Cara Urus Nomor KITAS atau KITAP beserta Contoh dan Fungsinya
Mengurus KITAS atau KITAP merupakan prosedur wajib yang harus dilakukan bagi warga negara asing (WNA) yang mau tinggal dan bekerja di Indonesia dalam periode waktu tertentu, Tanpa adanya nomor ini, WNA tersebut statusnya hanya sebagai wisatawan saja sehingga tidak boleh bekerja di Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan bahas lengkap cara mengurus KITAS atau KITAP. Mulai dari prosedur pendaftaran, dokumen yang dibutuhkan, sampai contoh nomornya. Apa Itu KITAS dan KITAP dan Fungsinya? Seperti yang disinggung sebelumnya, KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) dan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) merupakan bentuk perizinan WNA untuk bisa tinggal dan bekerja di Indonesia. Bedanya, KITAS punya masa berlaku dan perpanjangan yang lebih singkat. Sementara KITAP bisa diperpanjang sampai jangka waktu tak terbatas asalkan izin tinggalnya tidak dibatalkan. Sebuah perusahaan berbentuk Perseroran Terbatas (PT) yang mau mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), wajib mengurus izin tinggal ini dikutip dari AdminKita. Untuk mendapatkan KITAS atau KITAP, pemohon harus memenuhi berbagai persyaratan dokumen sesuai dengan jenis izin yang dibutuhkan berdasarkan indeksnya masing-masing. Selain sebagai izin resmi, KITAS dan KITAP punya beberapa fungsi lain seperti: 1. Syarat Administrasi Penting KITAS bisa dibilang seperti “NIK”-nya para Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Nomor ini sering digunakan sebagai syarat dalam berbagai pengurusan dokumen. Misalnya untuk membuka rekening bank, mengurus Surat Tanda Melapor (STM), membuat SKCK, mendaftar NPWP, dan masih banyak lagi. 2. Mengakses Layanan Publik Dengan memiliki KITAS, pemegangnya bisa lebih mudah mengakses berbagai layanan publik di Indonesia, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Bahkan, untuk membeli tiket transportasi yang membutuhkan nomor identifikasi—seperti kereta api—pemegang KITAS bisa menggunakan nomor ini sebagai alternatif selain paspor atau visa. 3. Keamanan dan Pemantauan Nomor KITAS juga berperan dalam keamanan, karena membantu pihak berwenang memantau keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia. Ini berguna untuk memastikan bahwa semua pemegang KITAS berada di Indonesia secara legal dan sesuai dengan izin yang diberikan. Contoh Nomor KITAS yang Resmi Setelah mengurus pendaftarannya, maka kamu akan mendapatkan nomor KITAS. Nomor ini merupakan kode unik yang dipakai sebagai identifikasi resmi bagi pemegang izin tinggal terbatas di Indonesia. Setiap nomor bersifat eksklusif dan tidak ada dua nomor yang sama. Nomor KITAS terdiri dari 11 digit yang mengandung beberapa informasi penting, di antaranya: Siapa yang Boleh Mengajukan dan Membutuhkan KITAS/KITAP? Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, Pasal 72, Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dapat diberikan kepada: 1. Orang Asing yang Memasuki Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas WNA yang datang ke Indonesia menggunakan visa tinggal terbatas berhak mengajukan KITAS sebagai izin tinggal resmi. 2. Anak yang Lahir di Indonesia dari Orang Tua Pemegang KITAS Jika seorang anak lahir di Indonesia dan salah satu atau kedua orang tuanya adalah pemegang KITAS, maka anak tersebut juga dapat diberikan izin tinggal terbatas. 3. Orang Asing yang Mengubah Status dari Izin Tinggal Kunjungan WNA yang awalnya masuk ke Indonesia dengan izin kunjungan dapat mengajukan perubahan status ke KITAS jika memenuhi persyaratan tertentu. 4. Nakhoda, Awak Kapal, dan Tenaga Ahli Asing Para pekerja asing yang bertugas di kapal laut, instalasi apung, atau fasilitas di wilayah perairan Indonesia juga dapat diberikan KITAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Orang Asing yang Menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) WNA yang menikah secara sah dengan WNI berhak mengajukan KITAS sebagai izin tinggal di Indonesia. 6. Anak dari WNA yang Menikah dengan WNI Jika seorang WNA menikah dengan WNI dan memiliki anak, anak tersebut juga dapat memperoleh KITAS. Selain kriteria di atas, perubahan status dari izin tinggal kunjungan ke KITAS juga bisa diberikan ke WNA dalam kategori berikut: Bagaimana Cara Urus KITAS atau KITAP di Indonesia? Proses pengurusan KITAS/KITAP bisa dilakukan langsung di kantor imigrasi sesuai dengan domisili pemohon. Ini berbeda dengan visa on arrival yang bisa diperpanjang di kantor imigrasi mana saja. KITAS/KITAP wajib diurus di wilayah tempat tinggal WNA: Berikut adalah langkah-langkah pengurusan KITAS/KITAP di kantor imigrasi: 1. Mengajukan Permohonan Pemohon harus menyerahkan berkas permohonan lengkap beserta dokumen persyaratan yang dibutuhkan kepada petugas imigrasi. 2. Pemeriksaan Dokumen Petugas imigrasi akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan pemohon. 3. Pembayaran Biaya Pemohon diwajibkan membayar biaya pengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Wawancara dan Verifikasi Data Proses ini meliputi wawancara, verifikasi identitas, serta pengambilan data biometrik seperti foto dan sidik jari agar datanya lebih valid. 5. Penerbitan Izin Tinggal Jika semua tahapan telah disetujui, kantor imigrasi akan menerbitkan Izin Tinggal Terbatas yang juga mencantumkan izin masuk kembali ke Indonesia. 6. Penyerahan Dokumen Setelah izin diterbitkan, KITAS/KITAP akan diberikan kepada pemohon sebagai bukti izin tinggal resmi di Indonesia. Baca Juga: Cara Cek NIB Online dengan NIK yang Sudah Terdaftar Kesimpulan Dengan memiliki KITAS/KITAP, WNA bisa bekerja, mengakses layanan publik, hingga lebih nyaman menetap di Indonesia. Proses pengurusannya harus dilakukan sesuai domisili dan mematuhi peraturan yang berlaku agar tidak mengalami kendala. Setiap WNA yang memenuhi syarat, baik pekerja asing, investor, pasangan WNI, hingga mahasiswa, bisa mengajukan permohonan ini. Nomor KITAS sendiri berfungsi sebagai identitas resmi yang diperlukan dalam berbagai keperluan administrasi. Jika ingin mendapatkan KITAS atau KITAP tanpa ribet, pastikan dokumen yang dibutuhkan lengkap dan ikuti prosedurnya dengan benar. Dengan begitu, izin tinggal bisa segera diterbitkan dan digunakan sesuai keperluan.
