Cara Mengganti Alamat Baru pada NPWP
Terkadang, kita dihadapkan pada kebutuhan untuk memperbarui alamat baru untuk tempat tinggal. Perubahan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pindah ke rumah baru, perubahan lokasi kerja, atau alasan lainnya. Ketika menghadapi situasi ini, sangat penting untuk tidak melupakan pembaruan informasi pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memastikan bahwa data NPWP selalu akurat dan terbaru adalah hal yang sangat penting agar tidak menjadi masalah dalam pelaporan pajak di kemudian hari. Sekarang, kita akan membahas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengganti data alamat baru pada NPWP. Untuk memindahkan alamat pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi, ada beberapa langkah yang perlu diikuti agar prosesnya berjalan lancar. Berikut adalah panduan lengkap mengenai cara melakukan pemindahan alamat NPWP. Formulir Pemindahan Alamat Baru NPWP Untuk melakukan perubahan alamat pada NPWP, terdapat dua formulir penting yang perlu kamu ketahui: 1. Formulir Perubahan Data Wajib Pajak Formulir ini digunakan untuk memperbarui data Wajib Pajak, termasuk alamat yang baru. Kamu dapat mengisi formulir ini secara daring melalui situs DJP Online atau secara konvensional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Pastikan semua informasi yang diperlukan diisi dengan benar agar proses perubahan berjalan lancar. 2. Formulir Pemindahan Wajib Pajak Jika kamu berencana untuk memindahkan domisili Wajib Pajak ke KPP yang berbeda, formulir ini wajib kamu isi. Penggunaan formulir ini diperlukan hanya jika alamat baru kamu berada di luar wilayah KPP yang sebelumnya terdaftar. Langkah-Langkah Pindah Alamat Baru Pada NPWP Berikut ini merupakan tata cara untuk memindahkan alamat ke tempat yang baru pada NPWP. 1. Kunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Langkah pertama adalah pergi ke KPP tempat kamu terdaftar saat ini. Pastikan KPP tersebut sesuai dengan domisili baru. 2. Ambil Formulir Pemindahbukuan Wajib Pajak Di KPP, mintalah formulir pemindahbukuan wajib pajak di loket pelayanan. Formulir ini akan digunakan untuk mengajukan perubahan alamat NPWP. 3. Isi Formulir dengan Cermat Lengkapi formulir tersebut dengan informasi yang akurat, terutama alamat baru kamu, untuk memastikan data pajak kamu selalu up-to-date. 4. Lampirkan Dokumen Pendukung Selain formulir, kamu perlu melampirkan beberapa dokumen penting, antara lain: 5. Serahkan Dokumen ke Petugas Setelah melengkapi formulir dan dokumen pendukung, serahkan semuanya kepada petugas di loket pelayanan. Mereka akan memproses permohonan kamu dan memberikan petunjuk lebih lanjut. 6. Proses Setelah Pengajuan Setelah pengajuan dilakukan, KPP lama akan memberikan keputusan dalam waktu maksimal lima hari kerja setelah penerimaan dokumen. Jika permohonan diterima, KPP lama akan menerbitkan Surat Pindah dan mengirimkan informasi tersebut ke KPP baru. KPP baru kemudian akan menerbitkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar dalam waktu satu hari kerja setelah menerima dokumen dari KPP lama. Langkah-Langkah Mengubah Alamat NPWP Secara Online Mengubah alamat NPWP kini dapat dilakukan secara online dengan langkah-langkah yang mudah, sesuai dengan ketentuan dalam PER-04/PJ/2020 Pasal 17. Berikut adalah panduan lengkap untuk melakukan pemindahan alamat NPWP secara daring: 1. Mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak Untuk memulai proses pemindahan alamat NPWP, kamu perlu mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak. Formulir ini dapat diakses dan diisi melalui Aplikasi e-Registration yang tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. 2. Mengunggah Dokumen Pendukung Setelah mengisi formulir, kamu harus mengunggah salinan digital (softcopy) dokumen pendukung yang diperlukan. Dokumen ini biasanya mencakup bukti identitas seperti KTP dan bukti alamat baru kamu. 3. Penandatanganan Elektronik Formulir yang telah kamu isi dan kirimkan melalui Aplikasi e-Registration akan dianggap telah ditandatangani secara elektronik. Ini memberikan kekuatan hukum yang sah pada dokumen tersebut. 4. Notifikasi Melalui Email Setelah pengajuan permohonan pemindahan alamat, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengirimkan notifikasi melalui email yang terdaftar di sistem Direktorat Jenderal Pajak. Pastikan alamat email yang kamu masukkan adalah valid, karena jika tidak, permohonan kamu bisa dianggap tidak diajukan. 5. Bukti Penerimaan Surat (BPS) Jika semua dokumen yang diperlukan telah diterima dengan lengkap, KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) secara elektronik. BPS ini berfungsi sebagai bukti bahwa permohonan kamu telah diterima dan sedang diproses. Kesimpulan Memastikan bahwa data NPWP selalu akurat dan terbaru adalah hal yang sangat penting. Karena itu, jika kamu telah melakukan pemindahan alamat baru, perbaharui data pada NPWP. Ikuti langkah-langkah dalam memperbaharui alamat baru NPWP di artikel ini agar prosesnya berjalan lancar.
