Dalam praktik dunia usaha di Indonesia, Commanditaire Vennootschap (CV) masih menjadi pilihan populer, khususnya bagi pelaku UMKM yang ingin segera beroperasi secara legal tanpa proses pendirian yang kompleks seperti Perseroan Terbatas (PT).
Biaya pendirian yang relatif terjangkau dan struktur yang fleksibel membuat CV sering digunakan untuk usaha perdagangan, jasa, hingga kegiatan proyek. Namun, seiring berkembangnya bisnis, muncul satu pertanyaan krusial yang sering diajukan pelaku usaha: apakah CV boleh menjalankan lebih dari satu bidang usaha sekaligus?
Jawabannya akan menentukan apakah sebuah CV dapat mengembangkan lini usaha baru, menambah kegiatan operasional, atau justru harus membentuk entitas terpisah demi kepatuhan hukum dan kelancaran perizinan.
CV dalam Perspektif Hukum Dagang Indonesia
CV merupakan bentuk persekutuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Dalam konstruksi hukum ini, CV terdiri dari sekutu aktif yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab secara pribadi, serta sekutu komanditer yang hanya menyetorkan modal dengan tanggung jawab terbatas.
KUHD sendiri tidak mengatur CV sebagai badan hukum, namun mengakuinya sebagai subjek usaha yang sah untuk melakukan kegiatan komersial.
Yang menarik, KUHD tidak mengatur secara rinci mengenai batasan maksud dan tujuan usaha CV. Tidak ditemukan norma yang menyatakan bahwa CV hanya boleh bergerak di satu bidang usaha tertentu atau dibatasi pada sektor tertentu saja.
Dengan demikian, dari sudut pandang hukum perdata, CV memiliki ruang yang cukup luas untuk menentukan kegiatan usahanya sepanjang disepakati para sekutu dan dicantumkan dalam akta pendirian.
Apa Ada Larangan CV Memiliki Banyak Bidang Usaha?
Jika ditinjau murni dari aspek hukum dagang, tidak ada larangan eksplisit bagi CV untuk menjalankan beberapa bidang usaha sekaligus.
Akta pendirian CV bahkan dapat mencantumkan berbagai tujuan usaha selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karena itu, secara normatif, CV dapat bergerak di bidang perdagangan, jasa, maupun kegiatan lainnya secara bersamaan.
Namun, pendekatan ini sering kali menimbulkan kekeliruan di lapangan.
Banyak pelaku usaha mengira bahwa kebebasan dalam KUHD otomatis berarti kebebasan penuh dalam praktik perizinan.
Padahal, sejak sistem perizinan usaha di Indonesia mengalami reformasi besar melalui OSS berbasis risiko, terdapat perbedaan yang sangat penting antara boleh secara perdata dan boleh secara administratif.
Perizinan Usaha dan Peran KBLI dalam CV
Kebebasan tersebut, bagaimanapun, berhenti pada ranah hukum perdata. Dalam praktik perizinan modern, pendekatannya berbeda.
Dalam sistem OSS, setiap kegiatan usaha harus diklasifikasikan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI telah menjadi dasar utama dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), penentuan tingkat risiko usaha, serta kewajiban perizinan lanjutan.
Secara sistem, tidak ada ketentuan yang membatasi jumlah KBLI dalam satu NIB, baik untuk CV maupun bentuk usaha lainnya. Artinya, satu CV dapat memiliki lebih dari satu KBLI selama kegiatan usaha tersebut memang dijalankan.
Namun, tidak semua KBLI dapat dikombinasikan secara bebas karena masing-masing memiliki karakter risiko, pengawasan, dan persyaratan teknis yang berbeda.
Sedangkan dari sisi praktisi kebijakan publik, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara eksplisit menempatkan KBLI sebagai fondasi utama dalam penilaian tingkat risiko dan kewajiban perizinan lanjutan.
Dalam kerangka ini, satu entitas usaha memang dapat memiliki lebih dari satu KBLI, namun setiap KBLI akan dinilai secara independen berdasarkan karakteristik risiko dan persyaratan teknisnya masing-masing.
Inilah yang menjelaskan mengapa secara sistem tidak terdapat pembatasan jumlah KBLI dalam satu NIB, tetapi secara praktik tidak semua kombinasi KBLI dapat dijalankan secara bersamaan tanpa hambatan administratif.
Meskipun OSS secara formal memungkinkan satu entitas usaha memiliki banyak KBLI, dalam praktiknya kombinasi KBLI tertentu dapat menimbulkan kendala administratif.
