur batas minimal berapa rupiah yang harus dicantumkan sebagai modal dasar maupun disetor saat mendirikan CV. Mengapa tidak ada modal minimal dalam CV? Alasannya karena CV merupakan bentuk badan usaha non-badan hukum. Peraturan modalnya lebih fleksibel dan diserahkan pada kesepakatan para pendiri yang tertuang dalam akta notaris. Perbandingan Modal Awal CV vs PT Jenis Legalitas Usaha Modal Awal Minimum (Secara Hukum) Catatan CV Tidak ada ketentuan minimal Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dan kesepakatan pendiri PT Perorangan (Perseroan Perorangan) Tidak ada modal minimal Namun wajib mencantumkan modal disetor saat pendaftaran Perseroan Terbatas (PT Reguler atau PT Umum) Minimal Rp50 juta disetor 25% Sesuai PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Praktik di Lapangan: Idealnya Rp 5-10 Juta Meski tidak ada ketentuan hukum, dalam praktiknya banyak pelaku usaha mencantumkan modal awal antara Rp5.000.000 sampai Rp10.000.000 saat mendirikan CV. Tujuannya untuk: Jika bisnis tersebut berskala mikro atau rumahan, mencantumkan modal di bawah Rp5 juta pun tetap sah secara hukum. Biaya Mendirikan CV Terbaru Secara umum, biaya total pendirian CV berkisar antara Rp3 juta hingga Rp8 juta jika diurus secara pribadi, Biaya ini sudahi akta pendirian dari notaris, pengesahan di Kemenkumham, hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Rincian Biaya Utama Akta Notaris: Biaya penyusunan akta pendirian oleh notaris berada di kisaran Rp1.500.000 – Rp3.000.000, tergantung kompleksitas dan lokasi usaha kamu. Pengesahan Nama CV di Kemenkumham: Pendaftaran nama CV di sistem AHU Kemenkumham dikenai biaya administratif sekitar Rp50.000. Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha): Pengurusan NIB biasanya sudah termasuk dalam paket legalitas, baik mandiri maupun melalui konsultan. Biaya Tambahan (Opsional): Termasuk di antaranya Pengumuman di media massa: Rp100.000 – Rp200.000, pengurusan NPWP perusahaan, materai dan biaya dokumen lainnya Memakai Jasa Konsultan Profesional: Jika kamu memilih menggunakan jasa profesional seperti Valeed.id, maka seluruh biayanya berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp7.000.000 tergantung jenis layanan yang dipilih. Biaya tersebut sudah termasuk Akta Pendirian Notaris, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP Badan, SKT Pajak, hingga pembukaan rekening perusahaan Tabel Perbandingan Biaya Mendirikan CV secara Mandiri vs Jasa Profesional Biaya Mandiri (Rp) Jasa Profesional (Rp) Akta Notaris 1.500.000 – 3.000.000 Termasuk dalam paket Pengesahan Kemenkumham 50.000 Termasuk dalam paket Pengurusan NIB Bervariasi Termasuk dalam paket Pengumuman Media Massa (opsional) 100.000 – 200.000 Tergantung paket Materai & Administrasi Tambahan 100.000 – 300.000 Termasuk atau disederhanakan NPWP & Izin Tambahan 100.000 – 300.000 Bisa termasuk, tergantung layanan Total Estimasi Biaya ± Rp3.000.000 – Rp8.000.000 ± Rp2.000.000 – Rp7.000.000 Proses Pendirian CV dari Awal Sampai Jadi Proses mendirikan CV memang cukup kompleks. Sebab, membutuhkan beberapa langkah yang harus dijalani dengan teliti. Berikut langkah demi langkah dalam mendirikan CV: 1. Siapkan Dokumen Pendiri Langkah awal yang harus dilakukan adalah menyiapkan kelengkapan dokumen pribadi dari para pendiri CV. CV harus didirikan minimal oleh dua orang, yaitu sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadu, dokumen dari keduanya perlu dikumpulkan. Dokumen yang dibutuhkan antara lain: Data ini akan digunakan dalam pembuatan akta dan sistem perizinan berikutnya. 2. Tentukan Nama CV dan Bidang Usaha (KBLI) Sebelum masuk ke ranah notaris, kamu harus menentukan nama usaha yang akan digunakan dan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sebagai identitas kegiatan usaha. Tips pemilihan nama dan KBLI: KBLI ini nantinya akan menentukan izin usaha apa yang dapat dimiliki oleh CV kamu di OSS. 3. Buat Akta Pendirian di Notaris Tahap berikutnya adalah membuat Akta Pendirian CV melalui notaris. Notaris akan menyusun dan membuatkan dokumen legal formal mengenai: Akta ini akan menjadi dasar