Ketentuan Pajak Progresif Bagi Usaha Transportasi atau Angkutan
Pajak usaha transportasi di Indonesia mencakup berbagai jenis pajak yang dikenakan pada perusahaan yang bergerak di bidang layanan angkutan, salah satunya adalah pajak progresif. Artinya, penghasilan yang diperoleh dari usaha di bidang transportasi akan dikenakan pajak. Pajak ini berlaku untuk kepemilikan kendaraan yang lebih dari satu, berdasarkan nama pemilik dan alamat yang sama. Pajak Progresif Usaha Transportasi Pajak progresif kendaraan bermotor adalah sistem perpajakan yang mengharuskan pemilik kendaraan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang lebih tinggi seiring bertambahnya usia kendaraan. Cara Kerja dari pajak ini adalah sebagai berikut Kendaraan dikelompokkan berdasarkan usia mereka. Semakin tua usia kendaraan, semakin tinggi tarif PKB yang harus dibayar. Tarif PKB akan meningkat secara bertahap setiap tahun sesuai dengan bertambahnya usia kendaraan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mendorong pemilik kendaraan agar mempertimbangkan untuk mengganti kendaraan tua dengan yang lebih baru. Hal ini diharapkan agar dapat mengurangi jumlah kendaraan lama di jalan dan meningkatkan keselamatan serta efisiensi transportasi. Pajak Progresif PPh 21 Terbaru Pajak progresif dikenakan pada individu berdasarkan tingkat penghasilan tahunan mereka, bukan pada jumlah kendaraan yang dimiliki. Model pajak ini dinamakan pajak bertingkat karena semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sebelumnya, struktur tariff PPh 21 diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Namun sekarang telah direvisi untuk menciptakan sistem yang lebih kompleks dan fleksibel. Revisi ini menyebabkan perubahan signifikan dalam cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) karyawan perusahaan. Struktur tarif PPh 21 terbaru mencakup lima lapisan, sedangkan versi sebelumnya hanya memiliki empat lapisan. Perubahan ini termasuk penambahan lapisan kelima dengan tarif sebesar 35%, yang diberlakukan pada individu yang memiliki penghasilan kena pajak di atas 5 miliar rupiah per tahun. Jenis Tarif Pajak Progresif Terdapat beberapa jenis tarif pajak progresif yang perlu dipahami, terutama dalam konteks pengenaan pajak penghasilan dan pajak kendaraan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing jenis tarif tersebut: 1. Tarif Pajak Progresif untuk Penghasilan Pribadi Tarif pajak progresif ini umumnya diterapkan untuk menghitung pajak penghasilan individu. Besaran pajak yang dibayarkan meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan. Rincian tarifnya adalah dikenakan pajak sebesar 5%, yang setara dengan sekitar Rp2.500.000. dikenakan pajak sebesar 15%, berkisar antara Rp7.500.000 hingga Rp37.500.000. dikenakan pajak sebesar 25%, yaitu sekitar Rp62.500.000 hingga Rp125.000.000. dikenakan pajak sebesar 30%, yang setara dengan sekitar Rp150.000.000. 2. Tarif Pajak Progresif Proporsional Jenis tarif ini ditandai dengan kenaikan pajak yang tetap, contohnya adalah pada bea materai yang meningkat dari Rp6.000 menjadi Rp10.000. Kenaikan ini bersifat proporsional, artinya setiap kenaikan jumlah tertentu akan diikuti dengan kenaikan tarif yang sama. 3. Tarif Pajak Degresif Tarif pajak degresif berfungsi untuk mengurangi beban pajak seiring berjalannya waktu atau usia objek pajak. Misalnya, kendaraan bermotor yang lebih tua (seperti yang diproduksi pada tahun 80-an) akan dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan kendaraan yang lebih baru. Kesimpulan Bidang usaha transportasi juga termasuk dalam kategori yang wajib membayar pajak. Selain PPH, terdapat juga pajak progresif untuk kendaraan. Pajak ini berlaku untuk kepemilikan kendaraan yang lebih dari satu, berdasarkan nama pemilik dan alamat yang sama.
