Alasan Biaya Perubahan PT Lebih Besar daripada Pendirian Baru
Banyak pengusaha yang memilih melakukan perubahan legalitas PT perusahaannya daripada pendirian baru. Mulai dari mengganti nama perusahaan, mengubah susunan kepemilikan saham, menambah kegiatan usaha, hingga penyesuaian lain sesuai kebutuhan bisnis. Alasannya jelas. Dengan melakukan perubahan, pengusaha bisa tetap melanjutkan bisnis yang sudah berjalan. Selain itu, bisa menjaga branding yang sudah dikenal pasar, serta mempertahankan kontrak atau perjanjian yang sudah terikat dengan pihak ketiga. Namun, realitanya biaya melakukan perubahan legalitas seringkali justru lebih mahal dibandingkan mendirikan badan usaha baru (PT atau CV). Lalu, apa penyebabnya? Yuk, kita bahas secara lengkap di artikel ini! Alasan Biaya Perubahan PT Lebih Besar daripada Pendirian Baru Biaya perubahan legalitas memang wajar lebih tinggi karena prosesnya jauh lebih kompleks dibandingkan pendirian baru. Berikut beberapa alasannya: 1. Kompleksitas Proses Perubahan Perubahan legalitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). – Pasal 21 ayat (1) mewajibkan setiap perubahan anggaran dasar (nama, modal, maksud & tujuan, atau kepemilikan saham) dibuat dengan akta notaris.– Pasal 23 menegaskan perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Artinya, setiap pengusaha yang melakukan perubahan harus melewati prosedur panjang. Seperti revisi akta notaris, pengesahan ulang di Kemenkumham, pembaruan data di OSS/NIB, hingga penyesuaian data di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika ada lebih dari satu perubahan, biayanya tentu akan semakin bertambah. 2. Penyesuaian dengan Aturan Terbaru Setiap perubahan juga wajib menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru. Contohnya, setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, banyak aturan baru yang diberlakukan, ya! Mulai dari ketentuan modal dasar hingga mekanisme perizinan berusaha. Akibatnya, meski saat pendirian awal perusahaan tidak terkena kewajiban tertentu, pada saat perubahan, tetap harus mengikuti aturan yang terbaru. Kelebihan Perubahan Legalitas Dibanding Pendirian Baru Meskipun biayanya lebih mahal, melakukan perubahan legalitas sebenarnya memberikan nilai tambah yang signifikan dibandingkan mendirikan badan usaha baru dari nol. 1. Tetap Mempertahankan Brand dan ReputasiBrand adalah aset penting bagi sebuah bisnis. Nama perusahaan, logo, hingga rekam jejak yang sudah dikenal pelanggan akan hilang jika pengusaha memilih mendirikan perusahaan baru. Dengan melakukan perubahan legalitas, brand yang sudah terbentuk bisa terus dipakai tanpa harus memulai ulang strategi branding dari awal. 2. Menjaga Keabsahan Kontrak Bisnis yang Sudah AktifBanyak perusahaan sudah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak ketiga, seperti vendor, investor, atau klien besar. Jika mendirikan perusahaan baru, kontrak tersebut bisa menjadi tidak berlaku dan perlu dibuat ulang. Sementara itu, dengan melakukan perubahan legalitas, semua kontrak yang ada tetap sah secara hukum karena entitas hukum perusahaannya tidak berubah, hanya detail tertentu yang diperbarui. 3. Tidak Perlu Membangun Ulang Track Record Pajak dan AdministrasiTrack record perusahaan di dunia usaha dan perpajakan juga sangat penting. Perusahaan lama biasanya sudah memiliki catatan pajak, laporan keuangan, hingga histori perizinan. Jika mendirikan perusahaan baru, semua catatan ini harus dimulai dari nol. Sementara, dengan perubahan legalitas, catatan tersebut tetap terjaga sehingga lebih mudah dalam urusan administrasi, mengurus tender, atau saat berhubungan dengan pihak perbankan dan pemerintah. Tips Menghemat Biaya Perubahan Legalitas Agar biaya tidak terlalu membebani, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan pengusaha: 1. Rencanakan Perubahan Sekaligus Jika ingin mengubah lebih dari satu aspek (misalnya nama dan bidang usaha), lakukan sekaligus dalam satu kali revisi akta. Ini lebih hemat dibandingkan melakukan perubahan bertahap. 2. Pastikan Dokumen Lengkap Dokumen yang tidak lengkap bisa menambah biaya karena adanya proses bolak-balik. Pastikan akta, NPWP, hingga izin terkait sudah tersedia sejak awal. 3. Konsultasi Terlebih Dahulu Diskusikan rencana perubahan dengan notaris atau jasa profesional legalitas usaha. Dengan begitu, kamu bisa mendapat gambaran biaya yang pasti, alur yang efisien, dan mengurangi risiko kesalahan. Kesimpulan Perubahan legalitas memang cenderung lebih mahal dibandingkan mendirikan baru, karena prosesnya lebih kompleks, banyak tahap administrasi, serta harus sesuai dengan regulasi terbaru. Namun, keputusan untuk melakukan perubahan tetap membawa keuntungan strategis bagi pengusaha, terutama dalam mempertahankan brand, kontrak, dan track record perusahaan. Dengan perencanaan yang matang, dokumen lengkap, serta konsultasi dengan ahli, biaya tambahan bisa ditekan seminimal mungkin. Jika kamu ingin melakukan perubahan atau mendirikan perusahaan baru dengan biaya lebih efisien, tim Valeed siap membantu.
Kode KBLI untuk Apotek Pakai Perdagangan Besar atau Eceran?
Banyak pelaku usaha di bidang farmasi masih ragu ketika harus menentukan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) saat mendirikan apotek. Sebab ada dua kategori perdagangan: eceran dan besar. Keduanya sama-sama berhubungan dengan jual beli produk kesehatan, tetapi aturan perizinannya berbeda. Agar bisnis apotek tetap aman secara hukum, penting memahami KBLI yang tepat sejak awal. KBLI yang Tepat untuk Usaha Apotek Apotek pada dasarnya adalah usaha yang melakukan penjualan obat-obatan, alat kesehatan, vitamin, dan produk farmasi langsung kepada pasien atau konsumen akhir. Karena aktivitasnya langsung menjual ke masyarakat, maka apotek termasuk dalam kategori perdagangan eceran, bukan perdagangan besar. Kode yang wajib digunakan adalah: KBLI 47721 – Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek Penjelasan penting terkait KBLI 47721: Dengan memilih KBLI 47721, apotek terdaftar secara legal di OSS RBA, bisa membuka rekening bank atas nama usaha, mengurus NPWP badan, hingga menjalin kerja sama resmi dengan distributor farmasi. Apa Bisa Apotek Memakai KBLI Perdagangan Besar? Jawabannya jelas tidak bisa. Apotek wajib menggunakan kategori perdagangan eceran (kode 47) karena aktivitas utamanya adalah melayani penjualan obat langsung kepada pasien atau konsumen akhir. Sedangkan KBLI perdagangan besar (kode 46) hanya diperuntukkan bagi perusahaan distributor atau grosir farmasi yang menjual obat dalam jumlah besar kepada pihak ketiga. Seperti apotek lain, rumah sakit, atau toko obat, bukan langsung ke masyarakat. Jika memaksakan diri memakai KBLI perdagangan besar, ada beberapa risiko serius: Jadi, apotek tidak boleh menggunakan KBLI perdagangan besar. Pilihan yang benar dan aman hanyalah KBLI 47721 – Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek. KBLI yang Tepat untuk Distributor atau Grosir Obat Untuk perusahaan farmasi yang berfokus pada distribusi dalam skala besar, kode yang digunakan berbeda dengan apotek. Kategori yang benar adalah: KBLI 46441 – Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia Kode ini digunakan khusus untuk perusahaan yang menjalankan aktivitas grosir atau distributor obat-obatan. Karakteristiknya antara lain: Jadi jelas, apotek dan distributor farmasi memiliki kode KBLI berbeda. Apotek wajib menggunakan KBLI 47721 karena melayani penjualan eceran ke masyarakat, sementara distributor farmasi menggunakan KBLI 46441 karena bergerak di perdagangan besar. Risiko Menggabungkan Perdagangan Besar dan Eceran untuk Apotek Beberapa pelaku usaha mungkin tergoda untuk mendaftarkan usaha dengan mencampur perdagangan besar dan eceran. Namun, cara ini berisiko besar. 