10 Beda PT dan CV, UMKM Lebih baik Pilih yang Mana?
Kami pernah mendampingi seorang pelaku usaha kecil di Yogyakarta. Ia menjual kerajinan tangan berbahan daur ulang. Usahanya berkembang pesat, pesanan dari luar kota berdatangan, bahkan sempat dilirik investor lokal. Tapi ada satu hal yang menghambatnya: legalitas usahanya belum ada. Ia datang kepada kami dengan satu pertanyaan: “Lebih baik bikin PT atau CV ya untuk legalitas bisnis UMKM seperti milik saya??” Sebenarnya, pertanyaan ini sering ditanyakan oleh pengusaha. Terutama yang status bisnisnya masih UMKM. Oleh sebab itu, berikut kami rangkum perbedaan PT dan CV secara rinci dan pilihan mana yang terbaik untuk UMKM. Tabel Ringkasan Perbedaan PT vs CV Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat dulu perbandingan singkat antara PT dan CV.: Aspek PT (Perseroan Terbatas) CV (Commanditaire Vennootschap) Badan Hukum Ya Tidak Tanggung Jawab Terbatas Tidak terbatas (sekutu aktif) Pemilik Modal Pemegang saham Sekutu aktif & pasif Proses Pendirian Lebih rumit Lebih mudah Modal Minimal Ada (Rp50 juta untuk PT biasa) Tidak ada ketentuan khusus Kewajiban Pajak Lebih kompleks Relatif sederhana Pengambilan Keputusan RUPS Kesepakatan sekutu Kepemilikan Asing Bisa Tidak bisa Profesionalisme Lebih tinggi Lebih fleksibel Cocok untuk Skala menengah-besar UMKM, usaha keluarga 10 Perbedaan PT dan CV: Pembahasan Lengkap Penjelasan lengkap mengenai perbedaan dan PT dan CV, bisa kamu lihat berikut: 1. PT Memiliki Status Badan Hukum, CV Tidak PT atau Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum yang berdiri sendiri. Artinya, PT secara hukum dianggap sebagai entitas terpisah dari pemiliknya. Sebaliknya, CV (Commanditaire Vennootschap) tidak memiliki kedudukan hukum yang mandiri. Jadi, tidak ada pemisahan yang jelas antara entitas usaha dan pemiliknya. Dengan status ini, PT lebih terlindungi dalam menghadapi sengketa hukum dibandingkan CV. 2. Tanggung Jawab Terbatas di PT, Tak Berlaku di CV Salah satu keunggulan utama PT adalah adanya batasan tanggung jawab pemilik terhadap utang dan kewajiban usaha. Pemilik PT hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang dimilikinya. Dengan begitu, PT dapat melindungi harta pribadi dengan lebih baik. Sementara itu, pada CV, khususnya sekutu aktif, tanggung jawabnya bisa sampai ke aset pribadi. 3. Perbedaan dalam Struktur Kepemilikan Modal PT dikelola oleh para pemegang saham yang bisa berasal dari kalangan individu maupun perusahaan. Di sisi lain, CV dibentuk oleh dua tipe sekutu: sekutu aktif yang menjalankan usaha, dan sekutu pasif yang menyetor modal saja. Jika kamu ingin membangun bisnis bersama banyak pihak, struktur saham di PT lebih fleksibel dan terbuka. 4. Tahapan Legalitas Pendirian Berbeda Proses mendirikan PT relatif lebih panjang karena memerlukan akta notaris, pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, serta pendaftaran NPWP dan NIB. Sementara CV hanya memerlukan akta notaris dan registrasi di pengadilan serta OSS. Meski CV terkesan lebih mudah didirikan, banyak pelaku usaha tetap memilih PT karena lebih menguntungkan dalam jangka panjang. 5. Perbedaan Modal Awal Pada umumnya, pendirian PT membutuhkan modal minimal Rp50 juta. Di sisi lain, CV tidak mengatur syarat modal minimum dalam hukum. 6. Kewajiban Pajak dan Pembukuan yang Berbeda PT memiliki kewajiban pelaporan pajak dan laporan keuangan yang lebih kompleks dan harus formal. Sedangkan CV cenderung lebih fleksibel dan bisa menggunakan sistem pelaporan keuangan yang sederhana. 7. Cara Pengambilan Keputusan di Internal Usaha Dalam PT, keputusan penting diambil lewat mekanisme RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan dalam CV, keputusan bisa langsung diambil oleh para sekutu aktif berdasarkan kesepakatan. PT ideal untuk bisnis yang melibatkan banyak pemilik dan butuh proses pengambilan keputusan yang formal. 8. PT Bisa Dimiliki Asing, CV Tidak Jika kamu ingin membuka peluang bagi investor luar negeri, PT adalah pilihan yang tepat. PT dapat dimiliki oleh asing, selama jenis usahanya tidak termasuk dalam Daftar Negatif Investasi. CV sama sekali tidak memperbolehkan kepemilikan oleh pihak asing. Ada beberapa klien kami yang sejak awal ingin menjangkau pasar internasional melalui ekspor. Kalau sepertinya, kami sangat menyarankan untuk mendirikan PT saja dibanding CV karena lebih terkesan profesional dan lebih mudah mengurus izin lanjutan. 