Fungsi Nomor Induk Berusaha bagi Perusahaan Importir
Saat ini, perusahaan-perusahaan importir memiliki peran penting dalam memastikan pasokan barang dari luar negeri dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik. Namun, untuk mengoptimalkan kegiatan impor, perusahaan importir perlu memahami dan mengikuti berbagai kebijakan dan regulasi yang berlaku. Salah satu peraturan yang sangat relevan dalam konteks ini adalah Nomor Induk Berusaha, atau yang lebih dikenal sebagai NIB. NIB telah diperkenalkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk menyederhanakan proses berbisnis di Indonesia, Dokumen ini juga telah mengubah tata cara regulasi perdagangan secara signifikan. Artikel ini akan membahas bagaimana peran NIB bagi perusahaan importir. Fungsi NIB untuk Perusahaan Importir NIB, atau Nomor Induk Berusaha, adalah identifikasi resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dokumen ini berfungsi sebagai pengenal bagi perusahaan. NIB memiliki beberapa peran penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang impor, antara lain: 1. Identitas Perusahaan NIB berfungsi sebagai identitas resmi untuk perusahaan importir, yang dapat digunakan dalam semua aspek operasional usaha, termasuk kegiatan impor. NIB mencakup informasi krusial seperti nama perusahaan, alamat, jenis usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan memiliki NIB, perusahaan importir dapat menjalankan usahanya secara legal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, NIB juga diperlukan untuk memperoleh izin-izin lain seperti izin usaha perdagangan dan izin usaha industri. 2. Izin Impor NIB juga berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir (API), yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan impor. API adalah nomor identifikasi yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang ingin mengimpor barang. Dengan adanya API, proses impor menjadi lebih efisien dan cepat, serta memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas kepabeanan seperti pengurangan bea masuk dan cukai. 3. Akses Kepabeanan Dengan NIB, perusahaan mendapatkan akses ke berbagai fasilitas kepabeanan, termasuk potongan bea masuk dan cukai. Fasilitas ini membantu perusahaan dalam mengurangi biaya impor. Memiliki NIB memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas kepabeanan guna meningkatkan daya saing di pasar. Secara keseluruhan, NIB memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan importir. Ini berfungsi sebagai identitas usaha, izin untuk melakukan impor, serta memberikan akses ke fasilitas kepabeanan. Dengan NIB, perusahaan importir dapat beroperasi secara sah dan legal, serta memanfaatkan fasilitas kepabeanan untuk meningkatkan daya saing mereka. Oleh karena itu, memiliki NIB merupakan suatu keharusan bagi perusahaan yang ingin beroperasi dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang ada. Tanpa NIB, perusahaan akan menghadapi kerugian dalam menjalankan aktivitas impor mereka. NIB Pengganti API bagi Perusahaan Importir Angka Pengenal Importir (API) adalah nomor identifikasi yang wajib dimiliki oleh individu atau perusahaan yang terlibat dalam aktivitas impor. Ketentuan mengenai API sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015. Namun peraturan ini telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. API berfungsi sebagai tanda pengenal resmi bagi importir, yang harus dimiliki oleh setiap individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor. Hanya importir dengan API yang sah yang diperbolehkan untuk melakukan proses impor, sesuai dengan Pasal 2 Permendag/2018. API akan tetap berlaku selama importir aktif menjalankan usahanya. Penting untuk dicatat bahwa penerbitan API Umum (API-U) dan API Produsen (API-P) hanya diberikan kepada perusahaan yang terdaftar dalam investasi dalam negeri, kecuali bagi perusahaan yang izin usahanya dimiliki oleh pemerintah. Nomor Induk Berusaha (NIB) juga dapat berfungsi sebagai izin impor (API). Dengan demikian, NIB dapat digunakan sebagai pengganti API, memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan impor tanpa perlu mengurus API secara terpisah. Kesimpulan NIB telah hadir untuk menggantikan peran API untuk perusahaan importir. Ketentuan mengenai API sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015. Kini, peraturan ini telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Oleh karena itu, memiliki NIB merupakan suatu keharusan bagi perusahaan importir yang ingin beroperasi dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang ada.
