Alasan Biaya Perubahan PT Lebih Besar daripada Pendirian Baru
Banyak pengusaha yang memilih melakukan perubahan legalitas PT perusahaannya daripada pendirian baru. Mulai dari mengganti nama perusahaan, mengubah susunan kepemilikan saham, menambah kegiatan usaha, hingga penyesuaian lain sesuai kebutuhan bisnis. Alasannya jelas. Dengan melakukan perubahan, pengusaha bisa tetap melanjutkan bisnis yang sudah berjalan. Selain itu, bisa menjaga branding yang sudah dikenal pasar, serta mempertahankan kontrak atau perjanjian yang sudah terikat dengan pihak ketiga. Namun, realitanya biaya melakukan perubahan legalitas seringkali justru lebih mahal dibandingkan mendirikan badan usaha baru (PT atau CV). Lalu, apa penyebabnya? Yuk, kita bahas secara lengkap di artikel ini! Alasan Biaya Perubahan PT Lebih Besar daripada Pendirian Baru Biaya perubahan legalitas memang wajar lebih tinggi karena prosesnya jauh lebih kompleks dibandingkan pendirian baru. Berikut beberapa alasannya: 1. Kompleksitas Proses Perubahan Perubahan legalitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). – Pasal 21 ayat (1) mewajibkan setiap perubahan anggaran dasar (nama, modal, maksud & tujuan, atau kepemilikan saham) dibuat dengan akta notaris.– Pasal 23 menegaskan perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Artinya, setiap pengusaha yang melakukan perubahan harus melewati prosedur panjang. Seperti revisi akta notaris, pengesahan ulang di Kemenkumham, pembaruan data di OSS/NIB, hingga penyesuaian data di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika ada lebih dari satu perubahan, biayanya tentu akan semakin bertambah. 2. Penyesuaian dengan Aturan Terbaru Setiap perubahan juga wajib menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru. Contohnya, setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, banyak aturan baru yang diberlakukan, ya! Mulai dari ketentuan modal dasar hingga mekanisme perizinan berusaha. Akibatnya, meski saat pendirian awal perusahaan tidak terkena kewajiban tertentu, pada saat perubahan, tetap harus mengikuti aturan yang terbaru. Kelebihan Perubahan Legalitas Dibanding Pendirian Baru Meskipun biayanya lebih mahal, melakukan perubahan legalitas sebenarnya memberikan nilai tambah yang signifikan dibandingkan mendirikan badan usaha baru dari nol. 1. Tetap Mempertahankan Brand dan ReputasiBrand adalah aset penting bagi sebuah bisnis. Nama perusahaan, logo, hingga rekam jejak yang sudah dikenal pelanggan akan hilang jika pengusaha memilih mendirikan perusahaan baru. Dengan melakukan perubahan legalitas, brand yang sudah terbentuk bisa terus dipakai tanpa harus memulai ulang strategi branding dari awal. 2. Menjaga Keabsahan Kontrak Bisnis yang Sudah AktifBanyak perusahaan sudah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak ketiga, seperti vendor, investor, atau klien besar. Jika mendirikan perusahaan baru, kontrak tersebut bisa menjadi tidak berlaku dan perlu dibuat ulang. Sementara itu, dengan melakukan perubahan legalitas, semua kontrak yang ada tetap sah secara hukum karena entitas hukum perusahaannya tidak berubah, hanya detail tertentu yang diperbarui. 3. Tidak Perlu Membangun Ulang Track Record Pajak dan AdministrasiTrack record perusahaan di dunia usaha dan perpajakan juga sangat penting. Perusahaan lama biasanya sudah memiliki catatan pajak, laporan keuangan, hingga histori perizinan. Jika mendirikan perusahaan baru, semua catatan ini harus dimulai dari nol. Sementara, dengan perubahan legalitas, catatan tersebut tetap terjaga sehingga lebih mudah dalam urusan administrasi, mengurus tender, atau saat berhubungan dengan pihak perbankan dan pemerintah. Tips Menghemat Biaya Perubahan Legalitas Agar biaya tidak terlalu membebani, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan pengusaha: 1. Rencanakan Perubahan Sekaligus Jika ingin mengubah lebih dari satu aspek (misalnya nama dan bidang usaha), lakukan sekaligus dalam satu kali revisi akta. Ini lebih hemat dibandingkan melakukan perubahan bertahap. 2. Pastikan Dokumen Lengkap Dokumen yang tidak lengkap bisa menambah biaya karena adanya proses bolak-balik. Pastikan akta, NPWP, hingga izin terkait sudah tersedia sejak awal. 3. Konsultasi Terlebih Dahulu Diskusikan rencana perubahan dengan notaris atau jasa profesional legalitas usaha. Dengan begitu, kamu bisa mendapat gambaran biaya yang pasti, alur yang efisien, dan mengurangi risiko kesalahan. Kesimpulan Perubahan legalitas memang cenderung lebih mahal dibandingkan mendirikan baru, karena prosesnya lebih kompleks, banyak tahap administrasi, serta harus sesuai dengan regulasi terbaru. Namun, keputusan untuk melakukan perubahan tetap membawa keuntungan strategis bagi pengusaha, terutama dalam mempertahankan brand, kontrak, dan track record perusahaan. Dengan perencanaan yang matang, dokumen lengkap, serta konsultasi dengan ahli, biaya tambahan bisa ditekan seminimal mungkin. Jika kamu ingin melakukan perubahan atau mendirikan perusahaan baru dengan biaya lebih efisien, tim Valeed siap membantu.
Kode KBLI untuk Apotek Pakai Perdagangan Besar atau Eceran?
Banyak pelaku usaha di bidang farmasi masih ragu ketika harus menentukan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) saat mendirikan apotek. Sebab ada dua kategori perdagangan: eceran dan besar. Keduanya sama-sama berhubungan dengan jual beli produk kesehatan, tetapi aturan perizinannya berbeda. Agar bisnis apotek tetap aman secara hukum, penting memahami KBLI yang tepat sejak awal. KBLI yang Tepat untuk Usaha Apotek Apotek pada dasarnya adalah usaha yang melakukan penjualan obat-obatan, alat kesehatan, vitamin, dan produk farmasi langsung kepada pasien atau konsumen akhir. Karena aktivitasnya langsung menjual ke masyarakat, maka apotek termasuk dalam kategori perdagangan eceran, bukan perdagangan besar. Kode yang wajib digunakan adalah: KBLI 47721 – Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek Penjelasan penting terkait KBLI 47721: Dengan memilih KBLI 47721, apotek terdaftar secara legal di OSS RBA, bisa membuka rekening bank atas nama usaha, mengurus NPWP badan, hingga menjalin kerja sama resmi dengan distributor farmasi. Apa Bisa Apotek Memakai KBLI Perdagangan Besar? Jawabannya jelas tidak bisa. Apotek wajib menggunakan kategori perdagangan eceran (kode 47) karena aktivitas utamanya adalah melayani penjualan obat langsung kepada pasien atau konsumen akhir. Sedangkan KBLI perdagangan besar (kode 46) hanya diperuntukkan bagi perusahaan distributor atau grosir farmasi yang menjual obat dalam jumlah besar kepada pihak ketiga. Seperti apotek lain, rumah sakit, atau toko obat, bukan langsung ke masyarakat. Jika memaksakan diri memakai KBLI perdagangan besar, ada beberapa risiko serius: Jadi, apotek tidak boleh menggunakan KBLI perdagangan besar. Pilihan yang benar dan aman hanyalah KBLI 47721 – Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek. KBLI yang Tepat untuk Distributor atau Grosir Obat Untuk perusahaan farmasi yang berfokus pada distribusi dalam skala besar, kode yang digunakan berbeda dengan apotek. Kategori yang benar adalah: KBLI 46441 – Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia Kode ini digunakan khusus untuk perusahaan yang menjalankan aktivitas grosir atau distributor obat-obatan. Karakteristiknya antara lain: Jadi jelas, apotek dan distributor farmasi memiliki kode KBLI berbeda. Apotek wajib menggunakan KBLI 47721 karena melayani penjualan eceran ke masyarakat, sementara distributor farmasi menggunakan KBLI 46441 karena bergerak di perdagangan besar. Risiko Menggabungkan Perdagangan Besar dan Eceran untuk Apotek Beberapa pelaku usaha mungkin tergoda untuk mendaftarkan usaha dengan mencampur perdagangan besar dan eceran. Namun, cara ini berisiko besar. 