9. Citra Profesional dan Kredibilitas Usaha Dari sisi kepercayaan publik, PT cenderung lebih meyakinkan bagi perbankan, investor, dan mitra usaha besar. CV masih dianggap sebagai bentuk usaha kecil dan biasanya digunakan untuk bisnis 10. Rekomendasi PT vs CV Berdasarkan Skala Usaha Memilih antara PT atau CV sebaiknya disesuaikan dengan rencana dan skala usahamu. PT cocok untuk usaha yang sudah berskala menengah ke atas, punya rencana ekspansi, atau mengincar pendanaan. Sedangkan CV cocok untuk usaha rumahan, bisnis keluarga, atau UMKM yang baru memulai. Ada beberapa klien kami yang memulai dengan legalitas CV untuk di awal. Namun, saat mulai berkembang, rupanya mereka membutuhkan legalitas PT untuk berbagai keperluan. Akhirnya, mendirikan PT baru untuk bisnisnya. PT atau CV: Mana yang Lebih Baik untuk UMKM? Saat berdiskusi dengan para klien, kami selalu menekankan kalau tidak ada satu jenis badan usaha yang paling benar untuk semua orang. Setiap pemilik usaha memiliki kebutuhan, tujuan, dan kondisi yang berbeda. Keputusan antara memilih PT (Perseroan Terbatas) atau CV (Commanditaire Vennootschap) harus disesuaikan dengan situasi masing-masing. Pilihan antara mendirikan PT atau CV sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti: 1. Skala bisnis kamu saat ini dan target pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Apakah kamu berencana tetap menjalankan bisnis dalam skala kecil, atau justru ingin memperluas usaha ke tingkat yang lebih besar? 2. Apakah kamu memiliki rencana untuk mencari tambahan modal, baik dari investor, kerja sama dengan pihak ketiga, atau pengajuan pinjaman ke bank. Beberapa bentuk badan usaha lebih mudah dipercaya oleh lembaga keuangan dan investor. 3. Tingkat kesiapan kamu dalam menghadapi kewajiban hukum, tanggung jawab administratif, dan regulasi yang lebih ketat. Setiap jenis badan usaha membawa beban dan tanggung jawab yang berbeda. Rangkuman Saran Kami dalam Memilih PT atau CV untuk Bisnis Kriteria Pilih PT Jika… Pilih CV Jika… Tujuan Bisnis Ingin ekspansi jangka panjang dan skala besar Masih tahap awal atau usaha kecil/keluarga Kesan Profesional Butuh citra profesional dan kredibel Tidak terlalu mementingkan formalitas Investor Berniat membuka kepemilikan saham, termasuk untuk investor asing Tidak ada rencana menerima investor atau suntikan modal Proses Pendirian Siap dengan proses lebih kompleks dan biaya lebih tinggi Ingin proses cepat, mudah, dan biaya ringan Struktur Organisasi Siap dengan struktur legal formal Tidak butuh struktur organisasi yang kompleks FAQ 1. Apa itu PT (Perseroan Terbatas)? Perseroan Terbatas (PT) merupakan entitas berbadan
Fungsi Tercopy di Pendirian PT: Jenis Dokumen dan Panduan Selengkapnya
Beberapa waktu lalu, kami pernah membantu seorang pengusaha muda yang ingin mendirikan PT. Ia datang membawa map berisi berbagai dokumen penting. Namun, saat kami periksa, ternyata ada beberapa dokumen penting yang belum disiapkan dalam bentuk salinan (tercopy). Padahal, dokumen-dokumen itu dibutuhkan agar proses legalitas berjalan lancar. Dari pengalaman itu, kami menyadari. Masih banyak pelaku usaha yang belum tahu pentingnya dokumen tercopy dalam mendirikan sebuah perusahaan. Istilah “tercopy” memang terdengar teknis dan asing bagi sebagian orang. Tidak sepopuler “akta notaris” atau “NIB”. Tapi sebenarnya, tercopy adalah bagian penting dari proses administratif yang tidak boleh diabaikan. Apa Itu Tercopy dalam Pendirian PT? Secara sederhana, tercopy adalah salinan dari dokumen asli yang dibutuhkan dalam proses pendirian PT. Bisa berupa fotokopi biasa atau salinan yang sudah dilegalisasi. Dalam beberapa kasus, cukup salinan non-legalisir saja tergantung permintaan dari instansi yang bersangkutan. Pentingnya Tercopy dalam Pendirian PT? Dalam pengalaman kami, ada alasan kuat mengapa dokumen tercopy keberadaannya sangat krusial, seperti: 1. Sebagai Syarat Legalitas Beberapa instansi pemerintah seperti Kemenkumham hanya akan memproses dokumen jika salinan-salinannya dilampirkan. Tanpa itu, pengajuan bisa tertunda bahkan ditolak. 