Persamaan Perbedaan PT Perorangan dan Usaha Dagang
Dua opsi yang sering dibandingkan ketika ingin memulai sebuah bisnis adalah PT Perorangan dan Usaha Dagang (UD), Memilihi badan usaha yang tepat menjadi salah satu keputusan krusial yang harus diambil oleh pelaku usaha. Meskipun keduanya memiliki beberapa kesamaan, terdapat perbedaan dalam beberapa aspek yang dapat mempengaruhi arah dan pertumbuhan bisnis. Mari kita bahas lebih lanjut soal perbandingan antara kedua jenis badan usaha ini. Pengertian Usaha Dagang dan PT Perorangan Usaha dagang atau UD merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum, usaha dagang dapat didefinisikan sebagai proses tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan tanpa adanya paksaan. Semua aktivitas dalam UD juga diarahkan untuk memperoleh laba dari transaksi yang dilakukan. Selanjutnya, PT Perorangan atau PTP adalah bentuk baru dari Perseroan Terbatas (PT) yang diatur oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan ini memungkinkan satu individu untuk mendirikan PT tanpa memerlukan rekan pendiri. PT Perorangan hanya bisa didirikan oleh satu orang yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Terdapat pula pemisahan antara kekayaan pribadi pendiri dan perusahaan. Lalu, PTP juga tidak memerlukan modal dasar minimal untuk pendiriannya. Persamaan Usaha Dagang dan PTP Terdapat beberapa persamaan dari UD dan PTP. Berikut ini beberapa persamaannya. 1. Pemilik PT Perorangan maupun Usaha Dagang (UD) dapat dimiliki oleh satu individu, yang berarti kamu memiliki kontrol penuh atas bisnis yang dijalankan. 2. Keuntungan Semua pendapatan yang dihasilkan dari usaha akan sepenuhnya menjadi hak milik kamu, sehingga dapat memberikan motivasi untuk terus mengembangkan bisnis. 3. Kewajiban Kamu sebagai pemilik bertanggung jawab penuh atas segala aspek yang berkaitan dengan bisnis, sehingga memberikan kendali penuh perihal operasionalnya. Perbedaan Usaha Dagang dan PTP 1. Bentuk Hukum PT Perorangan: Merupakan entitas legal yang memberikan perlindungan secara hukum kepada pemiliknya. UD: Tidak memiliki status sebagai badan hukum, sehingga pemilik bertanggung jawab secara langsung terhadap segala risiko. 2. Pendiri dan Pemisahan Uang PT Perorangan: Dapat didirikan minimal satu orang dan memungkinkan pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. UD: Sama-sama memerlukan setidaknya satu pendiri, tetapi tidak ada pemisahan antara dana usaha dan dana pribadi. 3. Kemudahan dan Biaya Pendirian PT Perorangan: Proses pendiriannya lebih sederhana dan biayanya lebih rendah. UD: Proses pendiriannya lebih kompleks dan memerlukan biaya yang lebih tinggi. 4. Kredibilitas PT Perorangan: Memiliki kredibilitas yang lebih tinggi karena diakui sebagai badan hukum. UD: Memiliki tingkat kredibilitas yang lebih rendah karena tidak diakui sebagai badan hukum. Kesimpulan Jika kamu mempertimbangkan antara PT Perorangan dan Usaha Dagang (UD) sesuai dengan karakter bisnis Anda, jangan lupa perhatikan hal-hal ini.. Apabila bisnis kamu kecil dan menginginkan proses yang lebih sederhana, PT Perorangan bisa menjadi pilihan yang tepat. Di sisi lain, kalau kamu ingin meningkatkan kredibilitas, maka UD menjadi pilihan yang lebih sesuai meskipun biaya pendiriannya lebih tinggi. Penting untuk diingat bahwa keputusan ini harus disesuaikan dengan tujuan bisnis. Sesuaikan pilihanmu dengan rencana jangka panjang agar bisnis dapat berkembang dengan baik.