5 Daftar KBLI Warung Makan atau Restoran yang Bisa Kamu Pakai
Membuka usaha warung makan atau restoran membutuhkan berbagai persiapan terutama dari segi perizinan dan legalitas. Langkah pertama yang harus kamu lakukan yaitu menentukan kode KBLI yang cocok. Dengan memilih KBLI yang tepat, kamu bisa menjalankan usaha kuliner dengan resmi dan legal sehingga terhindar dari ancaman sanksi di kemudian hari. Lantas, apa saja sih kode KBLI yang bisa dipakai untuk usaha warung makan atau restoran? Mari kita simak ulasannya di bawah ini ya! Apa Itu KBLI? KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai jenis usaha di Indonesia. Sistem ini dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan dalam proses perizinan usaha. Salah satunya dipakai dalam sistem perizinan berbasis risiko atau OSS (Online Single Submission). Adapun fungsi dan manfaat lain dari KBLI antara lain: Daftar Kode KBLI Warung Makan atau Restoran yang Cocok Biar gak salah pilih, berikut ini daftar kode KBLI buat kamu yang mau mencoba membuka usaha warung makan atau restoran: 1. KBLI 56101 (Restoran) Kode ini cocok untuk usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi langsung di tempat. Restoran yang termasuk dalam kategori ini kalau berlokasi di bangunan permanen dan memiliki layanan tambahan seperti memasak dan menyajikan pesanan. Adapun kategori spesifik usaha restoran dalam KBLI 56101 ini antara lain: Contoh usaha yang masuk dalam kategori ini adalah restoran keluarga, restoran cepat saji, dan restoran dengan layanan meja. 2. KBLI 56102 (Warung Makan atau Rumah Makan) Kelompok usaha dalam kode ini yaitu bisnis kuliner yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap dan menyajikan makanan serta minuman di tempat usaha tersebut. Ciri-ciri warung makan atau rumah makan yang termasuk dalam KBLI 56102 adalah: Contoh usaha dalam kategori ini antara lain warung nasi, rumah makan padang, dan rumah makan khas daerah. 3. KBLI 56103 (Kedai Makanan) Kode KBLI ini bisa untuk usaha yang menjual makanan siap konsumsi di lokasi tetap yang dapat dipindahkan atau dibongkar pasang. Ciri utama kedai makanan yang masuk dalam KBLI 56103 adalah: Contohnya seperti warung pecel ayam, warung bakso, atau gerobak makanan. 4. KBLI 56104 (Makanan Keliling atau di Tempat yang Tidak Tetap) Kode KBLI ini ditujukan untuk usaha makanan yang dijual secara berkeliling dengan ciri khas usaha makanan dalam kategori ini: Contohnya seperti pedagang bakso keliling, mie ayam keliling, atau nasi goreng gerobak. 5. KBLI 56109 (Restoran dan Penyedia Makanan Keliling Lainnya) Kode ini bisa untuk usaha makanan yang tidak termasuk dalam kategori KBLI 56101 hingga 56104. Usaha yang masuk dalam KBLI 56109 memiliki karakteristik berikut: Contohnya seperti usaha cake and bakery, food court, dan food truck. Rekomendasi Legalitas Usaha yang Cocok untuk Warung Makan atau Restoran Setelah tahu mengenai kode KBLI yang cocok, langkah selanjutnya yaitu mengurus legalitas usaha dilansir dari AdminKita. Berikut merupakan tiga jenis legalitas yang cocok untuk warung makan atau restoran beserta masing-masing kelebihan serta kekurangannya: 1. PT Reguler Perseroan Terbatas (PT) Reguler adalah badan usaha berbadan hukum yang terdiri dari minimal dua pemegang saham. PT Reguler memiliki keunggulan seperti: Namun, PT Reguler memiliki kekurangan seperti proses pendirian yang lebih kompleks dan biaya operasional yang lebih tinggi. 2. CV (Persekutuan Komanditer) CV adalah badan usaha yang didirikan oleh dua pihak, yaitu sekutu aktif yang menjalankan usaha dan sekutu pasif yang menyediakan modal. Keuntungan mendirikan CV antara lain: Namun, CV itu tidak berbadan hukum ya sehingga aset pribadi pemilik bisa digunakan untuk menutupi kerugian usaha karena tidak ada pemisahan harta kekayaan. 3. PT Perorangan PT Perorangan adalah bentuk legalitas bukan badan usaha karena bisa langsung didirikan dan dimiliki oleh satu orang. Keunggulan dari legalitas PT Perorangan antara lain: Namun, PT Perorangan ini sifatnya legalitas perorangan saja seperti namanya. Jadi, tidak bisa mencari modal di luar dan ditujukan untuk bisnis dengan skala UMKM. Kesimpulan Menentukan kode KBLI yang tepat adalah langkah awal yang penting sebelum membuka usaha warung makan atau restoran. Dengan memilih kode yang sesuai, kamu bisa menjalankan bisnis kuliner secara legal dan terhindar dari masalah perizinan di masa depan. Selain itu, memahami jenis legalitas usaha juga nggak kalah penting, karena setiap bentuk usaha punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau ingin skala bisnis lebih besar dan terpercaya, PT Reguler bisa jadi pilihan, tapi kalau mau lebih fleksibel dan simpel, CV atau PT Perorangan juga oke. Intinya, sesuaikan pilihan dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis kamu biar operasionalnya lancar.