1. NIB Tidak Akan TerbitSistem OSS hanya menerbitkan NIB berdasarkan satu KBLI utama. Jika usaha tidak sesuai dengan kode yang dipilih, pengajuan izin bisa ditolak. 2. Ancaman Sanksi HukumBerdasarkan PP No. 29 Tahun 2021, usaha yang tidak sesuai izin dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis, penghentian usaha, denda administratif, hingga pencabutan izin. 3. Perbedaan Skala dan Syarat Izin – Usaha grosir butuh gudang besar serta aturan distribusi ketat. – Apotek lebih menekankan pada pelayanan pasien, izin lokasi, serta kepatuhan standar farmasi. Jadi, mencampur keduanya jelas bertentangan dengan regulasi. Konsultasi KBLI Lebih Mudah dengan VALEED Mengurus KBLI apotek seringkali membingungkan. Salah pilih kode bisa bikin izin usaha gagal terbit. Bersama VALEED, semua proses jadi lebih cepat dan aman: – Tim ahli berpengalaman membantu memilih KBLI yang sesuai. – Administrasi izin usaha ditangani dari awal hingga selesai. – Bisnis langsung legal tanpa khawatir ditolak OSS. Jangan salah langkah, konsultasikan izin apotekmu sekarang dengan tim VALEED. Kesimpulan Apotek termasuk usaha perdagangan eceran sehingga wajib menggunakan KBLI 47721. Sementara itu, perusahaan grosir atau distributor obat harus memakai KBLI 46441. Keduanya tidak bisa digabung. Jika dipaksakan, izin bisa ditolak dan usaha berisiko terkena sanksi hukum. Dengan memilih KBLI yang tepat sejak awal, usaha apotek akan lebih aman secara hukum dan lebih mudah berkembang. FAQ 1. KBLI apa yang wajib digunakan untuk apotek?Apotek wajib menggunakan KBLI 47721 – Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek. 2. Apakah apotek bisa mendaftar dengan KBLI perdagangan besar?Tidak bisa. Perdagangan besar (kode 46) hanya untuk distributor atau grosir, bukan apotek. 3. Apa KBLI untuk perusahaan farmasi yang mendistribusikan obat?Gunakan KBLI 46441 – Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia. 4. Apa risikonya jika apotek mendaftarkan dua KBLI sekaligus?NIB bisa ditolak, izin usaha dianggap tidak sah, dan ada ancaman sanksi sesuai PP No. 29 Tahun 2021. 5. Apakah apotek skala besar boleh tetap pakai KBLI 47721?Ya, baik kecil maupun besar, apotek tetap harus memakai KBLI 47721 karena aktivitas utamanya eceran. 6. Bisakah KBLI diubah setelah izin terbit?Bisa. OSS menyediakan fitur perubahan data, tetapi tetap harus sesuai aturan dan dokumen tambahan bisa diperlukan. 7. Kenapa pemilihan KBLI penting untuk apotek?Karena KBLI menentukan legalitas usaha, akses izin lanjutan (SIUP, NPWP, NIB), dan kepastian hukum di masa depan. 8. Apakah mengurus KBLI wajib melalui konsultan?Tidak wajib, tapi sangat disarankan agar tidak salah pilih. Dengan konsultan seperti VALEED, proses lebih aman dan efisien.
KBLI Perdagangan Besar dan Eceran: Apa Bisa Digabung?
Saat mengurus izin usaha, banyak pengusaha di Indonesia masih bingung menentukan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Termasuk pengusaha perdagangan besar dan eceran. Soalnya pengetahuan tentang KBLI di kalangan pengusaha memang masih terbatas. Nah, pertanyaan yang biasanya sering muncul adalah: “Kalau toko ku menyediakan grosir dan eceran, bisa tidak kalau kode KBLI perdagangan besar dan eceran didaftarkan dalam satu izin?” Jawaban tegasnya adalah tidak bisa. Alasannya, kedua kategori usaha ini memiliki ketentuan hukum, persyaratan, serta karakteristik yang berbeda. Perbedaan KBLI Perdagangan Besar dan Eceran Banyak pelaku usaha sering menyamakan perdagangan besar dengan perdagangan eceran karena sama-sama bergerak di bidang jual beli barang. Padahal, keduanya memiliki perbedaan mendasar dari sisi tujuan, skala, hingga model bisnis. Pemisahan ini penting karena akan mempengaruhi jenis izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan. Jika salah memilih, bukan hanya NIB sulit terbit, tapi juga bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Berikut penjelasan detailnya: KBLI Perdagangan Besar (Kode 46) Yakni menjual barang dalam jumlah besar pada pihak lain, seperti pedagang eceran, lembaga, atau instansi. Barang yang dijual tidak langsung dipakai konsumen akhir, tapi untuk dijual kembali. Ini dia karakteristiknya: KBLI Perdagangan Eceran (Kode 47) Kegiatan menjual barang langsung kepada konsumen akhir untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual kembali. Karakteristiknya: Meski sama-sama di sektor perdagangan, kedua jenis KBLI ini berbeda secara mendasar dari sisi model bisnis, izin, hingga persyaratannya. Mengapa KBLI Perdagangan Besar dan Eceran Tidak Bisa Digabung? Ada tiga alasan utama mengapa kedua KBLI ini tidak bisa didaftarkan dalam satu NIB: 1. NIB Tidak Akan DiprosesOSS RBA hanya memperbolehkan satu KBLI utama dalam penerbitan NIB. Jika KBLI grosir (46) dan eceran (47) digabung, sistem bisa menolak pengajuan izin. 2. Risiko Sanksi HukumMengacu pada PP No. 29 Tahun 2021, kegiatan usaha yang tidak sesuai izin dapat dikenai sanksi berupa: 3. Persyaratan Izin yang Berbeda Dengan demikian, mencampur dua KBLI ini dianggap sebagai pelanggaran regulasi. Pelaku Usaha Harus Bagaimana? Banyak pelaku usaha di Indonesia yang sebenarnya menjalankan dua model sekaligus. Misal menjual barang dalam jumlah besar (grosir) ke pedagang lain, sekaligus melayani penjualan langsung ke konsumen akhir. Karena aturan OSS RBA tidak memperbolehkan dua KBLI ini digabung, maka ada beberapa pilihan yang bisa ditempuh agar bisnis tetap berjalan secara legal: 1. Menentukan KBLI yang Lebih Dominan Jika salah satu aktivitas lebih mendominasi, sebaiknya gunakan KBLI sesuai kegiatan utama tersebut. Contoh: Jika 70% penjualan diarahkan langsung ke konsumen, pilih KBLI perdagangan eceran. Sebaliknya, jika sebagian besar penjualan berupa grosir ke reseller atau perusahaan lain, maka gunakan KBLI perdagangan besar. Dengan cara ini, proses perizinan jadi lebih sederhana dan bisnis tetap legal meskipun tidak mencakup semua aktivitas. 2. Mendaftarkan Izin Usaha Terpisah Kalau kedua jenis usaha sama-sama penting, maka solusinya adalah mendirikan izin usaha terpisah. Artinya, pengusaha harus membuat 2 NIB berbeda, satu untuk perdagangan besar dan satu lagi untuk perdagangan eceran. Biasanya dilakukan dengan membuat 2 entitas usaha, misalnya PT untuk grosir dan CV atau untuk eceran. Dengan strategi ini, bisnis bisa tetap mencakup 2 model sekaligus tanpa melanggar aturan perizinan, ya! Kalau pakai cara di atas, pelaku usaha bisa tetap menjalankan bisnis grosir dan eceran tanpa khawatir izin ditolak atau terkena sanksi hukum. Urus KBLI Lebih Praktis dengan VALEED Mengurus KBLI sendiri sering membingungkan, apalagi jika harus melalui OSS dengan berlapis dokumen. Dengan bantuan tim VALEED, proses ini jadi lebih mudah: Jangan biarkan bisnis terhambat, konsultasikan KBLI perusahaanmu sekarang bersama VALEED! Kesimpulan KBLI perdagangan besar (kode 46) dan perdagangan eceran (kode 47) tidak boleh digabung dalam satu izin usaha. Agar tetap legal dan terhindar dari sanksi, pilih KBLI sesuai kegiatan dominan atau buat izin usaha terpisah. Dengan dukungan tim VALEED, semua proses bisa selesai cepat, aman, dan sesuai aturan. FAQ 1. Apa itu KBLI?KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yaitu kode resmi yang diterbitkan oleh BPS untuk mengelompokkan jenis usaha. KBLI menjadi dasar pemerintah dalam menerbitkan izin usaha lewat OSS RBA. 2. Mengapa KBLI Perdagangan Besar dan Eceran tidak bisa digabung?Karena keduanya punya karakteristik berbeda. Perdagangan besar (kode 46) berfokus pada grosir dan distribusi, sedangkan perdagangan eceran (kode 47) langsung ke konsumen. Regulasi OSS hanya memperbolehkan satu KBLI utama dalam satu NIB. 3. Apa yang terjadi jika saya memaksakan untuk menggabungkan keduanya?NIB bisa ditolak, usaha dianggap tidak sesuai izin, dan berpotensi terkena sanksi mulai dari teguran, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. 