2. Pencocokan Data Notaris, OSS, dan pihak-pihak lain perlu mencocokkan data dari dokumen asli dengan salinannya. Tercopy membantu memastikan bahwa semua data sudah sesuai. 3. Bukti Kuat Jika Terjadi Masalah Hukum Jika suatu hari terjadi masalah hukum, dokumen tercopy bisa menjadi bukti bahwa bisnis kamu sudah mengikuti prosedur yang benar. 4. Mendukung Proses Perizinan Lainnya Dalam setiap tahapan mengurus OSS, NIB, NPWP, hingga akta notaris, dokumen tercopy selalu dibutuhkan. Jenis Dokumen yang Harus Dilengkapi dalam Bentuk Tercopy Saat ingin mendirikan PT, ada beberapa dokumen yang WAJIB tersedia dalam bentuk salinan atau tercopy. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai dasar legalitas dan identitas perusahaan. Berikut daftarnya: – KTP & NPWP Pendiri: Ini dokumen utama untuk menunjukkan identitas dan status perpajakan para pemilik perusahaan. – Surat Kuasa (Jika Dikuasakan): Bila prosesnya dikuasakan ke kami atau pihak ketiga, surat kuasa harus tersedia dalam bentuk tercopy dan ditandatangani dengan benar. – Akta Pendirian & SK Pengesahan: Akta notaris dan SK dari Kemenkumham ini menjadi bukti legal bahwa PT kamu sah di mata hukum. – Bukti Domisili: Bisa berupa tagihan listrik, PBB, atau surat keterangan dari pengelola gedung. Ini menunjukkan bahwa perusahaan punya alamat yang jelas. – Surat Pernyataan Modal Disetor: Ini dokumen yang sering terlupakan. Padahal sangat penting untuk membuktikan bahwa modal perusahaan sudah ditempatkan sesuai ketentuan. Siapa yang Bertanggung Jawab Mengumpulkan Dokumen Tercopy? Berdasarkan pengalaman kami dalam menangani legalitas perusahaan, idealnya pengumpulan dokumen tercopy dilakukan oleh tim legal internal. Namun, apabila perusahaan belum memiliki tim legal, tugas ini sebaiknya dilakukan langsung oleh pendiri atau pemilik usaha. Dalam praktiknya, kami sering mengambil alih proses ini karena banyak pendiri bisnis belum familiar dengan format dan syarat dokumen yang sah. Hal ini berguna untuk menghindari penolakan dari instansi pemerintah seperti OSS (Online Single Submission) atau Kemenkumham. Bagaimana Cara Memastikan Dokumen Tercopy Sah? Tidak semua hasil fotokopi dapat dianggap sah sebagai dokumen tercopy. Ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan agar dokumen tersebut diakui secara resmi: Hal kecil seperti cap atau legalisasi sering jadi pembeda antara dokumen yang diterima atau ditolak oleh sistem OSS maupun Kemenkumham. Contoh Alur Proses Pengumpulan Hingga Pendirian PT Resmi 1. Konsultasi Awal & Verifikasi Dokumen Mulai dengan sesi konsultasi untuk memahami kebutuhan pendirian badan usaha. Selanjutnya, dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap kelengkapan dan kesesuaian format dokumen yang diperlukan. 2. Pengumpulan Dokumen oleh Pemilik Usaha atau Kuasa Hukum Seluruh dokumen pendukung yang telah diverifikasi dikumpulkan dari pihak pemilik usaha atau kuasanya untuk keperluan proses hukum lebih lanjut. 3. Penyusunan Akta Pendirian oleh Notaris Setelah dokumen lengkap, notaris akan menyusun akta pendirian perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagai dasar legalitas badan usaha. 4. Pengajuan Pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM Akta yang telah ditandatangani akan segera kami ajukan untuk memperoleh SK pengesahan dari Kemenkumham, sebagai bukti sah pendirian Perseroan Terbatas. 5. Pengurusan NPWP, NIB, dan Perizinan Usaha Tambahan Pasca pengesahan, kami lanjutkan dengan proses pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan perizinan lainnya yang dibutuhkan agar entitas usaha dapat segera menjalankan operasional secara legal dan optimal. Kesalahan Umum dan Cara Mengatasinya dalam Menyiapkan Tercopy Dokumen Pendirian PT Kami sering menemui berbagai masalah yang dihadapi oleh para pendiri PT. Terutama saat menyiapkan dokumen salinan atau tercopy dokumen pendirian PT. Berikut kami ceritakan beberapa kesalahan umum yang sering terjadi. Lengkap dengan cara mengatasinya berdasarkan pengalaman nyata kami di lapangan. 