Syarat dan Proses Urus Ekspor untuk PT Perorangan
Demi memperluas pasar dan keuntungan yang didapatkan di luar negeri kini PT Perorangan bisa urus ekspor. Dengan demikian, pengusaha dapat melakukan kegiatan ekspor walaupun dengan modal yang tergolong kecil. Hal di atas juga dipertegas dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag 19/2021). Ekspor dapat dilakukan oleh eksportir yang merupakan orang perorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan ekspor. Mari kita bahas secara lebih detail tentang aturan cara ekspor yang berlaku untuk PT perorangan: Syarat Urus Ekspor Jika Anda adalah pemilik PT Perorangan yang ingin terlibat dalam kegiatan ekspor, terdapat beberapa persyaratan penting yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Anda perlu memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di daerah Anda. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP diperlukan sebagai identifikasi pajak untuk usaha Anda. 3. Nomor Induk Perusahaan (NIPER) NIPER harus diperoleh dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) Kementerian Perdagangan. Proses Urus Ekspor Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti untuk melakukan ekspor sebagai PT Perorangan: 1. Pendaftaran sebagai Eksportir Langkah pertama adalah mendaftarkan diri Anda sebagai eksportir di Ditjen Daglu Kementerian Perdagangan. Pendaftaran ini dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Perdagangan Nasional (SINSW). 2. Permohonan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Setelah terdaftar, Anda harus mengajukan permohonan PEB kepada kantor pabean setempat. PEB berfungsi sebagai dokumen yang memberitahukan kepada kantor pabean mengenai rencana ekspor barang. 3. Pelaksanaan Proses Ekspor Setelah mendapatkan PEB, Anda dapat melanjutkan ke tahap ekspor yang mencakup pemeriksaan fisik barang oleh petugas pabean, serta pembayaran bea masuk dan pajak ekspor jika diperlukan, sebelum barang dilepas dari kawasan pabean. Kesimpulan PT Perorangan dapat urus kegiatan ekspor. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Permendag 19/2021). Peraturan di atas menyebutkan bahwa ekspor dapat dilakukan oleh eksportir yang merupakan orang perorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan ekspor.
Cara Pelaku Usaha Mengurus Izin PIRT
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang berfokus pada industri rumahan dalam produksi pangan, wajib untuk mengurus izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Mengurus izin PIRT berfungsi sebagai jaminan bahwa produk pangan yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya izin ini akan membuat konsumen merasa lebih tenang saat mengonsumsi produk tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk mengurus izin PIRT, memahami syarat-syarat yang diperlukan, serta langkah-langkah dalam pengurusannya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Syarat Mengurus Izin PIRT Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, atau yang lebih dikenal dengan PIRT, adalah izin yang diberikan untuk industri makanan dan minuman yang beroperasi dalam skala rumahan. Izin ini biasanya dicantumkan pada label kemasan produk dalam bentuk angka 15 digit. Perizinan PIRT berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), yang berfungsi sebagai jaminan resmi bagi pelaku usaha di sektor produksi pangan. Sertifikat ini dikeluarkan oleh bupati atau wali kota melalui Dinas Kesehatan setempat kepada pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tertentu. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SPP-IRT: Cara Mengurus Izin PIRT Untuk mendapatkan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dalam bentuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), pelaku usaha perlu mengikuti langkah-langkah berikut: 1. Verifikasi Standar ProdukPastikan bahwa baik pelaku usaha maupun produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM. 2. Pendaftaran Melalui aplikasi SPP-IRT yang terintegrasi dengan Sistem OSS (Online Single Submission) Akses situs resmi OSS (Online Single Submission). Login ke sistem OSS. Jika belum memiliki akun, buatlah terlebih dahulu. Setelah login, pilih opsi PB-UMKU di bagian atas halaman dan klik “permohonan baru”. Pilih “Proses Perizinan Berusaha UMKU” dan lanjutkan dengan mengajukan perizinan berusaha UMKU. Cari jenis perizinan SPP IRT pada kolom pencarian. Klik “Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L” dan isi semua persyaratan yang diminta. Lengkapi formulir registrasi akun SPPIRT, kemudian klik “Register”. Setelah itu, login menggunakan NIB dan password yang telah dibuat. Pilih “Usulan Baru” untuk mengisi formulir pemenuhan komitmen dan simpan setelah selesai. Isi kolom data produk, label produk, dan konfirmasi pernyataan pribadi untuk memenuhi komitmen. Setelah itu, sinkronkan data dan kirimkan. Status OSS akan menunjukkan “Terkirim OSS”, menandakan nomor PIRT telah diterbitkan. Kembali ke halaman utama OSS dan cetak perizinan berusaha UMKU. BPOM akan mengonfirmasi pengajuan melalui WhatsApp untuk meneruskan data ke Dinas Kesehatan. 3. Mengikuti Penyuluhan Keamanan PanganSetelah data diterima oleh Dinas Kesehatan, pelaku usaha diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Peserta akan mendapatkan materi tentang keamanan pangan serta sertifikat penyuluhan. 4. Survei Lapangan oleh Petugas PuskesmasUsai penyuluhan, petugas puskesmas akan melakukan survei lapangan untuk menilai proses produksi dan bahan yang digunakan. Pelaku usaha kemudian akan menerima surat keterangan dari puskesmas. 5. Penerimaan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)Setelah menyelesaikan semua tahapan yang diperlukan, SPP-IRT akan diterima dalam waktu kurang lebih dua minggu. Dengan ini, produk pangan dinyatakan terdaftar secara resmi di Dinas Kesehatan dan dapat diperpanjang masa berlakunya setiap 3 hingga 5 tahun. Kesimpulan PIRT (Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) adalah perizinan resmi yang wajib dimiliki oleh produsen makanan dan minuman skala rumahan. Izin ini hadir dalam bentuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan ditandai dengan nomor registrasi 15 digit yang tercantum pada label kemasan produk. Sertifikat PIRT menjadi jaminan resmi yang menandakan bahwa produk makanan telah memenuhi standar keamanan pangan sesuai regulasi pemerintah. Karena itu, sangatlah penting bagi pelaku usaha untuk mengurus izin PIRT, memahami syarat-syarat yang diperlukan, serta langkah-langkah dalam pengurusannya.