4. Kalau saya jalankan dua jenis usaha sekaligus, apa solusinya?Solusinya ada dua: pilih KBLI yang lebih dominan, atau daftarkan izin secara terpisah sehingga memiliki dua NIB yang berbeda. 5. Apakah UMKM juga harus memilih antara grosir dan eceran?Ya, semua skala usaha tetap harus menentukan KBLI sesuai kegiatan utama. Hanya saja untuk UMK, proses OSS lebih sederhana dan berbasis risiko rendah. 6. Apakah KBLI bisa diubah setelah NIB terbit?Bisa. Pelaku usaha dapat melakukan perubahan data usaha di OSS, termasuk mengganti KBLI. Namun, prosedurnya tetap mengikuti aturan dan bisa memerlukan dokumen tambahan. 7. Siapa yang mengatur pemisahan KBLI grosir dan eceran?Dasarnya ada pada: 8. Apakah menggunakan jasa konsultan legalitas itu wajib?Tidak wajib, tapi sangat membantu. Dengan konsultan berpengalaman seperti tim VALEED, risiko kesalahan kode KBLI bisa dihindari, dan izin usaha lebih cepat terbit tanpa bolak-balik urus dokumen.
Bisnis Sepi tapi Dapat Surat Pajak? Begini Cara Mengatasinya!
Pernah merasa heran karena bisnis gak ada penghasilan, tapi tiba-tiba malah dapat surat tagihan atau teguran pajak dari KPP? Jangan buru-buru panik dulu! Situasi ini sering dialami banyak pemilik PT, CV, maupun usaha perorangan yang belum paham betul soal kewajiban perpajakan. Nah, biar gak terus-terusan was-was, mari kita bahas apa saja yang perlu dilakukan, termasuk cara mengajukan NPWP Non-Efektif agar kamu bebas dari teguran pajak di kemudian hari. Kenapa Bisa Dapat Surat Pajak Meski Gak Ada Penghasilan? Banyak pelaku usaha, baik pemilik PT, CV, maupun usaha perorangan, sering merasa bingung bahkan kaget ketika menerima surat tagihan pajak atau surat teguran dari kantor pajak. Padahal bisnis yang dijalankan tidak beroperasi atau sama sekali tidak menghasilkan pemasukan sepanjang tahun. Kondisi ini umumnya terjadi karena masih minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan. Perlu dipahami bahwa selama Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki masih berstatus aktif atau efektif, kewajiban administrasi pajak tetap berlaku. Artinya, meskipun tidak ada omzet atau penghasilan sama sekali, pemilik usaha tetap wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, minimal dengan status nihil. Kalau Gak Punya Penghasilan, Apa Harus Bayar Pajak? Kalau bisnis atau pekerjaanmu dalam satu tahun tidak menghasilkan penghasilan sama sekali, kamu tidak perlu membayar pajak. Namun, jika NPWP masih berstatus efektif, kewajiban pelaporan pajak tetap berlaku, yaitu dengan menyampaikan SPT Tahunan berstatus nihil. Dasar hukum kewajiban ini diatur dalam Pasal 3 UU KUP dan PMK-243/PMK.03/2014. Artinya, meskipun tidak ada pemasukan sepanjang tahun berjalan, laporan nihil tetap harus dilakukan. Misalnya, sebuah PT yang tidak memiliki transaksi selama setahun penuh tetap wajib melaporkan SPT Badan nihil. Atau seorang freelancer dengan NPWP aktif tetapi tidak memperoleh proyek tetap harus melaporkan SPT Orang Pribadi nihil. Konsekuensi Kalau Tidak Melaporkan SPT Sebelum Dapat Surat Pajak Banyak pemilik usaha beranggapan, kalau tidak ada penghasilan maka tidak perlu melapor SPT Tahunan. Padahal, anggapan ini bisa menimbulkan masalah serius. Meskipun SPT dilaporkan dengan status nihil, tetap ada kewajiban melapor. Jika kewajiban ini diabaikan, denda dan sanksi administrasi akan tetap dikenakan. Besarnya denda sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU KUP, yaitu: Selain denda, kamu juga berpotensi menerima surat teguran dari KPP, Surat Tagihan Pajak (STP), bahkan sanksi administrasi lainnya. Dengan kata lain, meskipun usaha tidak ada omzet atau benar-benar “kering”, kewajiban administrasi perpajakan tetap berjalan selama NPWP masih berstatus aktif. Gak Lapor Pajak Lagi dengan Non-Efektifkan NPWP Kalau bisnismu memang sudah tidak aktif atau sama sekali tidak menghasilkan penghasilan, kamu bisa mengajukan perubahan status NPWP menjadi Non-Efektif (NE). Dengan status ini, kewajiban pelaporan pajak akan dihentikan sementara sampai bisnismu aktif kembali. Keuntungan NPWP Non-Efektif Catatan penting: Status NPWP tidak otomatis berubah menjadi Non-Efektif hanya karena usahamu berhenti atau tidak ada penghasilan. Kamu harus mengajukan permohonan resmi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar status ini diakui secara sah. Dengan mengajukan NPWP Non-Efektif, kamu bisa menghindari teguran, denda, dan urusan administrasi yang tidak perlu. Sehingga lebih tenang meskipun bisnis sedang tidak jalan. Cara Mengajukan NPWP Non-Efektif Sebelum Dapat Surat Pajak Kalau bisnis kamu sudah benar-benar berhenti beroperasi atau tidak lagi menghasilkan penghasilan, mengajukan status Non-Efektif (NE) pada NPWP adalah langkah yang tepat. Prosesnya cukup sederhana, hanya perlu mengikuti beberapa tahapan berikut: Dengan begitu, pengusaha yang usahanya sudah tidak berjalan bisa lebih tenang karena tidak lagi terbebani kewajiban pajak setiap tahun. Kesimpulan Jadi, kalau bisnis kamu gak ada penghasilan tapi tetap menerima surat pajak, jangan langsung panik. Selama NPWP masih aktif, kamu tetap wajib melaporkan SPT Tahunan meskipun dengan status nihil. Jika tidak melapor, sanksi denda tetap berlaku, yaitu hingga Rp1 juta untuk PT dan Rp100 ribu untuk pribadi. Namun, kalau bisnis memang sudah tidak aktif atau mangkrak, solusi terbaik adalah mengajukan perubahan status NPWP menjadi Non-Efektif. Dengan begitu, kamu terbebas dari kewajiban laporan pajak, denda, maupun surat teguran yang bisa bikin pusing. FAQ 1. Apakah tetap wajib lapor SPT kalau gak ada penghasilan?Iya, tetap wajib lapor. Selama NPWP masih berstatus aktif, kamu tetap harus melaporkan SPT Tahunan meski dengan status nihil (tidak ada penghasilan). 2. Apa denda kalau tidak lapor SPT nihil?Jika tidak melapor, denda tetap berlaku. Besarnya adalah Rp1.000.000 untuk Wajib Pajak Badan (PT/CV) dan Rp100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, sesuai Pasal 7 ayat 1 UU KUP. 3. Bagaimana cara supaya tidak wajib lapor lagi?Kamu bisa mengajukan perubahan status NPWP menjadi Non-Efektif (NE). Dengan status ini, kewajiban pelaporan pajak dihentikan sementara sampai usaha kembali aktif. 4. Apakah NPWP otomatis menjadi Non-Efektif kalau usaha berhenti?Tidak. NPWP tidak akan otomatis berubah status meski usaha berhenti. Kamu harus mengajukan permohonan resmi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar status NE disahkan. 5. Apa saja syarat mengajukan NPWP Non-Efektif? 6. Bisa gak NPWP Non-Efektif diaktifkan lagi?Bisa. Kalau suatu saat bisnismu aktif kembali atau ada penghasilan, kamu dapat mengajukan pengaktifan kembali NPWP agar kewajiban pajak bisa dilaksanakan seperti biasa. 7. Berapa lama proses pengajuan NPWP Non-Efektif?Proses biasanya relatif cepat, tergantung KPP tempat NPWP terdaftar. Jika dokumen sudah lengkap, dalam beberapa hari kerja status Non-Efektif bisa disetujui.