Struktur Yayasan dan Pembagian Tugas Tiap Jabatannya
Memiliki yayasan merupakan salah satu langkah besar untuk berkontribusi dalam isu sosial, kemanusian, atau keagamaan yang positif. Namun sayangnya, masih banyak sekali yayasan yang sudah berdiri yang gak tahu struktur organisasi beserta tugasnya yang benar. Padahal, struktur organisasi yayasan yang profesional sangat memengaruhi operasional sehari-hari agar berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam artikel ini kita akan bahas mendalam apa saja struktur yayasan beserta pembagian tugas di tiap jabatannya. Apa Itu Yayasan? Yayasan merupakan sebuah entitas hukum yang dibentuk dengan tujuan utama melakukan kegiatan sosial, kemanusiaan, keagamaan, atau bidang lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Yayasan berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang bertujuan mencari keuntungan atau profit. Kalau yayasan itu sifatnya nirlaba atau non-profit. Jadi, seluruh aset dan dana yang dimiliki yayasan harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ada di anggaran dasarnya. Selain itu, yayasan juga gak boleh membagi keuntungan atau hasil kegiatannya kepada pengelola. Untuk mendirikan yayasan, bisa dilakukan melalui akta notaris dan wajib memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Apa Bedanya PT dan Yayasan? Konsultasi Gratis Pendirian Yayasan dengan KLIK LINK DISINI Sebelumnya sempat kita singgung. Yayasan itu sifatnya non-profit, sementara perusahaan (contohnya Perseroan Terbatas atau PT) itu bertujuan mencari keuntungan dilansir dari izin.coid. Namun, perbedaannya gak sampai di sini aja. Setidaknya, ada beberapa perbedaan mendasar antara PT dan yayasan dalam berbagai aspek: 1. Tujuan Pendirian Yayasan: Dibentuk untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan tanpa mencari keuntungan. PT: Bertujuan untuk mencari keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham. 2. Modal Awal Yayasan: Tidak ada persyaratan modal minimum, tetapi harus memiliki aset awal yang cukup untuk operasional. PT: Modal dasar minimal Rp50.000.000, dengan 25% harus disetor saat pendirian. 3. Struktur Organisasi Yayasan: Terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. PT: Memiliki struktur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. 4. Pembagian Keuntungan Yayasan: Keuntungan yang diperoleh harus digunakan untuk tujuan yayasan. PT: Keuntungan didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. 5. Penggunaan Nama Yayasan: Nama harus mencerminkan tujuan sosial atau kemanusiaan. PT: Nama lebih fleksibel, asalkan tidak bertentangan dengan hukum. 6. Regulasi dan Pengawasan Yayasan: Diawasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta kementerian terkait. PT: Harus mematuhi regulasi yang berlaku bagi perusahaan komersial. Apa Saja Legalitas Yayasan yang Wajib Dimiliki? Konsultasi Gratis Pendirian Yayasan dengan KLIK LINK DISINI Kalau kamu mau mendirikan yayasan yang sah dan bisa resmi beroperasi, ada beberapa dokumen yang wajib dilengkapi, antara lain: 1. Akta Pendirian Yayasan Akta pendirian yayasan merupakan dokumen resmi yang disusun dan dibuat oleh notaris sebagai dasar hukum pendirian yayasan secara resmi. Akta ini juga harus mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham supaya punya status badan hukum yang sah. 2. Anggaran Dasar Yayasan Anggaran dasar merupakan dokumen yang isinya ketentuan pokok mengenai organisasi serta tata kelola dari yayasan. Contoh isi dari anggaran dasar antara lain: 3. NPWP Yayasan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan ke wajib pajak (dalam hal ini yayasan) yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP ini juga berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk bisa melaksanakan hak serta kewajiban pajaknya. Beberapa persyaratan agar yayasan bisa memiliki NPWP antara lain: 4. Surat Domisili Yayasan Domisili yayasan merupakan alamat resmi dari yayasan yang digunakan sebagai tempat untuk administrasi serta operasional sehari-hari. Domisili yayasan bisa ditulis di rumah dengan batasan tertentu atau di sub-zona perkantoran dan campuran sesuai regulasi daerah. 5. Tanda Daftar Yayasan Tanda daftar yayasan merupakan bukti registrasi untuk menunjukkan yayasan sudah memenuhi ketentuan hukum untuk menjalankan kegiatan sosial. Berdasarkan Pergub DKI No 6 Tahun 2012, setiap yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial wajib memiliki tanda daftar dari Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial. Tanda daftar berlaku selama tiga tahun dan harus diperbarui dikutip dari KontrakHukum. Struktur Yayasan Serta Pembagian Tugasnya secara Profesional Konsultasi Gratis Pendirian Yayasan dengan KLIK LINK DISINI Dalam yayasan profesional, setidaknya ada tiga organ utama yang jadi pengelola. Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Tiap jabatannya punya fungsi strategis untuk mengelola yayasan setiap harinya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai peran serta tugas masing-masingnya. 1. Pembina Pembina merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan. Pembina ini biasanya terdiri dari para pendiri yayasan atau pihak yang punya kepedulian tinggi terhadap tujuan yayasan. Tugas dan Wewenang Pembina: Pembina tidak terlibat dalam operasional sehari-hari, tetapi tetap punya peran strategis dalam memastikan yayasan berjalan sesuai dengan tujuannya. 2. Pengurus Pengurus merupakan organ yang bertanggung jawab atas operasional yayasan. Pengurus yayasan biasanya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta dapat dibantu oleh anggota lain sesuai kebutuhan yayasan. Tugas dan Wewenang Pengurus: Pengurus berperan sebagai eksekutor yang menjalankan semua aktivitas yayasan agar tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. 3. Pengawas Pengawas merupakan organ yang berfungsi sebagai pihak yang mengawasi jalannya yayasan. Pengawas tidak terlibat dalam operasional, tapi tetap bertugas memastikan bahwa yayasan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum dan anggaran dasar. Tugas dan Wewenang Pengawas: Pengawas berfungsi sebagai mekanisme kontrol dalam yayasan untuk memastikan semua pihak menjalankan tugasnya dengan benar, transparan, dan sesuai dengan regulasi dikutip dari AdminKita. 4. Sekretaris Sekretaris punya peran penting dalam mengurus administrasi yayasan. Tugasnya mencakup mengelola surat-menyurat, menyimpan arsip, mencatat hasil rapat, serta mengurus dokumen hukum dan legalitas yayasan. Selain itu, sekretaris juga menjaga komunikasi, baik di dalam maupun di luar yayasan. 5. Staf Administrasi (di bawah Sekretaris) Staf administrasi membantu sekretaris dalam pekerjaan administratif sehari-hari, seperti menerima dan mengirim surat, mengatur jadwal rapat, menyiapkan dokumen, serta mengelola data dan informasi yayasan. 6. Bendahara Bendahara bertanggung jawab mengelola keuangan yayasan. Tugasnya termasuk mencatat transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, mengatur anggaran, dan memastikan semua keuangan yayasan sesuai aturan yang berlaku. 7. Staf Keuangan (di bawah Bendahara) Staf keuangan mendukung tugas bendahara dalam mengurus keuangan yayasan. Pekerjaannya meliputi melakukan pembayaran, menerima donasi, mencatat transaksi keuangan, serta membantu menyusun laporan keuangan. 8. Bidang Program Bidang program bertugas merancang dan menjalankan program yayasan. Tugasnya mencakup melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, membuat program yang sesuai, dan memastikan program berjalan sesuai tujuan yayasan. 9. Koordinator Program (di bawah Bidang Program) Koordinator program mengawasi dan mengatur jalannya program yayasan. Ia bertugas memimpin tim pelaksana, memastikan program berjalan lancar, serta mengevaluasi hasil