1. NIB Tidak Akan TerbitSistem OSS hanya menerbitkan NIB berdasarkan satu KBLI utama. Jika usaha tidak sesuai dengan kode yang dipilih, pengajuan izin bisa ditolak. 2. Ancaman Sanksi HukumBerdasarkan PP No. 29 Tahun 2021, usaha yang tidak sesuai izin dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis, penghentian usaha, denda administratif, hingga pencabutan izin. 3. Perbedaan Skala dan Syarat Izin – Usaha grosir butuh gudang besar serta aturan distribusi ketat. – Apotek lebih menekankan pada pelayanan pasien, izin lokasi, serta kepatuhan standar farmasi. Jadi, mencampur keduanya jelas bertentangan dengan regulasi. Konsultasi KBLI Lebih Mudah dengan VALEED Mengurus KBLI apotek seringkali membingungkan. Salah pilih kode bisa bikin izin usaha gagal terbit. Bersama VALEED, semua proses jadi lebih cepat dan aman: – Tim ahli berpengalaman membantu memilih KBLI yang sesuai. – Administrasi izin usaha ditangani dari awal hingga selesai. – Bisnis langsung legal tanpa khawatir ditolak OSS. Jangan salah langkah, konsultasikan izin apotekmu sekarang dengan tim VALEED. Kesimpulan Apotek termasuk usaha perdagangan eceran sehingga wajib menggunakan KBLI 47721. Sementara itu, perusahaan grosir atau distributor obat harus memakai KBLI 46441. Keduanya tidak bisa digabung. Jika dipaksakan, izin bisa ditolak dan usaha berisiko terkena sanksi hukum. Dengan memilih KBLI yang tepat sejak awal, usaha apotek akan lebih aman secara hukum dan lebih mudah berkembang. FAQ 1. KBLI apa yang wajib digunakan untuk apotek?Apotek wajib menggunakan KBLI 47721 – Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek. 2. Apakah apotek bisa mendaftar dengan KBLI perdagangan besar?Tidak bisa. Perdagangan besar (kode 46) hanya untuk distributor atau grosir, bukan apotek. 3. Apa KBLI untuk perusahaan farmasi yang mendistribusikan obat?Gunakan KBLI 46441 – Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia. 4. Apa risikonya jika apotek mendaftarkan dua KBLI sekaligus?NIB bisa ditolak, izin usaha dianggap tidak sah, dan ada ancaman sanksi sesuai PP No. 29 Tahun 2021. 5. Apakah apotek skala besar boleh tetap pakai KBLI 47721?Ya, baik kecil maupun besar, apotek tetap harus memakai KBLI 47721 karena aktivitas utamanya eceran. 6. Bisakah KBLI diubah setelah izin terbit?Bisa. OSS menyediakan fitur perubahan data, tetapi tetap harus sesuai aturan dan dokumen tambahan bisa diperlukan. 7. Kenapa pemilihan KBLI penting untuk apotek?Karena KBLI menentukan legalitas usaha, akses izin lanjutan (SIUP, NPWP, NIB), dan kepastian hukum di masa depan. 8. Apakah mengurus KBLI wajib melalui konsultan?Tidak wajib, tapi sangat disarankan agar tidak salah pilih. Dengan konsultan seperti VALEED, proses lebih aman dan efisien.
KBLI Perdagangan Besar dan Eceran: Apa Bisa Digabung?
Saat mengurus izin usaha, banyak pengusaha di Indonesia masih bingung menentukan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Termasuk pengusaha perdagangan besar dan eceran. Soalnya pengetahuan tentang KBLI di kalangan pengusaha memang masih terbatas. Nah, pertanyaan yang biasanya sering muncul adalah: “Kalau toko ku menyediakan grosir dan eceran, bisa tidak kalau kode KBLI perdagangan besar dan eceran didaftarkan dalam satu izin?” Jawaban tegasnya adalah tidak bisa. Alasannya, kedua kategori usaha ini memiliki ketentuan hukum, persyaratan, serta karakteristik yang berbeda. Perbedaan KBLI Perdagangan Besar dan Eceran Banyak pelaku usaha sering menyamakan perdagangan besar dengan perdagangan eceran karena sama-sama bergerak di bidang jual beli barang. Padahal, keduanya memiliki perbedaan mendasar dari sisi tujuan, skala, hingga model bisnis. Pemisahan ini penting karena akan mempengaruhi jenis izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan. Jika salah memilih, bukan hanya NIB sulit terbit, tapi juga bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Berikut penjelasan detailnya: KBLI Perdagangan Besar (Kode 46) Yakni menjual barang dalam jumlah besar pada pihak lain, seperti pedagang eceran, lembaga, atau instansi. Barang yang dijual tidak langsung dipakai konsumen akhir, tapi untuk dijual kembali. Ini dia karakteristiknya: KBLI Perdagangan Eceran (Kode 47) Kegiatan menjual barang langsung kepada konsumen akhir untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual kembali. Karakteristiknya: Meski sama-sama di sektor perdagangan, kedua jenis KBLI ini berbeda secara mendasar dari sisi model bisnis, izin, hingga persyaratannya. Mengapa KBLI Perdagangan Besar dan Eceran Tidak Bisa Digabung? Ada tiga alasan utama mengapa kedua KBLI ini tidak bisa didaftarkan dalam satu NIB: 1. NIB Tidak Akan DiprosesOSS RBA hanya memperbolehkan satu KBLI utama dalam penerbitan NIB. Jika KBLI grosir (46) dan eceran (47) digabung, sistem bisa menolak pengajuan izin. 2. Risiko Sanksi HukumMengacu pada PP No. 29 Tahun 2021, kegiatan usaha yang tidak sesuai izin dapat dikenai sanksi berupa: 3. Persyaratan Izin yang Berbeda Dengan demikian, mencampur dua KBLI ini dianggap sebagai pelanggaran regulasi. Pelaku Usaha Harus Bagaimana? Banyak pelaku usaha di Indonesia yang sebenarnya menjalankan dua model sekaligus. Misal menjual barang dalam jumlah besar (grosir) ke pedagang lain, sekaligus melayani penjualan langsung ke konsumen akhir. Karena aturan OSS RBA tidak memperbolehkan dua KBLI ini digabung, maka ada beberapa pilihan yang bisa ditempuh agar bisnis tetap berjalan secara legal: 1. Menentukan KBLI yang Lebih Dominan Jika salah satu aktivitas lebih mendominasi, sebaiknya gunakan KBLI sesuai kegiatan utama tersebut. Contoh: Jika 70% penjualan diarahkan langsung ke konsumen, pilih KBLI perdagangan eceran. Sebaliknya, jika sebagian besar penjualan berupa grosir ke reseller atau perusahaan lain, maka gunakan KBLI perdagangan besar. Dengan cara ini, proses perizinan jadi lebih sederhana dan bisnis tetap legal meskipun tidak mencakup semua aktivitas. 2. Mendaftarkan Izin Usaha Terpisah Kalau kedua jenis usaha sama-sama penting, maka solusinya adalah mendirikan izin usaha terpisah. Artinya, pengusaha harus membuat 2 NIB berbeda, satu untuk perdagangan besar dan satu lagi untuk perdagangan eceran. Biasanya dilakukan dengan membuat 2 entitas usaha, misalnya PT untuk grosir dan CV atau untuk eceran. Dengan strategi ini, bisnis bisa tetap mencakup 2 model sekaligus tanpa melanggar aturan perizinan, ya! Kalau pakai cara di atas, pelaku usaha bisa tetap menjalankan bisnis grosir dan eceran tanpa khawatir izin ditolak atau terkena sanksi hukum. Urus KBLI Lebih Praktis dengan VALEED Mengurus KBLI sendiri sering membingungkan, apalagi jika harus melalui OSS dengan berlapis dokumen. Dengan bantuan tim VALEED, proses ini jadi lebih mudah: Jangan biarkan bisnis terhambat, konsultasikan KBLI perusahaanmu sekarang bersama VALEED! Kesimpulan KBLI perdagangan besar (kode 46) dan perdagangan eceran (kode 47) tidak boleh digabung dalam satu izin usaha. Agar tetap legal dan terhindar dari sanksi, pilih KBLI sesuai kegiatan dominan atau buat izin usaha terpisah. Dengan dukungan tim VALEED, semua proses bisa selesai cepat, aman, dan sesuai aturan. FAQ 1. Apa itu KBLI?KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu kode resmi yang diterbitkan oleh BPS untuk mengelompokkan jenis usaha. KBLI menjadi dasar pemerintah dalam menerbitkan izin usaha lewat OSS RBA. 2. Mengapa KBLI Perdagangan Besar dan Eceran tidak bisa digabung?Karena keduanya punya karakteristik berbeda. Perdagangan besar (kode 46) berfokus pada grosir dan distribusi, sedangkan perdagangan eceran (kode 47) langsung ke konsumen. Regulasi OSS hanya memperbolehkan satu KBLI utama dalam satu NIB. 3. Apa yang terjadi jika saya memaksakan untuk menggabungkan keduanya?NIB bisa ditolak, usaha dianggap tidak sesuai izin, dan berpotensi terkena sanksi mulai dari teguran, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. 