1. Salinan Dokumen Tidak Terbaca atau Tidak Lengkap Di salah satu kasus yang kami tangani, seorang klien datang dengan keluhan. Proses pengajuan NIB (Nomor Induk Berusaha) terhambat karena salinan akta pendirian PT yang dia serahkan tidak bisa dibaca dengan jelas. Ternyata, hasil scan-nya buram dan ada halaman yang terpotong. Ini kesalahan yang sangat umum. Banyak pelaku usaha mengira bahwa selama dokumen sudah di-scan, urusan selesai. Padahal, instansi seperti OSS (Online Single Submission) atau notaris membutuhkan dokumen yang terbaca dengan sempurna dan lengkap dari halaman pertama hingga lampiran terakhir. Solusi dari kami: 2. Tidak Mencantumkan Dokumen Pendukung Lain Seperti NPWP Kami juga sering menjumpai pelaku usaha yang hanya menyerahkan akta pendirian tanpa menyertakan dokumen lain seperti NPWP perusahaan atau SK Kemenkumham. Akibatnya, proses pengajuan izin atau permohonan rekening bank perusahaan tertunda. Salah satu klien kami sempat kesulitan membuka rekening korporat karena pihak bank tidak menerima dokumen yang tidak disertai NPWP. Ini seharusnya bisa dihindari bila sejak awal pelaku usaha memahami dokumen apa saja yang dibutuhkan. Solusi dari kami: Pastikan semua dokumen tersebut dalam format PDF yang rapi dan siap untuk dibagikan ke pihak mana pun yang membutuhkan. 3. Dokumen yang Sudah Kedaluwarsa Mungkin terdengar aneh. Tapi, kami pernah menangani kasus di mana dokumen yang dikirimkan ternyata sudah kedaluwarsa. Contohnya, surat domisili yang masa berlakunya hanya satu tahun atau SKDP dari kelurahan yang belum diperbarui. Akibatnya? Pengajuan izin usaha ditolak dan klien harus mengulang proses administrasi dari awal. Solusi dari kami: Kesimpulan Memahami dan menyiapkan dokumen tercopy itu harus dilakukan supaya proses pendirian PT berjalan lancar tanpa hambatan. Dokumen tercopy ini punya peran besar dalam mempercepat dan memudahkan urusan legalitas perusahaan, jadi izin bisa cepat selesai. Kalau dokumen lengkap dan
Yayasan Pendidikan: Panduan Lengkap Mendirikannya dengan Cepat dan Tepat
Beberapa waktu lalu, kami bertemu dengan sekelompok guru muda. Mereka punya mimpi besar: membangun sebuah yayasan pendidikan untuk membantu anak-anak di daerah terpencil agar bisa belajar dengan layak. Tapi impian itu sempat tertahan karena mereka bingung harus mulai dari mana dan bagaimana mengurus izinnya. Sebagai tim yang sudah lama membantu banyak orang membangun usaha dan yayasan secara resmi, kami paham bahwa mendirikan yayasan pendidikan itu cukup rumit. Apa sebenarnya Yayasan Pendidikan itu? Yayasan pendidikan adalah organisasi non-profit (tidak mencari keuntungan) yang bergerak di bidang pendidikan. Tujuannya adalah membantu masyarakat mendapatkan akses belajar yang lebih baik dan merata. Kenapa kami menulis panduan ini? Karena kami ingin membantu siapa pun yang ingin mendirikan yayasan pendidikan tapi belum tahu harus mulai dari mana. Lewat panduan ini, kami akan jelaskan langkah-langkahnya secara jelas dan praktis sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Persyaratan Legal Mendirikan Yayasan Pendidikan Sebelum memulai mendirikan yayasan, kami selalu menekankan kepada klien. Harus tahu dulu apa saja persyaratan legal untuk bisa mendirikan yayasan pendidikan. Kalau persyaratan ini saja belum bisa dipenuhi, maka jangan harap bisa memulai proses pendiriannya. Apa saja syarat itu? 1. Jumlah dan Syarat Pendiri Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, yayasan harus didirikan oleh minimal tiga orang. Mereka tidak boleh suami istri dan harus punya komitmen terhadap tujuan sosial yang ingin dicapai. 2. Dokumen yang Harus Disiapkan Kamu akan memerlukan beberapa dokumen penting seperti: 3. Aturan Khusus untuk Yayasan Pendidikan Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan harus mencantumkan kegiatan pendidikan sebagai tujuan utama. Selain itu, harus transparan dalam mengelola dana dan mengikuti aturan dari Kementerian Pendidikan sesuai Peraturan Menteri dan Undang-Undang yang berlaku. Rangkuman Panduan Mendirikan Yayasan Pendidikan Mendirikan yayasan pendidikan dimulai dari riset dan perencanaan. Mulai dari penentuan visi, misi, dan program yang jelas. Selanjutnya, yayasan harus mempersiapkan dokumen administratif seperti surat domisili, NPWP, dan akta pendirian dari notaris. Proses dilanjutkan dengan pembuatan akta notaris dan pengajuan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kamu