Cara Cek NIB Online dengan NIK yang Sudah Terdaftar
Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah salah satu berkas legalitas yang sangat penting bagi sebuah usaha di Indonesia. Setiap pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan, sifatnya wajib punya NIB sebagai identitas resmi yang terdaftar dalam sistem perizinan Online Single Submission (OSS). Namun, ternyata masih banyak pelaku usaha yang gak tahu bagaimana cara mengecek status NiB-nya. Akibatnya, mereka gak tahu apakah usahanya sudah punya legalitas yang sah atau belum setelah didaftarkan ke notaris. Dalam artikel ini, kita akan beri langkah dan cara cek NIB online dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terdaftar. Apa Itu Nomor Induk Berusaha (NIB)? Konsultasi GRATIS NIB dan NPWP dengan KLIK LINK DISINI. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan bukti identitas bagi pelaku usaha yang diterbitkan oleh sistem OSS. NIB ini ibaratnya adalah “KTP”-nya usaha. Jadi, NIB berfungsi sebagai tanda pengenal resmi untuk usaha. Tanda pengenal usaha yang tercantum di NIB meliputi berbagai perizinan usaha, termasuk izin komersial, operasional, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha. Kalau sudah punya NIB, usaha kamu bisa beroperasi secara legal serta mendapatkan akses ke berbagai fasilitas bisnis seperti perizinan ekspor-impor dan akses pembiayaan dari lembaga keuangan dilansir dari AdminKita. Mengapa Kita Perlu Cek NIB? Konsultasi GRATIS NIB dan NPWP dengan KLIK LINK DISINI. Mengecek NIB gak boleh dianggap sepele. Ada beberapa alasan mengapa kamu perlu melihatnya secara online, antara lain: 1. Memastikan Kembali Legalitas Usaha Kamu Pengecekan NIB tentu berguna memastikan apakah usahamu sudah benar-benar terdaftar secara resmi. Jika sudah, berarti usahamu telah memiliki izin untuk beroperasi secara legal. 2. Mengetahui Detail Informasi Usaha Melalui pengecekan NIB, pelaku usaha bisa mengetahui tentang informasi usahanya. Informasi seputar usaha ini nantinya bisa digunakan untuk beberapa keperluan seperti menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. 3. Digunakan untuk Keperluan Administrasi Dalam beberapa kondisi, pengecekan NIB perlu kamu lakukan untuk berbagai keperluan administrasi. Contohnya seperti pengajuan pinjaman, pendaftaran tender pemerintah, reaching atau mencari investor, dan lain-lain. Informasi yang Bisa Didapatkan dari Cek NIB Konsultasi GRATIS NIB dan NPWP dengan KLIK LINK DISINI. Saat melakukan pengecekan NIB, kamu bisa mendapatkan beberapa informasi seputar usaha mulai dari: – Nama Perusahaan atau Pelaku Usaha: Identitas usaha yang terdaftar dalam sistem OSS. – Nomor Induk Berusaha (NIB): Nomor unik yang diberikan kepada setiap pelaku usaha. – Tanggal Terbit NIB: Waktu penerbitan NIB yang menandakan kapan usaha tersebut resmi terdaftar. – Jenis Usaha: Klasifikasi usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). – Alamat Usaha: Lokasi bisnis yang terdaftar dalam sistem. – Status Legalitas: Informasi mengenai status izin usaha apakah masih berlaku atau sudah tidak aktif. Cara Cek NIB secara Online dengan NIK Konsultasi GRATIS NIB dan NPWP dengan KLIK LINK DISINI. Untuk mengecek Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online menggunakan NIK yang sudah terdaftar, berikut langkah-langkahnya: A. Cek NIB melalui Situs OSS OSS (Online Single Submission) adalah sistem utama untuk penerbitan dan pengecekan NIB. Berikut cara mengeceknya: B. Cek NIB melalui Indonesia National Single Window (INSW) Indonesia National Single Window (INSW) adalah portal layanan yang juga menyediakan informasi terkait NIB, terutama bagi usaha yang berkaitan dengan ekspor-impor. Berikut langkah pengecekan NIB melalui INSW: C. Cek NIB melalui National Single Window for Investment (NSWI) Portal NSWI dikelola oleh BKPM dan memberikan informasi terkait investasi serta perizinan usaha. Berikut cara cek NIB melalui NSWI: Kesimpulan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha di Indonesia. Baik untuk usaha perorangan maupun badan yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi layaknya “KTP” usaha yang mencakup berbagai perizinan usaha, termasuk izin komersial, operasional, dan NPWP badan usaha, sehingga memungkinkan usaha beroperasi secara legal serta mendapatkan akses ke berbagai fasilitas bisnis. Pengecekan NIB penting dilakukan untuk memastikan legalitas usaha, mengetahui detail informasi usaha, serta berbagai keperluan administrasi .
3 Syarat dalam Mendirikan Perusahaan Keluarga Agar Harmonis
Mendirikan sebuah perusahaan keluarga dianggap sebagai salah satu opsi dalam menjalankan usaha yang menjanjikan. Apalagi jika bisnis yang dijalankan meraih kesuksesan, maka bisa menjadi sumber prestise yang luar biasa. Walau terlihat menjanjikan, nyatanya bisnis keluarga tidak terlepas dari berbagai macam hambatan. Salah satunya risiko yang dihadapi oleh perusahaan keluarga adalah adanya gugatan atas hak waris di antara pihak keluarga. Konflik di atas sering terjadi pada bisnis keluarga karena para anggota keluarga memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Karena itu, para pihak yang ingin membangun bisnis keluarga harus memenuhi beberapa persyaratan agar usaha dapat berjalan sukses. Untuk membantu kamu dalam mendirikan bisnis keluarga, di bawah ini adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum perusahaan keluarga berjalan. Contoh Perusahaan Keluarga Terdapat beberapa contoh bisnis keluarga yang cukup terkenal di Indonesia, salah satunya adalah Wings Group. Perusahaan Wings pertama kali berdiri sejak tahun 1948 yang didirikan oleh Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto. Kedua pendiri perusahaan Wings tersebut memulai usahanya dengan memproduksi sabun colek. Di