4. Kalau saya jalankan dua jenis usaha sekaligus, apa solusinya?Solusinya ada dua: pilih KBLI yang lebih dominan, atau daftarkan izin secara terpisah sehingga memiliki dua NIB yang berbeda. 5. Apakah UMKM juga harus memilih antara grosir dan eceran?Ya, semua skala usaha tetap harus menentukan KBLI sesuai kegiatan utama. Hanya saja untuk UMK, proses OSS lebih sederhana dan berbasis risiko rendah. 6. Apakah KBLI bisa diubah setelah NIB terbit?Bisa. Pelaku usaha dapat melakukan perubahan data usaha di OSS, termasuk mengganti KBLI. Namun, prosedurnya tetap mengikuti aturan dan bisa memerlukan dokumen tambahan. 7. Siapa yang mengatur pemisahan KBLI grosir dan eceran?Dasarnya ada pada: 8. Apakah menggunakan jasa konsultan legalitas itu wajib?Tidak wajib, tapi sangat membantu. Dengan konsultan berpengalaman seperti tim VALEED, risiko kesalahan kode KBLI bisa dihindari, dan izin usaha lebih cepat terbit tanpa bolak-balik urus dokumen.
Prosedur Pembubaran PT Lengkap sesuai Hukum di 2025
Melakukan pembubaran PT atau Perseroan Terbatas banyak dilakukan oleh beberapa pengusaha di Indonesia. Alasannya bermacam-macam. Mulai dari bisnis yang sudah tidak lagi berjalan, ada restrukturisasi perusahaan, melakukan efisiensi pajak, hingga ingin merger dengan entitas lain. Proses pembubaran PT ini tidak bisa dilakukan secara sederhana dan cenderung butuh prosedur yang panjang serta kompleks. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap prosedur pembubaran PT sesuai hukum terbaru di tahun 2025. Sekaligus memberikan solusi praktis cara pembubaran PT yang prosesnya bisa berjalan lebih cepat dan aman secara legal. Syarat Pembubaran PT di Indonesia Pembubaran PT tidak bisa dilakukan secara sepihak langsung oleh pemilik atau pengurus perusahaannya. Semua prosesnya harus mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) serta peraturan turunannya. Jadi, setiap langkahnya harus memenuhi syarat hukum supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Berikut beberapa syarat utama yang wajib dipenuhi sebelum PT dapat dibubarkan: 1. Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Pembubaran PT hanya bisa dilakukan jika disetujui melalui RUPS. Artinya, keputusan ini merupakan hasil kesepakatan resmi para pemegang saham, bukan keputusan sepihak dari satu pihak saja. 2. Tidak Ada Perselisihan Antar Pemegang Saham Sebelum proses pembubaran dijalankan, harus dipastikan dulu sudah tidak ada konflik yang belum terselesaikan antar pemegang saham. Jika masih ada sengketa, pembubaran jadi terhambat bahkan berisiko menimbulkan tuntutan hukum. 3. Sudah Menyelesaikan Kewajiban Pajak Semua kewajiban pajak perusahaan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibubarkan. Hal ini untuk memastikan tidak ada tunggakan atau masalah administrasi perpajakan yang bisa menghambat pembubaran. 4. Sudah Melunasi Utang Perusahaan PT yang akan dibubarkan wajib melunasi semua kewajiban utangnya kepada kreditur maupun pihak ketiga lainnya. Pembubaran tidak akan disahkan sebelum seluruh kewajiban ini dibereskan. Dokumen yang Dibutuhkan untuk Pembubaran PT Setelah memenuhi syarat formal pembubaran PT, selanjutnya perusahaan perlu menyiapkan dokumen administratif yang dibutuhkan. Beberapa dokumen yang perlu dilengkapi antara lain: – Akta pendirian & perubahannya: Untuk membuktikan identitas hukum PT dan segala perubahan yang pernah dilakukan sejak didirikan. – NPWP & dokumen pajak terakhir: Sebagai bukti bahwa perusahaan masih terdaftar secara resmi di sistem perpajakan dan telah memenuhi kewajibannya. – Laporan keuangan terakhir: Untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, termasuk pelunasan utang dan pembagian aset jika ada. – Surat pernyataan tidak ada sengketa: Sebagai jaminan bahwa tidak ada konflik hukum atau perselisihan antar pihak yang terlibat dalam perusahaan. – Dokumen Hasil Keputusan RUPS: Dokumen resmi hasil rapat pemegang saham yang menyatakan persetujuan atas pembubaran PT. Prosedur Pembubaran PT Sesuai Hukum Prosedur pembubaran PT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan berbagai peraturan turunannya. Langkah-langkhanya adalah: 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahap pertama adalah menggelar RUPS untuk memutuskan pembubaran PT. Keputusan ini hanya sah jika disetujui oleh pemegang saham sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan. 2. Penunjukan Likuidator Setelah ada keputusan pembubaran, perusahaan menunjuk likuidator. Likuidator ini yang akan mengurus semua proses likuidasi, termasuk penjualan aset hingga penyelesaian kewajiban. 3. Pengumuman di Media Massa & Berita Negara Likuidator wajib mengumumkan status pembubaran di media cetak nasional dan Berita Negara RI. Ini gunanya untuk memberi tahu pihak ketiga (seperti kreditor) bahwa perusahaan sedang dalam proses likuidasi. 4. Penyelesaian Kewajiban (Utang/Piutang) Perusahaan harus melunasi seluruh kewajiban, baik kepada kreditor maupun pihak lain, sekaligus menagih piutang yang masih ada. Ini memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. 5. Laporan Hasil Likuidasi Setelah seluruh kewajiban diselesaikan, likuidator menyusun laporan hasil likuidasi. Laporan ini kemudian disampaikan dan disahkan melalui RUPS. 6. Pengesahan Pembubaran di Kemenkumham Tahap terakhir adalah pengajuan hasil likuidasi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan pembubaran PT. Setelah pengesahan ini keluar, perusahaan resmi dinyatakan bubar secara hukum. Biaya Pembubaran PT Terbaru 2025 Biaya pembubaran PT di tahun 2025 sangat bervariasi, tergantung pada beberapa faktor berikut: – Honorarium Notaris: Setiap dokumen resmi, termasuk akta pembubaran, harus dibuat oleh notaris dengan tarif yang berbeda-beda. – Pengumuman di Media Massa & Berita Negara: Wajib dilakukan untuk memenuhi aspek legalitas. Masing-masing punya tarif publikasi tersendiri. – Biaya Administrasi Kemenkumham: Dikenakan saat pengajuan pengesahan pembubaran PT secara resmi. – Jasa Profesional (Opsional): Jika menggunakan jasa konsultan hukum atau biro jasa, ada tambahan biaya. Namun keuntungannya adalah kamu bisa menghemat waktu dan minim risiko kesalahan administrasi. Estimasi Biaya Pembubaran PT Umumnya, biaya pembubaran PT mulai dari Rp 7 jutaan, dan dapat mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah, tergantung kompleksitas kasus dan kondisi dokumen. Jika ada masalah pada dokumen, biayanya juga bisa melonjak lebih besar. Jasa Pembubaran PT Banyak dari pengusaha yang enggan mengurus pembubaran PT sendiri. Karena nanti jatuhnya malah habis lebih banyak biaya karena kesalahan administrasi dan selesainya juga lebih lama. Belum lagi prosesnya rumit karena regulasi yang ketat, kelengkapan dokumen, serta koordinasi antar instansi. Di sinilah Valeed hadir sebagai solusi praktis. Melalui jasa pembubaran PT dari Valeed, Anda mendapatkan: Hubungi tim Valeed sekarang juga untuk konsultasi gratis terkait pembubaran PT Anda dengan KLIK LINK DI SINI!
