DJP, atau Direktorat Jenderal Pajak, hadir dengan sebuah inovasi baru yang diperuntukan demi meringankan beban wajib pajak melalui relaksasi sanksi administrasi.
Lewat peraturan KEP-67/2025, DJP menawarkan penghapusan sanksi administrasi atas kewajiban perpajakan yang muncul akibat hadirnya sistem baru Coretax.
Kebijakan relaksasi sanksi tak lepas dari batas waktu tertentu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan peluang aturan baru ini.
Salah satu efek hadirnya aturan baru dari DJP ini adalah para wajib pajak tidak akan dikenai Surat Tagihan Pajak (STP) akibat keterlambatan penyetoran atau pelaporan.
Kapan batas waktu relaksasi sanksi berakhir? Di bawah ini informasi lengkapnya!
Apa Itu Sanksi Administrasi?
Secara hukum, sanksi administrasi merupakan bentuk penegakan peraturan yang diberikan kepada wajib pajak apabila terjadi pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
Contoh pelanggaran kewajiban perpajakan yang sering ditemui adalah keterlambatan penyetoran atau pelaporan.
Karena itu, sanksi administrasi juga bisa diibaratkan sebagai peringatan keras kalau kamu telat bayar pajak.
Sanksi administrasi biasanya berupa denda, bunga, atau pembatasan fasilitas perpajakan lain.
Batas Waktu Relaksasi Sanksi
Dalam KEP-67/2025, DJP menetapkan batas waktu relaksasi sanksi yang harus diperhatikan oleh para wajib pajak.
Relaksasi sanksi mempunyai batas waktu berbeda, disesuaikan dengan jenis pajak dan masa pajak yang bersangkutan.
Selama jangka waktu tersebut, wajib pajak yang memenuhi syarat dapat menikmati penghapusan sanksi administrasi.
Berikut ini rangkuman dari batas waktu relaksasi sanksi dari DJP.
Untuk Pembayaran/Penyetoran Pajak
- PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26 (Masa Pajak Januari 2025):
Batas waktu pembayaran: 28 Februari 2025 - PPh Pasal 4 ayat (2) PHTB (Masa Pajak Desember 2024):
Batas waktu pembayaran: 31 Januari 2025 - PPh Pasal 4 ayat (2) PHTB (Masa Pajak Januari 2025):
Batas waktu pembayaran: 28 Februari 2025 - PPN dan PPnBM (Masa Pajak Januari 2025):
Batas waktu pembayaran: 10 Maret 2025 - Bea Meterai yang Dipungut Pemungut (Desember 2024 & Januari 2025):
Batas waktu masing-masing: 31 Januari 2025 dan 28 Februari 2025
Untuk Pelaporan SPT
- SPT Masa PPh 21/26, SPT Masa PPh Unifikasi, Pelaporan PPh 4 ayat (2) atas Penghasilan Usaha (PPh Final UMKM), dan PPh Pasal 25:
- Untuk Masa Pajak Januari 2025: 28 Februari 2025
- Untuk Masa Pajak Februari 2025: 31 Maret 2025
- Untuk Masa Pajak Maret 2025: 30 April 2025
- Pelaporan PPh 4 ayat (2) PHTB dan SPT Masa Bea Meterai:
- Desember 2024: 31 Januari 2025
- Januari 2025: 28 Februari 2025
- Februari 2025: 31 Maret 2025
- Maret 2025: 30 April 2025
- SPT Masa PPN:
- Untuk Masa Pajak Januari 2025: 10 Maret 2025
- Untuk Masa Pajak Februari 2025: 10 April 2025
- Untuk Masa Pajak Maret 2025: 10 Mei 2025
Mekanisme Penghapusan Sanksi
Diktum keempat dalam KEP-67/2025 menyebutkan bahwa penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan tidak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).
Artinya, jika wajib pajak terlambat karena terpengaruh oleh transisi ke Coretax, maka selama mereka memenuhi batas waktu yang telah ditentukan, DJP tidak akan mengeluarkan STP.
Mekanisme ini dirancang agar para wajib pajak tidak terbebani oleh denda administratif dan bisa lebih fokus menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka.
Jika STP sudah diterbitkan, maka Kepala Kantor Wilayah DJP berwenang untuk menghapus sanksi tersebut secara jabatan.
Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak 27 Februari 2025.
Kesimpulan Relaksasi Sanksi
Peraturan KEP 67/2025 yang memuat perihal relaksasi sanksi administrasi merupakan bentuk dukungan DJP terhadap para wajib pajak yang sedang terdampak dari implementasi Coretax.
Kebijakan relaksasi sanksi ini mengatur batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak, sehingga setiap jenis pungutan wajib memiliki tenggat waktu yang harus dipenuhi.
Mekanisme penghapusan sanksi ini diatur dengan cara tidak diterbitkannya STP atau Surat Tagihan Pajak untuk keterlambatan penyetoran atau pelaporan.
Dengan begitu, wajib pajak diharapkan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan tanpa terbebani oleh sanksi administratif yang memberatkan.