kala Ferdinand memasuki usia senja, ia mewariskan bisnisnya kepada anaknya dan kini berubah menjadi perusahaan yang sudah menjual produk-produknya hingga luar negeri. Wings Group menjadi salah satu contoh bagaimana perusahaan keluarga bisa menjadi sebuah bisnis yang mentereng hingga saat ini. Pertimbangan Sebelum Menjalankan Bisnis Keluarga Sebelum melangkah lebih jauh dalam mendirikan perusahaan keluarga, kamu harus pertimbangkan dulu beberapa faktor di bawah ini demi mencegah hal yang tak diinginkan, seperti pertikaian antar anggota keluarga. Pertimbangan tersebut di antaranya adalah: Ketika sedang menjalankan bisnis, pasti akan ada masa sulit dalam membuat keputusan Untuk mengatasi masa sulit tersebut, kamu harus menentukan siapa yang akan membuat keputusan akhir untuk keperluan bisnis. Sebaiknya, pilihlah seseorang yang dirasa memiliki jiwa kepempininan atau leadership yang baik sehingga mampu mengemban tanggung jawab besar tersebut. Tidak hanya pada hubungan bersosial saja, komunikasi juga perlu di ranah profesional seperti mengelola bisnis. Walau kamu merasa sudah memiliki ikatan yang kuat dengan keluarga, jangan pernah menyepelekan masalah komunikasi. Jika terjadi masalah pada bisnis, alangkah baiknya kamu mengkomunikasikannya dengan keluarga secara profesional. Jangan lupa untuk menyatukan pandangan perihal masa depan bisnis kepada sesama keluarga. Kamu tidak boleh memiliki anggapan bahwa anggota keluarga yang lain akan memiliki ekspektasi yang sama denganmu. Tetapkan ekspektasimu dengan keluarga lain untuk menyamakan visi perihal usaha kamu kedepannya Ingat! Perencanaan yang matang menjadi salah satu kunci suksesnya bisnis. Dengan memiliki rencana pada bisnis, kamu jadi tahu apa saja langkah yang harus dilakukan demi mengembangkan bisnis keluarga. Adanya rancangan untuk masa depan juga membantu usaha untuk terus berjalan sesuai rencana di awal jika seandainya terjadi pertikaian atau perbedaan pendapat. Persyaratan Perusahaan Keluarga Terdapat beberapa aturan yang harus kamu lakukan terlebih dahulu sebelum membuka bisnis keluarga. Ini dia syarat-syarat yang harus kamu miliki. Bagi kamu yang menjalin hubungan keluarga, maka bisa mempertimbangkan untuk membuat perjanjian pisah harta. Perjanjian pisah harta merupakan dokumen yang dibuat oleh suami istri untuk mengatur pemisahan harta dan tanggung jawab keuangan selama perkawinan. Dalam konteks mendirikan perusahaan keluarga, perjanjian pisah harta penting untuk dilakukan untuk memisahkan harta pihak suami/istri yang bukan merupakan bagian dari bisnis. Perjanjian pisah harta ini penting untuk dibuat untuk memisahkan harta pihak suami/istri yang bukan menjadi bagian dari bisnis keluarga. Dalam perjanjian pisah harta, dapat diatur secara spesifik mengenai: Pasangan suami istri memiliki kebebasan dalam mengatur harta lewat perjanjian pisah harta kapanpun mereka memutuskan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UU 1/1974 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian founder atau shareholders agreement adalah kesepakatan yang mengatur hubungan, hak, dan kewajiban antara pihak pemilik dalam perusahaan. Perjanjian ini mencakup beberapa poin penting, yaitu: Di saat ingin memilih badan usaha untuk bisnis keluarga, salah satu opsi legalitas usaha yang sering dipakai adalah menggunakan Perseroan Terbatas (PT). Sebab, PT menawarkan berbagai keuntungan yang membuatnya menjadi pilihan tepat bagi bisnis keluarga, yakni: Dengan mendirikan PT, aset pribadi akan terpisah dari aset bisnis. Jika perusahaan mengalami kerugian atau tuntutan hukum, harta pribadi pemilik tidak akan terpengaruh secara langsung karena pembayaran kerugian hanya mengurangi aset bisnis. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007). Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007 melindungi aset pribadi pemegang saham dengan membatasi tanggung jawab mereka hanya pada investasi di dalam perusahaan. Kedua peraturan di atas memberikan perlindungan hukum terhadap tanggung jawab bisnis sehingga resiko kehilangan harta pribadi lebih rendah. PT biasanya lebih menarik perhatian pihak eksternal yang ingin berinvestasi dalam bisnis keluarga. Salah satu keunggulan PT adalah kemudahan dalam memperoleh dana lewat berbagai metode seperti Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) untuk perusahaan terbuka, penawaran tertutup (private placement), dan penerbitan saham. Kesimpulan Perusahaan keluarga merupakan opsi usaha yang menjanjikan dan bisa menjadi sebuah pencapaian yang patut dibanggakan ketika meraih kesuksesan. Namun, membangun sebuah perusahaan keluarga tidak akan terlepas dari berbagai macam hambatan sebuah usaha Karena itu, kamu harus memperhatikan beberapa persyaratan sebelum membuka bisnis keluarga. Dengan mempertimbangkan dan menjalankan persyaratan perusahaan keluarga pada artikel di atas, diharapkan kamu bisa menjaga keharmonisan keluarga sembari mencapai kesuksesan pada usaha.
Kewajiban PT dalam Pelaporan Manfaat/Beneficial Owner
Melaporkan Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat merupakan sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pemilik bisnis. Kewajiban pelaporan di atas bertujuan untuk menjaga transparansi, kepercayaan, serta kepatuhan hukum pada dunia bisnis. Pelaporan Beneficial Owner juga digunakan sebagai sarana dalam memastikan perusahaan tetap memiliki struktur kepemilikan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Di bawah ini, kita akan membahas lebih lengkap seputar apa itu Beneficial Owner, dasar hukum, manfaat, dan sanksi jika tidak melaporkan Pemilik Manfaat. Mengenal Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu seputar Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat. Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat merupakan individu yang memiliki kendali atas sebuah perusahaan. Individu tersebut juga bisa menerima keuntungan atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana ataupun saham atas sebuah perusahaan. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018, seseorang dapat dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat jika: Patut diingat bahwa pelaporan Beneficial Owner tidak terbatas untuk perseroan terbatas saja! Pelaporan Beneficial Owner juga diwajibkan untuk badan hukum lain seperti yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, dan firma. Dasar Hukum Beneficial Owner Beneficial Owner telah diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya: Dengan hadirnya dua regulasi di atas, pelaporan Pemilik Manfaat menjadi wajib dan mengikat bagi seluruh perusahaan yang telah memenuhi kriteria. Kapan Perusahaan Perlu Melaporkan Pemilik Manfaat? Perlu diketahui bahwasanya perusahaan wajib melaporkan Pemilik Manfaat di saat pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi. Jika terjadi perubahan informasi seputar Pemilik Manfaat, perusahaan wajib memperbaruinya lewat website resmi AHU Pemilik Manfaat Beneficial Owner di https://bo.ahu.go.id/. Manfaat dari Pelaporan Beneficial Owner Pelaporan Pemilik Manfaat sekilas terlihat sebagai penambahan beban administrasi bagi perusahaan. Tapi, pelaporan ini juga memiliki manfaatnya tersendiri bagi perusahaan. Manfaat pelaporan Pemilik Manfaat tidak hanya dapat dirasakan bagi perusahaan, namun juga berguna bagi pemerintah dan masyarakat secara umum Berikut ini adalah manfaat yang dihadirkan dari pelaporan Pemilik Manfaat. Pelaporan Pemilik Manfaat dapat memastikan siapa saja pemilik sebenarnya dari sebuah perusahaan. Lewat pelaporan ini, pemerintah bisa mengurangi risiko dalam penyalahgunaan bisnis untuk tindakan kejahatan finansial. Contohnya adalah tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lainnya. Sebagai keuntungan yang kedua, pelaporan Pemilik Manfaat juga memberikan keuntungan pada perusahaan karena bisa memberikan informasi yang akurat tentang kepemilikannya. Informasi perihal kepemilikan perusahaan bisa meningkatkan kepercayaan pada investor, mitra bisnis, serta konsumen. Tak hanya itu, bisnis dengan transparansi yang jelas juga berpeluang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan serta kerjasama dari pihak eksternal. Perusahaan yang patuh dengan regulasi pelaporan tentu menjadi lebih mudah dalam mengurus perizinan usaha, mendapat akses perbankan, serta terhindar dari masalah hukum. Perusahaan yang tidak melaporkan Pemilik Manfaat sudah pasti kesusahan urus beberapa hal administratif, terutama urusan yang berhubungan dengan pihak eksternal. Sanksi Jika Tidak Melaporkan Beneficial Owner Pelaporan Pemilik Manfaat bukan hanya sekedar formalitas belaka! Perusahaan akan menghadapi beberapa konsekuensi jika tidak patuh dalam pelaporan Pemilik Manfaat. Konsekuensi sanksi tersebut di antaranya adalah. Perusahaan yang tidak melaporkan Pemilik Manfaat, siap-siap dapat ‘hadiah’ pemblokiran akses ke beberapa sistem seperti: Akibatnya, perusahaan tentu tidak bisa lakukan perubahan anggaran dasar, memperbarui data usaha, atau mengajukan izin usaha baru. Konsekuensi selanjutnya adalah perusahaan akan kesulitan memproses perizinan dan transaksi bisnis. Perusahaan yang tidak patuh dalam melaporkan atau memperbarui informasi Pemilik Manfaat bakal punya data yang berbeda di sistem pemerintah dengan praktik di lapangan. Jika sampai melakukan pelanggaran berat, perusahaan bisa kena sanksi pencabutan usaha sesuai dengan Peraturan BKPM No. 25 Tahun 2021. Kalau sudah begitu, perusahaan jadinya tak akan bisa beroperasi lagi secara legal di Indonesia selama-lamanya. Kesimpulan Pelaporan Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner merupakan kewajiban yang wajib dilakukan bagi semua perusahaan di Indonesia. Aturan pelaporan ini tercipta demi menciptakan bisnis yang transparan, mencegah adanya tindak kejahatan keuangan, dan menciptakan sistem ekonomi sehat dan dapat dipercaya. Memahami dan mematuhi aturan ini juga mendatangkan manfaat bagi pengusaha, seperti legalitas yang tetap sah dan dapat berkembang dengan baik. Jika tidak melakukan pelaporan, siap-siap saja menerima konsekuensi yang sangat merugikan, seperti pemblokiran akses sistem hingga pencabutan izin usaha selamanya.
Format dalam Penulisan Rekening Perusahaan
Apakah kamu pernah merasa ragu saat ingin mengirimkan uang ke sebuah usaha karena rekening perusahaan terlihat mencurigakan? Banyak orang yang akhirnya merasa khawatir dan menjadi tidak percaya terhadap rekening suatu perusahaan, terutama ketika harus mengirimkan uang untuk pembelian sebuah produk atau layanan. Kekhawatiran di atas merupakan hal yang lumrah demi menghindar dari jebakan penipuan. Usut punya usut, ada sedikit perbedaan format penulisan untuk rekening usaha dengan rekening milik pribadi (perorangan). Apa yang berbeda? Simak penjelasannya di bawah ini! Penulisan Rekening Perusahaan yang Benar Fakta menarik terkait nama rekening bisnis adalah penulisan rekening usaha biasanya tidak mencantumkan imbuhan seperti “PT” atau “CV” di bagian depan. Sebagai contoh, kamu mempunyai sebuah perusahaan bernama CV MARI SUKSES BERSAMA. Nama rekening yang nantinya muncul di layar mesin ATM ataupun aplikasi mobile banking hanyalah MARI SUKSES BERSAMA. Imbuhan “CV” pada perusahaan tidak akan ditampilkan. Format ini sudah tetap dan standar dari bank! Contoh lainnya bisa kamu lihat di tabel di bawah ini! Nama Perusahaan Nama Rekening yang Muncul PT Anugerah Indah Cahaya Anugerah Indah Cahaya CV Mari Sukses Bersama Mari Sukses Bersama PT Maju Jaya Sentosa Abadi Maju Jaya Sentosa Abadi Penulisan Rekening Perusahaan Telah Diterapkan di Seluruh Bank Indonesia Perlu kamu ketahui bahwa tidak tercantumnya imbuhan “PT” atau “CV” telah berlaku pada berbagai bank yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempersingkat nama yang muncul pada layar ATM atau mobile banking. Terlebih lagi, imbuhan PT atau CV akan menghabiskan slot penulisan rekening karena panjang katanya berkisar antara dua sampai tiga kata. Jadi, format penulisan nama rekening ini bisa memudahkan dalam membaca nama perusahaan karena tidak perlu membaca terlalu banyak kata. Jika menggunakan kata “PT” atau “CV,” pihak pengirim juga akan kesulitan membedakan nama perusahaan jika berniat mengirimkan uang menuju beberapa usaha. Fungsi Lain Format Penulisan Nama Rekening Perusahaan Selain membuat mudah dibaca, ada fungsi lain dari dihilangkannya nama “PT” atau “CV” di penulisan nama rekening. Fungsi tersebut di antaranya adalah: Nama perusahaan yang lebih pendek dan jelas akan memudahkan mitra bisnis kamu untuk mengenali rekening saat ingin melakukan pembayaran atau transfer. Penyederhanaan format nama juga mengurangi risiko kesalahan saat memasukkan nama rekening dalam transaksi. Bank di Indonesia sudah menerapkan standar untuk menyesuaikan panjang karakter nama rekening agar dapat ditampilkan dengan baik di berbagai platform, seperti layar ATM dan mobile banking. Kesimpulan Format penulisan pada rekening perusahaan memiliki bentuk berbeda dengan nama resmi perusahaan karena tidak mencantumkan imbuhan “PT” atau “CV”. Jadinya, nama yang muncul di layar nantinya hanyalah nama perusahaan saja. Tujuan dibuatnya format penulisan rekening ini adalah untuk memudahkan identifikasi, mengurangi risiko kesalahan penulisan, dan mempersingkat tampilan nama. Walau begitu, penulisan format ini tidak akan memengaruhi legalitas dari rekening sebuah perusahaan. yang sudah kamu buat. Dengan begitu, kamu tidak perlu khawatir lagi karena kini sudah memahami format penulisan nama rekening perusahaan yang benar sesuai standar dari bank.