Bangun Bisnis Parfum Brand Sendiri: Panduan Modal, Legalitas, dan Strategi Pemasaran
Beberapa tahun terakhir, bisnis parfum brand sendiri semakin dilirik banyak orang yang mau mendapatkan uang lebih di dunia usaha. Alasannya, karena tren penggunaan parfum lokal di Indonesia semakin pesat. Salah satu contohnya adalah Saff & Co yang berhasil meraih omset hingga Rp27 miliar hanya dalam satu tahun, menurut data GoodStats. Di sisi lain, Evangeline sukses menjadi merek parfum terlaris di e-commerce dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 4,3% pada semester I 2024, berdasarkan laporan Databoks Katadata. Pasar parfum Indonesia juga diproyeksikan terus meningkat dengan laju pertumbuhan 2,67% sepanjang periode 2025–2029, sehingga nilai pasar diperkirakan mencapai US$0,50 miliar atau sekitar Rp7,75 triliun pada 2029. Lalu, apa rahasia dibalik brand-brand parfum sukses tersebut? Bagaimana cara memulai bisnis parfum brand sendiri yang benar untuk mendapatkan peluang pertumbuhan pasar parfum Indonesia? Dalam artikel ini, kita akan bahas langkah awal memulainya, estimasi modal, legalitas usaha, serta strategi pemasaran yang tepat untuk bisnis parfum sendiri. Langkah Awal Memulai Brand Parfum Sendiri dan Contoh Nyata Membangun bisnis parfum bukan sekadar menciptakan aroma, melainkan membutuhkan persiapan yang matang sejak awal. Agar lebih terarah, ada beberapa langkah penting yang sebaiknya diperhatikan: 1. Melakukan Riset Pasar dan Menentukan Target Konsumen Sebelum memutuskan untuk produksi, mulailah dengan riset sederhana untuk memahami siapa calon pelanggan utama kamu. Apakah anak muda yang mencari parfum dengan harga ramah di kantong, para pekerja kantoran yang menginginkan aroma elegan untuk menunjang profesionalisme? Atau justru segmen premium yang menekankan eksklusivitas? Menentukan target sejak awal akan menjadi fondasi dalam memilih aroma, mendesain kemasan, hingga menyusun strategi pemasaran yang tepat. Contoh Studi Kasus: Kahf adalah brand personal care pria dari PT Paragon Technology and Innovation (produsen Wardah) yang diluncurkan tahun 2020. Kahf hadir dengan positioning halal lifestyle for men, brand ini menawarkan produk face wash, body care, parfum, dan deodorant. Kahf berhasil menarik konsumen pria Muslim usia produktif (25–40 tahun) dengan menonjolkan value halal, citra maskulinitas religius, serta gaya hidup modern. Strategi ini membuat Kahf cepat mendapatkan posisi kuat di segmen produk pria. 2. Menentukan Konsep dan Identitas Brand Brand parfum yang kuat selalu memiliki karakter yang jelas. Langkah ini bisa dimulai dari penentuan nama merek yang mudah diingat, pembuatan logo yang merefleksikan citra brand, hingga positioning yang konsisten. Misalnya, kamu bisa membangun identitas dengan tagline seperti “parfum premium harga terjangkau” atau “parfum lokal dengan sentuhan aroma tropis” agar lebih melekat di benak konsumen. Contoh Studi Kasus: HMNS (Home of Humans) adalah brand parfum lokal yang sukses dikenal lewat produk seperti Farhampton dan Alpha. Mereka mengusung konsep parfum unisex, dengan gaya komunikasi modern yang dekat dengan generasi milenial. Produk HMNS dipasarkan secara digital-first (fokus di e-commerce dan media sosial), dengan storytelling yang kuat untuk tiap varian parfum. Strategi digital inilah yang membuat HMNS cepat membangun basis konsumen loyal. 3. Bekerja Sama dengan Supplier atau Jasa Maklon Bagi pemula, opsi paling praktis untuk memulai adalah memanfaatkan jasa maklon parfum. Dengan sistem ini, kamu tidak perlu memiliki pabrik sendiri. Cukup membawa ide mengenai aroma yang diinginkan dan konsep brand yang sudah disiapkan, pihak maklon akan membantu mulai dari proses produksi hingga pengemasan akhir. Cara ini bukan hanya memudahkan, tetapi juga mengurangi risiko bisnis di tahap awal. Salah satu rekomendasi perusahaan terbaik untuk Maklon Parfum adalah PT Adev Natural Indonesia. Jika Anda mencari mitra terpercaya untuk mewujudkan impian bisnis parfum Anda, maka PT Adev Natural Indonesia adalah pilihan yang tepat. Sebagai perusahaan maklon kosmetik dan parfum berpengalaman, PT Adev menawarkan layanan lengkap mulai dari formulasi produk, perizinan BPOM, hingga desain kemasan. Dengan standar kualitas tinggi dan tim ahli, perusahaan maklon di Bogor ini siap membantu Anda membangun brand parfum yang unik dan berkualitas tanpa harus pusing memikirkan produksi. Kunjungi website resmi perusahaan maklon di adev.co.id untuk konsultasi lebih lanjut dan mulailah bisnis parfum Anda dengan langkah yang tepat dan profesional. Contoh Studi Kasus: Brand “Scarlett” memulai perjalanan bisnisnya dengan bermitra dengan maklon lokal untuk memproduksi parfum body mist dengan MOQ (minimum order quantity) yang terjangkau. Skema ini umum digunakan di industri kosmetik dan fragrance karena MOQ bisa disesuaikan dengan skala bisnis, sehingga pemilik brand dapat fokus pada pemasaran dan penguatan identitas merek. Setelah produk laris dan brand menguat, baru kemudian berinvestasi membangun fasilitas produksi sendiri untuk meningkatkan margin keuntungan. Estimasi Modal Bisnis Parfum Brand Sendiri Memulai bisnis parfum memerlukan perencanaan keuangan yang matang. Modal bisa disesuaikan dengan skala usaha, baik kecil maupun besar. Namun tetap ada komponen biaya utama yang harus diperhitungkan. 1. Komponen Biaya Utama Beberapa aspek yang paling banyak menyerap anggaran adalah: Produksi / Maklon: Biaya maklon mencakup formulasi, pembuatan aroma, dan uji kualitas produk. Kisaran harga: Rp50.000 – Rp150.000 per botol (tergantung kualitas bahan & jumlah produksi). Kemasan & Desain Botol: Packaging adalah kunci daya tarik konsumen, seringkali menyerap modal besar. Botol custom, box, dan label desain profesional: mulai dari Rp5.000 – Rp30.000 per unit. Branding & Marketing: Pembuatan identitas brand dan promosi untuk penetrasi pasar. Biaya logo, website, media sosial, ads digital: Rp5 juta – Rp20 juta (awal). Legalitas & Distribusi: Legalitas wajib dimiliki agar bisnis lebih kredibel dan bisa masuk marketplace besar. Biaya pendaftaran merek dagang, izin edar, distribusi awal: Rp3 juta – Rp15 juta. 2. Skema Modal Kecil Untuk pemula yang ingin memulai dengan modal terbatas, fokusnya adalah produksi skala kecil dan promosi digital organik. Estimasi modal awal: Rp15 juta – Rp30 juta. 3. Skema Modal Besar Bagi yang ingin langsung masuk pasar menengah hingga premium, modal lebih besar dibutuhkan untuk branding dan produksi eksklusif. Estimasi modal awal: Rp75 juta – Rp150 juta+. Strategi Pemasaran dan Distribusi Brand Parfum Setelah produk siap, tantangan berikutnya adalah pemasaran dan distribusi brand parfum kamu. Secara umum, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut: 1. Branding & Storytelling Sebuah brand parfum yang kuat tidak hanya sekedar menjual aroma yang enak saja. Harus bisa menghadirkan sebuah cerita yang bisa menyentuh emosi konsumen. Misalnya, parfum dengan inspirasi bunga tropis khas Indonesia dapat membangun kebanggaan terhadap kekayaan alam lokal. Untuk segmen anak muda, cerita yang ringan dan kasual bisa membuat produk terasa dekat dengan gaya hidup mereka. Storytelling yang konsisten akan menciptakan ikatan emosional yang membuat konsumen lebih loyal. 2. Pemasaran Digital Media sosial adalah
Cara Mendaftarkan Merek Dagang: Panduan Lengkap 2025