harus memilih notaris berpengalaman agar proses pengesahan memerlukan waktu tertentu. Terakhir, yayasan wajib memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta perizinan tambahan sesuai bidang pendidikan yang dijalankan. Tabel Ringkasan Cara Mendirikan Yayasan Pendidikan: Tahapan Kegiatan Utama Riset & Perencanaan – Menentukan visi, misi, dan tujuan yayasan- Menyusun rencana program pendidikan Dokumen & Administrasi – Surat keterangan domisili- NPWP yayasan- Akta pendirian oleh notaris Akta & Pengesahan – Pilih notaris berpengalaman- Ajukan pengesahan ke Kemenkumham Registrasi & Perizinan – Dapatkan SKT- Urus izin tambahan sesuai jenis pendidikan Panduan Lengkap Mendirikan Yayasan Pendidikan 1. Riset dan Perencanaan Langkah awal dalam mendirikan yayasan pendidikan adalah melakukan riset dan perencanaan yang matang. Tahap ini menjadi pondasi penting agar yayasan dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. 2. Menentukan visi, misi, dan tujuan yayasan Visi merupakan gambaran ideal yang ingin dicapai yayasan di masa depan. Sedangkan misi adalah langkah nyata untuk mewujudkan visi tersebut. Tujuan yayasan harus spesifik, terukur, dan relevan dengan bidang pendidikan yang akan dijalankan. Penetapan visi dan misi yang jelas akan memudahkan dalam menentukan program kerja, strategi pengembangan, serta komunikasi kepada pemangku kepentingan. 3. Membuat rencana program pendidikan yang jelas Setelah visi dan misi ditetapkan, penting untuk merancang program pendidikan secara rinci, termasuk kurikulum, metode pengajaran, target peserta didik, dan sistem evaluasi. Rencana ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya yang ada. Dengan program yang terstruktur, yayasan dapat menarik perhatian donor, mitra, maupun calon peserta didik. 4. Pengumpulan Dokumen dan Persiapan Administrasi Tahap ini merupakan proses administratif yang wajib dipenuhi untuk mendirikan yayasan secara legal dan resmi. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti alamat resmi yayasan. Surat keterangan domisili biasanya diterbitkan oleh kelurahan atau kecamatan setempat dan menjadi syarat utama untuk pengajuan dokumen lainnya. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas perpajakan yayasan yang harus didaftarkan ke kantor pajak. NPWP penting untuk kelancaran pengelolaan keuangan dan pelaporan pajak yayasan. Akta ini adalah dokumen resmi yang memuat anggaran dasar dan struktur organisasi yayasan. Akta pendirian harus dibuat oleh notaris berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang sah. 5. Proses Pembuatan Akta Notaris dan Pengesahan Kementerian Mendirikan yayasan tidak cukup hanya dengan akta dari notaris, tapi juga harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Pilih notaris yang sudah berpengalaman dalam pembuatan akta yayasan, terutama yang memahami regulasi terkait yayasan pendidikan. Notaris yang handal akan membantu mempercepat proses dan menghindari kesalahan dokumen. Setelah akta pendirian selesai, dokumen tersebut diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan resmi. Proses ini biasanya melibatkan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesesuaian isi dengan peraturan yang berlaku. Proses pengesahan bisa memakan waktu antara 2 hingga 4 minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan antrian di Kemenkumham. Perlu kesabaran dan koordinasi aktif agar proses berjalan lancar. 6. Registrasi dan Perizinan Pendukung Setelah mendapatkan akta dan pengesahan, yayasan perlu melengkapi registrasi dan izin untuk menjalankan operasional pendidikan. SKT adalah bukti legalitas yayasan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau instansi terkait di daerah setempat. Surat ini menjadi persyaratan untuk mendapatkan berbagai hak operasional seperti membuka sekolah atau lembaga pendidikan. Beberapa bidang pendidikan tertentu mungkin membutuhkan izin khusus. Misalnya izin operasional sekolah dari dinas pendidikan, izin penyelenggaraan kursus, atau akreditasi lembaga. Pastikan yayasan mengurus semua perizinan ini agar kegiatan pendidikan dapat berjalan sesuai regulasi. Kesalahan Umum yang Harus Dihindari Saat Mendirikan Yayasan Pendidikan Dari pengalaman kami, banyak pendiri yayasan pendidikan yang menemui hambatan karena kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal. Kesalahan paling sering adalah mengabaikan aturan hukum terbaru. Kami pernah menangani kasus di mana dokumen yayasan harus ditolak karena mengacu pada peraturan lama yang sudah tidak berlaku. Selain itu, banyak pendiri yang tidak melibatkan tenaga ahli legal sejak awal proses, sehingga berisiko membuat kesalahan administrasi yang mempersulit pendirian. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas menjadi masalah serius yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan donatur. Tidak kalah penting adalah penentuan pengurus yang tidak jelas atau tidak sesuai ketentuan hukum, yang bisa berujung pada konflik internal di kemudian hari. Kesimpulannya, hindari: Tips Mempercepat Proses Pendirian Yayasan Pendidikan Kami paham betul bahwa pendiri yayasan ingin prosesnya cepat dan efisien. Untuk itu, ada beberapa langkah yang kami rekomendasikan berdasarkan pengalaman kami: 1. Siapkan dokumen lengkap dan benar sejak
Beda SBU vs SKK Konstruksi, Mana yang Harus Diurus Dulu?
Dalam dunia usaha jasa konstruksi, legalitas bukan sekadar pelengkap administratif semata. Legalitas adalah fondasi utama agar setiap proyek dapat berjalan lancar, peluang tender bisa dimenangkan, dan kepercayaan klien terhadap perusahaan tetap terjaga. Namun, di lapangan, kami sering menemui pertanyaan dari para pelaku usaha kosntruksi. Terutama mereka yang baru memulai atau sedang mengembangkan bisnis: “Mana yang harus saya urus terlebih dahulu, SBU atau SKK?” Pertanyaan ini cukup umum dan sangat wajar. Banyak pelaku usaha konstruksi merasa kebingungan saat mendengar istilah seperti SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja). Meski terdengar mirip, keduanya memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam sistem legalitas konstruksi. Melalui artikel ini, kami akan menjelaskan secara lengkap dan mudah dipahami. Mulai dari pertanyaan paling dasar hingga penjelasan teknis yang lebih rinci. Daftar Pertanyaan Seputar SBU dan SKK Konstruksi Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh klien kami dari pengusaha konstruksi: Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan. Bahwa sistem perizinan di sektor konstruksi cukup kompleks. Tidak selalu mudah dipahami tanpa bimbingan yang tepat. Oleh karena itu, mari kita bahas perbedaannya secara lebih jelas dan terstruktur. Perbedaan SBU vs SKK Secara Singkat – SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa perusahaan jasa konstruksi telah memenuhi semua syarat legal untuk menjalankan kegiatan usaha secara sah dan profesional. Sertifikat ini menjadi bukti pengakuan atas kualifikasi dan klasifikasi perusahaan. – SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) adalah sertifikat yang membuktikan bahwa tenaga kerja di dalam perusahaan memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan konstruksi yang dijalankan. Kedua sertifikat ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jika kamu ingin menjalankan usaha konstruksi secara legal dan mendapatkan proyek yang layak, keduanya harus dimiliki. Tanpa SKK, kamu tidak bisa mendapatkan SBU. Tanpa SBU, perusahaanmu tidak akan bisa mengikuti proses tender dan proyek secara resmi. Pembahasan Lengkap Bedanya SBU vs SKK dalam Dunia Konstruksi Baik SBU dan SKK sama-sama penting. Namun, keduanya memiliki peran dan tujuan yang berbeda dalam ekosistem jasa konstruksi. Untuk memahami perbedaannya secara jelas, mari kita bahas satu per satu. Mulai dari pengertian, fungsi, hingga siapa saja yang wajib memilikinya. Apa itu SBU Konstruksi? Pengertian Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah bukti legalitas dan kompetensi sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. SBU menjadi syarat utama bagi perusahaan untuk dapat menjalankan proyek-proyek konstruksi. Baik dari pemerintah maupun swasta. Tanpa SBU, perusahaan konstruksi tidak dapat mengikuti proses pengadaan atau lelang proyek secara sah. Siapa yang Menerbitkan SBU? SBU diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Kini prosesnya dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dalam praktiknya, perusahaan mengajukan permohonan melalui OSS. Kemudian akan