Pahami Peran Indikasi Geografis Sebelum Ajukan HAKI
Aspek penting yang jarang diketahui pelaku usaha ketika mendaftarkan merek adalah indikasi geografis atau biasa disingkat IG. Indikasi geografis merupakan aspek yang terlibat dalam HAKI pada bidang kekayaan alam dan budaya Indonesia. Dengan beragam budaya tersebar di seluruh pulau, negara Indonesia tentu memiliki produk dengan ciri khas tersendiri yang hanya bisa ditemukan di beberapa lokasi saja. Oleh karena itu, adanya IG menjadi sebuah perlindungan untuk produk khas Indonesia dari pemalsuan, penyalahgunaan, dan meningkatkan daya jualnya. Artike hari ini akan membahas secara rinci perihal aturan yang berlaku, manfaat, dan pihak yang berhak menggunakan aspek indikasi geografis. Mengenal Indikasi Geografis Lebih Dalam Indikasi Geografis merupakan sebuah petanda pada ciptaan dengan asal daerah tertentu yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik sesuai lingkungan tempat produk diciptakan. Aspek IG juga menjadi petunjuk bahwa produk tersebut memiliki ciri khas yang tidak akan bisa ditemukan di lokasi lain, baik dari segi bahan baku, proses penciptaan, dan lain sebagainya. Komponen penting dari IG terbagi menjadi empat macam, yaitu Nama tempat yang menjadi asal produk Jenis barang yang dihasilkan pada daerah tersebut Lokasi terciptanya suatu produk Ciri khas yang membedakan produk tersebut di antara kompetitor lainnya. Beberapa contoh produk yang menggunakan aspek ini adalah batik Pekalongan, kopi Aceh, dan Salak Pondoh dari Sleman. Undang Undang Perlindungan Indikasi Geografis Peraturan perihal IG telah tertuang pada UU No. 20 Tahun 2016 perihal Merek dan Indikasi Geografis. UU No. 20 Tahun 2016 memberikan dasar hukum terperinci dalam segi pendaftaran, perlindungan hak, serta pencegahan penyalahgunaan penggunaan nama daerah atau produk khas yang tidak sesuai dengan karakteristik geografisnya. Perundang-undangan di atas juga mengatur bahwa IG dapat memberikan manfaat ekonomi pada pelaku usaha yang menghasilkannya Manfaat Hadirnya Indikasi Geografis Aspek IG tentu memberikan beberapa keuntungan yang ditawarkan kepada pihak produsennya. Adapun manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah: Menghindari peniruan atau pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Produk dengan IG biasanya mempunyai nilai jual yang lebih tinggi karena bersifat unik. IG dapat memperkuat kehadiran produk di pasar dunia. Aspek IG dapat dipergunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan potensi daerah tersebut secara luas. Pihak yang Berhak Melakukan Pendaftaran Pendaftaran IG di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terdapat 2 pihak yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran. Pihak yang pertama merupakan asosiasi yang mewakili kelompok produsen atau pelaku usaha di suatu daerah tertentu. Asosiasi tersebut juga termasuk lembaga dengan fungsi untuk melindungi kepentingan anggotanya dalam hal produksi yang dihasilkan daerah tersebut. Pihak selanjutnya yang berhak mengajukan permohonan adalah produsen yang memproduksi barang hasil alam atau kekayaan daerah tersebut. Kesimpulan Indikasi geografis menjadi aspek penting dalam menjaga kekayaan intelektual produk khas daerah Indonesia. Dengan mendaftarkan IG, para produsen mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk mereka. Namun, tidak sembarang pihak yang bisa mendaftarkan IG. Pihak yang dapat mendaftarkan IG adalah asosiasi yang mewakili kelompok produsen atau pencipta langsung barang kekayaan daerah tersebut.
5 Tahap Pemeriksaan Substantif Merek Saat Mendaftar Hak Cipta
Salah satu proses ketika mendaftarkan sebuah merek adalah melewati pemeriksaan substantif merek. Sebagai langkah melindungi identitas bisnis, mendaftarkan merek tentu menjadi suatu keharusan bagi pemilik usaha Pemeriksaan substantif dilakukan untuk memastikan bahwa identitas bisnis yang didaftarkan tidak melanggar hak pihak lain ataupun bertentangan dengan peraturan. Artikel hari ini akan membahas mengenai pengertian, tahapan, dan fungsi dari pemeriksaan substantif merek. Pengertian Singkat Pemeriksaan substantif merek merupakan proses evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh pihak DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai apakah merek yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan hukum atau belum. Pemeriksaan substantif dilakukan setelah merek kamu selesai melalui tahap pemeriksaan formalitas atau pengecekan persyaratan administratif. Adapun maksud dari pemeriksaan ini ialah untuk memastikan merek yang kamu daftarkan tidak menimbulkan potensi konflik dengan identitas bisnis pihak lain serta tidak melanggar norma hukum, moral, atau ketertiban umum. Aspek yang Diperiksa di Pemeriksaan Substantif Apa saja yang diperiksa oleh DJKI di saat proses pemeriksaan substantif? Ini dia aspek-aspek yang diperiksa oleh DJKI: Merek yang kamu ajukan tidak boleh identik atau bahkan sama persis dengan identitas bisnis lain yang telah terdaftar sebelumnya untuk kelas barang dan jasa yang sama Merek kamu tidak boleh menggunakan kata atau istilah yang bersifat deskriptif secara umum. Contohnya adalah merek tidak boleh menggunakan kata “Lezat” untuk produk makanan siap saji. Merek tentu saja tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan hukum, moralitas, dan ketertiban umum yang berlaku. Identitas bisnis tentu harus memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dari lini perusahaan lainnya. Tahapan Pemeriksaan Substantif Merek Ada 5 (lima) tahapan yang harus kamu lalui dalam pemeriksaan ini. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah: Setelah kamu menyerahkan dan mengurus dokumen serta biaya, maka merek akan masuk ke dalam taham pemeriksaan formalitas. Pada pemeriksaan ini, DJKI akan mengkurasi kelengkapan dokumen seperti formulir pendaftaran, bukti pembayaran, dan lampiran lain yang sudah dicantumkan. Jika dokumen telah terverifikasi, permohonan merek akan masuk ke tahap pemeriksaan substantif. Di tahap ini, DJKI akan mengevaluasi apakah ada kemiripan identitas merekmu dengan bisnis lain serta melihat kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Tim pemeriksa substantif akan melakukan tindakan meneliti identitas usaha yang kamu kirim berdasarkan aspek-aspek yang relevan, seperti data merek terdaftar, norma hukum, dan lainnya. Setelah empat proses di atas selesai dilakukan, DJKI akan menerbitkan sebuah keputusan yang berisikan penentuan apakah merek kamu bisa didaftarkan atau justru ditolak Mengapa Proses Pemeriksaan Substantif Penting? Pemeriksaan substantif menjadi proses yang penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, terdapat beberapa alasan lain mengapa proses pemeriksaan ini memiliki peran yang penting bagi bisnis. Pertama, proses pemeriksaan substantif berperan sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi perselisihan hukum. Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah adanya duplikasi atau kemiripan dengan merek yang sudah ada di pasaran. Aspek berikutnya adalah jaminan khusus bagi pemilik merek. Pemegang merek dapat menerima kepastian hukum bahwa mereka memiliki hak penuh atas penggunaan identitas bisnis yang sudah terdaftar Tentu saja ini berarti para pemegang merek yang telah terdaftar dapat mencegah adanya tindakan penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab. Jika dilihat dari sisi regulasi, pemeriksaan substantif dilakukan untuk memastikan merek yang ingin didaftarkan telah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penutup Perlindungan hukum bagi identitas merek dapat diperoleh melalui proses pemeriksaan substantif merek. Proses pemeriksaan substantif tidak hanya memperkuat keunikan merek kamu, tapi juga memberikan landasan hukum yang kuat dalam menghadapi potensi pelanggaran di masa depan. Dengan mendaftarkan merek bisnis, kamu telah melakukan langkah yang tepat untuk melindungi reputasi bisnismu dalam jangka waktu panjang.