Apa aset yang paling berharga bagi sebuah bisnis atau usaha? Barang dagangannya? Modalnya? Omsetnya? Atau pelayanannya? Bukan. Aset paling berharga bagi bisnis adalah merek dagang, identitas yang bakal dikenal oleh konsumen. Merek merupakan wajah dari sebuah bisnis. Tanpa adanya merek, barang dagangan yang bagus serta pelayanan yang baik akan jadi sia-sia. Pengusaha tidak boleh membiarkan merek yang mereka bangun menghilang begitu saja. Beberapa tahun lalu, Kopi Kenangan, salah satu brand minuman ternama, menghadapi masalah ketika muncul pihak lain yang mencoba mendaftarkan nama dengan bunyi yang sangat mirip. Tujuannya jelas, yaitu menunggangi popularitas Kopi Kenangan yang sedang naik daun Jika sang pemilik asli Kopi Kenangan tidak melindungi mereknya, maka merek tersebut bisa berganti kepemilikan ke orang lain. Untungnya, kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya kini semakin tinggi. Data dari DJKI menunjukkan bahwa jumlah pendaftaran merek di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 saja tercatat lebih dari 85 ribu permohonan, dan jumlah tersebut meningkat hingga sekarang. Ini menandakan semakin banyak pengusaha, terutama UMKM, semakin sadar pentingnya mendaftarkan merek dagangnya melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Lalu, bagaimana cara mendaftarkan merek dagang? Apa Itu Merek Dagang dan Mengapa Harus Didaftarkan? Secara umum, merek dagang adalah identitas bisnis berupa nama, logo, simbol, gambar, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari semua itu yang dipakai untuk membedakan produk/jasa milik suatu pihak dengan pihak lain. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dengan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pihak lain.” Seorang pengusaha bisa mendapatkan hak eksklusif merek setelah melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Setelah memiliki hak eksklusif ini, pemilik berhak menggunakan merek dalam kegiatan barang/jasa dan dilindungi secara hukum. Kalau ada pihak lain yang berusaha meniru, pemilik bisa menuntutnya secara legal. Selain melindungi brand dari plagiasi, ada beberapa manfaat lain dari pendaftaran merek. Mulai dari meningkatkan kepercayaan konsumen, serta menambah nilai bisnis karena menjadi aset berharga yang menaikkan nilai jual perusahaan di masa depan. Beda Merek, Paten, dan Hak Cipta Banyak pengusaha yang salah kaprah mengira kalau merek itu sama dengan paten serta hak cipta. Ketiganya berbeda secara definisi serta objek yang dilindungi. Berikut rangkuman perbedaannya dalam tabel: Aspek Merek Dagang Paten Hak Cipta Objek yang Dilindungi Nama, logo, simbol, desain yang membedakan barang/jasa Penemuan baru, teknologi, formula Karya seni, musik, film, tulisan, desain grafis Tujuan Melindungi identitas dan reputasi usaha Memberikan hak eksklusif atas penemuan Melindungi hasil karya kreatif Durasi Perlindungan 10 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun (tidak diperpanjang) Seumur hidup pencipta + 70 tahun Syarat dan Biaya Pendaftaran Merek Setelah mengetahui definisi dari merek, sekarang mari kita lanjut ke cara mendaftarkannnya. Sebelum mendaftar, kamu bisa melengkapi dulu syarat-syarat yang dibutuhkan, antara lain: Dokumen yang Dibutuhkan untuk Daftar HAKI Untuk mengajukan daftar HAKI, berikut dokumen yang harus disiapkan: Biaya Resmi Pendaftaran Merek Dagang Menurut situs DJKI, biaya resmi dibedakan menjadi dua kategori: Tahapan Proses Pendaftaran Merek Bagaimana sebenarnya cara mendaftarkan merek dagang di Indonesia? Berikut langkah-langkahnya: 1. Cek Ketersediaan Merek Langkah pertama adalah memastikan merek yang ingin didaftarkan belum digunakan oleh pihak lain. Kamu bisa melakukan pengecekan melalui database resmi DJKI. Pengecekan ini penting agar tidak terjadi penolakan karena adanya kemiripan atau kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar. 2. Siapkan Dokumen Syarat Sebelum mengajukan permohonan, siapkan berkas penting seperti KTP, NPWP, logo merek, serta surat pernyataan kepemilikan merek. Semua dokumen harus sesuai dengan format yang berlaku agar tidak menghambat proses. Kelengkapan dokumen ini menjadi dasar utama bagi DJKI untuk menerima pengajuan kamu. 3. Ajukan Permohonan Secara Online Saat ini pendaftaran merek sudah sepenuhnya bisa dilakukan secara online melalui situs resmi DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Kamu perlu membuat akun, mengisi formulir pendaftaran, dan mengunggah dokumen persyaratan. Proses ini mempermudah karena tidak perlu lagi datang langsung ke kantor DJKI. 4. Pemeriksaan Formalitas Setelah permohonan diajukan, DJKI akan melakukan pemeriksaan formalitas, yaitu pengecekan apakah semua dokumen sudah lengkap dan sesuai. Jika ditemukan kekurangan, pemohon akan diminta untuk melengkapinya dalam jangka waktu tertentu. Tahap ini memastikan pendaftaran bisa masuk ke proses berikutnya. 5. Pemeriksaan Substantif dan Pengumuman Resmi Jika formalitas terpenuhi, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif untuk menilai apakah merek tidak melanggar aturan, tidak meniru merek lain, dan sesuai dengan kategori barang/jasa yang diajukan. Setelah itu, merek akan diumumkan di Berita Resmi Merek selama periode tertentu. Jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka proses akan dilanjutkan. 6. Sertifikat Merek Diterbitkan Tahap akhir adalah penerbitan sertifikat merek oleh DJKI. Sertifikat ini menjadi bukti sah kepemilikan merek yang berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran. Setelah masa berlaku habis, sertifikat bisa diperpanjang dengan prosedur yang sama. Keuntungan Menggunakan Jasa Pendaftaran Merek Semua proses mendaftar merek dagang secara mandiri memang lebih sulit. Mulai dari persiapan berkas, sampai mengikuti prosedur pendaftarannya. Itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Belum lagi, jika terdapat kesalahan dalam menyiapkan dokumen kelengkapannya. Supaya ini tidak terjadi, kamu bisa menggunakan jasa pendaftaran merek agar mendapatkan beberapa keuntungan berikut: 1. Hemat Waktu dan Tenaga Dengan bantuan konsultan, kamu bisa mengalihkan beban teknis tersebut dan tetap fokus pada pengelolaan serta pertumbuhan bisnis utama. Perbandingan Waktu: Daftar Sendiri vs. Pakai Jasa Profesional Tahapan Proses Daftar Sendiri Pakai Jasa Konsultan Profesional Riset & Pemahaman Aturan 1–2 minggu (belajar aturan, memahami kelas merek, membaca ketentuan DJKI) 1–2 hari (konsultan langsung memberi arahan kelas merek & prosedur yang tepat) Persiapan Dokumen 1–2 minggu (mengumpulkan KTP, NPWP, logo, surat pernyataan, sering revisi karena kurang lengkap) 2–3 hari (konsultan sudah punya template & checklist sehingga minim revisi) Pengajuan Permohonan Online 3–5 hari (trial-error di sistem DJKI, risiko salah input tinggi) 1 hari (konsultan terbiasa menggunakan sistem DJKI, lebih efisien) Pemantauan Proses 6–12 bulan (harus rutin cek status, baca surat keberatan, dan menanggapi jika ada kendala) 6–12 bulan, tapi monitoring dilakukan konsultan dan Anda hanya menerima laporan perkembangan Total Estimasi Waktu yang Harus Anda Curahkan ± 1–2 bulan aktif terlibat di
SBUJK Adalah Syarat Ikut Tender, Begini Cara Pengurusan Paling Cepat