LMK vs LMKN: Apa Bedanya dalam Pengelolaan Royalti Musik?
Banyak pelaku usaha, pemusik, hingga pengelola kafe masih bingung, apa bedanya LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti musik? Meski namanya mirip, keduanya punya fungsi yang berbeda. Dari siapa yang mengelola, siapa yang mendistribusikan, dan bagaimana sebenarnya mekanisme pembagian royalti di Indonesia. Artikel ini akan membahas secara tuntas perbedaan LMK dan LMKN, dasar hukum yang mengaturnya, serta alur distribusi royalti musik agar lebih jelas dipahami. Apa Itu LMK dalam Sistem Royalti Musik? Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan organisasi nirlaba berbadan hukum yang berperan penting dalam ekosistem musik dan hak cipta di Indonesia. LMK diberi kuasa langsung oleh pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi atas karya mereka. Dengan adanya LMK, proses pengelolaan royalti menjadi lebih terstruktur dan terjamin legalitasnya. Secara fungsi, LMK bertugas menghimpun royalti dari penggunaan karya yang dipakai secara komersial. Misalnya di kafe, hotel, konser, radio, hingga platform digital. Dana yang terkumpul kemudian didistribusikan kepada anggota yang berhak, yakni para pencipta atau pemegang hak. Selain itu, LMK juga berwenang memberikan lisensi atau izin resmi bagi pihak yang ingin menggunakan karya tertentu secara sah, sehingga pengguna karya tidak khawatir melanggar hukum. Bagi pencipta maupun pemilik hak, keberadaan LMK membawa sejumlah manfaat nyata. Dari sisi praktis, mereka tidak perlu mengawasi penggunaan karya di berbagai tempat secara individu. Dari sisi ekonomis, biaya pengawasan dan penarikan royalti dibagi bersama antaranggota, sehingga lebih efisien. Sementara dari sisi legalitas, pengguna karya juga merasa lebih aman karena mendapatkan izin resmi yang sah. Dasar hukum keberadaan LMK diatur dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 87–93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini memastikan bahwa peran LMK memiliki pijakan hukum yang jelas dalam menjaga hak ekonomi pencipta sekaligus menciptakan kepastian bagi para pengguna karya. Apa Itu LMKN dalam Sistem Royalti Musik? Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga bantu pemerintah yang berperan penting dalam ekosistem perlindungan hak cipta di Indonesia. LMKN tidak dibiayai oleh APBN, namun dibentuk langsung oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai pengelola utama di tingkat nasional. Keberadaan LMKN memastikan agar hak ekonomi para pencipta, pemilik hak cipta, maupun pemilik hak terkait dapat berjalan dengan adil dan terstruktur. Fungsi utama LMKN adalah menarik royalti dari setiap pemanfaatan komersial lagu dan/atau musik, misalnya dari restoran, pusat perbelanjaan, penyiaran, hingga platform digital. Dana royalti yang dihimpun ini tidak langsung didistribusikan ke pencipta atau pemilik hak, melainkan terlebih dahulu diatur pembagiannya melalui LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) sesuai kewenangan masing-masing. Dengan demikian, LMKN berfungsi sebagai penghubung utama antara pengguna karya dan para pencipta melalui LMK. Selain itu, LMKN juga berperan dalam menentukan besaran royalti yang harus dibayarkan. Penetapan ini didasarkan pada data penggunaan lagu/musik yang terukur, sehingga pembagian royalti dapat berlangsung transparan dan proporsional. Mekanisme ini penting agar setiap pencipta dan pemilik hak mendapatkan hak ekonominya secara adil sesuai tingkat penggunaan karya mereka. Dasar hukum keberadaan LMKN diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 8–14 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. LMK vs LMKN: Apa Bedanya? Aspek LMK LMKN Status Lembaga nirlaba berbadan hukum Lembaga bantu pemerintah (non-APBN) Fokus Mengelola royalti anggota (pencipta/pemilik hak terkait) Menarik, menghimpun, dan membagi royalti secara nasional Wewenang Distribusi royalti ke anggota Menentukan besaran royalti, menghimpun dari pengguna Hubungan Bekerja di level komunitas/anggota Bekerja sebagai koordinator antar-LMK Contoh LMK pencipta, LMK pemilik hak terkait LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait Singkatnya, LMK bekerja untuk anggota, sedangkan LMKN bekerja untuk semua. Mekanisme Pengelolaan Royalti di Indonesia Sistem pengelolaan royalti musik di Indonesia berjalan melalui beberapa tahap utama, mulai dari penarikan hingga distribusi. 1. Penarikan Royalti LMKN bertugas menarik royalti dari berbagai pihak yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial. Contohnya restoran, kafe, bioskop, hingga penyelenggara konser. Kewajiban ini berlaku baik untuk pencipta lagu atau musisi yang tergabung dalam LMK maupun yang belum menjadi anggota. 2. Penghimpunan Royalti Seluruh royalti yang terkumpul akan masuk ke rekening tunggal LMKN. Jumlah yang dibayarkan ditentukan berdasarkan data penggunaan musik, sehingga besarnya royalti lebih transparan dan sesuai pemakaian nyata di lapangan. 3. Pendistribusian Royalti Setelah terkumpul, royalti kemudian disalurkan. Untuk anggota LMK, distribusi dilakukan melalui LMK masing-masing. Sementara bagi pencipta atau pemilik hak yang belum bergabung dengan LMK, royalti dapat diterima langsung dari LMKN setelah melalui proses verifikasi. Aturan juga mengharuskan distribusi dilakukan minimal dua kali dalam setahun, agar para pemilik hak tetap mendapat kepastian pembayaran secara berkala. Perbandingan Skema Royalti Musik Indonesia dengan Negara Lain Untuk memahami posisi Indonesia dalam tata kelola royalti musik, penting melihat bagaimana negara lain sudah lebih dulu membangun sistemnya, ya! – Eropa Di kawasan Eropa, lembaga manajemen kolektif (LMK) beroperasi dengan regulasi yang ketat. Misalnya, SACEM di Prancis dan GEMA di Jerman. Kedua lembaga ini dikenal memiliki standar tinggi dalam hal transparansi distribusi royalti. Transparansi di sini bukan sekadar laporan, tetapi mekanisme yang memungkinkan para pencipta lagu benar-benar memantau bagaimana karyanya diputar dan berapa nilai royalti yang masuk. – Amerika Serikat Sementara itu, Amerika Serikat punya model yang agak berbeda. Sistem pengelolaan royalti di sana dikelola oleh banyak lembaga sekaligus. Ada BMI dan ASCAP yang fokus pada hak pertunjukan publik, serta Harry Fox Agency yang lebih menekankan pada hak mekanik. Keberagaman lembaga ini memungkinkan para pencipta memilih representasi yang sesuai dengan kebutuhan, sekaligus menciptakan persaingan sehat dalam memberikan layanan terbaik. – Indonesia Indonesia sendiri dengan kehadiran LMK dan LMKN sebenarnya sudah mengadopsi pola yang mirip dengan negara lain. ‘ Namun, tantangannya masih ada di sisi transparansi dan efisiensi distribusi royalti. Perlu ada perbaikan berkelanjutan agar sistem ini benar-benar dipercaya oleh para pencipta lagu, musisi, maupun pihak pengguna musik. Kesimpulan Perbedaan antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) kerap menimbulkan kebingungan, terutama di kalangan pelaku usaha dan pengguna musik. LMK pada dasarnya berperan sebagai pengelola royalti untuk para anggotanya, yaitu pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Sementara itu, LMKN memiliki fungsi lebih luas sebagai lembaga nasional yang bertugas menarik, menghimpun, serta menyalurkan royalti kepada para pencipta melalui LMK. Dengan kata lain, LMK bekerja lebih pada level asosiasi atau komunitas, sedangkan LMKN bertindak sebagai pusat koordinasi nasional. FAQ 1. Apa itu LMK?LMK
