Dalam dunia usaha jasa konstruksi, legalitas bukan sekadar pelengkap administratif semata.
Legalitas adalah fondasi utama agar setiap proyek dapat berjalan lancar, peluang tender bisa dimenangkan, dan kepercayaan klien terhadap perusahaan tetap terjaga.
Namun, di lapangan, kami sering menemui pertanyaan dari para pelaku usaha kosntruksi.
Terutama mereka yang baru memulai atau sedang mengembangkan bisnis:
“Mana yang harus saya urus terlebih dahulu, SBU atau SKK?”
Pertanyaan ini cukup umum dan sangat wajar.
Banyak pelaku usaha konstruksi merasa kebingungan saat mendengar istilah seperti SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja).
Meski terdengar mirip, keduanya memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam sistem legalitas konstruksi.
Melalui artikel ini, kami akan menjelaskan secara lengkap dan mudah dipahami.
Mulai dari pertanyaan paling dasar hingga penjelasan teknis yang lebih rinci.
Daftar Pertanyaan Seputar SBU dan SKK Konstruksi
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh klien kami dari pengusaha konstruksi:
- Apa perbedaan SBU dan SKK?
- Saya baru mendirikan CV di bidang jasa konstruksi. Apakah langsung wajib memiliki SBU?
- Siapa saja yang perlu memiliki SKK? Apakah semua anggota tim harus memilikinya?
- Tanpa SBU, apakah tetap bisa mengikuti tender proyek?
- Kalau usaha saya hanya menangani renovasi kecil, apakah tetap perlu mengurus kedua sertifikat tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan.
Bahwa sistem perizinan di sektor konstruksi cukup kompleks.
Tidak selalu mudah dipahami tanpa bimbingan yang tepat.
Oleh karena itu, mari kita bahas perbedaannya secara lebih jelas dan terstruktur.
Perbedaan SBU vs SKK Secara Singkat
– SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa perusahaan jasa konstruksi telah memenuhi semua syarat legal untuk menjalankan kegiatan usaha secara sah dan profesional. Sertifikat ini menjadi bukti pengakuan atas kualifikasi dan klasifikasi perusahaan.
– SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) adalah sertifikat yang membuktikan bahwa tenaga kerja di dalam perusahaan memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan konstruksi yang dijalankan.
Kedua sertifikat ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.
Jika kamu ingin menjalankan usaha konstruksi secara legal dan mendapatkan proyek yang layak, keduanya harus dimiliki.
Tanpa SKK, kamu tidak bisa mendapatkan SBU.
Tanpa SBU, perusahaanmu tidak akan bisa mengikuti proses tender dan proyek secara resmi.
Pembahasan Lengkap Bedanya SBU vs SKK dalam Dunia Konstruksi
Baik SBU dan SKK sama-sama penting.
Namun, keduanya memiliki peran dan tujuan yang berbeda dalam ekosistem jasa konstruksi.
Untuk memahami perbedaannya secara jelas, mari kita bahas satu per satu.
Mulai dari pengertian, fungsi, hingga siapa saja yang wajib memilikinya.
Apa itu SBU Konstruksi?
Pengertian Sertifikat Badan Usaha (SBU)
Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah bukti legalitas dan kompetensi sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
SBU menjadi syarat utama bagi perusahaan untuk dapat menjalankan proyek-proyek konstruksi.
Baik dari pemerintah maupun swasta.
Tanpa SBU, perusahaan konstruksi tidak dapat mengikuti proses pengadaan atau lelang proyek secara sah.
Siapa yang Menerbitkan SBU?
SBU diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Kini prosesnya dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Dalam praktiknya, perusahaan mengajukan permohonan melalui OSS.
Kemudian akan diverifikasi dan diproses oleh LPJK berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Tujuan dan Fungsi SBU dalam Usaha Jasa Konstruksi
SBU memiliki sejumlah tujuan dan fungsi penting dalam dunia konstruksi seperti:
- Sebagai legalitas usaha yang menandakan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan formal untuk beroperasi di sektor konstruksi.
- Sebagai bukti klasifikasi dan kualifikasi usaha untuk menunjukkan bidang dan kemampuan usaha yang dimiliki perusahaan.
- Sebagai syarat mengikuti tender proyek konstruksi terutama proyek yang dibiayai oleh negara.
- Meningkatkan kredibilitas dan daya saing perusahaan karena SBU menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur organisasi, tenaga kerja, dan kemampuan finansial yang terstandar.