SBUJK atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi merupakan identitas resmi yang diberikan pemerintah kepada badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi. Sertifikat ini menjadi tanda dan bukti kalau perusahaan konstruksi itu punya kemampuan dan kualifikasi yang diakui secara hukum Pelaku usaha konstruksi yang memiliki SBUJK bisa mengikuti lelang atau tender yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Kewajiban memiliki SBUJK bagi pengusaha konstruksi juga ditegaskan dalam regulasi. Ini tertuang dalam Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi. Regulasi tersebut mengintegrasikan SBUJK dalam skema OSS serta menggunakannya sebagai syarat formal operasional legal di sektor konstruksi. Artinya, setiap badan usaha konstruksi yang ingin beroperasi secara legal dan bersaing sehat di pasar wajib memiliki SBUJK. Manfaat SBUJK bagi Kontraktor Memiliki SBUJK tidak cuma untuk memenuhi kewajiban hukum yang memberatkan kontraktor. Ada beberapa manfaat strategis bagi pelaku usaha konstruksi jika memiliki sertifikat ini, antara lain: 1. Memperoleh Legalitas Resmi dalam Menjalankan Usaha Dengan SBUJK, perusahaan konstruksi memiliki status resmi di mata hukum dan pemerintah. Legalitas ini menjadi dasar kepercayaan bagi klien, mitra kerja, dan lembaga keuangan. Selain itu, SBUJK bisa memudahkan perusahaan dalam mengajukan pembiayaan atau kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Memudahkan Ikut Tender Proyek Pemerintah atau Swasta Salah satu syarat mutlak dalam dokumen tender adalah kepemilikan SBUJK. Baik proyek yang bersumber dari APBN/APBD maupun proyek swasta bernilai besar, semuanya mewajibkan peserta tender memiliki sertifikat ini. Jika tidak punya SBUJK, perusahaan akan otomatis gugur di tahap administrasi. 3. Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan di Mata Klien dan Partner Bisnis Di industri konstruksi, reputasi adalah aset utama. Perusahaan dengan SBUJK menunjukkan bahwa mereka memenuhi standar kompetensi yang diakui resmi oleh negara. Jadi, SBUJK juga bisa menjadi nilai tambah ketika meyakinkan calon klien atau partner untuk kerjasama. 4. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi di Sektor Konstruksi Kepemilikan SBUJK membuktikan bahwa perusahaan mematuhi aturan yang berlaku, mulai dari standar teknis, manajemen keselamatan, hingga kompetensi tenaga kerja. Ini berguna untuk menghindari sanksi administrasi maupun hukum di kemudian hari. Siapa yang Wajib Memiliki SBUJK? Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) wajib dimiliki oleh perusahaan berbentuk CV, PT, maupun koperasi yang menjalankan kegiatan konstruksi. Baik itu skala kecil, menengah, atau besar. Ini berlaku baik untuk perusahaan yang menangani proyek sipil, bangunan gedung, instalasi, maupun spesialisasi tertentu. Selain berlaku untuk pelaku usaha lokal, ketentuan ini juga diwajibkan bagi perusahaan jasa konstruksi asing (BUJKA) yang beroperasi di wilayah Indonesia. Cara dan Proses Pengurusan SBUJK Kini, mengurus SBUJK kini jauh lebih mudah dibandingkan beberapa tahun lalu. Sebab, pemerintah telah memberlakukan sistem SBUJK online. Berikut gambaran alurn proses pengurusan BUJK 1. Persiapan Dokumen Sebelum mengajukan permohonan, perusahaan harus menyiapkan dokumen-dokumen berikut: Pastikan semua dokumen dalam format digital (scan PDF) agar proses unggah di sistem online lebih cepat. 2. Alur Pengurusan SBUJK Terbaru Proses pengurusan SBUJK mengikuti langkah-langkah berikut: Rekomendasi Jasa Pengurusan SBUJK Bagi banyak perusahaan, mengurus SBUJK secara mandiri memerlukan waktu, tenaga, dan pemahaman teknis yang cukup. Jika tidak ingin repot atau khawatir terjadi kesalahan administrasi, bisa menggunakan jasa profesional. Valeed adalah salah satu penyedia jasa pengurusan SBUJK yang terpercaya dan berpengalaman. Kami menawarkan proses cepat dan transparan dengan pendampingan penuh hingga sertifikat terbit. Fasilitas yang Anda Dapatkan di Valeed: Tim Valeed akan memandu setiap tahap mulai dari persiapan dokumen, pendaftaran online, hingga sertifikat terbit. Mulai Sekarang dengan KLIK LINK DI SINI!
Cara Mengurus KBLI & Izin Usaha Toko Kelontong
Membuka toko kelontong atau warung sembako memang jadi pilihan favorit banyak pebisnis pemula. Tapi, ada satu hal penting yang sering terlewat: Memastikan usaha punya KBLI dan izin resmi. Tanpa dua hal ini, usaha kamu bisa berisiko terkena masalah hukum atau kesulitan saat ingin mengembangkan bisnis. Misalnya mengajukan pinjaman atau menjalin kerja sama. Nah, di artikel ini kita akan membahas tuntas apa itu KBLI, kode yang tepat untuk toko kelontong, serta langkah-langkah praktis mengurus izinnya. Kenapa Toko Kelontong Wajib Punya Izin Usaha? Banyak pemilik toko kelontong menganggap legalitas usaha itu ribet dan hanya perlu untuk bisnis besar. Padahal, memiliki izin usaha justru memberi banyak manfaat yang bisa membantu perkembangan bisnis kamu, bahkan untuk skala kecil sekalipun. Berikut alasan kenapa izin usaha toko kelontong itu penting: Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021, UMKM yang memiliki izin resmi berhak mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah. Jadi, mengurus legalitas bukan hanya soal mematuhi aturan, tapi juga investasi jangka panjang untuk keberlangsungan usaha. Apa Itu KBLI dan Fungsinya untuk Usaha? KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah sistem pengelompokan resmi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengklasifikasikan seluruh jenis kegiatan usaha di Indonesia. Setiap bidang usaha memiliki kode unik tersendiri, misalnya untuk toko kelontong atau warung sembako ada kode KBLI tertentu yang harus dipilih. KBLI ini wajib dicantumkan saat mendaftarkan usaha melalui OSS (Online Single Submission). Karena menjadi acuan pemerintah untuk mengenali bidang usaha secara tepat, ya! Fungsinya untuk Usaha: Kode KBLI untuk Toko Kelontong / Warung Sembako Kalau kamu mau buka toko kelontong, kamu wajib tahu kode KBLI yang tepat supaya izin usahamu bisa keluar tanpa kendala. Untuk usaha toko kelontong, kode yang sesuai adalah 47192. Kode ini berlaku untuk usaha yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti: Tapi, kalau toko kelontong juga menjual makanan atau minuman gimana? Banyak toko kelontong atau warung sembako yang gak cuma menjual barang-barang rumah tangga, tapi juga menyediakan: Kalau kamu juga menjual produk-produk ini, pastikan kamu menambahkan KBLI tambahan yang sesuai, ya! Risiko Jika Salah Memilih KBLI Memilih KBLI itu bukan sekadar formalitas. Kalau kamu asal pilih kode, risikonya bisa bikin usaha kamu terhambat atau bahkan terhenti. Beberapa dampaknya antara lain: Cara Mengurus Izin Usaha Toko Kelontong Sekarang kamu gak perlu ribet datang ke kantor pemerintahan, karena izin usaha bisa diurus full online lewat OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). Berikut langkah-langkahnya: Kalau kamu menjual campuran kebutuhan pokok, cukup pakai 47211 sebagai KBLI utama, lalu tambahkan yang lain kalau memang spesifik menjualnya. Sistem akan memeriksa kelengkapan data. Pastikan semua sesuai KTP dan dokumen pendukung. Kalau semua data valid, NIB langsung terbit otomatis. NIB ini sudah sekaligus menjadi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan bisa digunakan untuk mengurus izin lain seperti izin edar, BPOM (kalau butuh), atau izin lingkungan. Kalau dokumen lengkap dan data sesuai, biasanya izin bisa keluar hanya 1–2 hari kerja. Bahkan kadang bisa di hari yang sama. Kesimpulan Toko kelontong memang usaha yang sederhana, tapi kalau dikelola dengan legalitas yang benar, peluang berkembangnya lebih besar. Pilih kode KBLI yang sesuai (47192), urus izin lewat OSS, dan jalankan usaha dengan strategi yang tepat. Bagi pebisnis muda, ini adalah langkah awal membangun usaha yang gak cuma cuan, tapi juga aman secara hukum.