Cara Mengurus KBLI & Izin Usaha Toko Kelontong
Membuka toko kelontong atau warung sembako memang jadi pilihan favorit banyak pebisnis pemula. Tapi, ada satu hal penting yang sering terlewat: Memastikan usaha punya KBLI dan izin resmi. Tanpa dua hal ini, usaha kamu bisa berisiko terkena masalah hukum atau kesulitan saat ingin mengembangkan bisnis. Misalnya mengajukan pinjaman atau menjalin kerja sama. Nah, di artikel ini kita akan membahas tuntas apa itu KBLI, kode yang tepat untuk toko kelontong, serta langkah-langkah praktis mengurus izinnya. Kenapa Toko Kelontong Wajib Punya Izin Usaha? Banyak pemilik toko kelontong menganggap legalitas usaha itu ribet dan hanya perlu untuk bisnis besar. Padahal, memiliki izin usaha justru memberi banyak manfaat yang bisa membantu perkembangan bisnis kamu, bahkan untuk skala kecil sekalipun. Berikut alasan kenapa izin usaha toko kelontong itu penting: Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021, UMKM yang memiliki izin resmi berhak mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah. Jadi, mengurus legalitas bukan hanya soal mematuhi aturan, tapi juga investasi jangka panjang untuk keberlangsungan usaha. Apa Itu KBLI dan Fungsinya untuk Usaha? KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah sistem pengelompokan resmi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengklasifikasikan seluruh jenis kegiatan usaha di Indonesia. Setiap bidang usaha memiliki kode unik tersendiri, misalnya untuk toko kelontong atau warung sembako ada kode KBLI tertentu yang harus dipilih. KBLI ini wajib dicantumkan saat mendaftarkan usaha melalui OSS (Online Single Submission). Karena menjadi acuan pemerintah untuk mengenali bidang usaha secara tepat, ya! Fungsinya untuk Usaha: Kode KBLI untuk Toko Kelontong / Warung Sembako Kalau kamu mau buka toko kelontong, kamu wajib tahu kode KBLI yang tepat supaya izin usahamu bisa keluar tanpa kendala. Untuk usaha toko kelontong, kode yang sesuai adalah 47192. Kode ini berlaku untuk usaha yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti: Tapi, kalau toko kelontong juga menjual makanan atau minuman gimana? Banyak toko kelontong atau warung sembako yang gak cuma menjual barang-barang rumah tangga, tapi juga menyediakan: Kalau kamu juga menjual produk-produk ini, pastikan kamu menambahkan KBLI tambahan yang sesuai, ya! Risiko Jika Salah Memilih KBLI Memilih KBLI itu bukan sekadar formalitas. Kalau kamu asal pilih kode, risikonya bisa bikin usaha kamu terhambat atau bahkan terhenti. Beberapa dampaknya antara lain: Cara Mengurus Izin Usaha Toko Kelontong Sekarang kamu gak perlu ribet datang ke kantor pemerintahan, karena izin usaha bisa diurus full online lewat OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). Berikut langkah-langkahnya: Kalau kamu menjual campuran kebutuhan pokok, cukup pakai 47211 sebagai KBLI utama, lalu tambahkan yang lain kalau memang spesifik menjualnya. Sistem akan memeriksa kelengkapan data. Pastikan semua sesuai KTP dan dokumen pendukung. Kalau semua data valid, NIB langsung terbit otomatis. NIB ini sudah sekaligus menjadi TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan bisa digunakan untuk mengurus izin lain seperti izin edar, BPOM (kalau butuh), atau izin lingkungan. Kalau dokumen lengkap dan data sesuai, biasanya izin bisa keluar hanya 1–2 hari kerja. Bahkan kadang bisa di hari yang sama. Kesimpulan Toko kelontong memang usaha yang sederhana, tapi kalau dikelola dengan legalitas yang benar, peluang berkembangnya lebih besar. Pilih kode KBLI yang sesuai (47192), urus izin lewat OSS, dan jalankan usaha dengan strategi yang tepat. Bagi pebisnis muda, ini adalah langkah awal membangun usaha yang gak cuma cuan, tapi juga aman secara hukum.
Cara Cek NIB Perusahaan Secara Online, Mudah dan Cepat
Cek NIB kini bisa dilakukan dengan mudah secara online, tanpa perlu repot datang ke kantor. Saat kamu sibuk mengelola usaha, dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) memang kerap terlupakan. Padahal, NIB adalah identitas resmi perusahaan yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Baik untuk mengecek legalitas mitra bisnis, atau sekadar memastikan dokumen usahamu sendiri masih aktif, cek NIB secara digital jadi solusi praktis dan efisien. Gimana caranya? Kita bahas selengkapnya di artikel ini. Apa Pentingnya NIB bagi Perusahaan? NIB (Nomor Induk Berusaha) diterbitkan lewat sistem OSS (Online Single Submission). Salah satu bentuk legalitas ini jadi identitas resmi yang menunjukan bahwa usaha sudah terdaftar secara legal di mata pemerintah. Kalau kamu punya NIB, berarti bisnismu sudah “diakui negara”. Apa lagi manfaat lainnya? Kapan Seharusnya Kita Cek NIB Perusahaan? Cek NIB itu bukan cuma pas awal daftar usaha aja. Ada beberapa momen penting yang bikin kamu perlu cek lagi. Contohnya: Langkah Cek NIB Perusahaan Melalui Website OSS Konsultasi Gratis Bisa Klik Link Disini Untuk mengecek NIB, kamu hanya perlu koneksi internet, ya! Berikut langkah-langkah lengkapnya: 1. Kunjungi Situs Resmi OSS Akses portal OSS melalui oss.go.id. Pastikan situs yang kamu buka adalah resmi untuk menghindari penipuan. 2. Akses Menu Pencarian NIB Setelah masuk, cari menu bertuliskan “Cek NIB & Data Perizinan” atau serupa. Menu ini tersedia di halaman utama atau bisa ditemukan di bagian “Layanan”. 3. Masukkan Informasi Usaha Kamu bisa memilih salah satu metode pencarian berikut: Isi data dengan benar dan selesaikan verifikasi captcha. 4. Lihat Hasil Pencarian Sistem akan menampilkan status NIB yang kamu cari: Tahapan Setelah Pengecekan NIB Dilakukan Konsultasi Gratis Bisa Klik Link Disini Setelah mendapatkan hasil pencarian, berikut hal yang bisa kamu lakukan: Jadi, simpan baik-baik dokumennya ya! Berarti usahamu sempat nonaktif atau belum diperpanjang. Jadi, segera: Tujuannya buat reaktivasi atau cek apa aja yang bikin statusnya mati. Ada dua kemungkinan nih: Baca Juga: Contoh Struktur Organisasi Perusahaan PT dan CV Profesional, Susunan Lengkap Posisi yang Penting Kesimpulan NIB adalah fondasi utama yang menghubungkan usahamu dengan sistem hukum dan administrasi di Indonesia. Dengan mengetahui cara cek NIB perusahaan secara online, kamu bisa lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha dan menjalin kerja sama.