Apakah Bisa Cantumkan Banyak Alamat Usaha di 1 Badan Usaha?
Badan usaha seringkali memiliki banyak alamat usaha lokasi yang berfungsi untuk kegiatan operasional. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa kantor cabang, perwakilan, ataupun fasilitas produksi. Tapi, apakah boleh mencantumkan banyak alamat usaha dalam 1 badan usaha? Mari kita bahas! Aturan Menggunakan Banyak Alamat Dalam Badan Usaha Badan usaha di Indonesia diperbolehkan untuk mencantumkan lebih dari satu alamat dalam dokumen anggaran dasarnya. Hal ini sudah diatur dengan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut pasal tersebut, setiap perseroan diwajibkan untuk memiliki satu alamat resmi yang terletak di suatu daerah kota atau kabupaten di Indonesia. Alamat resmi ini harus dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan. Selain alamat utama yang telah disebutkan, badan usaha juga memiliki hak untuk mencantumkan alamat tambahan. Alamat tambahan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti alamat cabang, perwakilan, atau kantor lainnya yang mendukung operasional perusahaan. Apabila badan usaha ingin menambahkan lebih dari satu alamat, maka perlu dilakukan perubahan pada anggaran dasar. Proses perubahan ini harus disetujui melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Setelah disetujui, kemudian dicatat dalam daftar perusahaan untuk memastikan keabsahan dan transparansi informasi yang disampaikan kepada publik. Dengan mencantumkan alamat-alamat ini dalam anggaran dasar, perusahaan dapat memastikan bahwa semua lokasi dapat diakui secara resmi dan dapat dihubungi oleh pihak-pihak berkepentingan. Cara Cantumkan Banyak Alamat Usaha Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencantumkan lebih dari satu alamat dalam satu badan usaha, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia 1. Persiapan Dokumen Langkah awal adalah mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen ini meliputi: 2. Pengajuan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar Setelah semua dokumen dipersiapkan, langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar kepada seorang notaris. Notaris akan memeriksa keabsahan dan kesesuaian dokumen-dokumen tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3. Persetujuan Notaris Setelah notaris memeriksa dan menyetujui permohonan perubahan anggaran dasar, perusahaan akan mendapatkan persetujuan resmi dari notaris. Persetujuan ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa perubahan anggaran dasar telah memenuhi semua persyaratan hukum. 4. Pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Setelah mendapatkan persetujuan dari notaris, perubahan anggaran dasar harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP). Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan alamat telah tercatat secara resmi dan dapat diakses oleh publik. 5. Pencatatan dalam Daftar Perusahaan Setelah didaftarkan di KPP, perubahan anggaran dasar akan dicatat dalam daftar perusahaan. Pencatatan ini menandai bahwa perubahan alamat telah sah dan resmi, dan semua pihak yang berkepentingan dapat merujuk pada informasi yang terbaru dan akurat. Kesimpulan Badan usaha seringkali memiliki beberapa lokasi yang berfungsi untuk kegiatan operasional, seperti kantor cabang, perwakilan, atau fasilitas produksi. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perseroan diharuskan memiliki satu alamat resmi. Namun, undang-undang tersebut juga mengizinkan badan usaha untuk mencantumkan banyak alamat usaha yang digunakan untuk keperluan tertentu. Hal ini memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk beroperasi di berbagai lokasi tanpa harus mendirikan badan usaha baru untuk setiap alamat.
Pajak NPWP Pribadi dan Badan Usaha Apakah Terpisah?