Contoh Kategori SBU
SBU dibagi ke dalam beberapa klasifikasi atau kategori berdasarkan jenis pekerjaan konstruksi yang dilakukan. Beberapa contohnya antara lain:
– Bidang Teknik Sipil: Seperti pekerjaan jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan konstruksi sipil lainnya.
– Bidang Arsitektur: Meliputi perencanaan dan pelaksanaan bangunan gedung, perumahan, dan struktur arsitektural lainnya.
– Bidang Mekanikal dan Elektrikal (ME): Seperti instalasi listrik, AC, tata udara, pipa, dan sistem kelistrikan dalam bangunan.
– Bidang Tata Lingkungan: Termasuk pekerjaan pengelolaan air limbah, drainase, dan sistem sanitasi.
Apa itu SKK Konstruksi?
Pengertian Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga kerja di sektor konstruksi sebagai bukti bahwa individu tersebut memiliki kompetensi dan keahlian sesuai standar yang telah ditetapkan.
SKK menjadi wujud pengakuan formal terhadap kemampuan tenaga kerja profesional di bidang konstruksi.
Siapa yang Wajib Memiliki SKK?
SKK wajib dimiliki oleh tenaga kerja profesional di sektor konstruksi.
Terutama mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek.
Baik sebagai pelaksana teknis, manajer proyek, perencana, pengawas, maupun tenaga ahli di bidang konstruksi lainnya.
Tenaga kerja yang wajib memiliki SKK antara lain:
- Insinyur sipil
- Arsitek
- Mandor proyek
- Pengawas lapangan
- Drafter teknis
- Tenaga ahli mekanikal/elektrikal
- Supervisor proyek
Fungsi SKK dalam Dunia Konstruksi
- Sebagai pengakuan terhadap keahlian dan kompetensi individu di bidang konstruksi.
- Syarat untuk bekerja secara legal dalam proyek konstruksi, terutama proyek pemerintah.
- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi, sehingga hasil pekerjaan memenuhi standar mutu dan keselamatan kerja.
- Mendukung sertifikasi badan usaha (SBU) karena badan usaha wajib memiliki tenaga kerja bersertifikat sesuai klasifikasi usaha mereka.
Tingkatan SKK
SKK memiliki tiga tingkatan utama yang menunjukkan tingkat keahlian seseorang, antara lain:
– SKK Muda
Diperuntukkan bagi tenaga kerja yang baru memenuhi syarat dasar kompetensi dan memiliki pengalaman kerja terbatas.
– SKK Madya
Diperuntukkan bagi tenaga kerja dengan pengalaman menengah, biasanya memiliki beberapa tahun pengalaman dan menangani proyek berukuran sedang.
– SKK Utama
Diperuntukkan bagi tenaga ahli senior dengan pengalaman luas, yang biasanya memegang posisi strategis seperti manajer proyek besar, kepala perencana, atau kepala pengawas.
Tabel Perbandingan Beda SBU dan SKK Konstruksi
Supaya lebih mudah dipahami, berikut rangkuman perbedaan SBU dan SKK dalam bentuk tabel:
| Aspek | SBU Konstruksi | SKK Konstruksi |
| Subjek | Badan Usaha | Tenaga Kerja |
| Fungsi | Legalitas perusahaan konstruksi | Sertifikasi individu ahli |
| Penerbit | LPJK via OSS | Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) |
| Kebutuhan | Wajib untuk tender proyek | Wajib untuk pengurusan SBU |
| Masa Berlaku | 3 tahun | 5 tahun |
Hubungan antara SBU dan SKK: Mana yang Diurus Dulu?
Dalam dunia usaha konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sama pentingnya.
Keduanya saling berkaitan erat. Namun proses pengurusannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Mana yang Harus Diurus Terlebih Dahulu?
Jawabannya adalah SKK harus diurus terlebih dahulu. Mengapa?
Karena SBU mensyaratkan adanya tenaga kerja bersertifikat SKK sebagai bagian dari kelengkapan pengajuan.
Tanpa adanya personel yang memiliki SKK, maka pengajuan SBU akan ditolak.
Ilustrasi Alur Proses Pengurusan SBU dan SKK
Cerita Pengalaman Pengusaha Konstruksi yang Tidak Mengurus SBU atau SKK
Bapak Andi, pemilik PT konstruksi di Jawa Tengah mengalami kendala serius karena tidak mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
Padahal kedua dokumen tersebut diperlukan untuk mengikuti tender proyek pemerintah.
Akibatnya, perusahaannya gagal lolos seleksi tender bernilai ratusan juta rupiah.
Selain itu, perusahaan juga mendapat sanksi administratif dari LPJK yang mengancam kelangsungan izin usaha mereka.