20+ Ide Usaha Makanan Online Modal Kecil dari Rumah
Memulai bisnis makanan ringan online bisa jadi pilihan cerdas bagi kamu yang ingin punya usaha rumahan dengan modal kecil, ya! Makanan ringan punya pasar yang luas, bisa dinikmati kapan saja, dan sering jadi pilihan camilan favorit berbagai kalangan. Selain itu, model bisnisnya fleksibel. Bisa dikerjakan sendiri dari rumah dan dijual lewat media sosial atau marketplace. Apalagi tren jualan makanan ringan online kini semakin naik daun, terutama karena masyarakat lebih sering mencari cemilan unik, kekinian, atau makanan nostalgia yang praktis dibeli lewat internet. Kalau kamu sedang mencari peluang usaha makanan ringan yang laku setiap hari dan gak bikin kantong jebol, artikel ini pas banget untuk kamu simak sampai habis! Kenapa Harus Mulai Usaha Makanan Online? Di tengah berbagai pilihan bisnis rumahan, usaha makanan online menjadi salah satu yang paling menjanjikan, terutama bagi pemula. Ada banyak alasan mengapa bisnis ini layak kamu pertimbangkan sebagai langkah awal memulai usaha. Berikut beberapa keunggulannya: – Permintaan Selalu Tinggi Makanan adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap hari. Terlepas dari tren ekonomi atau musim, orang akan tetap membeli makanan. – Bisa Dikerjakan dari Rumah Kamu tidak perlu menyewa tempat atau membuka kedai. Cukup manfaatkan dapur di rumah dan area kecil untuk operasional. Fleksibilitas ini sangat cocok untuk ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga karyawan yang ingin menambah penghasilan dari rumah. – Modal Fleksibel Usaha makanan online tidak membutuhkan modal besar. Kamu bisa mulai dengan skala kecil, seperti menjual cemilan ringan, makanan beku, atau minuman kekinian. Modal Rp 300 ribu pun cukup untuk memulai jika kamu pintar mengatur bahan dan kemasan. – Tidak Butuh Banyak Alat Produksi Berbeda dengan bisnis lain yang memerlukan mesin atau alat berat, usaha makanan bisa dimulai dengan alat dapur yang kamu miliki. Beberapa jenis makanan ringan bahkan hanya membutuhkan kompor, panci, dan toples. – Potensi Repeat Order Tinggi Jika rasa dan kualitas produk kamu konsisten, pelanggan tidak akan ragu untuk beli lagi. Bahkan, mereka bisa jadi pelanggan tetap dan merekomendasikan ke orang lain. Daftar 20+ Ide Usaha Makanan Online Modal Kecil 1. Basreng (Bakso Goreng) Camilan gurih dan pedas ini digemari banyak orang, terutama anak muda. Produksi mudah, biaya rendah, dan bisa disimpan lama. Cocok dijual online dalam berbagai varian rasa. 2. Pempek Vakum Pempek khas Palembang bisa jadi peluang usaha besar. Dengan teknik vakum, pempek bisa tahan lama dan dikirim ke luar kota. 3. Bakso Aci Instan Bakso aci kemasan siap masak sangat laris. Cukup diseduh air panas, dan pelanggan sudah bisa menikmatinya. Modal kecil, untung besar. 4. Dessert Box Manis, cantik, dan kekinian. Dessert box disukai semua usia, terutama di kalangan perempuan. Bisa dibuat dari rumah dengan resep sederhana. 5. Churros Frozen Jajanan khas Spanyol ini bisa dijual siap saji atau dalam bentuk frozen. Topping bervariasi seperti cokelat, cinnamon, atau keju bikin makin menarik. 6. Bitterballen Cemilan khas Belanda ini cocok untuk target pasar premium. Isian daging, keju, dan saus creamy bikin bitterballen beda dari kroket biasa. 7. Dimsum Frozen Siomay, hakau, mantau adalah beberapa jenis dimsum yang selalu punya pasar sendiri. Cocok dijual dalam bentuk beku, bisa disimpan lama, dan mudah dikirim. 8. Sambal Rumahan Botolan Orang Indonesia itu kebanyakan pecinta pedas. Sambal homemade jadi pilihan menarik, mulai dari sambal terasi, sambal bawang, hingga sambal ijo. 9. Risol Mayo Risol isi smoked beef dan mayo bisa dijual sebagai snack harian. Modal rendah, penggemar tinggi. Cocok untuk jualan harian dan pre-order. 10. Bumbu Masak Instan Buat yang tidak sempat masak dari nol, bumbu instan adalah penyelamat, ya! Rekomendasinya: bumbu rendang, opor, gulai, dll. 11. Frozen Food Homemade Kamu bisa produksi sendiri nugget, pastel, otak-otak, atau sosis homemade. Lebih sehat, bebas pengawet, dan bisa jadi nilai jual. 12. Katering Makanan Sehat Tren hidup sehat makin kuat. Menu diet, rendah garam, atau ramah untuk penderita penyakit tertentu bisa jadi pasar yang potensial. 13. Sosis Solo Jajanan klasik dari Solo ini punya rasa gurih legit, cocok untuk sarapan atau snack. Bisa dijual dalam bentuk frozen atau fresh ready-to-eat. 14. Minuman Herbal Kesehatan Contohnya: wedang jahe, susu kurma, kunyit asam, dan jamu kekinian. Targetnya bisa usia produktif hingga lansia yang mulai peduli kesehatan. 15. Makanan Khas Daerah Bebek betutu, ayam taliwang, klapertart, dll. Penggemarnya banyak dan bisa jadi produk unggulan daerah untuk dikirim online. 16. Kopi Susu Literan Kopi kekinian dalam botol 1 liter jadi tren saat WFH. Modal kecil, untungnya besar. Bisa ditambah varian rasa dan topping. 17. Kue Kering Lebaran Sepanjang Tahun Nastar, putri salju, atau kastengel ternyata tetap laku di luar musim lebaran. Bisa jadi hampers atau isian snack box. 18. Snack Sehat Anak Camilan berbahan alami seperti biskuit MPASI, cookies pisang, atau puding tanpa gula cocok untuk ibu-ibu muda. 19. Roti dan Donat Rumahan Roti sobek, donat kentang, hingga bomboloni bisa diproduksi dari rumah. Modal tepung dan ragi aja bisa jadi penghasilan harian. 20. Cemilan Kering Kemasan Contoh: makaroni pedas, keripik singkong, kerupuk seblak, hingga telur gabus keju. Bisa dijual di marketplace dan reseller. 21. Snack Box dan Nasi Kotak Online Bisnis katering harian atau pesanan event online bisa kamu jalankan dari dapur rumah. Targetnya bisa perusahaan, arisan, atau ulang tahun. Tips Sukses Jualan Makanan Online Meskipun bisnis makanan online terlihat menjanjikan, kamu tetap perlu strategi agar usaha bisa berkembang dan bertahan di tengah persaingan. Berikut ini beberapa tips sukses yang bisa kamu terapkan saat jualan makanan secara online: 1. Gunakan Kemasan yang Aman dan Menarik Kemasan bukan hanya soal estetika, tapi juga fungsionalitas. Pastikan makanan yang kamu kirim tetap aman, tidak bocor, dan tampil menggugah selera saat sampai ke tangan pembeli. Gunakan desain kemasan yang mencerminkan identitas brand kamu agar mudah diingat oleh konsumen. 2. Jaga Kebersihan dan Konsistensi Rasa Rasa yang enak akan membuat pelanggan balik lagi. Tapi selain itu, kebersihan selama proses produksi juga penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Buat standar operasional (SOP) sederhana untuk memastikan semua pesanan dibuat dengan kualitas yang konsisten. 3. Promosikan Lewat Media Sosial Manfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Business untuk memasarkan produkmu, ya! Gunakan foto dan video yang menggoda selera. Konten kreatif seperti behind-the-scenes, cara masak, atau testimoni pelanggan juga bisa meningkatkan daya tarik produk kamu. 4. Daftar di Marketplace Makanan
Perbedaan Izin PKRT dan Alkes untuk Jual Produk Kesehatan
