PKKPR (Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan instrumen perizinan terpadu yang menggantikan izin lokasi dan berbagai perizinan terkait pemanfaatan lahan dalam proses pembangunan dan pengelolaan area.
Fungsi dari program ini adalah sebagai penjamin keselarasan antara rencana pemanfaatan lahan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan.
Izin ini juga telah mengkonsolidasikan izin-izin sebelumnya, termasuk izin lokasi dan izin penggunaan lahan, yang dahulu berada di bawah otoritas Pemerintah Daerah.
Selain itu, PKKPR juga berperan dalam memfasilitasi penerbitan izin untuk kegiatan pemanfaatan lahan non-komersial.
Lalu, apa manfaat dan bagaimana cara mengurus PKKPR? Langsung saja kita bahas di bawah.
Pengertian PKKPR
PKKPR merupakan singkatan dari Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Izin ini merupakan terobosan inovatif dalam sistem perizinan yang menggantikan izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang yang sebelumnya digunakan dalam proses pembangunan dan pengelolaan tanah.
PKKPR tidak hanya sekadar mengubah nomenklatur perizinan, tetapi juga membawa perubahan mendasar dalam konsep dan prosedur pemberian izin usaha.
Inovasi ini mencerminkan transformasi komprehensif yang melampaui sekadar perubahan nama.
Pendekatan baru ini dirancang untuk menciptakan ekosistem perizinan yang lebih adaptif dan selaras dengan dinamika dunia usaha kontemporer.
Dengan demikian, PKKPR menjembatani kebutuhan modernisasi sistem perizinan dengan tetap mempertahankan prinsip kepatuhan terhadap regulasi tata ruang.
Hal ini menciptakan keseimbangan antara fasilitasi pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, menjadikan izin ini sebagai instrumen kunci dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
Manfaat PKKPR
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) menawarkan beberapa keunggulan signifikan:
- Menjamin keselarasan pemanfaatan lahan dengan Rencana Tata Ruang, mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- Menyederhanakan birokrasi dengan menggantikan berbagai izin sebelumnya, termasuk izin lokasi dan penggunaan lahan.
- Bersifat fleksibel, dapat diterapkan di daerah dengan atau tanpa Rencana Detail Tata Ruang melalui Kesepakatan KKPR.
- Mendukung perizinan usaha melalui berbagai platform, baik Online Single Submission (OSS), non-elektronik, maupun elektronik lainnya.
- Memfasilitasi penerbitan izin untuk kegiatan non-usaha, memperluas cakupan manfaatnya.
Dengan demikian, PKKPR berperan penting dalam menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pemanfaatan ruang yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Cara Mengurus PKKPR
Untuk memperoleh PKKPR, pemilik usaha perlu melalui serangkaian tahapan yang sistematis:
1. Tahap Pendaftaran
Langkah pertama adalah melakukan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Pada tahap ini, pemilik usaha wajib menyertakan dokumen-dokumen usulan kegiatan yang lengkap dan akurat.
2. Tahap Penilaian Dokumen
Setelah pendaftaran berhasil, Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap dokumen usulan.
Penilaian ini mempertimbangkan berbagai aspek penataan ruang, meliputi:
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan
- Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
- Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah
3. Tahap Penerbitan PKKPR
Setelah melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang, Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang akan menerbitkan keputusan PKKPR.
Keputusan ini dapat berupa:
- Persetujuan penuh atau sebagian
- Penolakan dengan disertai alasan yang jelas
Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2021, proses penerbitan PKKPR memiliki tenggat waktu maksimal 20 hari kerja.
Perhitungan waktu ini dimulai setelah semua persyaratan permohonan terpenuhi dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah dilakukan.
Kesimpulan
PKKPR merupakan instrumen perizinan terpadu yang menggantikan izin lokasi dan berbagai perizinan terkait pemanfaatan lahan dalam proses pembangunan dan pengelolaan area.
Izin ini berperan penting dalam menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong pemanfaatan ruang yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Dengan mengikuti prosedur pendaftaran secara seksama, kamu dapat memastikan kelancaran proses perolehan izin untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang dibutuhkan.