Perbedaan Badan Usaha dan Badan Hukum: Ciri, Jenis, dan Contoh Lengkap
Dalam dunia bisnis, modal finansial dan strategi pemasaran sering kali menjadi perhatian utama para pengusaha yang baru memulai langkahnya. Namun, ada satu aspek yang tidak kalah penting bahkan bersifat fundamental, yakni status hukum dari usaha yang dijalankan. Ini merupakan pondasi yang menentukan seberapa kuat perlindungan hukum yang dimiliki, seberapa tinggi tingkat kepercayaan investor, dan sejauh mana peluang bisnis dapat dijangkau. Sayangnya, di lapangan, masih banyak pelaku UMKM dan startup yang memulai perjalanan bisnisnya tanpa menyadari bahwa ada perbedaan mendasar antara badan usaha dan badan hukum. Di Indonesia, badan usaha hadir dalam berbagai bentuk. Namun, tidak semua bentuk tersebut memiliki status hukum mandiri. Contohnya, CV (Commanditaire Vennootschap) adalah badan usaha yang tidak memiliki status badan hukum, sedangkan PT (Perseroan Terbatas) adalah badan usaha yang secara sah diakui sebagai badan hukum. Apa pentingnya memahami status hukum usaha? Status hukum suatu usaha ibarat kerangka bangunan yang menentukan kekuatan dan daya tahan bisnis tersebut. Tanpa kerangka yang tepat, bangunan akan rapuh dan mudah roboh meski tampak kokoh dari luar. Begitu pula dengan usaha. Tanpa status hukum yang jelas, perlindungan hukum yang dimiliki akan lemah, hubungan dengan mitra usaha berisiko, dan peluang untuk berkembang dapat terhambat. Definisi Badan Usaha dan Badan Hukum Banyak orang mengira, begitu bikin badan usaha, otomatis statusnya juga badan hukum. Kesalahpahaman ini bikin banyak pemilik usaha merasa aman, padahal secara hukum mereka masih bisa diminta bertanggung jawab pribadi kalau terjadi masalah. Definisi Badan Usaha Badan usaha adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara terstruktur, baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun penyediaan jasa, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009, badan usaha didefinisikan sebagai “perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus‑menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan”. Dalam kacamata hukum, badan usaha tidak selalu memiliki kepribadian hukum terpisah dari pemilik atau pendirinya. Artinya, untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum, segala kewajiban dan utang usaha secara hukum masih melekat pada pribadi pemilik atau pengurus. Di Indonesia, badan usaha terbagi menjadi dua jenis: berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, serta tidak berbadan hukum seperti Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, dan Usaha Dagang (UD). Secara sederhana, badan usaha dapat diibaratkan sebagai “wadah” untuk menjalankan bisnis, baik yang diakui secara formal maupun yang sifatnya lebih sederhana. Jika wadah tersebut tidak berbadan hukum, maka aset pribadi pemilik dapat ikut menjadi jaminan bila terjadi kewajiban atau utang usaha. Ciri-ciri badan usaha: Jenis badan usaha di Indonesia: Definisi Badan Hukum Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh sistem hukum sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, memiliki hak dan kewajiban terpisah dari pendiri atau pemegang sahamnya. Keberadaan badan hukum memberikan perlindungan berupa pemisahan antara harta kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan, sehingga tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang telah disetorkan. Ciri utama badan hukum meliputi adanya akta pendirian resmi yang disahkan otoritas berwenang seperti Kementerian Hukum dan HAM, adanya struktur pengelolaan internal seperti direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham untuk PT, serta kemampuan untuk memiliki aset, membuat kontrak, mengajukan gugatan, atau menjadi pihak yang digugat atas nama perusahaan. Dalam bahasa awam, badan hukum ibarat “wadah bisnis yang punya KTP sendiri” di mata hukum. Dengan begitu, perusahaan dapat bertindak dan bertanggung jawab secara mandiri tanpa membebani pemilik secara pribadi. Ciri-ciri badan hukum: Perbedaan Utama dari Segi Tanggung Jawab dan Regulasi Aspek Badan Usaha Non-Hukum Badan Hukum Status Hukum Tidak terpisah dari pemilik Terpisah dari pemilik Tanggung Jawab Pemilik menanggung penuh Terbatas sesuai modal disetor Regulasi Lebih sederhana Diatur ketat oleh undang-undang Contoh Firma, CV PT, Koperasi, Yayasan Perlindungan Aset Tidak ada pemisahan jelas Aset pribadi aman Contoh Badan Usaha Non-Hukum vs Badan Usaha Berbadan Hukum Di Indonesia, bentuk badan usaha dibedakan menjadi yang memiliki status badan hukum dan yang tidak. Perbedaan status ini memengaruhi tanggung jawab hukum, struktur kepemilikan, serta perlindungan yang diperoleh pemilik usaha. Kategori Jenis Badan Usaha Deskripsi Singkat Badan Usaha Non-Hukum Persekutuan Perdata Kerja sama modal/tenaga tanpa status badan hukum. Firma (Fa) Sekutu aktif menanggung risiko secara penuh. Commanditaire Vennootschap (CV) Ada sekutu aktif dan pasif, namun belum memiliki status badan hukum. Badan Usaha Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Usaha profit yang dimiliki oleh para pemegang saham. Koperasi Usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Yayasan Organisasi non-profit untuk tujuan sosial atau pendidikan. BUMN Persero & Perum Badan usaha milik negara dengan status badan hukum. Perlukah Mengurus Legalitas Badan Hukum? Sering kali, legalitas dianggap sekadar formalitas yang bisa diurus nanti ketika usaha sudah berjalan. Padahal, keputusan untuk menunda justru dapat menimbulkan hambatan besar di masa depan. Legalitas merupakan pondasi yang membedakan antara usaha yang sekadar “jalan” dengan usaha yang siap tumbuh dan bertahan di tengah tantangan. Jika memiliki status badan hukum, berarti kamu memberi banyak keuntungan bagi diri sendiri: 1. Perlindungan Aset Pribadi Dengan membentuk badan hukum seperti PT, Koperasi, atau Yayasan, aset pribadi kamu terpisah secara hukum dari aset perusahaan. Artinya, jika perusahaan menghadapi tuntutan atau kerugian, rumah, tabungan, atau harta pribadi Anda tetap aman. 2. Akses Lebih Mudah ke Pendanaan dan Investor Investor dan lembaga keuangan menilai status hukum sebagai indikator keseriusan sebuah usaha. Legalitas yang jelas memberi mereka keyakinan bahwa bisnis kamu dikelola secara profesional, sehingga lebih mudah bagi untuk mendapatkan modal. 3. Pintu Masuk ke Tender dan Proyek Besar Banyak tender pemerintah maupun swasta yang hanya bisa diikuti oleh perusahaan berbadan hukum. Tanpa status tersebut, kamu otomatis tersisih dari peluang yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. 4. Meningkatkan Kepercayaan Klien Dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Perusahaan yang berbadan hukum dianggap lebih dapat diandalkan karena statusnya menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan komitmen pada profesionalitas. Jasa Legalitas Badan Hukum Untuk kamu yang ingin segera melangkah, tersedia layanan pendirian PT, Koperasi, atau Yayasan dengan proses cepat, aman, dan sesuai ketentuan hukum. Keunggulan layanan dari Valeed antara lain: Konsultasi GRATIS dengan KLIK LINK DI SINI!