Jangan sampai bisnis kamu dibekukan gara-gara salah urus izin produk! Izin PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) dan Alkes (Alat Kesehatan) itu beda, meskipun sama-sama dipakai di dunia kesehatan. Banyak pelaku usaha yang nggak sadar bedanya, terus asal daftar izin, dan akhirnya kena masalah. Supaya kamu nggak ikut-ikutan salah jalan, simak penjelasan lengkapnya di artikel ini! Apa Itu PKRT dan Alkes? PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) adalah produk-produk yang digunakan untuk kebersihan, sanitasi, atau perawatan pribadi di lingkungan rumah tangga. Contohnya: tisu basah, hand sanitizer, kapas, sabun antiseptik. Sedangkan, Alkes (Alat Kesehatan) adalah perangkat atau peralatan yang digunakan untuk tujuan medis. Baik untuk diagnosis, terapi, atau pemantauan kondisi pasien. Contohnya: termometer digital, tensimeter, alat rapid test, kursi roda. Perbandingan PKRT vs Alkes Aspek PKRT Alkes Fungsi Kebersihan & perawatan rumah tangga Kebutuhan medis & layanan kesehatan Contoh Produk Hand sanitizer, sabun antiseptik, tisu basah Termometer, tensimeter, stetoskop Penggunaan Umum, bisa digunakan siapa saja Biasanya oleh tenaga medis atau di fasilitas kesehatan Izin Edar Diterbitkan oleh Kemenkes (melalui PKRT) Diterbitkan oleh Kemenkes (melalui Alkes) Pengawasan Lebih ringan, risiko rendah Lebih ketat, karena menyangkut keselamatan pasien Contoh Produk PKRT dan Alkes Sebelum kamu mulai produksi atau jualan produk kesehatan, penting banget buat tahu masuk kategori apa produkmu, PKRT atau Alkes? Salah klasifikasi bisa bikin izin ditolak, atau bahkan produk ditarik dari peredaran. Yuk, cek contoh-contohnya di bawah ini: Contoh Produk PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Produk-produk ini biasanya digunakan untuk kebersihan atau perawatan pribadi di rumah: Contoh Produk Alkes (Alat Kesehatan) Produk-produk ini lebih teknis dan digunakan untuk kebutuhan medis, baik di rumah sakit maupun pribadi: Meskipun beberapa produk terlihat “sepele”, seperti tisu basah atau sabun, tetap ada aturannya masing-masing. Jadi jangan nekat produksi tanpa cek dulu masuk kategori mana ya! Regulasi dan Otoritas Izin PKRT dan Alkes Meski sama-sama diawasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), perizinan untuk produk PKRT dan Alkes punya tingkat regulasi yang berbeda. Produk PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) umumnya hanya mengacu pada Permenkes dan, dalam beberapa kasus, SNI (Standar Nasional Indonesia). Proses perizinannya cenderung lebih sederhana karena risiko produk yang lebih rendah. Contohnya, hand sanitizer atau sabun antiseptik cukup mengikuti ketentuan dasar terkait keamanan bahan dan efektivitas penggunaan. Sebaliknya, Alkes (Alat Kesehatan) menghadapi regulasi yang jauh lebih ketat. Selain itu, biasanya ada proses uji klinis, dokumen teknis yang detail, dan kewajiban melampirkan bukti keamanan serta efektivitas produk. Hal ini wajar, karena produk Alkes digunakan langsung untuk kebutuhan medis dan keselamatan pasien. Kalau perizinan ini diabaikan atau bahkan dilanggar, dampaknya bisa sangat serius. Mulai dari penarikan produk dari pasaran, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Dalam kasus tertentu, pelanggaran bisa berujung pada proses hukum jika produk terbukti membahayakan kesehatan konsumen. Jadi, jangan anggap enteng urusan izin, ya! Karena salah langkah bisa bikin bisnis kamu berhenti total bahkan sebelum berkembang. Tingkat Risiko Produk Setiap jenis produk kesehatan memiliki tingkat risiko yang berbeda, dan ini sangat memengaruhi proses perizinan yang harus ditempuh oleh pelaku usaha. Secara umum, perbedaan ini bisa dilihat dalam dua kategori utama: a. PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Produk PKRT dikategorikan sebagai produk dengan risiko rendah hingga sedang. Contohnya seperti sabun antiseptik, tisu basah, dan disinfektan rumah tangga. Walau terlihat “aman”, risiko tetap bisa muncul jika produk tidak diproduksi dengan benar. Seperti penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai atau kontaminasi saat proses produksi. Efeknya bisa berupa iritasi kulit, reaksi alergi, atau bahkan keracunan ringan jika tertelan anak-anak. Oleh karena itu, meskipun aturannya lebih ringan dibanding Alkes, PKRT tetap wajib mengikuti standar keamanan dasar. b. Alkes (Alat Kesehatan) Berbeda dengan PKRT, alat kesehatan diklasifikasikan sebagai produk berisiko tinggi karena digunakan langsung untuk tindakan medis dan berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya seperti termometer digital, alat tes gula darah, hingga infus set. Karena risikonya besar, produk Alkes harus melalui uji keamanan dan efektivitas yang lebih ketat, serta memenuhi standar internasional seperti ISO 13485. Salah produksi atau kesalahan alat bisa menyebabkan diagnosa keliru atau bahkan membahayakan nyawa pasien. Dengan memahami tingkat risikonya, pelaku usaha bisa lebih bijak dalam mengelola izin dan memastikan produk yang beredar di pasaran benar-benar aman digunakan, ya! Proses Perizinan Mana yang Lebih Rumit? Banyak pelaku usaha bertanya, “Sebenarnya, mana yang lebih ribet: ngurus izin PKRT atau Alkes?” Jawabannya cukup jelas. Izin Alkes jauh lebih kompleks dibanding PKRT, karena menyangkut aspek teknis dan keselamatan pasien. a. Izin PKRT Untuk produk PKRT, proses perizinannya tergolong lebih sederhana. Banyak produk cukup melalui proses notifikasi atau registrasi online ke Kementerian Kesehatan. Selama dokumen dan formulasi produk jelas, serta sesuai ketentuan, izin bisa terbit relatif cepat. Namun, untuk produk impor, wajib ada izin edar PKRT sebelum produk masuk ke pasar Indonesia. Meski tidak serumit Alkes, tetap ada syarat label, informasi bahan, dan keamanan produk yang harus dipenuhi. b. Izin Alkes Nah, di sinilah tantangan dimulai. Untuk mendapatkan Izin Edar Alkes (IE AK), pelaku usaha harus menyiapkan dokumen teknis lengkap, termasuk: Selain itu, produk impor juga harus melalui proses verifikasi tambahan dan sertifikasi dari badan otoritas negara asal, ya! Intinya, makin tinggi tingkat risiko produknya, makin kompleks proses perizinannya. Tips Memilih Izin yang Tepat untuk Bisnis Kesehatan Salah satu kesalahan paling umum dalam bisnis kesehatan adalah salah memilih jenis izin. Sayangnya, ini bisa berujung pada produk ditarik dari pasaran atau izin usaha dicabut. Maka dari itu, sebelum mulai produksi atau impor, penting banget untuk tahu langkah-langkah dasarnya. Apakah produk tersebut termasuk alat medis seperti alat tes kesehatan, atau lebih ke produk perawatan non-medis seperti tisu basah, sabun antiseptik, dan disinfektan? Banyak pelaku usaha yang merasa bisa “belajar sendiri dari internet”, padahal tiap produk bisa punya pengecualian atau aturan khusus yang nggak tercantum secara umum. Produk impor tetap harus sesuai dengan aturan lokal, dan beberapa negara punya klasifikasi berbeda yang bisa menyesatkan kalau langsung diterapkan di Indonesia. Baca Juga: Contoh Struktur Organisasi Perusahaan PT dan CV Profesional, Susunan Lengkap Posisi yang Penting Kesimpulan Izin PKRT dan Alkes sangat berbeda, baik dari sisi fungsi produk, tingkat risiko, proses perizinan, hingga standar regulasinya. PKRT biasanya untuk produk kebersihan rumah tangga dengan risiko lebih rendah, sedangkan Alkes digunakan untuk tindakan medis dan wajib memenuhi standar keamanan internasional. Ingat,
Mau Bikin Badan Usaha? Kenali Perbedaan PT Umum dan CV!
