Tahapan Mendirikan Pondok Pesantren, Mulai dari Syarat hingga Legalitas yang Dibutuhkan
Dalam beberapa tahun terakhir, antusiasme masyarakat terhadap dunia pendidikan keagamaan semakin meningkat. Khususnya melalui pendirian pondok pesantren. Kondisi ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan spiritual sebagai dasar pembentukan karakter generasi muda. Pondok pesantren tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tempat menimba ilmu agama. Tempat ini sudah menjadi institusi yang memadukan pembelajaran, pembinaan moral, dan kehidupan berasrama yang membentuk akhlak serta kedewasaan para santri secara utuh. Namun, tahapan mendirikan pondok pesantren tidak cukup hanya dengan niat baik semata. Butuh pemahaman yang mendalam mengenai prosedur pendirian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar pesantren berdiri sah secara hukum, terorganisasi dengan baik, serta mampu mengakses berbagai bentuk dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya Dalam artikel ini, kita akan menguraikan secara sistematis mengenai tahapan mendirikan pondok pesantren serta tahapan legalitas yang perlu ditempuh oleh para pendiri. Syarat Mendirikan Pondok Pesantren Mau Konsultasi GRATIS Pendirian Yayasan? KLIK LINK DISINI. Sebelum memasuki ranah legal formal, tahapan mendirikan pondok pesantren dimulai dari pemenuhan syarat dasar yang menjadi fondasi utama keberadaannya. Syarat-syarat ini telah dirumuskan secara resmi dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Syarat ini disusun agar setiap pondok pesantren yang didirikan benar-benar memiliki struktur pendidikan yang layak dan berkelanjutan. 1. Adanya Santri Mukim sebagai Komponen Inti Salah satu elemen yang membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya adalah keberadaan santri mukim, yaitu santri yang tinggal menetap di lingkungan pesantren selama masa belajar. Kegiatan pendidikan yang berbasis asrama ini memungkinkan proses pembinaan karakter berlangsung lebih intensif dan menyeluruh. Berdasarkan regulasi yang berlaku, jumlah minimal santri mukim yang harus ada dalam satu pesantren adalah sebanyak 15 orang, dengan status aktif mengikuti kegiatan pendidikan secara rutin. 2. Tersedianya Ustaz atau Pengasuh Tetap Keberadaan ustaz atau kyai tetap juga merupakan syarat mendasar yang tidak dapat diabaikan. Sosok pengasuh ini menjadi pusat pembelajaran sekaligus figur teladan bagi para santri. Selain mengajar ilmu agama, ia juga menjalankan peran sebagai pembimbing spiritual dan pemimpin moral. Idealnya, setiap pesantren memiliki paling sedikit satu pengasuh yang menetap dan berperan aktif dalam kegiatan harian pesantren. 3. Fasilitas Fisik dan Sarana Ibadah yang Memadai Agar proses pendidikan berjalan dengan baik, sebuah pondok pesantren harus memiliki fasilitas fisik yang mencukupi. Mulai dari bangunan tempat tinggal santri, ruang belajar, dapur, kamar mandi, serta sarana ibadah seperti mushola atau masjid. Fasilitas tersebut bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan seluruh penghuni pesantren, sesuai dengan standar kelayakan lingkungan pendidikan. 4. Kurikulum Keagamaan yang Terstruktur dan Relevan Selain aspek fisik dan sumber daya manusia, kurikulum juga harus diperhatikan dalam pendirian pesantren. Pesantren dituntut untuk memiliki kurikulum yang menekankan pada nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, dengan konten utama berupa pengajaran kitab kuning, kajian keagamaan, serta pembentukan akhlak. Meskipun kurikulum ini dapat disusun secara mandiri oleh masing-masing pesantren, namun muatannya tetap harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama agar tetap selaras dengan arah kebijakan pendidikan nasional. Mengapa Pondok Pesantren Harus Punya Legalitas Pesantren Anda Belum Berizin? Konsultasi Gratis KLIK LINK DISINI. Berdasarkan PMA No. 30 Tahun 2020 Pasal 11, setiap Pesantren yang telah