Modal PT dan CV merupakan aspek krusial yang membedakan kedua bentuk badan usaha ini
Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) menjadi pilihan utama bagi banyak pelaku usaha untuk mendirikan badan usaha.
Kedua badan usaha ini memiliki perbedaan yang mendasar dan harus dipahami dengan baik, terutama terkait dengan urusan modal.
Dengan memahami mengenai perbedaan dalam unsur permodalan pada kedua badan usaha tersebut, kamu dapat dapat menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis.
Beda PT dan CV
Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengingat kembali mengenai perbedaan PT dan CV.
PT dan CV merupakan dua bentuk badan usaha yang diakui dan diatur oleh sistem hukum Indonesia.
PT, atau Perseroan Terbatas, diatur secara khusus oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lengkap mengenai pembentukan, pengelolaan, hingga pembubaran PT.
Di sisi lain, CV, atau Comanditaire Vennootschap (juga dikenal sebagai Persekutuan Komanditer), diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan warisan hukum dari era kolonial Belanda.
Dari segi legalitas dan struktur organisasi, PT dipandang sebagai bentuk usaha yang lebih formal dan memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan CV.
Kemudian, PT memiliki status sebagai badan hukum (legal entity) yang terpisah dari para pendiri atau pemegang sahamnya.
Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pemegang saham PT.
Sebaliknya, CV tidak memiliki status badan hukum yang terpisah dari para anggotanya.
CV terdiri dari dua jenis anggota: sekutu aktif dan sekutu pasif.
Beda Modal PT dan CV
Bagi para pengusaha yang hendak memulai atau mengembangkan usaha, sangatlah penting untuk memahami perbedaan modal antara PT dan CV.
Berikut ini penjelasan singkat tentang perbedaan modal PT dan CV.
Aspek Modal PT
1. Persyaratan Modal Minimum
Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), modal dasar minimum ditetapkan sebesar Rp 50 juta.
Sementara itu, untuk PT non-UMKM, modal dasar minimum yang disyaratkan jauh lebih besar, yakni Rp 10 miliar.
Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan PT memiliki fondasi keuangan yang kokoh sejak awal pendiriannya, sehingga dapat menjalankan operasional bisnis dengan stabil.
2. Kewajiban Penyetoran Modal Awal
Dari total modal dasar yang telah ditetapkan, PT diwajibkan untuk menyetor minimal 25% saat proses pendiriannya.
Regulasi ini ditujukan untuk menjamin bahwa PT memiliki uang kas perusaahan yang memadai untuk memulai kegiatan operasionalnya.
Selain itu, setoran ini berfungsi sebagai bentuk komitmen dari para pendiri terhadap keberlangsungan perusahaan.
3. Struktur Pembagian Modal
Dalam PT, modal perusahaan terbagi atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham.
Sistem ini memungkinkan adanya kepemilikan yang seimbang atas perusahaan.
Hal ini bertujuan agar setiap pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
4. Mekanisme Penyetoran Modal
PT menawarkan fleksibilitas dalam hal bentuk penyetoran modal.
Selain dalam bentuk uang tunai, penyetoran modal juga dapat dilakukan dalam bentuk aset berwujud seperti properti atau peralatan, maupun aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual atau jasa.
5. Kerangka Regulasi
Segala aspek terkait permodalan PT diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Regulasi ini menyediakan kerangka hukum jelas dan pasti, yang mengatur hak dan kewajiban para pemegang saham serta direksi, termasuk dalam hal pengelolaan modal perusahaan.
Aspek Modal CV
1. Tidak Ada Persyaratan Modal Minimum
Berbeda dengan PT, tidak ada ketentuan spesifik mengenai modal minimum yang harus disiapkan untuk mendirikan sebuah CV.
Keringanan ini membuat CV menjadi pilihan yang lebih terjangkau dan mudah diakses bagi para pengusaha pemula atau mereka yang memiliki keterbatasan modal.
2. Tidak Ada Kewajiban Penyetoran Modal Awal
Badan usaha CV juga tidak memiliki ketentuan yang mengharuskan penyetoran modal minimum pada saat pendiriannya.
Hal ini memberikan keleluasaan untuk menentukan besaran modal yang akan disetorkan sesuai kesepakatan internal dan kebutuhan bisnis.
3. Mekanisme Pembagian Modal
Struktur modal dalam CV didasarkan pada penyertaan modal dari para sekutu, yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif.
Pembagian modal ini bersifat internal dan diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara para sekutu, yang biasanya dituangkan dalam akta pendirian CV.
4. Bentuk Penyetoran Modal
Pada umumnya, penyetoran modal dalam CV dilakukan dalam bentuk uang tunai.
Namun, tidak menutup kemungkinan adanya penyetoran modal dalam bentuk lain, seperti aset atau keahlian, selama hal tersebut disepakati oleh para sekutu dan tidak bertentangan dengan peraturan.
5. Kerangka Regulasi
Berbeda dengan PT yang memiliki undang-undang khusus, CV mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang memberikan panduan umum namun tidak serinci regulasi yang mengatur PT.
Kondisi ini memberikan keringanan lebih dalam pengelolaan CV, namun juga menuntut kehati-hatian dalam menyusun kesepakatan antar sekutu untuk menghindari konflik di kemudian hari.
Kesimpulan
Memahami perbedaan aspek modal PT dan CV merupakan langkah penting bagi kamu yang sedang menimbang bentuk badan hukum yang paling sesuai untuk usaha mereka.
Memahami perbedaan modal pada setiap badan usaha juga membuat kamu dapat mengambil keputusan yang lebih terarah dalam memilih struktur bisnis.
Mengenali persyaratan modal yang berbeda untuk PT dan CV juga membantu kamu dalam menyusun strategi keuangan yang lebih lengkap dan terarah terkait alokasi finansial, pengelolaan arus kas, dan lainnya.