Kamu punya rencana bangun bisnis, tapi masih bingung mau pilih PT Umum dan atau CV? Tenang, kamu tidak sendiri. Banyak pelaku usaha pemula yang juga bertanya-tanya: “Bedanya PT dan CV apa sih?” Nah, artikel ini akan bantu kamu memahami perbedaan mendasar, kelebihan-kekurangan, dan tips memilih badan usaha yang paling cocok buat bisnismu. Pentingnya Memilih Badan Usaha yang Tepat Memilih badan usaha bukan sekadar urusan teknis, ya! Tapi soal membangun fondasi yang kokoh untuk bisnismu. Legalitas yang tepat bisa jadi pembeda antara bisnis yang dipandang profesional dan yang dianggap abal-abal. Bukan hanya soal izin, tapi juga menyangkut kepercayaan, akses pendanaan, hingga peluang kolaborasi dengan mitra besar. Jenis badan usaha yang kamu pilih akan menentukan seberapa besar tanggung jawab hukum yang kamu tanggung, kemudahan mengelola keuangan, sampai kelancaran operasional jangka panjang. Jadi, sebelum menentukan mau pakai CV atau PT, pastikan kamu paham betul konsekuensinya. Apa Itu PT Umum dan CV? Sebelum membentuk usaha, penting banget untuk kenal dulu dua bentuk badan usaha yang paling umum di Indonesia: PT dan CV. PT atau Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang sudah berbadan hukum. Artinya, perusahaan ini punya identitas hukum sendiri, terpisah dari pemiliknya. Jjadi lebih aman dari sisi tanggung jawab. Sementara itu, CV atau Commanditaire Vennootschap adalah bentuk usaha kemitraan yang belum berbadan hukum. Biasanya terdiri dari dua jenis sekutu: aktif (yang menjalankan bisnis) dan pasif (yang menyetorkan modal). Perbedaan legalitas di antara keduanya cukup signifikan: PT diakui negara sebagai entitas hukum resmi, sedangkan CV tidak. Dan perbedaan ini bisa sangat berpengaruh ke jalannya bisnis kamu ke depannya, mulai dari akses modal, kerja sama, hingga perlindungan hukum. Perbedaan Utama antara PT Umum dan CV Kalau kamu lagi bingung pilih bentuk badan usaha, penting banget buat tahu perbedaan dasar antara PT (Perseroan Terbatas) dan CV (Commanditaire Vennootschap). Meskipun sama-sama legal, keduanya punya struktur, keunggulan, dan batasan yang beda. Yuk, kita bahas satu per satu dengan gaya santai tapi tetap jelas! a. Status Badan Usaha PT Umum adalah badan usaha yang berbadan hukum, artinya entitasnya berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Sedangkan CV tidak berbadan hukum, jadi identitas bisnis dan pemiliknya masih menyatu. Ini penting karena berpengaruh ke aspek hukum dan operasional nantinya. b. Tanggung Jawab Hukum Di PT, tanggung jawab pemilik (pemegang saham) dibatasi sebesar modal yang disetor. Kalau bisnis mengalami kerugian, yang kena cuma modal itu aja. Berbeda dengan CV, sekutu aktifnya bertanggung jawab penuh terhadap segala risiko bisnis, sementara sekutu pasif hanya sebatas modal yang ditanamkan. c. Reputasi di Mata Mitra PT seringkali dipandang lebih profesional dan cocok untuk kerja sama formal dengan pihak ketiga, terutama perusahaan besar atau lembaga pemerintahan. Sedangkan CV lebih umum digunakan untuk usaha berskala kecil atau yang sifatnya keluarga/informal, seperti bisnis kuliner rumahan atau toko kelontong. d. Akses terhadap Pendanaan Kalau kamu butuh tambahan modal dari bank atau investor, PT jauh lebih fleksibel dan punya banyak opsi. Sedangkan CV cenderung terbatas karena strukturnya lebih sederhana dan biasanya mengandalkan modal internal. e. Tingkat Kepercayaan Di mata publik dan mitra bisnis besar, PT punya tingkat kepercayaan yang lebih tinggi karena dianggap lebih stabil dan terpercaya. CV juga masih dipercaya, tapi belum sekuat PT dalam hal membangun kredibilitas jangka panjang. Kapan Sebaiknya Pilih PT atau CV? Bingung menentukan mau mendirikan PT atau CV? Tenang, kamu bisa menentukannya dengan melihat skala, kebutuhan, dan arah perkembangan bisnismu. Nah, ini dia beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan: a. Skala dan Tujuan Usaha Kalau bisnis kamu masih di tahap awal, modal terbatas, dan dijalankan secara sederhana, CV bisa jadi pilihan yang efisien. Tapi kalau kamu punya visi untuk ekspansi, pengelolaan profesional, dan ingin bisnis berkembang pesat, PT jauh lebih strategis. Apalagi kalau kamu berencana menggaet investor di masa depan. b. Biaya dan Waktu Pendirian Dari segi efisiensi, CV biasanya lebih cepat dan hemat biaya saat proses pendirian. Dokumennya tidak sebanyak PT, jadi cocok untuk kamu yang ingin langsung operasional. Sebaliknya, PT memang butuh proses legalitas yang lebih lengkap, tapi hasil akhirnya sepadan: bisnismu punya struktur hukum yang lebih kuat dan diakui secara luas. c. Target Mitra dan Peluang Bisnis Kalau kamu punya rencana ikut tender pemerintah, proyek skala besar, atau kerja sama dengan perusahaan internasional, PT akan jadi pilihan yang lebih disukai mitra bisnis. Tapi kalau kegiatan usahamu lebih bersifat internal atau melibatkan sedikit partner, CV masih sangat layak untuk dijalankan. Jadi, sebelum memutuskan, lihat dulu kebutuhan bisnismu sekarang dan ke depannya. Kelebihan dan Kekurangan PT vs CV Setiap jenis badan usaha punya plus-minusnya sendiri. Memahami kelebihan dan kekurangan dari PT dan CV bisa membantu kamu memilih bentuk usaha yang paling sesuai dengan kebutuhan dan visi bisnismu. a. Kelebihan PT PT adalah badan usaha yang berbadan hukum, artinya perusahaan dan pemiliknya dipisahkan secara legal. Hal ini memberi keuntungan besar karena aset pribadi pemilik jadi lebih terlindungi. Selain itu, PT lebih kredibel di mata investor dan bank, sehingga peluang mendapatkan pendanaan atau kerja sama strategis jadi lebih besar. Struktur ini cocok untuk kamu yang ingin mengembangkan bisnis secara profesional dan jangka panjang. b. Kekurangan PT Tapi tentu, ada harga yang harus dibayar. Biaya pendirian PT relatif lebih tinggi dibanding CV. Selain itu, proses administratifnya juga lebih kompleks, mulai dari pengesahan akta hingga laporan tahunan. Kalau kamu belum siap mengurus legalitas dengan teliti, proses ini bisa terasa memakan waktu dan energi. c. Kelebihan CV Untuk kamu yang ingin mulai bisnis dengan cepat dan biaya terjangkau, CV bisa jadi pilihan yang praktis. Proses pendiriannya sederhana dan cocok untuk usaha yang dijalankan bersama keluarga atau rekan dekat. CV juga bisa menjadi pilihan tepat untuk bisnis skala kecil sampai menengah yang belum membutuhkan struktur hukum kompleks. d. Kekurangan CV CV tidak ada pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan. Ini berarti risiko pribadi pemilik cukup besar jika terjadi masalah hukum. Selain itu, CV cenderung kurang menarik bagi investor luar, sehingga pertumbuhan skala besar bisa sedikit terhambat. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ini, kamu bisa lebih yakin menentukan pilihan badan usaha yang tepat sesuai dengan kondisi bisnismu saat ini dan rencana ke depannya. Mana yang Lebih Cocok untuk Pemula atau Startup? Buat kamu yang baru mulai merintis usaha, memilih bentuk