Tidak hanya kehilangan peluang besar, reputasi perusahaan Bapak Andi pun menurun drastis di mata klien dan mitra bisnis.
Klien lama mulai ragu dan beberapa kontrak dibatalkan karena dianggap tidak profesional.
Kasus ini mengajarkan pentingnya pengurusan dokumen legal dan sertifikasi agar usaha konstruksi tetap kompetitif, terpercaya, dan terhindar dari masalah hukum.
Tips dan Cara Mengurus SBU dan SKK Konstruksi
Mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Keterangan Keahlian (SKK) dalam bidang konstruksi sangat penting untuk memastikan bisnis kamu berjalan sesuai peraturan dan profesional. Berikut ini langkah-langkah yang perlu kamu ikuti:
A) Tahapan pengurusan:
- Siapkan semua dokumen yang diperlukan sesuai jenis sertifikat yang ingin diajukan.
- Ajukan permohonan melalui situs resmi, yaitu OSS (Online Single Submission) untuk SBU dan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) untuk SKK.
- Ikuti proses pemeriksaan dan validasi dokumen oleh pihak berwenang.
- Tunggu proses penerbitan sertifikat setelah dokumen Anda disetujui.
B) Dokumen pendukung yang harus disiapkan:
- Akta pendirian perusahaan dan izin usaha yang berlaku.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- Dokumen tambahan seperti bukti pengalaman proyek dan laporan keuangan.
- Untuk SKK, siapkan juga sertifikat kompetensi tenaga ahli yang bersangkutan.
C) Sistem pengurusan resmi:
- Pengurusan SBU dilakukan melalui platform OSS yang mempermudah proses perizinan usaha secara daring.
- Sedangkan SKK diurus lewat LPJK, lembaga resmi yang mengatur sertifikasi keahlian di sektor konstruksi.
Kesimpulan
SBU dan SKK adalah dua sertifikasi yang saling melengkapi dalam menjalankan usaha konstruksi secara legal.
SBU mengacu pada izin badan usaha. Sedangkan SKK membuktikan kompetensi tenaga ahli di dalam perusahaan.
Proses pengurusan SKK sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum mengajukan SBU.
Dengan memiliki kedua sertifikat ini, bisnis konstruksi kamu dapat beroperasi secara resmi dan profesional.
Sehingga meningkatkan kepercayaan klien dan membuka peluang proyek yang lebih besar.
Oleh karena itu, segera lengkapi sertifikasi agar bisnis kamu tetap berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum.
FAQ seputar SBU dan SKU dalam Konstruksi
1. Apa beda SKK dan SBU?
SKK (Sertifikat Keahlian Kerja) adalah sertifikat untuk individu sebagai bukti keahlian, sedangkan SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah sertifikat untuk perusahaan jasa konstruksi sebagai bukti kompetensi badan usaha.
2. Apakah UMKM jasa konstruksi wajib punya SBU?
Ya, UMKM jasa konstruksi wajib memiliki SBU agar dapat mengikuti tender proyek secara resmi.
3. SKK dikeluarkan oleh siapa?
SKK diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang berwenang di bidang konstruksi.
4. Berapa lama proses pengurusan SBU?
Proses pengurusan SBU biasanya memakan waktu beberapa minggu tergantung kelengkapan dokumen dan prosedur yang berlaku.
5. Apakah bisa urus SBU tanpa SKK?
Tidak, SBU hanya bisa diurus jika pemilik atau tenaga ahli perusahaan sudah memiliki SKK.
6. Saya baru mendirikan CV di bidang jasa konstruksi. Apakah langsung wajib memiliki SBU?
Ya, CV yang bergerak di jasa konstruksi wajib memiliki SBU untuk legalitas dan kelayakan mengikuti proyek.
7. Siapa saja yang perlu memiliki SKK? Apakah semua anggota tim harus memilikinya?
Tenaga ahli utama dan teknis yang bertanggung jawab wajib memiliki SKK. Tidak semua anggota tim harus memilikinya, tapi minimal tenaga kunci yang menangani pekerjaan.
8. Tanpa SBU, apakah tetap bisa mengikuti tender proyek?
Biasanya tidak bisa, karena SBU menjadi salah satu syarat administrasi untuk mengikuti tender konstruksi.
9. Kalau usaha saya hanya menangani renovasi kecil, apakah tetap perlu mengurus kedua sertifikat tersebut?
Iya, meskipun renovasi kecil, memiliki SKK dan SBU tetap penting untuk legalitas dan kepercayaan pelanggan.