Masih banyak orang yang mengira bahwasanya Pajak NPWP Pribadi dan NPWP Badan menjadi satu entitas. Pajak penghasilan atau PPh merupakan jenis pajak yang sama-sama dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan wajib pajak badan (WP Badan). Bagi WP OP, PPh dikenakan kepada seluruh penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak, sedangkan PPh WP Badan berasal dari penghasilan kegiatan usaha Karena hal di atas, NPWP Pribadi dan NPWP Badan merupakan dua wajib pajak yang berbeda satu sama lain. Perhitungan dan pelaporan dari kedua pajak di atas tentunya juga berbeda. Bagaimana perhitungan pajak NPWP Badan dan Pribadi? Langsung saja kita bahas. Perhitungan Pajak NPWP Pribadi Penghitungan pajak penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dimulai dengan menghitung total penghasilan bruto yang diterima dalam satu tahun pajak. Penghasilan ini mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam periode tersebut. Untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP), total penghasilan bruto tersebut dikurangi dengan berbagai biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan, antara lain: Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), perhitungan PPh WP OP menggunakan tarif sebagai berikut: Perhitungan Pajak NPWP Badan Perhitungan pajak untuk Wajib Pajak Badan (WP Badan) berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ditentukan oleh penghasilan bruto yang diperoleh selama satu tahun pajak. Penghasilan bruto tersebut kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, seperti: Setelah pengurangan biaya, diperoleh penghasilan kena pajak (PKP). PKP ini kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku untuk menentukan jumlah pajak terutang. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif pajak terbaru untuk WP Badan adalah sebagai berikut: Kesimpulan Walaupun telah memiliki NPWP Badan dan NPWP Pribadi, keduanya merupakan entitas yang unik dan berbeda. Pajak NPWP Pribadi diterapkan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pekerja (WP OP), sedangkan pajak NPWP Badan diterapkan pada penghasilan dari aktivitas bisnis WP Badan. Oleh karena itu, sangat penting bagi WP OP dan WP Badan untuk memahami perbedaan metode perhitungan dan pelaporan pajak antara NPWP Pribadi dan Badan. Hal ini bertujuan agar dapat memenuhi kewajiban pajak secara akurat dan tepat waktu.
Bentuk Badan Hukum Untuk Perusahaan Pers
Banyak perusahaan pers yang berusaha mendapatkan legalitas untuk mendaftar ke Dewan Pers. Mengingat biaya pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang cukup tinggi, banyak pengusaha media yang mencoba mendaftarkan usaha mereka sebagai Commanditaire Vennootschap (CV) atau Perseroan Perorangan. Namun, apakah langkah ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Lalu, apakah Dewan Pers menerima media yang memiliki legalitas dalam bentuk CV atau PT Perorangan? Kita bahas di bawah! Bentuk Badan Hukum untuk Perusahaan Pers Dewan Pers menegaskan bahwa hanya badan hukum tertentu yang diizinkan untuk mendirikan media, yaitu Perseroan Terbatas (PT) atau PT Reguler. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 mengatur bahwa badan hukum yang dapat didirikan adalah PT dan Koperasi untuk tujuan komersil, sementara yayasan ditujukan hanya untuk tujuan non-komersial. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan istilah “PT perseorangan” yang menyebabkan kebingungan mengenai syarat pendiriannya. Mereka menjelaskan bahwa tujuan dari perusahaan perseorangan adalah untuk mempermudah pelaku usaha UMKM, tetapi hal ini tidak berlaku untuk perusahaan pers. Dalam hal akses informasi, Dewan Pers menekankan perihal tidak boleh terdapat sebuah pembatasan atau larangan dalam pemberitaan yang aktual dan faktual. Namun jika dilihat dari segi bisnis, tentunya diperlukan aturan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan yang terpercaya dan telah terverifikasi. Kesimpulan Perusahaan pers di Indonesia telah diwajibkan untuk berbadan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Bentuk badan hukum yang diperbolehkan mencakup beberapa jenis saja, yaitu Perseroan Terbatas (PT), koperasi, dan yayasan. Sebagai catatan, Commanditaire Vennootschap (CV) tidak memiliki status sebagai badan hukum, sehingga tidak diperkenankan untuk mendirikan perusahaan berbasis Pers. Hal ini juga telah ditegaskan di dalam Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014, yang menyatakan bahwa hanya entitas berbadan hukum Indonesia yang dapat mendaftar sebagai perusahaan pers. Dengan demikian, pendaftaran ke Dewan Pers tidak dapat dilakukan oleh CV, melainkan hanya oleh PT, koperasi, atau yayasan yang memenuhi syarat tersebut.