memenuhi unsur syarat wajib mengajukan izin operasional ke Kementerian Agama setempat. Penerbitan Nomor Statistik Pesantren (NSP) dan sertifikat izin operasional menjadi bukti legalitas resmi pesantren tersebut. Legalitas menjadi fondasi penting dalam tahapan mendirikan pondok pesantren. Tanpa legalitas, operasional lembaga bisa terkendala hukum dan tidak mendapat dukungan negara. Berikut beberapa alasan mengapa pondok pesantren memerlukan legalitas yang sah: 1. Pengakuan Negara dan Akses ke Sistem Resmi Dalam tahapan mendirikan pondok pesantren, pencatatan di EMIS Kementerian Agama membuka akses kepada data strategis dan program pembinaan pemerintah. Pencatatan ini merupakan pengakuan resmi bahwa lembaga tersebut merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang sah. Selain itu, pencatatan tersebut akan menjadi pintu masuk untuk berbagai program pembinaan, pelatihan, serta akses data strategis dari Kementerian Agama. 2. Peluang Mendapatkan Bantuan dan Subsidi Legalitas pondok pesantren juga menjadi syarat utama untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Beragam program seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), peningkatan kualitas sarana dan prasarana, insentif bagi guru, hingga beasiswa santri hanya bisa diakses jika lembaga telah memiliki izin operasional dan tercatat secara resmi. Tanpa legalitas, pesantren akan terpinggirkan dari banyak peluang untuk meningkatkan kualitasnya. 3. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Sebuah pondok pesantren yang legal dan terdokumentasi menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan dan profesionalisme dalam pelayanan. Kepercayaan ini akan berdampak langsung pada peningkatan jumlah santri, lebih mudah menggalang donasi, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pesantren. 4. Membuka Pintu Kemitraan Dalam banyak kasus, pesantren bukan hanya dijadikan sebagai tempat pendidikan, tapi juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, yayasan juga perlu menjalin kemitraan dengan lembaga eksternal seperti LSM, instansi pemerintah, hingga dunia usaha. Legalitas menjadi prasyarat utama dalam membangun kemitraan yang sah. Tanpa itu, berbagai peluang kolaborasi akan sulit terwujud, bahkan bisa berisiko dari segi hukum. Jenis Legalitas yang Dibutuhkan untuk Pondok Pesantren Dalam proses cara mendirikan pondok pesantren, ada beberapa bentuk legalitas yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Legalitas Kelembagaan (Yayasan) Tahap awal dari tahapan mendirikan pondok pesantren adalah pembentukan badan hukum dalam bentuk yayasan. Langkah-langkahnya meliputi: Legalitas ini menjadi dasar utama bagi pesantren untuk menjalankan aktivitasnya secara resmi dan sah menurut hukum. 2. Perizinan Operasional dari Kementerian Agama Setelah yayasan terbentuk, tahapan mendirikan pondok pesantren dilanjutkan dengan pengajuan izin operasional ke Kementerian Agama. Setiap pondok pesantren wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama setempat (Kemenag Kabupaten/Kota). Seperti yang diatur dalam PMA No. 30 Tahun 2020 Pasal 11 s/d 15, proses pengajuan izin memerlukan: Setelah diverifikasi, Kemenag akan menerbitkan Nomor Statistik Pesantren (NSP) dan sertifikat izin operasional sebagai bukti sah bahwa pondok tersebut diakui secara administratif. 3. NIB dan Dokumen OSS RBA (Jika Memiliki Unit Usaha) Jika pondok pesantren menjalankan unit usaha seperti koperasi, pertanian, peternakan, atau toko kitab, maka perlu memiliki: Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yayasan yang memiliki unit usaha wajib mendaftarkan NIB melalui sistem OSS RBA. 4. e-NPWP dan SKT Pajak Yayasan atau lembaga pesantren juga wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pajak untuk mendapatkan: Meski kegiatan keagamaan tidak dikenakan pajak, namun unit usaha yang berjalan di bawah yayasan tetap memiliki kewajiban