Cara Mendirikan Usaha Kecil Secara Legal: Panduan Lengkap dari Dokumen hingga OSS
Ketika sebuah usaha memiliki legalitas yang sah, ada tiga manfaat mendasar yang langsung dirasakan. Pertama adalah perlindungan hukum. Legalitas memberikan kerangka perlindungan bagi pemilik usaha dari berbagai potensi sengketa, baik dengan pihak ketiga, mitra bisnis, maupun konsumen. Kedua adalah kredibilitas usaha. Dalam dunia bisnis, reputasi adalah aset. Usaha yang memiliki dokumen resmi akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan, baik dari pelanggan, pemasok, maupun investor. Ketiga adalah akses terhadap pendanaan dan fasilitas pemerintah. Banyak program bantuan modal, pelatihan, atau kemudahan pajak hanya diberikan kepada pelaku usaha yang terdaftar secara resmi. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 telah menegaskan pentingnya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM yang memiliki legalitas. Bisnis dengan pondasi hukum yang kuat jauh lebih efisien daripada harus menyelesaikan masalah hukum di kemudian hari. Itulah mengapa tahapan mendirikan UMKM resmi serta memahami syarat dan cara bikin usaha legal harus menjadi prioritas di awal perjalanan bisnis. Persiapan Dokumen dan Administrasi Mendirikan Usaha Kecil Secara Legal Langkah pertama yang harus ditempuh adalah memastikan semua dokumen dan data usaha telah disiapkan dengan rapi dan sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Dokumen-dokumen berfungsi sebagai syarat administratif sertai bukti identitas dan kejelasan posisi usaha di mata hukum. Secara umum, dokumen yang dibutuhkan meliputi: Sesuai Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 dan Lampiran KBLI 2020, pemilihan bentuk usaha sebaiknya disesuaikan dengan skala bisnis, rencana ekspansi, dan target pasar. Pengusaha yang sejak awal memproyeksikan pertumbuhan pesat umumnya sangat disarankan memilih bentuk badan usaha berbadan hukum seperti PT. Menggunakan OSS untuk Mendaftarkan Usaha Setelah dokumen siap, tahap berikutnya adalah mendaftarkan usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission). OSS merupakan sistem yang dirancang pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha di seluruh Indonesia. Dengan sistem ini, pendaftaran usaha tidak lagi memerlukan serangkaian kunjungan ke banyak kantor instansi karena semua bisa dilakukan secara daring. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya ditempuh oleh pelaku usaha baru dalam memanfaatkan OSS RBA (Risk Based Approach): 1. Membuat Akun OSS Pertama, kunjungi situs resmi https://oss.go.id. Pilih menu Daftar dan isi data diri atau data perusahaan sesuai KTP/akta pendirian. Lanjutkan dengan verifikasi melalui email resmi. 2. Melengkapi Data Usaha Setelah akun aktif, masukkan informasi usaha secara detail. Data ini meliputi nama usaha, alamat lengkap, jenis kegiatan usaha (mengacu pada KBLI 2020), serta lokasi kegiatan usaha. 3. Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS akan memproses data yang dimasukkan dan secara otomatis menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini adalah identitas resmi yang wajib dimiliki semua pelaku usaha. Fungsinya sekaligus menggantikan beberapa dokumen lama seperti SIUP dan TDP. 4. Integrasi dengan Sertifikat Standar dan Izin Tambahan Untuk jenis usaha tertentu, OSS akan mengarahkan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan sertifikat standar atau izin tambahan. Misalnya, usaha kuliner mungkin memerlukan izin edar pangan atau sertifikasi halal. Semua proses ini terintegrasi dalam sistem OSS sehingga meminimalkan birokrasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, OSS RBA mengklasifikasikan tingkat risiko usaha untuk menentukan persyaratan perizinan. Usaha berisiko rendah cukup dengan NIB, sementara usaha berisiko menengah atau tinggi memerlukan sertifikat standar atau izin. Kendala yang Sering Dihadapi Pelaku UMKM Dalam praktik sehari-hari, meskipun pemerintah telah berupaya menyederhanakan prosedur pendirian usaha melalui OSS (Online Single Submission), kenyataannya banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kendala ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: teknis, administratif, dan strategis. Pertama, kendala teknis. Tidak semua pelaku UMKM memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai untuk mengoperasikan sistem OSS. Bahkan, bagi yang memiliki fasilitas tersebut, sering terjadi error pada sistem, terutama saat periode pembaruan OSS atau tingginya volume pengguna. Berdasarkan siaran pers resmi BKPM, pemerintah memang terus melakukan pembaruan untuk meningkatkan performa OSS, tetapi proses adaptasi pengguna tetap menjadi tantangan tersendiri. Kedua, kendala administratif. Salah satu hambatan terbesar adalah ketidaklengkapan dokumen. Misalnya, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki NPWP atau belum memahami pentingnya memastikan alamat usaha sesuai dokumen resmi. Selain itu, kesalahan dalam menentukan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sering kali mengakibatkan izin yang keluar tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya. Temuan ini sejalan dengan Laporan Terbaru Kementerian Koperasi dan UKM, yang mencatat bahwa salah satu penyebab terhambatnya legalitas UMKM adalah kurangnya literasi administratif di kalangan pengusaha pemula. Ketiga, kendala strategis. Setelah usaha resmi terdaftar, tidak sedikit pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban pajak yang melekat pada status legalitas mereka. Padahal, sejak memperoleh NIB dan terdaftar di OSS, pelaku usaha secara otomatis masuk dalam radar administrasi perpajakan. Tanpa pemahaman yang memadai, ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti sanksi administratif atau tunggakan pajak yang tidak disadari. Layanan Konsultan dan Pendampingan Usaha Baru Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, peran jasa konsultan dan pendampingan usaha menjadi sangat relevan. Seorang konsultan yang berpengalaman dapat membantu pelaku UMKM memahami alur legalitas, menyiapkan dokumen sesuai ketentuan, hingga memproses seluruh perizinan secara efisien. Contoh layanan yang umumnya ditawarkan meliputi: Cara ini tidak cuma mempercepat proses legalitas, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan administratif yang dapat menghambat jalannya usaha. Di sinilah Legal MP hadir sebagai mitra strategis bagi para pelaku usaha kecil. Dengan pengalaman menangani ratusan perizinan di berbagai sektor, Legal MP mampu memberikan solusi yang tepat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap klien Tips Sukses Mendirikan Usaha Legal dan Berkelanjutan Memiliki legalitas bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari fase baru dalam pengelolaan bisnis. Untuk memastikan keberlanjutan usaha, ada beberapa prinsip yang perlu dijalankan secara konsisten: 1. Rutin memperbarui perizinan. Jika terjadi perubahan alamat usaha, bidang usaha, atau skala usaha, segera lakukan pembaruan data di OSS agar legalitas tetap valid. 2. Mengurus izin tambahan sesuai bidang. Misalnya, usaha makanan wajib memiliki izin edar BPOM atau PIRT, sedangkan usaha berbasis produk halal perlu memperoleh sertifikasi halal dari lembaga berwenang. 3. Bergabung dengan komunitas pengusaha. Lingkungan bisnis yang solid memberikan kesempatan berbagi pengalaman, saling merekomendasikan layanan, dan membuka peluang kerja sama atau pasar baru. Jasa Pendampingan Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Bersama Legal MP, proses legalitas usaha dapat dilakukan dengan cepat, sesuai regulasi, dan bebas dari kerepotan administratif maupun teknis.cara mendirikan usaha kecil secara legal Keuntungan