7 Kesalahan Umum Saat Pendaftaran Merek Dagang
DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) menyadari betapa pentingnya merek dagang bagi pelaku usaha dan telah menyederhanakan proses pendaftaran identitas bisnis yang kini bisa dilakukan secara online. Namun, cukup banyak pelaku usaha yang masih melakukan kesalahan saat mendaftarkan merek. Kesalahan pendaftaran mengakibatkan banyak permohonan pendaftaran merek yang ditolak atau tidak terdaftar secara resmi di DJKI. Tentu saja jika kamu melakukan kesalahan saat pendaftaran merek, maka bisnismu harus melakukan perombakan dalam branding dari nol. Untuk membantu menghindari kesalahan dalam pendaftaran, di bawah ini adalah kesalahan yang biasanya dilakukan pelaku usaha saat mendaftarkan merek dagang. Pengertian Singkat Merek Dagang Merek dagang menjadi identitas yang melekat pada produk atau jasa milik pelaku usaha. Identitas merek pada bisnis memungkinkan konsumen untuk mengenali dan membedakan produk antara satu dengan yang lain. Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh individu atau badan hukum dari produk sejenis lainnya. Merek dagang dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk, seperti gambar, logo, nama, kata-kata, huruf, angka, warna, serta kombinasi elemen tersebut. Tidak hanya itu, merek juga bisa berbentuk suara, hologram, atau dalam format dua atau tiga dimensi. Fungsi utama dari merek tentu saja untuk memberikan identitas dan jaminan kualitas pada barang atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Perpanjangan Merek Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek sangat penting bagi kamu yang telah memperoleh sertifikat merek. Perlindungan merek dapat kamu perpanjang untuk periode yang sama, yaitu selama 10 tahun. Proses perpanjangan harus dilakukan dalam waktu 6 bulan sebelum masa perlindungan berakhir. Jika batas waktu telah terlewat, kamu masih bisa mengajukan permohonan perpanjangan dengan batas waktu maksimum 6 bulan setelah berakhirnya masa perlindungan. Namun, pengajuan permohonan yang telah terlewat tentu akan dikenakan biaya tambahan dan denda keterlambatan. Karena itu, penting bagi kamu untuk memperhatikan batas waktu perlindungan agar hak atas merekmu tetap terlindungi dan tidak perlu membayar biaya tambahan serta denda. Syarat Pendaftaran Merek Dagang Untuk mendaftarkan merek dagang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Beberapa syarat tersebut di antaranya adalah: Etiket atau label merek merupakan identitas visual dari merek yang akan didaftarkan. Pemohon harus menandatangani dokumen pendaftaran. Dokumen di atas diperlukan khusus untuk pemohon dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK). Pemohon UMK juga perlu untuk menyertakan surat pernyataan yang telah dibubuhi materai. Kesalahan Umum Pendaftaran Merek Dagang Kesalahan pendaftaran merek dagang bisa berakibat penolakan permohonan dan bahkan memaksa kamu untuk melakukan perombakan dalam urusan branding. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang sering terjadi saat mendaftar merek dagang: 1. Tidak Melakukan Penelusuran Merek Banyak pelaku usaha yang abai terhadap pentingnya penelusuran merek sebelum mengajukan pendaftaran. Padahal, penelusuran merek merupakan kunci untuk memastikan identitas bisnis yang akan didaftarkan tidak sama dengan merek lain yang sudah terdaftar di DJKI. Jika terdapat kesamaan, maka permohonan pendaftaran dapat ditolak. 2. Menunda Pendaftaran Merek Sering kali pelaku usaha terus menunda-nunda mendaftarkan merek dagangnya. Di Indonesia, sistem pendaftaran merek berlandaskan prinsip “first to file.” Prinsip “first to file” memiliki arti siapa yang lebih dulu mendaftar, dialah yang akan mendapatkan perlindungan hukum atas mereknya. 3. Salah Mengisi Data Permohonan Kesalahan dalam pengisian data permohonan seperti nama, alamat, atau email juga sering terjadi. Contoh, jika alamat email yang dimasukkan salah, maka informasi penting akan hilang dan berakibat fatal pada proses pendaftaran. 4. Salah Memilih Layanan Merek Saat Pesan Kode Billing Pelaku usaha tentu harus memilih dengan tepat jenis layanan saat memesan kode billing. Jika memilih cara yang salah, maka kamu akan membayar biaya yang tidak sesuai dengan jenis permohonan. 5. Pendaftaran Kelas Tidak Sesuai dengan Model Bisnis Jangan lupa untuk mendaftarkan merek sesuai dengan kelas produk atau layanan yang ditawarkan. Sebagai contoh, jika kamu menjual kopi, pastikan untuk mendaftarkannya di kelas yang relevan seperti produk makanan atau minuman. 6. Tidak Mengirim Dokumen yang Diperlukan Setiap permohonan pendaftaran memiliki dokumen persyaratan yang berbeda. Kamu harus memastikan semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dan dikirimkan ke DJKI. 7. Tidak Melakukan Pemantauan Akun Secara Berkala Setelah mengajukan permohonan, penting untuk terus memantau status akun secara berkala. Proses pendaftaran melalui DJKI melibatkan beberapa tahapan dan kamu perlu sigap menanggapi surat-surat dari DJKI dalam waktu yang ditentukan. Kesimpulan Merek dagang menjadi aset penting pada bisnis yang dapat memberikan perlindungan secara legal. Meskipun proses pendaftaran merek bisa dilakukan secara online, namun masih banyak pelaku usaha yang melakukan kesalahan saat mendaftarkan merek mereka. Dengan mengerti kesalahan-kesalahan umum dalam mendaftarkan merek, kamu bisa meningkatkan peluang identitas bisnismu diterima pendaftaran dan menghindari masalah di masa depan.