Beberapa bidang usaha berada di bawah pengawasan instansi teknis yang berbeda dan memiliki rezim perizinan sendiri.
Ketika KBLI dengan karakteristik yang sangat berbeda digabungkan, sistem OSS atau instansi teknis dapat meminta penyesuaian, bahkan menolak penerbitan izin lanjutan.
Contoh yang sering terjadi adalah penggabungan antara kegiatan perdagangan tertentu dengan jasa yang memiliki persyaratan khusus, atau antara perdagangan besar dan perdagangan eceran untuk komoditas tertentu.
Dalam kondisi seperti ini, meskipun NIB dapat terbit, izin operasional untuk salah satu kegiatan usaha bisa saja tidak dapat diproses lebih lanjut karena dianggap tidak memenuhi ketentuan sektoral.
Dampak CV Multi Usaha terhadap Operasional dan Kredibilitas Usaha
Menjalankan beberapa bidang usaha dalam satu CV memang dimungkinkan secara hukum, namun dalam praktik bisnis hal tersebut membawa konsekuensi yang tidak sederhana, terutama terhadap aspek operasional dan kredibilitas usaha.
CV yang mencantumkan terlalu banyak bidang usaha sering kali menghadapi tantangan dalam pengelolaan internal, karena setiap jenis kegiatan usaha memiliki kebutuhan operasional, standar kepatuhan, serta karakter risiko yang berbeda.
Ketika semua aktivitas tersebut digabungkan dalam satu entitas, pengelolaan administrasi, perizinan, dan pengawasan internal menjadi lebih kompleks dan rawan ketidaksinkronan.
Dari sisi operasional, CV multi usaha berpotensi mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa setiap lini usaha telah memenuhi persyaratan perizinan dan standar yang berlaku.
Dalam sistem perizinan berbasis risiko, setiap kegiatan usaha dinilai secara terpisah berdasarkan KBLI-nya masing-masing. Akibatnya, satu CV bisa saja terlihat “lengkap” secara dokumen karena memiliki NIB, namun secara faktual hanya sebagian kegiatan usahanya yang benar-benar telah memenuhi ketentuan izin operasional.
Selain aspek operasional, dampak yang tidak kalah penting muncul pada persepsi kredibilitas usaha. Dalam praktik kerja sama bisnis, tender, atau pengajuan proyek, mitra usaha cenderung menilai badan usaha dari kejelasan fokus dan kompetensi intinya.
CV yang mencantumkan terlalu banyak bidang usaha yang tidak saling berkaitan sering dipersepsikan kurang memiliki spesialisasi yang jelas. Persepsi ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan klien, khususnya dalam sektor B2B atau proyek yang membutuhkan keahlian teknis tertentu, di mana rekam jejak dan fokus usaha menjadi faktor penilaian utama.
Oleh karena itu, meskipun secara hukum CV dapat menjalankan beberapa bidang usaha sekaligus, dalam praktik bisnis modern pendekatan tersebut perlu dipertimbangkan secara matang.
Inilah sebabnya mengapa banyak pelaku usaha memilih untuk membatasi bidang usaha dalam satu CV pada kegiatan yang masih satu rumpun, atau memisahkan kegiatan usaha yang berbeda secara signifikan ke dalam entitas usaha yang terpisah.
Kesimpulan
Dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada larangan bagi CV untuk bergerak di beberapa bidang usaha sekaligus karena KUHD tidak membatasi tujuan usaha CV.
Namun, kebebasan tersebut harus dibaca bersama dengan sistem perizinan usaha modern yang berbasis KBLI dan OSS RBA. Kombinasi bidang usaha yang tidak tepat dapat menimbulkan kendala administratif, bahkan risiko hukum di kemudian hari.
Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan “bolehkah CV bergerak di beberapa bidang usaha” adalah ya. Dengan syarat perencanaan hukum dan perizinan yang matang.
Solusi Urus Legalitas CV Multi Usaha Tanpa Ribet
CV multi usaha sering mengalami kendala yang lebih kompleks, seperti salah pilih KBLI, kombinasi KBLI yang tidak bisa digabung, izin berbasis risiko yang tertahan, hingga data CV yang tidak sinkron antara AHU dan OSS.
VALEED hadir sebagai solusi pengurusan legalitas CV multi usaha resmi yang membantu memastikan setiap bidang usaha terdaftar sesuai regulasi dan dapat beroperasi secara legal.
KLIK DI SINI untuk mulai konsultasi GRATIS di VALEED!!