Perdagangan Besar Farmasi Harus Menggunakan PT Reguler
Perdagangan besar farmasi saat ini harus menggunakan badan usaha PT Reguler. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2021, syarat izin perdagangan besar farmasi (PBF) adalah berbadan hukum PT atau koperasi. Sebelum adanya peraturan ini, perdagangan besar farmasi masih bisa diajukan menggunakan CV. Apa alasan PBF kini harus menggunakan PT Reguler? Alasan Perdagangan Besar Farmasi Menggunakan PT Reguler Ada beberapa alasan mengapa PBF sebaiknya berbentuk PT reguler. Pertama, PT reguler memiliki modal dasar yang lebih besar dibandingkan CV (Commanditaire Vennootschap). Modal dasar PT reguler minimal Rp50 juta, sementara modal dasar CV minimal Rp20 juta. Modal yang lebih besar ini diperlukan untuk memenuhi standar kelayakan PBF, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, serta tenaga kerja yang kompeten. Kedua, PT reguler memiliki struktur organisasi yang lebih jelas dibandingkan CV. PT reguler memiliki bagian penting seperti direksi, komisaris, dan dewan pengawas. Struktur organisasi yang jelas ini diperlukan untuk menjamin pengelolaan PBF yang baik dan profesional. Ketiga, proses pengurusan izin kesehatan untuk PBF berbentuk PT reguler jauh lebih mudah. PBF berbentuk PT reguler dapat mengurus izin kesehatannya secara langsung. Sementara PBF berbentuk CV, izin kesehatannya harus diurus oleh koperasi induk, karena CV merupakan badan usaha yang berada di bawah naungan koperasi. Meskipun biaya pendirian PT reguler sekitar Rp5 juta, namun biaya tersebut tidak sebanding dengan biaya pengurusan izin kesehatan PBF yang dapat mencapai ratusan juta rupiah. Oleh karena itu, sebaiknya PBF berbentuk PT reguler, agar dapat mengurus izin kesehatannya dengan lebih mudah dan efisien. Keuntungan Perdagangan Besar Farmasi Memakai PT Reguler Terdapat beberapa keuntungan yang dimiliki Perseroan Terbatas (PT) reguler dibandingkan dengan Comanditaire Vennootschap (CV) bagi pedagang besar farmasi. Keuntungan tersebut terdiri dari: 1. Modal Lebih Besar PT reguler memerlukan modal minimum yang lebih tinggi dibandingkan CV, sehingga memberikan PBF akses ke sumber pendanaan yang lebih luas. 2. Struktur Organisasi Lebih Jelas PT reguler memiliki struktur organisasi yang lebih teratur sehingga memudahkan pengelolaan dan pengambilan keputusan. 3. Proses Pengurusan Izin Kesehatan Lebih Mudah Status badan hukum PT reguler memudahkan PBF dalam mengurus berbagai izin terkait kesehatan dan obat-obatan. Peraturan Perdagangan Besar Farmasi Kegiatan perdagangan besar farmasi di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi obat memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ditetapkan. Peraturan tersebut di antaranya adalah: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait PBF, termasuk izin yang diperlukan dan standar operasional untuk menjamin keselamatan obat yang didistribusikan. Pemerintah menekankan bahwa setiap PBF harus mematuhi persyaratan tertentu, yang mencakup pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat secara aman. 2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 Peraturan ini menyorot perihal pentingnya pelaporan kegiatan industri farmasi dan PBF. Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap seluruh rantai pasok obat. Pelaporan yang akurat dan tepat waktu dari PBF memungkinkan pihak berwenang untuk cepat mendeteksi dan menangani masalah kesehatan masyarakat. 3. Permenkes Perdagangan Besar Farmasi Perdagangan besar farmasi di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedagang Besar Farmasi (Permenkes PBF). Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1147/MENKES/PER/VIII/2010, dan membawa sejumlah perubahan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat serta mutu dan efisiensi pengelolaan obat di Indonesia. Salah satu tujuan dari Permenkes PBF adalah melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan bahan obat yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Selain itu, Permenkes PBF juga bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keamanan obat yang beredar di Indonesia. Tujuan yang terakhir adalah memperbaiki efisiensi dan efektivitas pengelolaan obat serta bahan obat secara keseluruhan. Kesimpulan Perdagangan besar farmasi saat ini harus menggunakan badan usaha PT Reguler sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 14 Tahun 2021. Salah satu alasan penting kenapa PBF harus menggunakan PT Reguler karena menyangkut urusan permodalan. PT Reguler memerlukan modal yang cukup besar untuk memulai usaha. Modal yang besar diperlukan untuk memenuhi standar kelayakan PBF, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, serta tenaga kerja yang kompeten. Karena itu, sekarang PBF sudah tidak bisa lagi diajukan menggunakan badan usaha CV.