diverifikasi dan diproses oleh LPJK berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tujuan dan Fungsi SBU dalam Usaha Jasa Konstruksi SBU memiliki sejumlah tujuan dan fungsi penting dalam dunia konstruksi seperti: Contoh Kategori SBU SBU dibagi ke dalam beberapa klasifikasi atau kategori berdasarkan jenis pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Beberapa contohnya antara lain: – Bidang Teknik Sipil: Seperti pekerjaan jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan konstruksi sipil lainnya. – Bidang Arsitektur: Meliputi perencanaan dan pelaksanaan bangunan gedung, perumahan, dan struktur arsitektural lainnya. – Bidang Mekanikal dan Elektrikal (ME): Seperti instalasi listrik, AC, tata udara, pipa, dan sistem kelistrikan dalam bangunan. – Bidang Tata Lingkungan: Termasuk pekerjaan pengelolaan air limbah, drainase, dan sistem sanitasi. Apa itu SKK Konstruksi? Pengertian Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga kerja di sektor konstruksi sebagai bukti bahwa individu tersebut memiliki kompetensi dan keahlian sesuai standar yang telah ditetapkan. SKK menjadi wujud pengakuan formal terhadap kemampuan tenaga kerja profesional di bidang konstruksi. Siapa yang Wajib Memiliki SKK? SKK wajib dimiliki oleh tenaga kerja profesional di sektor konstruksi. Terutama mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek. Baik sebagai pelaksana teknis, manajer proyek, perencana, pengawas, maupun tenaga ahli di bidang konstruksi lainnya. Tenaga kerja yang wajib memiliki SKK antara lain: Fungsi SKK dalam Dunia Konstruksi Tingkatan SKK SKK memiliki tiga tingkatan utama yang menunjukkan tingkat keahlian seseorang, antara lain: – SKK Muda Diperuntukkan bagi tenaga kerja yang baru memenuhi syarat dasar kompetensi dan memiliki pengalaman kerja terbatas. – SKK Madya Diperuntukkan bagi tenaga kerja dengan pengalaman menengah, biasanya memiliki beberapa tahun pengalaman dan menangani proyek berukuran sedang. – SKK Utama Diperuntukkan bagi tenaga ahli senior dengan pengalaman luas, yang biasanya memegang posisi strategis seperti manajer proyek besar, kepala perencana, atau kepala pengawas. Tabel Perbandingan Beda SBU dan SKK Konstruksi Supaya lebih mudah dipahami, berikut rangkuman perbedaan SBU dan SKK dalam bentuk tabel: Aspek SBU Konstruksi SKK Konstruksi Subjek Badan Usaha Tenaga Kerja Fungsi Legalitas perusahaan konstruksi Sertifikasi individu ahli Penerbit LPJK via OSS Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kebutuhan Wajib untuk tender proyek Wajib untuk pengurusan SBU Masa Berlaku 3 tahun 5 tahun Hubungan antara SBU dan SKK: Mana yang Diurus Dulu? Dalam dunia usaha konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sama pentingnya. Keduanya saling berkaitan erat. Namun proses pengurusannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Mana yang Harus Diurus Terlebih Dahulu? Jawabannya adalah SKK harus diurus terlebih dahulu. Mengapa? Karena SBU mensyaratkan adanya tenaga kerja bersertifikat SKK sebagai bagian dari kelengkapan pengajuan. Tanpa adanya personel yang memiliki SKK, maka pengajuan SBU akan ditolak. Ilustrasi Alur Proses Pengurusan SBU dan SKK Cerita Pengalaman Pengusaha Konstruksi yang Tidak Mengurus SBU atau SKK Bapak Andi, pemilik PT konstruksi di Jawa Tengah mengalami kendala serius karena tidak mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Padahal kedua dokumen tersebut diperlukan untuk mengikuti tender proyek pemerintah. Akibatnya, perusahaannya gagal lolos seleksi tender bernilai ratusan juta rupiah. Selain itu, perusahaan juga mendapat sanksi administratif dari LPJK yang mengancam kelangsungan izin usaha mereka. Tidak hanya kehilangan peluang besar, reputasi perusahaan Bapak Andi pun menurun drastis di mata klien dan mitra bisnis. Klien lama mulai ragu dan beberapa kontrak dibatalkan karena dianggap tidak profesional. Kasus ini mengajarkan pentingnya pengurusan dokumen legal dan sertifikasi agar usaha konstruksi tetap kompetitif, terpercaya, dan terhindar dari masalah hukum. Tips dan Cara Mengurus SBU dan SKK Konstruksi Mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Keterangan Keahlian (SKK) dalam bidang konstruksi sangat penting untuk memastikan bisnis kamu berjalan sesuai
